Cirebon – Yayasan Mawar Bina Insani menggelar perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 H dengan melakukan penyembelihan dan pendistribusian hewan...

Ketua Umum F-Buminu Sarbumusi Ali Nurdin berargumen bahwa persoalan PMI sudah terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan tambal sulam regulasi. Dibutuhkan reformasi sistemik yang mengubah paradigma dari penempatan PMI sebagai komoditas devisa menjadi perlindungan PMI sebagai hak konstitusional warga negara.

Usulan kewajiban deposito bagi perusahaan keagenan awak kapal muncul sebagai solusi konkret untuk memberikan jaminan perlindungan finansial bagi pelaut migran Indonesia yang sering menjadi korban pelanggaran kontrak dan penelantaran.

F-Buminu Sarbumusi mendorong pemerintah mengambil langkah menyeluruh dalam memberantas TPPO berbasis scam online: dari penguatan literasi digital masyarakat, patroli siber aktif, hingga diplomasi bilateral yang lebih agresif dengan negara-negara transit.

Penahanan paspor oleh majikan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilarang oleh hukum internasional. Namun di lapangan, praktik ini masih terjadi secara luas dan menimpa banyak PMI yang bekerja di berbagai negara — membuat mereka tidak bisa pulang meski sudah meminta.

Selama bertahun-tahun, awak kapal perikanan Indonesia berada di area abu-abu perlindungan hukum. Ratifikasi ILO 188 menjadi babak baru — namun tantangan implementasinya tidak kalah besar dari perjalanan meratifikasinya.

Sukabumi dikenal sebagai salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Indonesia. Namun F-Buminu Sarbumusi mendorong agar predikat 'lumbung PMI' itu tidak berhenti sebatas pada pengiriman tenaga kerja, melainkan berevolusi menjadi model transformasi tata kelola migrasi yang komprehensif.

Sepuluh tahun moratorium PMI ke Timur Tengah ternyata tidak menghentikan arus pemberangkatan — hanya mengalihkannya ke jalur gelap. Ribuan WNI tetap berangkat setiap tahun tanpa perlindungan, sementara sindikat calo PMI justru semakin kaya.