Harapan Baru di Tengah Mandeknya Penanganan: Ali Nurdin Titip Asa pada Heni Hamidah Selaku Direktur Pelindungan WNI yang Baru
JAKARTA – Di tengah belum adanya tindakan nyata dalam penanganan kasus dua pekerja migran Indonesia (PMI) yang terjebak di Libya, Ketua Umum Federasi Buminu Sarbumusi, Ali Nurdin, menyampaikan harapan baru atas pelantikan Heni Hamidah sebagai Direktur Pelindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Ali Nurdin menilai, kehadiran kepemimpinan baru di sektor pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri harus menjadi momentum percepatan penyelesaian berbagai kasus yang selama ini terkesan mandek, termasuk kasus Dela Triyani asal Tasikmalaya dan Elly Nuari asal Bandung Barat.
“Di tengah kekecewaan kami terhadap lambannya penanganan, kami juga menyampaikan selamat kepada Ibu Heni Hamidah. Ini harus menjadi titik cerah, bukan sekadar pergantian jabatan,” ujar Ali Nurdin.
Harapan Percepatan Kasus PMI di Libya
Ali menegaskan bahwa kasus dua PMI di Libya merupakan contoh nyata perlunya langkah cepat dan terukur dari negara.
Hingga kini, menurutnya, belum terlihat tindakan konkret dari pihak berwenang untuk mengevakuasi korban yang diduga menjadi bagian dari jaringan perdagangan orang.
“Kami berharap dengan kepemimpinan baru di Direktorat Pelindungan WNI, proses pemulangan Dela dan Elly bisa segera dipercepat. Jangan sampai harapan ini kembali berujung pada penantian tanpa kepastian,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa Libya bukan wilayah yang aman bagi pekerja migran, sehingga penanganan kasus harus ditempatkan sebagai prioritas darurat.
Banyak Kasus Belum Tuntas
Selain kasus di Libya, Ali Nurdin mengungkapkan bahwa masih banyak kasus PMI bermasalah di berbagai negara yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas.
Mulai dari persoalan penempatan ilegal, eksploitasi kerja, hingga korban penipuan dan penyekapan oleh agen, menurutnya masih menjadi persoalan laten yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.
“Kasus Libya ini hanya satu dari sekian banyak. Ada banyak pekerja migran kita yang masih menunggu kehadiran negara,” katanya.
Dorongan Sinergi Antar Lembaga
Ali Nurdin juga mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam menangani persoalan pekerja migran.
Menurutnya, selama ini penanganan kasus kerap terhambat oleh koordinasi yang tidak efektif dan lemahnya integrasi antar lembaga.
“Kami berharap ke depan ada sinergi yang lebih solid. Perlindungan PMI tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada kerja terpadu dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Momentum Perbaikan Sistem Perlindungan
Lebih jauh, Ali menilai bahwa pelantikan Direktur Pelindungan WNI yang baru harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan sistem perlindungan secara menyeluruh.
Ia berharap pendekatan yang lebih progresif, responsif, dan berbasis kemanusiaan dapat dihadirkan dalam setiap penanganan kasus PMI.
“Jangan lagi ada kesan negara lambat atau abai. Kita butuh sistem yang cepat, tanggap, dan benar-benar melindungi warga negara,” tegasnya.
Federasi Buminu Sarbumusi, lanjut Ali Nurdin, akan terus mengawal berbagai kasus PMI, termasuk di Libya, serta siap bersinergi dengan pemerintah untuk memastikan setiap warga negara Indonesia di luar negeri mendapatkan perlindungan yang layak.
“Harapan kami sederhana: tidak ada lagi pekerja migran yang merasa sendirian. Negara harus hadir, dan sekarang adalah saat yang tepat untuk membuktikannya,” pungkasnya.
