Pengusaha Sebut Loker RI “Lampu Kuning”, Pemerintah Klaim Sudah Siapkan Solusi
Jakarta — Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia tengah menjadi sorotan setelah kalangan pengusaha menyebut situasinya telah memasuki fase “lampu kuning”. Peringatan ini muncul seiring meningkatnya jumlah pencari kerja yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Bob Azam, mengungkapkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 3,5 juta tenaga kerja baru yang masuk ke pasar kerja. Namun, tidak semuanya mampu diserap oleh dunia industri.
Menurut Bob, kemampuan penyerapan tenaga kerja sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap sekitar 200.000 hingga 400.000 tenaga kerja. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5%, jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan hanya sekitar 2 juta orang, sehingga menyisakan sekitar 1,5 juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan.
“Kalau pertumbuhan ekonomi 5% dan seluruh investasi berbasis padat karya, yang terserap hanya sekitar 2 juta orang. Sisanya masih belum terserap,” ujarnya dalam rapat Panitia Kerja RUU Ketenagakerjaan bersama Komisi IX DPR RI.
Ia juga menyoroti dominasi sektor informal yang kini mencapai lebih dari 60% dari total tenaga kerja. Kondisi ini dinilai berdampak pada rendahnya kontribusi terhadap penerimaan negara, karena sebagian besar pekerja informal tidak membayar pajak penghasilan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengakui bahwa tantangan di sektor ketenagakerjaan memang tidak sederhana. Ia menyebut adanya disrupsi dalam dunia kerja sebagai salah satu faktor utama.
Namun demikian, pemerintah mengklaim telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk memperluas kesempatan kerja. Salah satunya melalui pemberian insentif kepada industri padat karya yang dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Kami sudah menyiapkan berbagai skema insentif, terutama untuk industri padat karya dan sektor yang bisa menggerakkan kelas menengah,” kata Susiwijono saat ditemui di Jakarta.
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program magang bagi lulusan baru atau fresh graduate dengan durasi enam bulan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan tenaga kerja muda dalam memasuki dunia kerja.
“Kemarin kita sudah jalankan program magang 6 bulan untuk fresh graduate, dan akan dilanjutkan lagi tahun ini,” tambahnya.
Meski berbagai kebijakan telah disiapkan, tantangan penyerapan tenaga kerja dinilai masih besar, terutama jika investasi lebih banyak mengarah pada sektor padat modal yang cenderung minim penyerapan tenaga kerja.
Dengan kondisi tersebut, peringatan “lampu kuning” dari kalangan pengusaha menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk mempercepat langkah strategis dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan yang kian kompleks.
