Menjadi CPMI: Antara Pendidikan Keras dan Harapan Ekonomi Keluarga
Oleh Ivan Chrysnandio Winata
Menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang sedang menjalani pendidikan di salah satu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk kerja ke Jepang membuat saya mulai memahami bahwa proses ini bukan sekadar belajar bahasa atau keterampilan kerja. Di balik rutinitas yang kami jalani setiap hari, terdapat gambaran yang lebih luas tentang hubungan antara pendidikan, tenaga kerja, dan kebutuhan ekonomi global.
Selama dua bulan terakhir, hari-hari kami dimulai sejak pukul 06.15 pagi dan sering berakhir sekitar pukul 22.00 malam. Hampir seluruh waktu diisi dengan kegiatan belajar bahasa, latihan disiplin, serta berbagai tugas yang harus diselesaikan. Sistem pendidikan yang diterapkan terasa sangat keras bahkan bisa disebut “spartan”. Aturan berjalan ketat, sementara pendekatan belajar sering kali bersifat satu arah dan otoriter. Dalam situasi seperti itu, ketika terjadi kesulitan dalam memahami materi pelajaran, tanggung jawab sering kali dikembalikan sepenuhnya kepada murid.
Kami dituntut untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang ada dan bertahan dalam ritme pelatihan yang sangat padat. Pengalaman ini mengingatkan pada kritik terhadap sistem pendidikan yang pernah disampaikan oleh Paulo Freire.
Dalam karyanya yang terkenal, Pedagogy of the Oppressed, Freire mengkritik model pendidikan yang ia sebut sebagai “banking education”. Dalam model ini, pendidikan dipahami seperti proses menyetor pengetahuan ke dalam diri siswa, sementara siswa hanya menjadi wadah pasif yang menerima.
Dialog, refleksi, dan pertukaran gagasan sering kali minim. Akibatnya, pendidikan lebih menekankan pada kepatuhan dan kemampuan bertahan dalam sistem, bukan pada pemahaman kritis terhadap apa yang dipelajari.
Namun pengalaman para CPMI juga tidak dapat dilepaskan dari realitas ekonomi yang lebih luas. Banyak dari kami memilih jalur bekerja di luar negeri bukan semata karena keinginan pribadi, tetapi karena kesempatan kerja yang layak di dalam negeri sering kali terbatas. Sementara itu, bekerja di luar negeri menawarkan penghasilan yang relatif lebih tinggi serta peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
Dalam perspektif ekonomi politik seperti yang pernah dianalisis oleh Karl Marx, fenomena ini dapat dilihat sebagai bagian dari mobilitas tenaga kerja dalam sistem ekonomi global. Tenaga kerja dari negara berkembang bergerak menuju negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk menopang aktivitas ekonominya.
Dalam konteks ini, jalur migrasi kerja yang legal melalui pelatihan dan penempatan resmi memiliki peran yang sangat penting. Regulasi negara mencoba memastikan bahwa pekerja migran berangkat melalui prosedur yang aman, memiliki keterampilan dasar yang memadai, serta memperoleh perlindungan hukum selama bekerja di luar negeri.Tanpa sistem tersebut, risiko penempatan ilegal, perdagangan manusia, maupun eksploitasi tenaga kerja tentu akan jauh lebih besar.
Namun demikian, sebuah pertanyaan tetap layak diajukan: apakah sistem pelatihan yang terlalu menekan benar-benar menghasilkan pekerja yang lebih siap, atau justru hanya menghasilkan individu yang terbiasa patuh terhadap tekanan? Pendidikan yang baik seharusnya tidak hanya membentuk disiplin, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan kemampuan berpikir kritis. Seperti yang ditegaskan oleh Freire, pendidikan seharusnya menjadi proses pembebasan bukan sekadar pelatihan untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang ada.
Pengalaman sebagai CPMI akhirnya menunjukkan satu hal penting: perjalanan menuju pekerjaan di luar negeri bukan hanya tentang mempelajari bahasa Jepang atau melewati seleksi kerja. Ia juga mencerminkan ketimpangan kesempatan kerja, struktur ekonomi global, serta bagaimana sistem pendidikan membentuk tenaga kerja agar siap masuk ke dalamnya.
Di tengah semua itu, para siswa sering berada pada posisi yang sederhana namun berat: bertahan dalam sistem yang keras karena di baliknya terdapat harapan akan kehidupan yang lebih baik.
