Organisasi Buruh Migran Dorong Perbaikan Tata Kelola Migrasi

JAKARTA, — Jaringan Buruh Migran (JBM) bersama KP2MI dan APINDO, dengan dukungan ILO melalui Program PROTECT, menggelar Lokakarya Tripartit pada Mei 2025 untuk mendorong perbaikan tata kelola migrasi tenaga kerja Indonesia. Lokakarya yang dihadiri 76 peserta luring dan 130 peserta daring ini menghasilkan rekomendasi penting untuk memperkuat sistem pengawasan penempatan dan perlindungan PMI dari tingkat pusat hingga daerah.

Ketua Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menyoroti bahwa tata kelola migrasi yang responsif gender masih jauh dari ideal. “Komodifikasi perempuan buruh migran di pasar kerja terus meningkat, sementara mekanisme perlindungan yang memadai belum tersedia. Ini paradoks yang berbahaya,” tegasnya. Lokakarya mengidentifikasi delapan area prioritas reformasi, termasuk transparansi rekrutmen, standar kontrak kerja, jaminan sosial lintas batas, dan mekanisme pengaduan yang accessible.

Perwakilan ILO di Indonesia, Michiko Miyamoto, menekankan pentingnya pendekatan tripartit dalam tata kelola migrasi yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja secara setara. Program PROTECT yang didukung ILO bertujuan membangun sistem perlindungan PMI yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan perspektif HAM dan keadilan gender. Kementerian P2MI berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi melalui penyusunan regulasi turunan yang lebih operasional.