KP2MI dan IOM Siapkan Pembaruan Kerja Sama untuk Perkuat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Organisasi Internasional untuk Migrasi (International Organization for Migration/IOM) tengah menyiapkan pembaruan nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan penguatan pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah tersebut dilakukan mengingat kerja sama yang sebelumnya terjalin antara IOM dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sejak November 2021 akan berakhir pada November 2026.

Pembahasan pembaruan kerja sama itu mengemuka dalam pertemuan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, dengan Chief of Mission IOM Indonesia, Jeffrey Labovitz, di Jakarta, Senin (10/8). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat bahwa kolaborasi yang telah berjalan selama lima tahun terakhir memberikan kontribusi penting dalam memperkuat tata kelola migrasi dan pelindungan pekerja migran Indonesia.

Christina Aryani menegaskan bahwa pembaruan MoU diperlukan tidak hanya sebagai penyesuaian administratif akibat perubahan kelembagaan dari BP2MI menjadi KP2MI, tetapi juga untuk memperluas ruang lingkup kerja sama yang relevan dengan tantangan migrasi tenaga kerja saat ini. Menurutnya, kerja sama yang telah terbangun dengan IOM selama ini terbukti berjalan baik dan perlu ditingkatkan agar mampu menjawab kebutuhan pelindungan PMI yang semakin kompleks.

Salah satu fokus utama kolaborasi tersebut adalah penguatan program pemberdayaan purna PMI dan keluarganya. Selama beberapa tahun terakhir, IOM dan pemerintah Indonesia telah bekerja sama dalam berbagai program penguatan kapasitas ekonomi, termasuk melalui program Desa Migran Emas (Demimas) yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga pekerja migran.

Menurut Christina, pelindungan pekerja migran tidak berhenti ketika mereka berada di negara penempatan. Dukungan setelah kepulangan juga menjadi bagian penting dari ekosistem pelindungan karena pengalaman, keterampilan, dan modal yang dimiliki para PMI dapat dimanfaatkan untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri dan produktif di daerah asal.

Di sisi lain, IOM selama ini aktif mendukung pemerintah Indonesia dalam memperkuat tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan reguler. Berbagai program yang dijalankan mencakup peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pengembangan modul pelindungan pekerja migran, penguatan literasi keuangan digital, hingga pencegahan migrasi nonprosedural. Upaya tersebut sejalan dengan mandat KP2MI dalam meningkatkan kualitas pelindungan PMI dari pra-penempatan hingga purna penempatan.

Pembaruan kerja sama KP2MI dan IOM juga diharapkan mampu mendukung berbagai program prioritas pemerintah dalam menciptakan migrasi tenaga kerja yang aman dan berkelanjutan. Selain memperkuat pelindungan, kolaborasi tersebut diproyeksikan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi PMI dan keluarganya, sekaligus memperkuat kontribusi pekerja migran terhadap pembangunan nasional.

Dengan berakhirnya MoU pada November 2026, kedua pihak kini tengah mempersiapkan kesepakatan baru yang diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah Indonesia dan IOM dalam mewujudkan sistem pelindungan pekerja migran yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.