Four Corners Ungkap Dugaan Eksploitasi Sistemik Pekerja Migran di Sektor Hortikultura Australia

CANBERRA — Investigasi Four Corners yang ditayangkan ABC News pada 4 Agustus 2026 mengungkap dugaan eksploitasi terhadap pekerja migran di sektor hortikultura Australia. Investigasi tersebut menggambarkan bagaimana sebagian pekerja migran yang berada dalam posisi rentan diduga menerima upah jauh di bawah ketentuan hukum, bekerja dalam kondisi buruk, serta bergantung pada perusahaan penyedia tenaga kerja (labour hire) untuk pekerjaan, tempat tinggal, hingga penghasilan mereka.

Laporan bertajuk “Vulnerable workers bearing the cost of providing Australia with cheap food” merupakan bagian dari investigasi delapan bulan ABC Investigations dan program Four Corners mengenai rantai pasok pangan Australia. Laporan menelusuri kondisi pekerja yang memetik buah dan sayuran untuk memasok supermarket Australia.

ABC menempatkan persoalan tersebut dalam konteks ketergantungan industri pertanian Australia terhadap tenaga kerja migran sementara. Dalam sejumlah kasus yang ditemukan, pekerja direkrut dan ditempatkan melalui perusahaan labour hire yang menjadi perantara antara pekerja dan perkebunan.

Ada pekerja yang mengaku dibayar kurang dari upah minimum

Salah satu pekerja yang diwawancarai Four Corners adalah Gershom Isaac, pekerja asal Papua Nugini yang bekerja memetik buah dan sayuran. Kepada ABC, ia mengaku dapat bekerja hingga sekitar 12 jam sehari dan pada kondisi tertentu memperoleh penghasilan kurang dari 7 dolar Australia per jam.

ABC melaporkan bahwa Gershom mengatakan perusahaan penyedia tenaga kerja mengendalikan berbagai aspek kehidupannya, termasuk pekerjaan dan tempat tinggal. Ia juga menggambarkan kondisi akomodasi yang padat dan buruk.

Namun, penting dicatat, laporan ABC juga memberikan konteks jurnalistik bahwa untuk sebagian pekerja yang diwawancarai, ABC tidak dapat memverifikasi secara independen besaran upah yang mereka klaim karena pekerja tidak memiliki slip gaji. Karena itu, angka tersebut harus dipahami sebagai kesaksian pekerja yang dilaporkan oleh Four Corners, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh pekerja hortikultura Australia menerima upah di bawah standar.

Kasus lain yang diungkap adalah pekerja bernama Timothy, mantan peserta Pacific Australia Labour Mobility (PALM) Scheme. Ia mengatakan kepada Four Corners bahwa setelah keluar dari skema tersebut, dirinya bekerja memetik jeruk sekitar 60 jam per minggu dengan pembayaran tunai sekitar 700 dolar Australia per minggu—setara kurang dari 12 dolar Australia per jam. Ia juga mengaku tidak memperoleh cuti sakit maupun pembayaran superannuation.

Akomodasi dan kondisi kerja ikut menjadi sorotan

Persoalan tidak berhenti pada upah.

Four Corners juga mendokumentasikan kesaksian mengenai tempat tinggal yang terlalu padat, fasilitas sanitasi yang buruk, serta biaya akomodasi dan transportasi yang dibebankan kepada pekerja.

Salah satu mantan pekerja perkebunan blueberry, Jin Lee, mengatakan dirinya pernah bekerja dari sekitar pukul 07.30 hingga 17.00 dan mengaku hanya dibayar 20 dolar Australia pada hari tertentu. Ia juga menggambarkan akomodasi yang menurut pengakuannya dihuni banyak orang, mengalami masalah sanitasi, serta memiliki fasilitas yang tidak layak.

Four Corners menyebut perusahaan labour hire yang merekrut Lee, ECW Farming, pernah menjadi subjek penyelidikan Fair Work Ombudsman pada 2024 setelah menerima laporan dari pekerja. Menurut dokumen yang diperoleh program tersebut melalui mekanisme Freedom of Information, penyelidikan kemudian dihentikan pada Mei 2025 karena otoritas tidak dapat mengidentifikasi pihak yang dianggap sebagai “controlling minds” di balik operasi tersebut.

Fakta tersebut memperlihatkan salah satu persoalan yang disoroti investigasi: rantai tanggung jawab yang panjang antara pekerja, perusahaan penyedia tenaga kerja, petani, produsen dan pengecer dapat membuat pihak yang paling rentan justru paling sulit mendapatkan perlindungan.

Data pengawasan menunjukkan pelanggaran bukan kasus tunggal

Investigasi ABC juga mengutip hasil pemeriksaan Fair Work Ombudsman di sejumlah wilayah hortikultura.

Di Coffs Harbour, sebanyak 61 persen perusahaan atau pengusaha yang diperiksa ditemukan melanggar hukum ketenagakerjaan, termasuk persoalan pembayaran upah. Angka tersebut mencapai 72 persen di Riverina dan 83 persen di kawasan Mornington Peninsula serta Yarra Valley, Victoria.

Angka tersebut tidak berarti seluruh pekerja di wilayah tersebut mengalami eksploitasi. Namun, tingkat ketidakpatuhan yang ditemukan dalam inspeksi menunjukkan bahwa persoalan kepatuhan ketenagakerjaan merupakan tantangan nyata dalam industri hortikultura.

Dalam perkembangan yang berdekatan dengan laporan tersebut, Fair Work Ombudsman bersama dua lembaga lainnya juga melakukan pemeriksaan terhadap 15 perkebunan, sebagian besar perkebunan jeruk di Riverina, sebagai bagian dari penindakan terhadap perusahaan labour hire bermasalah.

Pekerja migran berada pada posisi rentan

Salah satu persoalan mendasar yang diangkat Four Corners adalah ketergantungan sebagian pekerja terhadap status migrasi dan pemberi kerja.

Dalam PALM Scheme, pekerja dari negara-negara Pasifik datang ke Australia untuk bekerja sementara pada pemberi kerja yang disetujui. ABC melaporkan bahwa pekerja yang meninggalkan pemberi kerja tersebut tidak serta-merta bebas mencari pekerjaan baru dalam skema yang sama. Kondisi ini, menurut para pendamping pekerja yang diwawancarai, dapat meningkatkan kerentanan ketika terjadi perselisihan mengenai upah atau kondisi kerja.

James Cockayne, NSW Anti-Slavery Commissioner, mengatakan kepada Four Corners bahwa perusahaan labour hire menjadi mata rantai penting dalam sistem tenaga kerja hortikultura. Ia menyoroti dugaan praktik seperti pencurian upah, intimidasi, tidak dibayarkannya superannuation, hingga kondisi yang menurutnya dalam kasus tertentu dapat mengarah pada dugaan modern slavery.

Masalahnya bukan hanya di satu perkebunan

Investigasi Four Corners berusaha melihat persoalan tersebut sebagai bagian dari sistem rantai pasok pangan, bukan sekadar kasus individual antara pekerja dan satu perusahaan.

Australia semakin mengandalkan tenaga kerja migran sementara untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian. Pada saat yang sama, konsumen mengharapkan buah dan sayuran tersedia dengan harga terjangkau sepanjang tahun.

Di sinilah muncul pertanyaan besar yang diajukan investigasi tersebut: siapa sebenarnya yang menanggung biaya dari pangan murah ketika pekerja yang memproduksinya berada dalam posisi paling rentan?

ABC melaporkan bahwa para pekerja yang diwawancarai menggambarkan pola yang serupa—upah rendah, akomodasi padat, ketergantungan terhadap labour hire contractor, serta kekhawatiran untuk mengadukan kondisi kerja.

Pemerintah dan perusahaan menyatakan komitmen terhadap perlindungan pekerja

Investigasi tersebut juga memuat tanggapan dari pihak terkait. Coles dan Woolworths, dua jaringan supermarket besar Australia yang disebut dalam laporan, menyatakan bahwa eksploitasi pekerja dalam industri hortikultura tidak dapat diterima dan mereka memiliki pendekatan tanpa toleransi terhadap praktik tersebut.

Pemerintah New South Wales juga menyatakan memiliki kebijakan zero tolerance terhadap eksploitasi pekerja dan menyebut tengah mengembangkan Labour Hire Code of Practice, disertai upaya pengawasan yang lebih kuat melalui rantai pasok.

Sorotan terhadap persoalan pekerja migran kemudian semakin kuat setelah sebuah laporan parlemen New South Wales mengenai risiko perbudakan terhadap pekerja migran sementara di wilayah regional dirilis pada 6 Agustus 2026. Laporan setebal 188 halaman tersebut memuat 31 rekomendasi dan menyerukan perubahan mendesak setelah muncul berbagai kesaksian mengenai perlakuan buruk terhadap pekerja migran.

Pelajaran bagi negara pengirim pekerja migran

Kasus Australia memperlihatkan bahwa migrasi kerja legal sekalipun tidak otomatis menghilangkan risiko eksploitasi.

Pekerja yang memiliki visa dan bekerja melalui mekanisme resmi tetap membutuhkan pengawasan terhadap upah, jam kerja, akomodasi, keselamatan kerja, pemotongan penghasilan, serta akses terhadap mekanisme pengaduan.

Bagi negara pengirim pekerja migran seperti Indonesia, persoalan tersebut menjadi pelajaran penting. Perlindungan PMI tidak boleh berhenti pada keberangkatan melalui jalur prosedural. Perlindungan harus mengikuti pekerja hingga tempat kerja dan memastikan kontrak kerja benar-benar dijalankan.

Terlebih, posisi tawar pekerja migran dapat menjadi sangat lemah ketika pekerjaan, tempat tinggal, transportasi dan status migrasinya bergantung pada satu pemberi kerja atau perantara.

Investigasi Four Corners pada akhirnya bukan sekadar cerita tentang buah dan sayuran di rak supermarket Australia. Ia membuka pertanyaan lebih besar mengenai harga sebenarnya dari pangan murah—dan apakah keuntungan dalam rantai pasok pangan dibangun dengan tetap menghormati hak, martabat dan upah yang layak bagi orang-orang yang memproduksinya.

Sebagaimana dirangkum ABC, di balik buah dan sayuran yang berada di rak supermarket Australia terdapat pekerja yang kisahnya jarang terlihat oleh konsumen. Dalam sistem tersebut, beban harga pangan murah dapat jatuh paling berat kepada mereka yang berada di posisi paling bawah dalam rantai pasok.

Sumber utama: ABC News/ABC Investigations dan program Four Corners, laporan Adele Ferguson, Chris Gillett dan Madi Chwasta, 4 Agustus 2026. Laporan ABC News — Vulnerable workers bearing the cost of providing Australia with cheap food