BP3MI Bali Dorong Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon PMI di Bangli

Bangli — Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Bali mendorong peningkatan pelindungan sekaligus kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Kabupaten Bangli. Langkah tersebut menegaskan bahwa kesiapan PMI harus dibangun sejak sebelum keberangkatan, bukan baru ketika pekerja sudah berada di negara penempatan.

Dorongan itu disampaikan BP3MI Bali ketika menjadi narasumber dalam kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia (CPMI/PMI) yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali di LPK BITS Kabupaten Bangli pada 22 April 2026. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 30 peserta dan melibatkan sejumlah instansi, antara lain Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, serta Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat mengenai proses penempatan PMI yang aman dan prosedural. Bagi calon pekerja migran, pemahaman mengenai prosedur, dokumen, kompetensi kerja, serta risiko bekerja melalui jalur nonprosedural merupakan bekal penting sebelum meninggalkan Indonesia.

Pelindungan Dimulai Sebelum Berangkat

Arah kebijakan BP3MI Bali di Bangli sejalan dengan penguatan pelindungan pada fase sebelum bekerja. Pada Maret 2026, BP3MI Bali juga melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli untuk mempersiapkan pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) PMI.

Dalam koordinasi tersebut, BP3MI Bali dan pemerintah daerah membahas pelaksanaan OPP serta optimalisasi sistem pendukung penempatan PMI.

OPP memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan calon PMI memahami kondisi yang akan dihadapi sebelum berangkat. Dengan pembekalan yang memadai, calon PMI diharapkan tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga mengetahui hak, kewajiban, prosedur penempatan, serta saluran pelindungan yang tersedia.

Pendekatan tersebut menjadi semakin penting mengingat BP3MI Bali juga terus memberikan edukasi mengenai bahaya penempatan PMI secara nonprosedural.

Pada Juni 2026, misalnya, BP3MI Bali memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Sekitar 100 peserta mendapatkan informasi mengenai tata cara bekerja ke luar negeri secara aman dan prosedural, mulai dari persyaratan, tahapan penempatan hingga pentingnya memilih jalur resmi.

Kompetensi Menentukan Daya Saing

Pelindungan dan kompetensi tidak dapat dipisahkan.

Calon PMI yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja internasional akan memiliki posisi tawar yang lebih baik. Sebaliknya, minimnya kompetensi dapat membuat pekerja lebih rentan terhadap pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, eksploitasi, maupun ketergantungan terhadap pihak ketiga.

Karena itu, BP3MI Bali juga mendorong penguatan lembaga vokasi sebagai bagian dari strategi menyiapkan tenaga kerja yang kompeten.

Dalam kegiatan diseminasi informasi pada Mei 2026, BP3MI Bali menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk menyiapkan CPMI yang kompeten dan berdaya saing. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 100 peserta dari unsur dinas ketenagakerjaan, balai latihan kerja, LPK hingga perguruan tinggi di Bali.

Arah yang sama terlihat dalam pengembangan Program SMK Go Global. Pada Agustus 2026, BP3MI Bali mendorong LPK se-Kabupaten Bangli untuk ikut menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan mampu bersaing di pasar kerja internasional. Sosialisasi tersebut diikuti 30 peserta dari unsur LPK, pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta HILLSI Kabupaten Bangli.

Dengan demikian, penguatan kompetensi tidak hanya diarahkan kepada individu calon PMI, tetapi juga kepada ekosistem pendidikan dan pelatihan yang menjadi pintu masuk menuju pasar kerja luar negeri.

Mencegah PMI Nonprosedural dari Hulu

Persoalan PMI nonprosedural juga menjadi alasan mengapa edukasi sebelum keberangkatan harus diperkuat.

BP3MI Bali pada Mei 2026 memperkuat koordinasi dengan Polda Bali untuk mencegah penempatan PMI secara nonprosedural. Dalam pertemuan tersebut, BP3MI Bali menyoroti modus penempatan nonprosedural dan membahas penguatan pengawasan, termasuk pemantauan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Sementara dalam sosialisasi di Karangasem pada Juni 2026, BP3MI Bali secara khusus memberikan pemahaman mengenai syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri, pentingnya peningkatan kompetensi, risiko menjadi PMI nonprosedural, serta berbagai modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam kegiatan itu, BP3MI Bali menegaskan bahwa pelindungan pekerja migran dimulai sejak sebelum keberangkatan. Calon PMI perlu mendapatkan informasi yang benar, meningkatkan kompetensi, dan memastikan seluruh proses penempatan dilakukan melalui jalur legal serta terverifikasi.

Bangli dan Agenda Migrasi Aman

Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Bangli menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penguatan ekosistem migrasi aman di Bali.

Pendekatannya tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi mulai membangun mata rantai yang lebih lengkap: informasi, kompetensi, lembaga pelatihan, orientasi pra-pemberangkatan, verifikasi proses penempatan, hingga pengawasan terhadap jalur nonprosedural.

Hal tersebut penting karena pelindungan PMI pada dasarnya tidak boleh dimulai ketika persoalan sudah terjadi di luar negeri. Pelindungan yang efektif justru harus dimulai dari desa, keluarga, lembaga pelatihan, pemerintah daerah dan calon PMI itu sendiri.

Dengan bekal kompetensi dan informasi yang memadai sebelum berangkat, calon PMI diharapkan mampu mengambil keputusan secara lebih rasional, memilih pekerjaan sesuai keterampilan, memahami kontrak kerja, mengenali indikasi penipuan, serta mengetahui ke mana harus meminta bantuan apabila menghadapi persoalan.

Bagi Bangli, penguatan kompetensi CPMI juga dapat menjadi bagian dari strategi meningkatkan kualitas tenaga kerja daerah agar mampu memasuki pasar kerja global secara aman, legal dan profesional.

Pada akhirnya, keberhasilan program pelindungan bukan hanya diukur dari banyaknya PMI yang berhasil diberangkatkan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah mereka berangkat melalui prosedur yang benar, memiliki kompetensi sesuai pekerjaan, memahami haknya, dan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sejak berada di Indonesia hingga kembali ke tanah air.

Sebab, PMI yang terlindungi bukan sekadar PMI yang berhasil berangkat—melainkan pekerja yang berangkat dengan kompetensi, dokumen yang benar, informasi yang cukup, dan posisi tawar yang kuat.