BP3MI Kepri Manfaatkan Khutbah Jumat untuk Edukasi Migrasi Aman, Literasi Publik Jadi Benteng Pencegahan

Tanjungpinang — Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau (Kepri) menggandeng Forum Komunikasi Mubaligh Kota Tanjungpinang untuk memperluas edukasi migrasi aman melalui khutbah Jumat dan kajian keagamaan. Strategi tersebut menandai pendekatan pencegahan yang tidak hanya mengandalkan pemeriksaan di pintu keberangkatan, tetapi juga memperkuat literasi masyarakat dari tingkat komunitas.

Kerja sama itu diberitakan ANTARA pada 17 Agustus 2026, ketika Kepala BP3MI Kepri Kombes Pol. Imam Riyadi menyampaikan pentingnya keterlibatan rumah ibadah dan tokoh agama dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai prosedur bekerja ke luar negeri.

Menurut Imam, mimbar khutbah dan kajian rutin keagamaan dapat menjadi ruang yang efektif untuk menyampaikan pesan mengenai pentingnya menjadi migran aman serta bekerja ke luar negeri melalui jalur prosedural. BP3MI Kepri juga akan menyiapkan data dan perkembangan terkini terkait penanganan WNI dan PMI sebagai bahan penyusunan materi khutbah.

Pendekatan tersebut menarik karena membawa isu perlindungan PMI keluar dari ruang-ruang birokrasi dan layanan pemerintah menuju ruang sosial yang secara rutin bersentuhan dengan masyarakat.

Mencegah Sebelum Menjadi Korban

Selama ini, pencegahan PMI nonprosedural sering terlihat pada tahap akhir, yakni ketika calon pekerja hendak melewati pelabuhan atau bandara.

Padahal, proses migrasi kerja telah dimulai jauh sebelumnya. Ada informasi pekerjaan, perekrutan, bujuk rayu, pengumpulan dokumen, pembiayaan perjalanan hingga pengaturan keberangkatan.

Karena itu, literasi publik menjadi salah satu mata rantai penting dalam pencegahan.

BP3MI Kepri secara eksplisit ingin agar masyarakat memahami hak-haknya dan tidak mudah terpengaruh bujuk rayu calo maupun sindikat penempatan PMI nonprosedural.

Pesan tersebut menjadi relevan bagi Kepulauan Riau yang secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura serta memiliki sejumlah pintu keluar-masuk internasional.

Dalam berbagai kegiatan sebelumnya, BP3MI Kepri juga menempatkan edukasi sebagai bagian dari Gerakan Nasional Migran Aman, yang diarahkan untuk memperkuat edukasi, pelindungan dan kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa melalui pengembangan Desa Migran Emas.

Mengapa Khutbah Jumat?

Pemanfaatan khutbah Jumat sebagai media edukasi memperlihatkan upaya pemerintah menggunakan saluran komunikasi yang sudah memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat.

Tokoh agama tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan, tetapi dalam konteks ini juga dapat membantu menjelaskan persoalan sosial yang memiliki konsekuensi nyata bagi keluarga dan masyarakat.

Informasi mengenai bahaya calo, penempatan nonprosedural, TPPO, hak pekerja, kontrak kerja dan pentingnya dokumen resmi dapat disampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana dan kontekstual.

BP3MI Kepri menilai pesan melalui tokoh agama dapat disampaikan secara lebih efektif, menyejukkan dan mudah diterima masyarakat.

Dengan demikian, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga dapat menjadi salah satu ruang literasi migrasi aman.

Data Lapangan Dibawa ke Mimbar

Yang menarik dari pendekatan BP3MI Kepri adalah rencana memasukkan data dan perkembangan kasus nyata sebagai bahan materi khutbah.

Model ini membuat edukasi tidak berhenti pada imbauan normatif seperti “jangan berangkat ilegal”, tetapi dapat menjelaskan mengapa masyarakat harus berhati-hati.

Data mengenai kasus PMI bermasalah, modus perekrutan, risiko TPPO dan konsekuensi keberangkatan nonprosedural dapat menjadi bahan untuk membangun kesadaran berbasis fakta.

Kebutuhan tersebut cukup beralasan. BP3MI Kepri mencatat sepanjang Januari hingga 12 Agustus 2026, sebanyak 2.948 PMI memperoleh layanan penempatan secara prosedural. Dari jumlah tersebut, 1.862 orang merupakan warga Kepri dan 1.086 lainnya berasal dari daerah lain yang mendapatkan layanan melalui BP3MI Kepri.

Singapura menjadi negara tujuan terbanyak dengan 1.357 PMI, disusul Malaysia sebanyak 839 orang. Sementara berdasarkan jenis pekerjaan, penempatan antara lain terdiri atas able seaman 411 orang, welder 365 orang, captain/master 153 orang, agricultural labour 152 orang dan chief officer 142 orang.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa migrasi kerja melalui jalur resmi memang berlangsung. Tantangannya adalah memastikan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri mengetahui bagaimana mengakses jalur tersebut.

Kepri Masih Menghadapi Kerentanan

Edukasi berbasis komunitas juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang masih terjadi di wilayah Kepri.

BP3MI Kepri sebelumnya menyebut Batam dan Kepri sebagai wilayah yang rawan menjadi jalur lintas PMI nonprosedural. Dalam periode 2024 hingga Juni 2026, BP3MI Kepri telah memfasilitasi pemulangan 11.752 PMI, dengan 8.332 di antaranya terkait deportasi dan 2.777 merupakan tindakan pencegahan.

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan migrasi nonprosedural bukan isu hipotetis.

Bahkan pada Juni 2026, BP3MI Kepri memfasilitasi pemulangan enam PMI yang sebelumnya dicegah keberangkatannya karena diduga akan bekerja secara nonprosedural. BP3MI menekankan bahwa jalur prosedural penting untuk mengantisipasi eksploitasi dan TPPO.

Karena itu, strategi pencegahan dari hulu menjadi semakin penting.

Dari Pelabuhan ke Desa, dari Pemerintah ke Masyarakat

Jika selama ini pelindungan PMI identik dengan layanan di kantor pemerintah, pelabuhan, bandara atau tempat penampungan, langkah BP3MI Kepri menunjukkan perluasan pendekatan.

Pelindungan mulai dibangun sebelum calon PMI mengambil keputusan untuk berangkat.

Desa, sekolah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan keluarga dapat menjadi bagian dari sistem peringatan dini.

Dalam konteks tersebut, khutbah Jumat dapat berfungsi sebagai salah satu kanal komunikasi publik yang murah, berulang dan memiliki jangkauan sosial luas.

Masyarakat yang memperoleh informasi sejak awal akan lebih mampu mempertanyakan tawaran kerja yang mencurigakan, mengecek legalitas pihak yang merekrut, memahami dokumen yang diperlukan dan mencari informasi kepada lembaga pemerintah sebelum mengambil keputusan.

Literasi Adalah Bentuk Pelindungan

Pendekatan BP3MI Kepri tersebut pada akhirnya memperlihatkan perubahan penting dalam cara memandang pelindungan PMI.

Pelindungan tidak harus selalu hadir setelah seseorang menjadi korban. Pengetahuan juga merupakan bentuk pelindungan.

Semakin masyarakat memahami prosedur, hak dan risiko migrasi kerja, semakin kecil ruang yang dapat dimanfaatkan oleh calo dan sindikat perekrutan ilegal.

Sebaliknya, masyarakat yang minim informasi akan lebih mudah diyakinkan oleh tawaran pekerjaan bergaji tinggi, proses cepat, tanpa dokumen lengkap atau keberangkatan melalui jalur informal.

Karena itu, keterlibatan mubaligh dalam edukasi migrasi aman bukan sekadar strategi komunikasi. Ia merupakan bagian dari upaya membangun ketahanan sosial terhadap praktik perekrutan nonprosedural.

BP3MI Kepri telah mengembangkan pendekatan serupa melalui penguatan Desa Migran Emas dan kolaborasi dengan institusi pendidikan vokasi. Hingga Juli 2026, BP3MI Kepri menyebut telah memiliki empat Desa Migran Emas dan menyiapkan tambahan 10 desa untuk mengadopsi program tersebut. BP3MI juga telah menandatangani delapan nota kesepahaman dengan SMK serta berkolaborasi dengan dua pusat migran di Kepri.

Dengan demikian, khutbah Jumat menjadi satu bagian dari ekosistem yang lebih besar.

Masjid menjadi ruang edukasi, desa menjadi benteng pencegahan, sekolah menjadi ruang peningkatan kompetensi, pemerintah menjadi penyedia layanan, dan masyarakat menjadi mata rantai pertama dalam mencegah migrasi nonprosedural.

Pada akhirnya, semakin cepat informasi sampai kepada masyarakat, semakin besar peluang negara mencegah persoalan sebelum calon PMI tiba di pelabuhan.

Dan dalam perang melawan calo, TPPO serta penempatan ilegal, pencegahan terbaik bukan hanya menghentikan orang di pintu keluar, tetapi memastikan sejak awal mereka mengetahui pintu mana yang benar untuk dilalui.