Imigrasi Batam Tunda 4.624 Penumpang Diduga PMI Nonprosedural, Persoalan Keberangkatan Ilegal Masih Menguat

Batam — Persoalan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui jalur nonprosedural masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepulauan Riau, mencatat 4.624 calon penumpang ditunda keberangkatannya karena terindikasi akan bekerja sebagai PMI nonprosedural sepanjang Januari hingga Juli 2026.

Data tersebut disampaikan Imigrasi Batam dan diberitakan ANTARA pada 18 Agustus 2026. Penundaan dilakukan sebagai langkah pencegahan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang dinilai berisiko berangkat bekerja ke luar negeri tanpa prosedur yang semestinya.

Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun berbagai program pemerintah terus diarahkan untuk memperkuat jalur penempatan resmi, persoalan keberangkatan nonprosedural masih muncul dalam skala besar di salah satu pintu keluar internasional Indonesia.

Batam Centre Menjadi Titik Terbesar

Dari total 4.624 calon penumpang yang ditunda, 3.784 orang teridentifikasi di Pelabuhan Batam Centre. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan titik pemeriksaan lainnya.

Selanjutnya, sebanyak 680 orang ditunda keberangkatannya melalui Pelabuhan Harbour Bay, 120 orang di Bengkong Gold Coast, 21 orang di Pelabuhan Sekupang, 16 orang di Bandara Hang Nadim, dan 3 orang di Pelabuhan Nongsapura.

Dengan demikian, Batam Centre sendiri menyumbang sekitar 82 persen dari keseluruhan penundaan tersebut.

Kondisi ini tidak bisa sekadar dibaca sebagai persoalan administratif keimigrasian. Di balik setiap keberangkatan yang dihentikan terdapat potensi persoalan ketenagakerjaan, mulai dari ketidakjelasan pekerjaan dan kontrak hingga risiko eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang.

Bukan Berarti 4.624 Orang Terbukti PMI Nonprosedural

Imigrasi Batam menegaskan bahwa angka 4.624 tersebut merupakan calon penumpang yang terindikasi, bukan berarti seluruhnya telah terbukti sebagai PMI nonprosedural.

Petugas terlebih dahulu melakukan profiling, wawancara, pemeriksaan dokumen pendukung, pengecekan riwayat perjalanan, serta pendalaman terhadap maksud dan tujuan keberangkatan. Penundaan dilakukan apabila ditemukan indikasi kuat bahwa perjalanan tersebut mengarah pada keberangkatan untuk bekerja di luar negeri secara nonprosedural.

Beberapa indikasi yang ditemukan antara lain keterangan mengenai maksud perjalanan yang tidak jelas atau tidak konsisten, dokumen pendukung yang tidak lengkap, serta adanya dugaan perjalanan diarahkan oleh pihak lain atau agen.

Negara tujuan yang paling banyak terindikasi adalah Malaysia, disusul Singapura.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Batam, Kharisma Rukmana, menegaskan bahwa penundaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghalangi masyarakat bekerja di luar negeri.

“Ini bukan untuk menghambat masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, tetapi justru untuk memastikan mereka berangkat melalui prosedur yang benar dan mendapatkan perlindungan,” kata Kharisma.

Persoalan yang Tidak Bisa Diselesaikan di Pintu Keberangkatan

Data 4.624 orang tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pencegahan PMI nonprosedural tidak bisa hanya mengandalkan pemeriksaan di pelabuhan atau bandara.

Sebelumnya, sepanjang April 2026, Imigrasi Batam telah menunda keberangkatan 433 calon PMI yang terindikasi akan bekerja secara nonprosedural. Pada Mei 2026, jumlah penundaan kembali mencapai 392 orang.

Bahkan pada April, Imigrasi Batam bersama Polresta Barelang menggagalkan keberangkatan 167 calon PMI nonprosedural menuju Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Batam Centre. Dalam kasus tersebut, aparat juga mengamankan dua orang yang diduga berperan sebagai fasilitator keberangkatan ilegal.

Rangkaian data tersebut menunjukkan bahwa praktik perekrutan dan keberangkatan nonprosedural masih membutuhkan pengawasan serius.

Masalahnya bukan semata-mata bagaimana menghentikan calon PMI ketika sudah berada di konter imigrasi. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: dari mana mereka direkrut, siapa yang menawarkan pekerjaan, siapa yang membiayai perjalanan, siapa yang mengurus dokumen, dan bagaimana mereka bisa sampai ke pintu keberangkatan?

Pencegahan Harus Dimulai dari Hulu

Jika penundaan keberangkatan terus terjadi dalam jumlah besar, maka strategi pelindungan PMI perlu semakin diperkuat dari sisi hulu.

Pemerintah perlu memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang mudah diakses mengenai prosedur bekerja ke luar negeri. Calon PMI juga harus memiliki akses terhadap lembaga pelatihan, informasi lowongan resmi, pemeriksaan kontrak, serta mekanisme penempatan yang dapat diverifikasi.

Dengan begitu, masyarakat tidak perlu menunggu sampai berada di pelabuhan untuk mengetahui apakah dokumen dan rencana keberangkatannya bermasalah.

Imigrasi Batam sendiri telah memperkuat koordinasi dengan BP3MI Kepulauan Riau dan instansi terkait melalui pertukaran informasi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Model koordinasi lintas instansi tersebut penting karena pencegahan PMI nonprosedural bukan hanya tugas imigrasi. Persoalannya berada dalam rantai yang lebih panjang: rekrutmen, pelatihan, dokumen, penempatan, transportasi, hingga keberangkatan.

Jalur Resmi Harus Lebih Mudah daripada Jalur Gelap

Besarnya jumlah penundaan juga memberikan pesan penting bagi kebijakan penempatan PMI.

Jalur resmi harus dibuat semakin mudah, jelas, cepat dan dapat dipercaya masyarakat. Sebaliknya, ruang bagi perekrut ilegal harus semakin sempit.

Sebab, apabila calon PMI merasa prosedur resmi terlalu rumit sementara tawaran kerja melalui agen informal jauh lebih cepat, maka celah tersebut akan terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dari kerentanan calon pekerja migran.

Di sinilah program-program pemerintah seperti peningkatan kompetensi, SMK Go Global, layanan penempatan resmi, edukasi migrasi aman, serta penguatan pelindungan sebelum keberangkatan harus bertemu dengan pengawasan di pintu keluar negara.

Angka 4.624 Adalah Alarm

Empat ribu enam ratus dua puluh empat bukan sekadar angka statistik keimigrasian.

Angka itu adalah alarm bahwa migrasi kerja nonprosedural masih memiliki pasar.

Selama masih ada masyarakat yang direkrut dengan informasi pekerjaan yang tidak jelas, dokumen yang tidak lengkap, atau diarahkan oleh agen yang tidak bertanggung jawab, maka potensi eksploitasi akan tetap terbuka.

Karena itu, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari berapa banyak calon PMI yang berhasil diberangkatkan melalui jalur resmi. Keberhasilan juga harus dilihat dari seberapa jauh negara mampu mencegah warganya masuk ke jalur nonprosedural sejak sebelum mereka membeli tiket dan berangkat menuju pelabuhan.

Batam sebagai salah satu gerbang internasional Indonesia memperlihatkan betapa pentingnya strategi tersebut.

Penundaan 4.624 calon penumpang sepanjang Januari-Juli 2026 memang merupakan bentuk kehadiran negara dalam mencegah risiko. Namun, angka tersebut sekaligus mengingatkan bahwa pekerjaan yang lebih besar masih berada di depan: memutus mata rantai keberangkatan nonprosedural dari hulunya, bukan hanya menghentikannya di pintu keluar.