Indonesia Bawa Agenda Pelindungan Pekerja Migran ke Forum Menaker ASEAN di Bangkok

JAKARTA — Indonesia membawa sejumlah agenda strategis ketenagakerjaan ke forum para Menteri Ketenagakerjaan negara-negara ASEAN melalui 29th ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM) di Bangkok, Thailand. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dijadwalkan menghadiri pertemuan tersebut pada 26–27 Agustus 2026 dengan membawa perhatian khusus terhadap penguatan keterampilan, pelindungan pekerja, serta pelindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Kementerian Ketenagakerjaan menyebut forum ALMM menjadi ruang penting bagi negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama menghadapi perubahan dunia kerja yang berlangsung cepat. Informasi resmi Kemnaker menyebut agenda Indonesia mencakup penguatan keterampilan dan pelindungan pekerja, termasuk pekerja migran.

Salah satu isu yang menjadi perhatian Indonesia adalah pelindungan pekerja migran di sektor perikanan. Sektor ini memiliki karakteristik pekerjaan yang berbeda dengan sektor migrasi tenaga kerja lainnya karena pekerja dapat berada dalam kondisi kerja yang jauh dari akses langsung terhadap layanan publik, bantuan hukum, maupun mekanisme pengaduan.

Perhatian terhadap awak kapal perikanan juga memiliki landasan kebijakan yang semakin kuat. Pada Juni 2026, Indonesia menyerahkan instrumen ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan kepada Direktur Jenderal ILO. Ratifikasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelindungan pekerja di sektor perikanan yang dikenal memiliki risiko kerja tinggi.

Dalam forum ALMM, Indonesia juga akan mengangkat pelindungan pekerja migran beserta anggota keluarganya dalam situasi krisis. Isu ini menjadi penting karena persoalan migrasi tenaga kerja tidak berhenti ketika seorang pekerja tiba di negara tujuan. Ketika terjadi perang, bencana alam, wabah, kerusuhan sosial atau keadaan darurat lainnya, pekerja migran dan keluarganya membutuhkan mekanisme perlindungan yang jelas dan terkoordinasi.

Agenda tersebut sekaligus memperluas cara pandang terhadap tata kelola pekerja migran. Pelindungan tidak semestinya hanya berorientasi pada proses perekrutan dan penempatan, tetapi juga mencakup keselamatan, kondisi kerja, pemenuhan hak, akses terhadap layanan, pemulangan ketika terjadi krisis, hingga perlindungan keluarga yang ditinggalkan.

Indonesia juga mendorong penguatan kerja sama dengan organisasi internasional, termasuk International Labour Organization (ILO) dan International Organization for Migration (IOM). Kerja sama itu diarahkan untuk mendukung pengembangan keterampilan, layanan ketenagakerjaan, pekerjaan layak dan pelindungan pekerja migran.

Di luar isu migrasi, Indonesia membawa agenda penguatan keterampilan tenaga kerja ASEAN. Perubahan akibat kecerdasan buatan, digitalisasi dan otomatisasi telah mengubah kebutuhan kompetensi di pasar kerja. Pemerintah menilai pekerja perlu memperoleh kesempatan untuk terus meningkatkan keterampilan agar tidak tertinggal dalam perubahan tersebut.

Agenda ini juga berkaitan dengan komitmen ASEAN mengenai peningkatan daya saing, ketahanan dan kemampuan adaptasi pekerja menghadapi masa depan dunia kerja. Indonesia mendorong agar kerja sama kawasan tidak berhenti pada dokumen kebijakan, tetapi menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh pekerja.

Namun, tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi. Kesepakatan regional hanya akan berarti apabila diterjemahkan menjadi mekanisme perlindungan yang dapat diakses pekerja ketika menghadapi persoalan nyata. Bagi pekerja migran sektor perikanan, misalnya, perlindungan harus mampu menjangkau mereka sejak perekrutan, keberangkatan, bekerja di kapal, proses pergantian pemberi kerja maupun kapal, sampai pemulangan.

Kajian mengenai pekerja migran sektor perikanan Asia Tenggara menunjukkan bahwa pekerja di sektor ini menghadapi persoalan transnasional yang kompleks, termasuk kerentanan terhadap eksploitasi, persoalan kontrak kerja dan terbatasnya mekanisme pengaduan. Kajian tersebut juga menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam seluruh siklus migrasi, mulai dari perekrutan hingga repatriasi.

Karena itu, keterlibatan Indonesia dalam ALMM kali ini memiliki arti penting bukan hanya dalam diplomasi ketenagakerjaan ASEAN, tetapi juga dalam memperjuangkan kepentingan jutaan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada mobilitas tenaga kerja lintas negara.

Bagi pekerja migran Indonesia, ukuran keberhasilan diplomasi ketenagakerjaan pada akhirnya bukan seberapa banyak deklarasi yang dihasilkan, melainkan apakah mereka memperoleh perlindungan ketika menghadapi masalah di negara tujuan.

Terlebih bagi pekerja di sektor perikanan yang bekerja jauh dari daratan dan berada dalam posisi tawar yang kerap lemah, perlindungan harus hadir secara nyata. Begitu pula ketika krisis terjadi, negara asal dan negara tujuan harus memiliki prosedur yang jelas agar pekerja migran dan keluarganya tidak menjadi pihak yang paling rentan.

Forum ALMM ke-29 dengan demikian menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong ASEAN membangun sistem ketenagakerjaan yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berkeadilan. Transformasi teknologi, mobilitas tenaga kerja dan perubahan struktur ekonomi kawasan harus berjalan beriringan dengan jaminan bahwa manusia yang bekerja di dalamnya tetap menjadi pusat kebijakan.