PERMAI Dorong Ormas Jadi Penggerak Pemberdayaan PMI dan Purna PMI Berbasis Kearifan Lokal

MALANG — Persatuan Masyarakat Indonesia (PERMAI) mendorong organisasi kemasyarakatan (Ormas) mengambil peran lebih strategis dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Purna PMI. Ormas dinilai tidak cukup hanya menjadi penerima program pemerintah, tetapi harus mampu menjadi mitra, pendamping sekaligus penggerak pembangunan di tingkat masyarakat.

Gagasan tersebut mengemuka dalam kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Nasional yang digelar di Kota Malang, Jawa Timur, 28 Agustus 2026.

Sekretaris Jenderal PERMAI Juanita Dorothea Pantow mengatakan penguatan peran Ormas harus diarahkan pada kemampuan organisasi untuk mengembangkan potensi masyarakat dan kearifan lokal menjadi kekuatan pembangunan.

Menurut Juanita, pendekatan pemberdayaan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, Ormas, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, komunitas serta masyarakat yang menjadi sasaran program.

“PMI dan Purna PMI memiliki pengalaman, keterampilan, pengetahuan, budaya kerja dan jejaring internasional yang dapat menjadi modal pembangunan daerah,” ujar Juanita dalam kegiatan tersebut.

PERMAI Soroti Potensi Purna PMI

Bagi PERMAI, kepulangan PMI ke daerah asal seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai akhir dari masa kerja di luar negeri. Pengalaman yang mereka peroleh selama bekerja di negara lain justru dapat menjadi modal penting untuk memperkuat kapasitas masyarakat di daerah.

Pengalaman kerja, keterampilan, disiplin, pengetahuan, wawasan budaya dan jejaring internasional yang dimiliki Purna PMI dinilai dapat ditransformasikan menjadi kekuatan ekonomi maupun sosial.

Karena itu, PERMAI mendorong agar proses kepulangan PMI diikuti dengan penguatan ekosistem pemberdayaan. PMI yang kembali ke daerah diharapkan tidak hanya menjadi penerima program, tetapi dapat berkembang sebagai pelaku usaha, mentor, penggerak komunitas serta agen perubahan.

“Kepulangan PMI diharapkan menjadi momentum transfer ilmu, pengalaman dan budaya kerja kepada keluarga dan masyarakat di daerah asal, sehingga PMI dapat berperan sebagai agen perubahan dan duta pembangunan daerah,” kata Juanita.

PERMAI Siap Perkuat Peran Ormas

Dalam pandangan PERMAI, Ormas memiliki posisi yang dekat dengan masyarakat sehingga dapat memainkan fungsi yang tidak selalu dapat dilakukan oleh birokrasi pemerintahan.

Ormas dapat berperan sebagai pendamping, penghubung, edukator, penggerak, pengawas sosial dan pengembang jejaring. Peran tersebut menjadi penting untuk memastikan berbagai kebijakan dan program pemberdayaan dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PERMAI melihat pendekatan berbasis kearifan lokal sebagai salah satu instrumen penting. Setiap daerah memiliki karakter sosial, budaya, potensi ekonomi dan sumber daya manusia yang berbeda sehingga program pemberdayaan perlu disesuaikan dengan kondisi setempat.

Dalam konteks PMI dan Purna PMI, pendekatan tersebut dapat diarahkan pada pengembangan usaha, peningkatan keterampilan, penguatan kelembagaan masyarakat serta pemanfaatan pengalaman kerja di luar negeri untuk kepentingan pembangunan daerah.

Bangun Kolaborasi Lintas Sektor

Untuk mewujudkan hal tersebut, PERMAI mendorong terbentuknya ekosistem kolaborasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, Ormas, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, komunitas serta PMI dan Purna PMI.

Kegiatan di Malang menjadi ruang dialog lintas sektor dengan melibatkan unsur Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kota Batu dan PERMAI.

Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri Wahyu Chandra Kusuma Purwonegoro, M.Hum., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM., serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Noer Rahman Wijaya, S.T., M.M., turut menjadi bagian dari pemaparan dan diskusi.

Hadir pula Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang Ir. Avicenna M. Saniputera, M.T., M.H., serta Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Batu Dian Fachroni Kurniawan, S.E., M.S.E., M.A.

Bagi PERMAI, keterlibatan lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat membutuhkan kerja bersama. Pemerintah memiliki peran dalam kebijakan dan fasilitasi, sementara Ormas dapat memperkuat pendampingan dan jejaring masyarakat.

PERMAI menilai sinergi tersebut perlu dikembangkan menjadi program yang konkret dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan Ormas tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari PMI untuk Pembangunan Daerah

PERMAI memandang PMI sebagai bagian penting dari sumber daya pembangunan Indonesia. Mereka bukan hanya tenaga kerja yang mencari penghasilan di luar negeri, tetapi juga membawa pulang pengalaman dan pengetahuan yang dapat memberikan nilai tambah bagi daerah asal.

Karena itu, pemberdayaan Purna PMI perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia dan ekonomi daerah.

Melalui penguatan kapasitas Ormas dan kolaborasi lintas sektor, PERMAI mendorong agar pengalaman para PMI dapat menjadi pengetahuan bersama, keterampilan menjadi modal usaha, dan jejaring internasional menjadi jembatan bagi pengembangan potensi lokal.

Dengan pendekatan tersebut, PERMAI ingin memastikan bahwa masyarakat Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri tetap memiliki ruang untuk berkontribusi setelah kembali ke tanah air.

PERMAI menempatkan pemberdayaan PMI dan Purna PMI sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang mandiri, produktif dan berdaya saing dengan menjadikan pengalaman migrasi sebagai modal pembangunan, bukan sekadar catatan masa lalu.