Pengaduan PMI Cirebon Meningkat, Capai 59 Kasus Hingga Agustus 2026

CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat peningkatan jumlah pengaduan yang berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sepanjang 2025 tercatat sebanyak 44 pengaduan, sementara pada Januari hingga Agustus 2026 jumlah laporan telah mencapai 59 kasus.

Peningkatan tersebut menjadi perhatian karena terjadi di tengah tingginya jumlah warga Kabupaten Cirebon yang bekerja ke luar negeri. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, sekitar 8.500 PMI asal Cirebon dilaporkan telah berangkat melalui jalur resmi. Pada 2025, jumlah PMI asal Kabupaten Cirebon mencapai 11.433 orang.

Dengan demikian, persoalan perlindungan PMI tidak hanya berkaitan dengan bagaimana pekerja dapat diberangkatkan secara legal, tetapi juga bagaimana memastikan hak dan keselamatan mereka terlindungi sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke daerah asal.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menekankan pentingnya sosialisasi mengenai prosedur penempatan resmi kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang menjadi kantong PMI. Informasi tersebut diperlukan agar calon pekerja tidak mudah menerima tawaran pekerjaan dari pihak yang tidak jelas dan dapat memastikan seluruh proses keberangkatannya tercatat dalam sistem resmi.

Sosialisasi juga perlu mencakup informasi yang lebih konkret mengenai calon pemberi kerja, jenis pekerjaan, besaran upah, jam kerja, kontrak kerja, negara tujuan, perusahaan penempatan, dokumen perjalanan, asuransi, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi persoalan selama bekerja di luar negeri.

Peningkatan dari 44 pengaduan pada 2025 menjadi 59 kasus hanya dalam delapan bulan pertama 2026 menunjukkan bahwa keberangkatan melalui jalur resmi belum dengan sendirinya menghilangkan seluruh risiko yang dihadapi PMI. Setelah berada di negara tujuan, pekerja tetap dapat menghadapi persoalan hubungan kerja maupun kondisi lain yang membutuhkan intervensi dan pendampingan.

Karena itu, perlindungan PMI seharusnya dimulai sebelum pekerja meninggalkan Indonesia. Tahap pra-keberangkatan merupakan kesempatan penting untuk memastikan calon PMI memahami hak dan kewajibannya serta mengetahui secara jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap penempatannya.

Calon PMI juga perlu diberikan ruang untuk memeriksa kontrak kerja sebelum menandatanganinya. Kontrak bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi menjadi dokumen penting untuk mengetahui hak pekerja ketika terjadi perselisihan mengenai upah, jam kerja, cuti, pemutusan hubungan kerja, atau kondisi pekerjaan yang berbeda dari kesepakatan awal.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan masyarakat mengetahui saluran pengaduan resmi. Ketika PMI menghadapi persoalan di negara tujuan, keterlambatan dalam menyampaikan laporan dapat memperumit proses penanganan, terutama jika menyangkut dokumen, keberadaan pekerja, status pekerjaan, atau persoalan hukum.

Bagi keluarga PMI, pemahaman mengenai prosedur penempatan juga sama pentingnya. Keluarga perlu memiliki salinan dokumen penting, mengetahui negara dan lokasi kerja, identitas pemberi kerja atau perusahaan penempatan, serta mengetahui kontak yang dapat dihubungi ketika pekerja mengalami keadaan darurat.

Kondisi tersebut menjadi semakin relevan bagi Kabupaten Cirebon karena migrasi tenaga kerja merupakan fenomena yang cukup besar. Kecamatan Pabedilan, Losari, dan Ciledug disebut sebagai sejumlah wilayah yang memiliki jumlah PMI cukup besar. Wilayah-wilayah tersebut membutuhkan edukasi yang berkelanjutan, bukan hanya sosialisasi sesaat ketika calon PMI akan berangkat.

Peningkatan pengaduan juga perlu dibaca sebagai bahan evaluasi terhadap sistem perlindungan. Setiap laporan seharusnya tidak berhenti sebagai angka statistik, tetapi dianalisis berdasarkan jenis kasus, negara tujuan, sektor pekerjaan, jalur penempatan, pihak yang terlibat, serta bentuk penyelesaian yang diberikan.

Data tersebut dapat digunakan pemerintah untuk mengetahui pola persoalan yang paling sering dialami PMI asal Cirebon. Jika misalnya pengaduan banyak berkaitan dengan kontrak, upah, jam kerja, dokumen, atau pemberi kerja, maka materi sosialisasi sebelum keberangkatan dapat diarahkan secara lebih spesifik pada risiko-risiko tersebut.

Di sisi lain, meningkatnya pengaduan tidak serta-merta berarti seluruh keberangkatan PMI bermasalah. Angka tersebut hanya menunjukkan jumlah laporan yang diterima dan perlu dilihat bersama dengan jumlah keseluruhan PMI yang ditempatkan serta jenis dan tingkat persoalan masing-masing kasus.

Yang menjadi penting adalah memastikan setiap PMI memiliki akses terhadap mekanisme perlindungan ketika persoalan muncul. Negara, pemerintah daerah, KP2MI/BP2MI, BP3MI, perwakilan RI di luar negeri, perusahaan penempatan, serta pihak terkait memiliki fungsi masing-masing dalam memastikan pekerja tidak menghadapi persoalan seorang diri.

Jalur resmi juga memberikan manfaat penting dari sisi pendataan. Ketika keberangkatan tercatat, pemerintah memiliki informasi dasar mengenai pekerja, negara tujuan, dan mekanisme penempatannya. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan pelacakan dan pendampingan ketika terjadi persoalan.

Sebaliknya, keberangkatan nonprosedural dapat membuat posisi pekerja semakin rentan. Ketidakjelasan dokumen, pemberi kerja, kontrak, maupun pihak yang bertanggung jawab dapat menyulitkan pemerintah ketika harus memberikan bantuan.

Karena itu, pesan mengenai prosedur resmi perlu disampaikan sebelum masyarakat menerima tawaran kerja. Calon PMI harus didorong untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu, bukan baru mencari bantuan setelah mengalami persoalan di negara tujuan.

Peningkatan pengaduan dari 44 kasus pada 2025 menjadi 59 kasus pada Januari–Agustus 2026 menjadi momentum bagi Pemkab Cirebon untuk memperkuat sistem pencegahan. Sosialisasi harus diikuti dengan layanan konsultasi, verifikasi informasi pekerjaan, akses pengaduan, serta koordinasi dengan lembaga perlindungan PMI.

Pada akhirnya, perlindungan PMI tidak dapat diukur hanya dari jumlah pekerja yang berhasil diberangkatkan secara legal. Perlindungan harus dilihat dari seluruh siklus migrasi, mulai dari perekrutan, pemeriksaan dokumen, penandatanganan kontrak, keberangkatan, kondisi kerja di negara tujuan, penyelesaian pengaduan, hingga kepulangan dan reintegrasi.

Bagi Cirebon, meningkatnya jumlah pengaduan menjadi pengingat bahwa keberangkatan legal harus berjalan beriringan dengan perlindungan yang nyata. Ribuan warga yang bekerja di luar negeri bukan sekadar angka penempatan, melainkan pekerja yang memiliki hak dan keluarga yang bergantung pada kepastian perlindungan negara.