Tedi Yusnanda N: “Donald Trump Sakit Jiwa!”

Pangandaran – Malam 1 April 2026 waktu Washington D.C., Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump tampil di hadapan kamera nasional selama kurang lebih 20 menit dari Cross Hall Gedung Putih. Pidato yang dikemas sebagai “pembaruan penting” tentang Operasi Epic Fury, nama resmi kampanye militer Amerika Serikat melawan Iran, itu sejatinya bukan sesuatu yang baru. Ia adalah pengulangan retorika lama yang dibalut gaya otoriter seorang kaisar yang sedang mabuk kemenangan.

Dalam pidato yang berlangsung sekitar 19 menit itu, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menyerang Iran “dengan sangat keras” selama dua hingga tiga minggu ke depan. Ia bahkan mengancam akan menghancurkan seluruh pembangkit listrik Iran dan mengincar instalasi minyaknya jika tidak ada kesepakatan yang dicapai.(CBS News: https://www.cbsnews.com/news/trump-primetime-speech-iran-today-2026-04-01/)

Trump menutup pidatonya dengan pernyataan: “Ketika semuanya selesai, Amerika Serikat akan lebih aman, lebih kuat, lebih makmur, dan lebih hebat dari sebelumnya.” (CNBC: https://www.cnbc.com/2026/04/01/trump-address-nation-iran-live-updates.html)

Bagi Tedi Yusnanda N., Direktur Eksekutif Sarasa Institute, pidato itu bukan sekadar pernyataan militer. Ia adalah manifesto kejiwaan seorang pemimpin yang telah kehilangan batas antara kekuasaan dan kegilaan.

“Ini bukan pidato pemimpin negara. Ini adalah monolog seorang narsisis yang sedang berhalusinasi tentang kejayaan. Trump sakit jiwa — dan dunia sedang menanggung akibatnya,” kata Tedi kepada tim redaksi Sarasa Institute, Kamis dini hari.

“Kembali ke Zaman Batu”: Anatomi Arogansi yang Mematikan

Tedi merinci setidaknya empat frasa kunci dalam pidato Trump yang menurutnya mencerminkan struktur kepribadian yang secara klinis masuk dalam kategori Narcissistic Personality Disorder yang terkonversi menjadi kebijakan luar negeri.

Pertama, Trump menyatakan: “We are going to bring them back to the stone ages, where they belong,” sebuah ancaman untuk membombardir Iran hingga kembali ke era pra-peradaban. (CBS News: https://www.cbsnews.com/news/trump-primetime-speech-iran-today-2026-04-01/) Menurut Tedi, kalimat ini bukan hanya retorika. Ia adalah ekspresi dehumanisasi sistematis terhadap bangsa lain yang dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional bisa dikategorikan sebagai incitement to genocide.

Kedua, Trump mengklaim bahwa Iran telah meminta gencatan senjata, namun ia baru akan mempertimbangkannya setelah Selat Hormuz dibuka kembali, seraya menulis di media sosial: “Until then, we are blasting Iran into oblivion.” (NPR: https://www.npr.org/2026/04/01/nx-s1-5770093/trump-address-iran-war) Fakta yang tersembunyi di balik klaim ini: Menteri Luar Negeri Iran menyebut klaim Trump tersebut “salah dan tidak berdasar.” (NPR: https://www.npr.org/2026/04/01/nx-s1-5770093/trump-address-iran-war)

“Trump berbohong di hadapan rakyat Amerika dan dunia. Seorang pemimpin negara yang berbohong tentang permintaan gencatan senjata dari pihak lawan perang adalah kejahatan diplomatik tingkat tinggi. Dalam teori konstruktivisme hubungan internasional Alexander Wendt, identitas negara dibentuk oleh interaksi antar aktor. Ketika Amerika membangun identitasnya sebagai penghancur peradaban, maka seluruh tatanan normatif internasional runtuh,” ujar Tedi.

Ketiga, Trump menyebut para pemimpin Iran yang tewas dalam operasi militer dan menyatakan: “Regime change was not our goal. We never said regime change. But regime change has occurred because of all of their original leaders’ death. They’re all dead.” (CBS News: https://www.cbsnews.com/news/trump-primetime-speech-iran-today-2026-04-01/) Tedi menyebut frasa ini sebagai contoh sempurna dari doublespeak, istilah George Orwell untuk bahasa yang secara sengaja mengaburkan realita dengan kontradiksi internal.

“Dia bilang bukan menginginkan pergantian rezim, tapi dalam kalimat berikutnya dia bangga bahwa semua pemimpin Iran sudah mati. Ini bukan logika politik. Ini logika pembunuhan yang diberi baju hukum. Persis seperti yang Hannah Arendt sebut sebagai the banality of evil, kejahatan yang dilakukan sambil tersenyum dan membaca teleprompter.”

Keempat, meski Trump menyebut “diskusi sedang berlangsung” dan membuka kemungkinan penyelesaian diplomatik, pasar minyak global langsung bereaksi negatif: harga minyak Brent melonjak lebih dari 4 persen menjadi di atas 105 dolar AS per barel sesaat setelah pidato selesai. (CNN: https://www.cnn.com/2026/04/01/world/live-news/iran-war-us-trump-oil)

“Pasar tidak bohong. Ketika orang-orang terpintar di Wall Street yang punya uang triliunan dolar memilih menjual aset setelah mendengar Trump berbicara, itu artinya mereka tahu bahwa pidato ini bukan sinyal perdamaian. Ini sinyal eskalasi,” tegas Tedi.

Selat Hormuz dan Krisis Global: Trump Sedang Membakar Dunia

Dampak perang yang dilancarkan Trump telah melampaui batas-batas konflik bilateral antara Amerika Serikat dan Iran.

Selat Hormuz, jalur laut yang sebelum perang menanggung sekitar 20 persen pasokan minyak global, kini dalam kondisi hampir terhenti total. Sekitar 20.000 awak kapal dari berbagai negara, mayoritas dari Filipina, Bangladesh, dan India, terjebak di zona perang aktif. Beberapa kapal dilaporkan mulai kehabisan makanan dan air. (NPR: https://www.npr.org/2026/04/01/nx-s1-5769805/iran-war-trump)

Program Pangan Dunia (WFP) menyatakan bahwa puluhan ribu ton bantuan pangan terjebak di pelabuhan sebagai konsekuensi dari perang ini. PBB melalui IMO sedang bernegosiasi dengan semua pihak untuk mencoba mengevakuasi para awak kapal tersebut. (NPR: https://www.npr.org/2026/04/01/nx-s1-5769805/iran-war-trump)

Tedi menggunakan kerangka teori Interdependence, Joseph Nye dan Robert Keohane untuk membedah konsekuensi tindakan Trump. “Dalam teori complex interdependence, tidak ada satu pun negara yang bisa mengambil tindakan militer berskala besar tanpa menimbulkan efek domino pada seluruh jaringan ekonomi dan keamanan global. Trump telah memutus Selat Hormuz, dan seluruh dunia kini membayar harganya, termasuk Indonesia.”

Ia mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara pengimpor minyak akan terdampak langsung oleh lonjakan harga minyak global. “Kenaikan harga BBM, inflasi pangan, tekanan fiskal APBN, semua itu bisa dirunut akarnya ke keputusan satu orang di Washington D.C. yang memilih perang daripada diplomasi.”

Trump dan Bayangan Perang Dunia: Teori yang Bukan Sekedar Teori

Tedi mengembangkan analisis geopolitiknya lebih jauh dengan merujuk pada teori-teori hubungan internasional yang relevan.

Dalam tradisi Realisme Ofensif, John Mearsheimer, negara-negara besar secara struktural terdorong untuk memaksimalkan kekuasaan mereka. Tapi Mearsheimer sendiri, jelas Tedi, pernah memperingatkan bahwa unilateralisme militer Amerika justru menciptakan kondisi security dilemma yang memicu respons balik dari kekuatan besar lain seperti Rusia dan China.

“Kita sudah melihat tanda-tandanya. Trump secara terbuka menyatakan bahwa ia absolutely mempertimbangkan penarikan Amerika Serikat dari NATO (NBC News: https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/live-blog/trump-supreme-court-birthright-citizenship-dhs-shutdown-live-updates-rcna266114), aliansi keamanan yang dibangun justru untuk mencegah perang berskala dunia. Ketika Amerika keluar dari NATO, vakum kekuatan itu akan segera diisi oleh aktor-aktor lain. Ini adalah resep untuk Perang Dunia Ketiga,” kata Tedi dengan nada serius.

Ia juga merujuk pada Spiral Model Robert Jervis: “Setiap ancaman Trump terhadap Iran (menghancurkan pembangkit listrik, mengincar ladang minyak, memblokade Selat Hormuz) dibaca oleh Iran sebagai tindakan eksistensial. Ketika satu pihak merasa terancam secara eksistensial, respons mereka tidak lagi rasional. Dan ketika dua pihak yang irrasional bertemu dalam konflik bersenjata dengan senjata yang cukup untuk menghancurkan kota, dunia dalam bahaya nyata.”

Seorang pejabat senior Iran pun telah mengomentari gaya komunikasi Trump, menyebutnya mencerminkan “kepribadian yang tidak stabil dan eksentrik.” (CNN: https://www.cnn.com/2026/04/01/world/live-news/iran-war-us-trump-oil) Komentar yang, menurut Tedi, justru datang dari pihak yang sedang dibom, dan itu lebih mengkhawatirkan daripada menenteramkan.

“No Kings”: Api Perlawanan yang Tedi Dukung Penuh

Di tengah keprihatinan globalnya, Tedi menyatakan dukungan tegas kepada gerakan No Kings, gerakan perlawanan sipil masif yang tengah menggelinding di seluruh Amerika Serikat.

Pada 28 Maret 2026, diperkirakan 8 juta warga Amerika berkumpul dalam aksi “No Kings” di sekitar 3.300 kota dan desa di 50 negara bagian, menjadikannya salah satu aksi protes satu hari terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. (Center for American Progress: https://www.americanprogress.org/article/as-americans-deepen-their-nonviolent-mobilization-the-trump-administration-begins-to-make-concessions/)

Di Manhattan, para demonstran membawa spanduk anti-ICE, anti-Trump, dan anti-perang Iran, berteriak saat mereka berbaris dari Midtown New York City. (CNN: https://www.cnn.com/2026/03/28/us/live-news/no-kings-protests-03-28-26) Di Washington D.C., kerumunan besar berbaris melintasi Memorial Bridge sambil meneriakkan slogan-slogan pro-demokrasi. (CNBC: https://www.cnbc.com/2026/03/28/trump-no-kings-protests.html)

Gerakan No Kings menyatakan di situsnya: “Trump ingin memerintah kita sebagai tiran. Tapi ini adalah Amerika, dan kekuasaan ada di tangan rakyat, bukan di tangan raja-raja yang ingin berkuasa atau kroni-kroni miliarder mereka.” (No Kings: https://www.nokings.org/)

Tedi menilai gerakan ini bukan sekadar protes jalanan biasa. Ia melihatnya dalam kerangka teori People Power yang dikembangkan Gene Sharp, bahwa otoritas penguasa pada akhirnya hanya bisa bertahan jika rakyat memberikan kepatuhan mereka.

“No Kings adalah penegasan bahwa rakyat Amerika belum sepenuhnya menyerahkan kedaulatannya kepada Trump. Ini adalah demokrasi dalam wujud paling murninya, rakyat turun ke jalan karena mekanisme kelembagaan sudah tidak bisa lagi diandalkan sebagai rem kekuasaan.”

Penelitian ilmu politik menunjukkan bahwa ketika 3,5 persen populasi suatu bangsa melakukan mobilisasi damai secara berkelanjutan pada momen-momen kritis, pemerintah dapat dipaksa untuk memenuhi tuntutan mereka. (Center for American Progress: https://www.americanprogress.org/article/as-americans-deepen-their-nonviolent-mobilization-the-trump-administration-begins-to-make-concessions/) Dengan 8 juta peserta dari total populasi Amerika sekitar 335 juta jiwa, gerakan No Kings sudah mendekati ambang batas kritis itu.

“Saya mendukung penuh gerakan No Kings. Bukan karena saya anti-Amerika, justru karena saya percaya pada nilai-nilai demokrasi Amerika yang sesungguhnya. Thomas Jefferson, James Madison, para founding fathers Amerika pernah menulis bahwa ketika pemerintah menjadi destruktif terhadap tujuan-tujuan dasarnya, adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghapusnya. Trump sedang menghancurkan nilai-nilai itu dari dalam. No Kings adalah jawaban yang sah secara demokratis,” tegas Tedi.

Analisis Akhir: Psikologi Kekuasaan yang Keluar Kendali

Tedi menutup analisisnya dengan perspektif yang ia akui kontroversial namun menurutnya perlu diucapkan dengan lantang.

“Saya bukan psikiater. Tapi saya membaca teori-teori tentang kekuasaan dan kepribadian. Erich Fromm dalam The Anatomy of Human Destructiveness menjelaskan bahwa ada tipe kepribadian yang ia sebut necrophilous, yang terobsesi pada kontrol, destruksi, dan kematian sebagai alat kekuasaan. Retorika Trump tentang mengembalikan Iran ke zaman batu, tentang pemimpin-pemimpin yang semuanya sudah mati, tentang menghancurkan pembangkit listrik sipil, ini bukan strategi militer. Ini ekspresi kepribadian yang sakit.”

“Trump bukan sekadar pemimpin yang salah kebijakan. Trump adalah fenomena psikologis yang sedang memegang senjata nuklir terbesar di dunia. Dan itu, bukan krisis ekonomi, bukan perubahan iklim, bukan terorisme; itulah ancaman terbesar bagi umat manusia saat ini.”

Tedi menegaskan bahwa sebagai lembaga riset kebijakan dan tata kelola, Sarasa Institute akan terus memantau perkembangan konflik Iran-Amerika dan dampaknya terhadap Indonesia, khususnya terhadap pekerja migran Indonesia di kawasan Timur Tengah, stabilitas harga energi, serta posisi diplomatik Indonesia dalam tata kelola global.

“Indonesia tidak boleh diam. Kebijakan luar negeri bebas-aktif kita mengamanatkan bahwa kita bicara keras melawan hegemoni yang mengancam perdamaian dunia. Sekarang saatnya kita bicara,” pungkas Tedi.