Sistem Perawatan Inggris Dinilai Rentan Eksploitasi Pekerja Migran

LONDON — Sistem perawatan sosial di Inggris dinilai menciptakan kondisi yang rentan terhadap eksploitasi pekerja migran. Kritik tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal serikat pekerja Unison, Andrea Egan, dalam artikel opini yang diterbitkan The Guardian pada 12 Februari 2026.

Dalam artikelnya, Egan menyoroti ketergantungan Inggris terhadap tenaga kerja migran, khususnya dalam sektor kesehatan dan perawatan sosial. Menurut dia, lebih dari seperlima tenaga kerja NHS di Inggris merupakan pekerja migran. Proporsi pekerja migran dalam sektor perawatan sosial secara nasional juga berada pada kisaran yang sama, sementara di London jumlahnya disebut mencapai sekitar separuh tenaga kerja sektor tersebut.

Egan menilai pekerja migran justru semakin sering dijadikan sasaran kritik politik, termasuk dalam perdebatan mengenai kebijakan earned settlement atau skema pemberian status tinggal tetap berdasarkan kontribusi.

Menurut Egan, proposal tersebut dapat membuat pekerja sektor publik berupah rendah, termasuk pekerja perawatan, harus menunggu hingga 15 tahun untuk memperoleh izin tinggal tetap (indefinite leave to remain), dibandingkan dengan lima tahun yang sebelumnya menjadi jalur umum bagi pemegang visa pekerja terampil.

Ia berpendapat, kebijakan tersebut berpotensi memperpanjang ketidakpastian dan kerentanan pekerja migran terhadap eksploitasi.

Visa Sponsor Dinilai Membuat Pekerja Rentan

Salah satu persoalan yang disoroti adalah sistem visa yang mengikat pekerja sektor perawatan dengan pemberi kerja atau sponsor mereka.

Egan mengatakan kondisi tersebut dapat membuat pekerja berada dalam posisi tawar yang lemah ketika menghadapi pelanggaran hak ketenagakerjaan.

Dalam tulisannya, ia mengutip pengalaman anggota Unison yang bekerja sebagai pekerja perawatan rumahan asal India. Pekerja tersebut menggambarkan bahwa percakapan dengan manajemen kerap disertai tekanan terkait status visa.

Egan juga menyebut adanya laporan mengenai pekerja yang tidak menerima upah selama berbulan-bulan, bekerja tanpa hari libur dalam jangka panjang, hingga menjalankan pekerjaan selama berjam-jam tetapi hanya memperoleh pembayaran untuk sebagian kecil dari waktu kerja tersebut.

Menurut Egan, persoalan tersebut tidak dapat semata-mata dianggap sebagai ulah segelintir pemberi kerja yang bermasalah. Ia menilai pekerjaan tidak aman, kontrak tanpa kepastian jam kerja, upah yang terlalu rendah dan praktik eksploitatif merupakan persoalan yang lebih luas dalam sektor perawatan sosial Inggris.

Bahkan, Egan menggunakan istilah yang sangat keras dengan menyatakan bahwa sistem sponsor telah membuat karakteristik eksploitasi yang menyerupai perbudakan modern menjadi persoalan struktural dalam sistem perawatan.

Pekerja Perawatan Disebut Bukan Pekerjaan Berkeahlian Rendah

Egan juga menentang pengelompokan pekerja perawatan sebagai pekerja berkeahlian rendah.

Menurutnya, rendahnya upah tidak dapat dijadikan ukuran bahwa suatu pekerjaan memiliki tingkat keterampilan yang rendah.

Pekerjaan perawatan, kata dia, membutuhkan keterampilan dan tanggung jawab tinggi, tetapi selama ini tidak mendapatkan penghargaan yang sebanding dari pemerintah.

Kritik tersebut dikaitkan dengan kebijakan pemerintah Inggris yang menggunakan tingkat pendapatan dan kontribusi ekonomi sebagai salah satu pertimbangan dalam kebijakan earned settlement.

Egan menilai pendekatan tersebut berisiko menciptakan hierarki berdasarkan pendapatan dan pada akhirnya merendahkan pekerja berupah rendah, termasuk pekerja perawatan yang menjalankan fungsi penting bagi masyarakat.

Sektor Perawatan Inggris Menghadapi Kekurangan Tenaga Kerja

Persoalan eksploitasi pekerja migran terjadi ketika sektor perawatan sosial Inggris sendiri menghadapi tekanan besar.

Mengutip Age UK, Egan menyebut sekitar dua juta warga lanjut usia memiliki kebutuhan perawatan sosial yang belum terpenuhi. Selain itu, hingga 1,5 juta penyandang disabilitas usia produktif disebut berpotensi tidak memperoleh dukungan yang menjadi hak mereka.

Di sisi lain, sektor tersebut mengalami kekurangan tenaga kerja. Menurut Egan, tingkat kekosongan tenaga kerja termasuk yang tertinggi dibandingkan sektor lainnya, sementara hampir seperempat pekerja meninggalkan sektor tersebut setiap tahun.Ia mengaitkan tingginya angka keluar-masuk pekerja dengan persoalan upah. Dalam artikelnya disebutkan bahwa empat dari lima jenis pekerjaan di perekonomian Inggris secara umum menawarkan upah lebih tinggi dibandingkan pekerjaan di sektor perawatan.

Kondisi tersebut, menurut Egan, berkontribusi terhadap kemiskinan dan kerawanan pangan yang dialami sebagian pekerja.

Serikat Pekerja Desak Pemerintah Ubah Kebijakan

Unison, menurut Egan, telah menjalankan kampanye untuk memperjuangkan sistem visa yang lebih adil bagi pekerja migran sektor perawatan.

Pada akhir 2025, sekitar 700 pekerja migran disebut melakukan lobi ke parlemen Inggris untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota parlemen. Egan juga menyebut lebih dari 70 anggota parlemen bergabung dalam penolakan terhadap perubahan aturan mengenai izin tinggal tetap.

Ia mendesak pemerintah Inggris agar membatalkan proposal earned settlement yang dinilainya akan memperpanjang ketidakpastian bagi pekerja migran berupah rendah.

Menurutnya, pemerintah semestinya tidak menjadikan pekerja migran sebagai sasaran politik, melainkan memperbaiki sistem ketenagakerjaan dan imigrasi yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi.

Relevansi bagi Perlindungan Pekerja Migran

Persoalan yang diangkat Egan menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran tidak hanya berkaitan dengan proses keberangkatan dan penempatan, tetapi juga dengan sistem hukum, status keimigrasian, hubungan kerja dan posisi tawar pekerja terhadap pemberi kerja.

Kasus di Inggris juga memperlihatkan dilema yang dihadapi negara tujuan migrasi: di satu sisi sektor-sektor penting seperti kesehatan dan perawatan sangat bergantung pada pekerja migran, tetapi di sisi lain kebijakan keimigrasian dan ketenagakerjaan dapat menciptakan kerentanan apabila status pekerja terlalu bergantung kepada pemberi kerja.

Bagi negara pengirim pekerja migran seperti Indonesia, isu tersebut menjadi pengingat pentingnya memastikan calon pekerja memahami secara utuh kontrak kerja, mekanisme visa, hak ketenagakerjaan serta saluran pengaduan sebelum bekerja di luar negeri.

Sumber: The Guardian, artikel opini Andrea Egan, “Britain’s care system promotes modern slavery. A genuinely humane government would reform it”, 12 Februari 2026. Artikel tersebut merupakan opini penulis dan pandangannya tidak serta-merta merepresentasikan posisi editorial The Guardian.

Dikutip dari: https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/feb/12/britain-care-system-promotes-modern-slavery-reform?utm_source=perplexity