Menteri PPN/Bappenas: Pelindungan PMI Merupakan Strategi Memperluas Pengaruh dan Pasar Indonesia di Dunia

Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak boleh dipandang semata sebagai isu ketenagakerjaan. Menurutnya, keberadaan PMI di berbagai negara juga merupakan instrumen strategis untuk memperluas pengaruh Indonesia sekaligus membuka peluang pasar global bagi produk dan budaya nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat Pambudy dalam agenda penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

“Pelindungan pekerja migran tidak boleh hanya dilihat sebagai urusan ketenagakerjaan. Ini adalah bagian dari strategi pembangunan nasional yang memiliki dampak ekonomi, sosial, dan diplomasi yang luas,” ujar Rachmat.

Menurutnya, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa PMI tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja di negara penempatan, tetapi juga menjadi agen budaya dan duta bangsa yang memperkenalkan gaya hidup, produk, serta kekayaan kuliner Indonesia kepada masyarakat internasional.

“Pengalaman menunjukkan bahwa tenaga kerja Indonesia, termasuk yang bekerja pada sektor unskilled labour, dengan talenta yang mereka miliki mampu mengubah perilaku dan budaya masyarakat, termasuk kelompok menengah dan generasi muda di negara penempatan,” ungkap Rachmat Pambudy.

Ia mencontohkan bagaimana masyarakat di sejumlah negara tujuan penempatan mulai mengenal bahkan mengonsumsi berbagai makanan khas Indonesia setelah berinteraksi dengan para pekerja migran. Menu seperti gado-gado, karedok, pecel, tempe, hingga mi instan Indonesia semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat setempat.

“Mereka mulai mengikuti pola makan para pekerja kita, mengenal menu seperti gado-gado, karedok, pecel, hingga mi instan Indonesia. Ini merupakan modal yang sangat berharga untuk menembus pasar internasional,” katanya.

Rachmat menilai fenomena tersebut menunjukkan bahwa PMI memiliki kontribusi yang jauh lebih besar dibanding sekadar menghasilkan remitansi. Kehadiran mereka dapat menciptakan permintaan terhadap produk Indonesia di luar negeri, membuka peluang ekspor, memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat citra positif bangsa di tingkat global.

Karena itu, pemerintah memandang perlindungan PMI sebagai bagian dari investasi pembangunan jangka panjang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia migran, penguatan kompetensi, pelindungan hak-hak pekerja, serta perluasan akses kerja yang aman dan legal harus menjadi agenda bersama lintas kementerian dan lembaga.

Melalui sinergi antara Bappenas dan Kementerian P2MI, pemerintah berupaya memastikan isu migrasi tenaga kerja masuk dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional secara lebih komprehensif. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial dari migrasi tenaga kerja Indonesia, sekaligus memperkuat posisi PMI sebagai aset strategis bangsa.

Di sisi lain, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyambut baik dukungan Bappenas tersebut. Menurutnya, paradigma baru yang melihat PMI sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional akan memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia agar mampu bersaing di pasar kerja global.

Kolaborasi kedua kementerian ini juga sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan sumber daya manusia sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah PMI yang mencapai jutaan orang dan tersebar di berbagai negara, pemerintah optimistis para pekerja migran dapat menjadi kekuatan ekonomi sekaligus jembatan diplomasi yang memperluas pengaruh Indonesia di tingkat internasional.

Selain menghasilkan devisa melalui remitansi, PMI dinilai mampu menjadi ujung tombak promosi budaya, kuliner, dan produk Indonesia di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga bagian dari strategi besar memperkuat daya saing Indonesia dalam ekonomi global.