Dari Kupang ke Dunia: Pemkot Siapkan Anak Muda Menembus Pasar Kerja Global

KUPANG — Pemerintah Kota Kupang membuka peluang kolaborasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk memperkuat kesiapan generasi muda menghadapi pasar kerja global melalui program SMK Go Global.

Kolaborasi tersebut dibahas dalam audiensi Tim Direktorat Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) KP2MI dengan Pemerintah Kota Kupang yang diterima Wali Kota Kupang Serena Francis, Jumat, 14 Agustus 2026. Tim KP2MI dipimpin Aldi Husaini Batubara, bersama Putri Lutfiyani, Penyuluh Hukum Ahli Pertama, dan Dhanny Alifpri, Analis Kebijakan Ahli Pertama.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari sosialisasi program SMK Go Global, pemantauan lembaga vokasi, peningkatan kompetensi calon PMI hingga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membuka akses penempatan tenaga kerja terampil ke luar negeri.

Program SMK Go Global merupakan salah satu pendekatan pemerintah untuk menyiapkan lulusan pendidikan vokasi agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Orientasinya tidak sekadar mendorong anak muda bekerja ke luar negeri, tetapi membangun kesiapan melalui keterampilan, sertifikasi, pemahaman prosedur migrasi serta akses terhadap peluang kerja yang legal.

Konteks Nusa Tenggara Timur membuat agenda tersebut semakin relevan. Data terbaru yang disampaikan BP3MI NTT menunjukkan sebanyak 4.163 PMI asal NTT ditempatkan pada 2025, meningkat cukup signifikan dibandingkan 1.401 orang pada 2024 dan 1.305 orang pada 2023. Sekitar 90 persen penempatan pada 2025 dilakukan melalui skema private to private (P2P).

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya permintaan dan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja NTT di luar negeri. Namun, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk memastikan peningkatan penempatan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas kompetensi dan perlindungan pekerja.

BP3MI NTT bahkan menyebut angka pengangguran terbuka di provinsi tersebut mencapai sekitar 92 ribu orang. Kondisi itu menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas tenaga kerja sehingga generasi muda tidak hanya bergantung pada terbatasnya kesempatan kerja di dalam daerah, tetapi mampu bersaing di pasar kerja internasional.

Dalam konteks tersebut, SMK Go Global ditempatkan sebagai salah satu sarana untuk mempertemukan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri global. Anak muda tidak cukup hanya memiliki ijazah, tetapi harus memiliki keterampilan yang dapat dibuktikan dan diakui oleh pasar kerja.

Kebutuhan terhadap tenaga kerja terampil sebenarnya terus terbuka di berbagai negara. Karena itu, tantangan utama pemerintah adalah membangun link and match antara lembaga pendidikan vokasi, pemerintah, lembaga pelatihan, dunia usaha dan pengguna tenaga kerja di negara tujuan.

Di tingkat daerah, pemerintah memiliki posisi penting karena menjadi pihak yang paling dekat dengan calon pekerja migran. Pemerintah kota dan kabupaten dapat membantu menyediakan informasi, memetakan calon PMI, mengidentifikasi lembaga vokasi, sekaligus memastikan masyarakat tidak mendapatkan informasi migrasi kerja dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek tersebut menjadi penting karena perluasan pasar kerja luar negeri juga menghadirkan risiko. Ketika informasi mengenai lowongan, persyaratan dan prosedur tidak tersedia secara terbuka, calon PMI dapat lebih mudah terjebak dalam perekrutan nonprosedural.

Karena itu, penguatan lembaga vokasi dalam program SMK Go Global harus berjalan bersama dengan literasi migrasi aman. Calon PMI perlu memahami bagaimana memperoleh pekerjaan melalui jalur resmi, memeriksa legalitas proses penempatan, memahami kontrak kerja, serta mengetahui hak dan mekanisme perlindungan yang tersedia.

Pemerintah pusat sendiri dalam berbagai agenda SMK Go Global menempatkan peningkatan kompetensi sebagai bagian penting dari strategi memperluas akses kerja global. Program tersebut juga dikaitkan dengan upaya mengurangi keberangkatan PMI secara ilegal melalui penciptaan jalur penempatan yang lebih terarah dan berbasis kompetensi.

Bagi Kota Kupang, kerja sama tersebut dapat menjadi momentum untuk mengubah cara pandang terhadap pendidikan vokasi. Sekolah dan lembaga pelatihan tidak semestinya hanya menghasilkan lulusan yang menunggu lowongan kerja, tetapi lulusan yang mampu membaca kebutuhan pasar tenaga kerja dan memiliki kompetensi yang relevan dengan perubahan ekonomi global.

Lebih jauh, peluang kerja internasional dapat menjadi alternatif bagi generasi muda NTT untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperoleh pengalaman dan keterampilan baru. Namun, mobilitas tenaga kerja tersebut harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan agar manfaat ekonomi tidak dibayar dengan risiko eksploitasi.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa perluasan penempatan tidak semata-mata mengejar angka keberangkatan. Ukuran keberhasilan program seharusnya mencakup kualitas pekerjaan, kesesuaian kompetensi, kepastian kontrak, besaran upah, kondisi kerja serta perlindungan PMI selama berada di negara tujuan.

Dengan demikian, audiensi KP2MI dan Pemkot Kupang bukan sekadar agenda koordinasi birokrasi. Pertemuan tersebut menunjukkan upaya membangun ekosistem yang menghubungkan pendidikan vokasi, kebutuhan industri global, pemerintah daerah dan pelindungan pekerja migran.

Jika kolaborasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi program pelatihan yang konkret, pemantauan lembaga vokasi yang konsisten dan akses penempatan yang transparan, anak muda Kupang tidak lagi sekadar menjadi pencari kerja. Mereka dapat dipersiapkan sebagai tenaga kerja terampil yang memiliki daya tawar di pasar global.

Pada saat yang sama, pemerintah harus memastikan bahwa pintu menuju pasar global tersebut dibuka melalui jalur yang aman dan legal. Sebab, menembus pasar kerja dunia bukan hanya persoalan berani berangkat ke luar negeri, melainkan kemampuan untuk berangkat dengan kompetensi, bekerja dengan martabat dan pulang dengan masa depan yang lebih baik.