Malang Migrant Center Diresmikan, Perkuat Pelindungan PMI dari Pra-Penempatan hingga Kepulangan

MALANG — Pemerintah Kabupaten Malang meluncurkan Malang Migrant Center (MMC) sebagai pusat layanan terpadu bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pusat layanan ini diharapkan memperkuat ekosistem pelindungan pekerja migran sejak tahap persiapan, penempatan, selama bekerja di luar negeri hingga kepulangan ke Indonesia.

MMC resmi diluncurkan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu, 26 Agustus 2026. Peresmian dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar bersama Bupati Malang M. Sanusi dan Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib. Prosesi ditandai dengan penekanan tombol sirene.

Kehadiran MMC dinilai penting karena Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah dengan masyarakat yang cukup banyak bekerja sebagai PMI. Pemerintah ingin memastikan keputusan untuk bekerja ke luar negeri tidak hanya berorientasi pada keberangkatan, tetapi juga dibarengi kesiapan kompetensi, pemahaman hak, akses informasi dan mekanisme pelindungan.

Menko Muhaimin mengatakan MMC diarahkan menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk memastikan CPMI dan PMI memperoleh jaminan pelindungan hak serta terbebas dari eksploitasi sejak sebelum penempatan hingga berada di negara tujuan.

“Pelindungan pekerja migran harus dilakukan secara menyeluruh, sejak persiapan hingga kepulangan,” menjadi prinsip yang ditekankan pemerintah dalam pengembangan pusat layanan tersebut. Konsep ini menempatkan migrasi kerja bukan sekadar persoalan penempatan tenaga kerja, melainkan bagian dari ekosistem yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Bukan Sekadar Pusat Administrasi

Pemkab Malang menyatakan MMC tidak dirancang hanya sebagai tempat pengurusan administrasi calon pekerja migran. Pusat layanan tersebut juga diarahkan menjadi ruang edukasi, perlindungan dan pemberdayaan bagi CPMI, PMI dan keluarga pekerja migran.

Pemerintah daerah menyebut MMC akan memberikan pembekalan agar calon PMI memiliki kompetensi, pengetahuan dan kesiapan yang memadai sebelum bekerja di luar negeri. Setelah PMI kembali ke Indonesia, pusat tersebut juga diharapkan dapat mendukung pemberdayaan dan pengembangan potensi ekonomi purna migran.

Bupati Malang M. Sanusi menyambut kehadiran MMC sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan pekerja migran. Menurutnya, manfaat migrasi tidak semestinya berhenti pada remitansi yang diterima keluarga selama PMI bekerja di luar negeri, tetapi harus dapat diteruskan menjadi kekuatan ekonomi setelah PMI kembali ke daerah asal.

Konsep tersebut membuat MMC tidak hanya berbicara mengenai bagaimana seseorang bisa berangkat bekerja ke luar negeri, tetapi juga bagaimana seseorang berangkat melalui jalur yang aman, bekerja dengan kompetensi yang sesuai, memperoleh perlindungan dan kemudian mampu mengelola hasil migrasi ketika kembali ke Indonesia.

Libatkan Pemerintah, Kampus hingga Dunia Usaha

Pengembangan MMC melibatkan berbagai unsur. Pemkab Malang menyebut pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, perguruan tinggi dan asosiasi perusahaan penempatan pekerja migran akan menjadi bagian dari penguatan layanan tersebut.

Universitas Brawijaya dan Universitas Kanjuruhan juga dilibatkan dalam pengembangan kurikulum dan materi pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pekerja migran.

Keterlibatan perguruan tinggi menunjukkan bahwa penguatan kualitas PMI mulai diarahkan tidak hanya melalui pendekatan administratif, tetapi juga melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Sementara keterlibatan BPJS Ketenagakerjaan diarahkan untuk memperkuat aspek jaminan sosial bagi pekerja migran. Pada acara peluncuran MMC juga dilakukan pemberian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada PMI.

Diproyeksikan Menjadi Model Nasional

Sebelum diluncurkan, Pemerintah Kabupaten Malang telah menyiapkan MMC sebagai model layanan yang diharapkan dapat menjadi pilot project nasional dan direplikasi di daerah lain yang menjadi kantong PMI.

Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib sebelumnya memimpin rapat koordinasi persiapan MMC pada 10 Agustus 2026. Dalam persiapan tersebut, Pemkab Malang melibatkan sejumlah perangkat daerah serta Universitas Brawijaya.

Jika konsep tersebut berhasil, MMC berpotensi menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah membangun layanan migrasi kerja yang lebih terintegrasi. Selama ini, layanan PMI tersebar di berbagai institusi sehingga koordinasi menjadi salah satu tantangan dalam memberikan pelindungan secara utuh.

Pusat layanan terpadu di tingkat daerah dapat menjadi titik temu antara CPMI dengan pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, jaminan sosial, perusahaan penempatan dan berbagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pelindungan PMI.

Pelindungan Tidak Boleh Berhenti pada Keberangkatan

Peresmian MMC juga membawa pesan bahwa keberhasilan kebijakan pekerja migran tidak cukup diukur dari jumlah PMI yang berhasil ditempatkan di luar negeri.

Persoalan yang harus diperhatikan jauh lebih luas, mulai dari proses perekrutan, kejelasan kontrak kerja, biaya penempatan, kompetensi, kondisi kerja, keselamatan, akses pengaduan, hingga kepastian pemulangan ketika terjadi persoalan.

Pemerintah sendiri menyebut MMC diarahkan untuk membangun ekosistem pelayanan pekerja migran sejak tahap persiapan, penempatan hingga kepulangan, sekaligus memperkuat perlindungan hak dan mencegah eksploitasi.

Pendekatan tersebut penting karena risiko yang dihadapi PMI tidak hanya muncul setelah berada di negara tujuan. Kerentanan dapat dimulai sejak seseorang mendapatkan tawaran pekerjaan, direkrut, menjalani proses administrasi, mengikuti pelatihan hingga diberangkatkan.

Karena itu, pusat layanan seperti MMC diharapkan mampu memberikan informasi yang benar sebelum CPMI mengambil keputusan untuk bermigrasi.

Malang dan Tantangan Migrasi Kerja

Kehadiran MMC juga tidak terlepas dari potensi besar Kabupaten Malang sebagai daerah asal PMI. Menko Muhaimin menilai antusiasme masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dan manfaat remitansi bagi keluarga merupakan modal ekonomi yang harus diimbangi peningkatan kompetensi dan sistem perlindungan.

Dengan demikian, migrasi kerja tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai jalan keluar dari keterbatasan kesempatan kerja di daerah. Migrasi harus dikelola sebagai pilihan kerja yang aman, legal, produktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi pekerja, keluarga maupun daerah.

Di sisi lain, semakin besar jumlah warga yang bekerja di luar negeri, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pelindungan yang mampu bekerja sejak tingkat desa dan kabupaten.

Dalam konteks tersebut, MMC memiliki posisi strategis karena dapat menjadi simpul koordinasi antara kebijakan nasional dengan kebutuhan nyata masyarakat di daerah.

Tantangan Setelah Diresmikan

Meski mendapat apresiasi, peresmian MMC baru merupakan tahap awal. Tantangan sebenarnya adalah memastikan pusat layanan tersebut benar-benar berfungsi dan mudah diakses masyarakat.

MMC perlu memastikan bahwa CPMI tidak hanya mendapatkan informasi mengenai prosedur keberangkatan, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai risiko migrasi, hak sebagai pekerja, kondisi negara tujuan, kontrak kerja, upah, jam kerja, keselamatan kerja serta mekanisme pengaduan.

Pusat layanan juga perlu mampu menjangkau masyarakat sampai tingkat desa agar warga tidak bergantung kepada calo atau perekrut informal ketika mencari informasi mengenai pekerjaan di luar negeri.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah memastikan keberlanjutan pendampingan setelah PMI pulang. Purna PMI harus mendapatkan akses terhadap program pemberdayaan ekonomi sehingga pengalaman dan remitansi yang diperoleh selama bekerja dapat menjadi modal membangun kehidupan di daerah asal.

Dengan konsep tersebut, MMC diharapkan tidak berhenti sebagai gedung atau simbol kehadiran pemerintah, tetapi benar-benar menjadi pusat layanan migrasi yang hidup, terbuka dan responsif terhadap persoalan PMI.

Peresmian pada 26 Agustus 2026 menjadi langkah awal Kabupaten Malang membangun sistem tersebut. Pemerintah daerah bahkan menargetkan MMC dapat menjadi salah satu barometer nasional dalam pengelolaan, pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Malang Migrant Center bukan hanya berapa banyak CPMI yang dilayani, melainkan seberapa efektif pusat tersebut mencegah warga menjadi korban penempatan ilegal dan eksploitasi, meningkatkan kompetensi sebelum bekerja, memastikan akses perlindungan ketika menghadapi persoalan, serta membantu purna PMI membangun kehidupan yang lebih mandiri setelah kembali ke tanah air.

MMC kini telah diresmikan. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa pusat layanan tersebut benar-benar mampu membuat migrasi kerja menjadi lebih aman, terampil, bermartabat dan memberikan manfaat bagi PMI, keluarga serta daerah asalnya.