SMK Go Global Diluncurkan di Jakarta, KP2MI Targetkan 500 Ribu PMI Kompeten dan Legal hingga 2029

JAKARTA — Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mempercepat penyiapan tenaga kerja Indonesia untuk memasuki pasar kerja internasional melalui program SMK Go Global. Pemerintah menargetkan sebanyak 500.000 calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) terampil disiapkan secara bertahap hingga 2029, dengan penempatan melalui jalur resmi dan sesuai kebutuhan pasar kerja global.

Program tersebut kembali ditegaskan melalui kick-off SMK Go Global yang digelar Menteri P2MI Mukhtarudin di Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta Timur, Rabu (26/8/2026). Program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan 500.000 tenaga kerja terampil yang mampu bersaing di pasar internasional.

Dari total target tersebut, 300.000 orang ditujukan bagi lulusan SMK, sedangkan 200.000 lainnya berasal dari masyarakat umum, termasuk lulusan SMA, diploma hingga sarjana. Dengan demikian, meski menggunakan nama SMK Go Global, program ini tidak eksklusif bagi lulusan sekolah menengah kejuruan.

Target 500 Ribu Dibagi Bertahap

Kementerian P2MI membagi target penyiapan dan penempatan tersebut secara bertahap. Pada 2026, targetnya sebanyak 40.000 CPMI, kemudian meningkat menjadi 140.000 pada 2027, 180.000 pada 2028, dan 140.000 pada 2029. Totalnya mencapai 500.000 orang.

Program ini merupakan salah satu quick win pemerintah dalam membangun ekosistem pekerja migran dari hulu ke hilir. Pemerintah ingin mengubah paradigma penempatan PMI yang selama ini masih banyak terkonsentrasi pada pekerjaan berkeahlian rendah menuju pekerjaan dengan keterampilan menengah dan tinggi.

“SMK Go Global bukan sekadar program pelatihan. Ini adalah upaya pemerintah menyiapkan generasi muda Indonesia agar memiliki kompetensi dan sertifikasi yang diakui secara global,” ujar Mukhtarudin sebagaimana dikutip ANTARA saat kick-off program tersebut.

Berbasis Kebutuhan Negara Tujuan

Salah satu pendekatan utama SMK Go Global adalah demand-driven, yakni pelatihan tidak disusun semata berdasarkan jumlah peserta, tetapi berdasarkan kebutuhan nyata pasar kerja di negara tujuan.

Kementerian P2MI terlebih dahulu memetakan negara, sektor, jabatan, kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Setelah kebutuhan tenaga kerja tersedia, peserta kemudian diberikan pelatihan teknis, bahasa dan sertifikasi yang sesuai.

“Pasar kerja global memiliki standar yang semakin tinggi. Karena itu, kurikulum dan pelatihan harus mengikuti kebutuhan industri. Kita tidak boleh menyiapkan tenaga kerja berdasarkan perkiraan semata, tetapi harus berdasarkan data kebutuhan pasar kerja,” kata Mukhtarudin.

Sektor yang diprioritaskan antara lain caregiver, perawat, pengelasan atau welder, manufaktur, konstruksi, hospitality, pengemudi truk, transportasi, pertanian serta sektor kelautan. Negara tujuan yang diproyeksikan mencakup Jepang, Korea Selatan, Jerman, Australia, Malaysia, Singapura, Turki, Taiwan dan sejumlah negara Eropa lainnya.

2.000 Kelas Pelatihan Disiapkan

Untuk mengejar target tersebut, Kementerian P2MI menyiapkan sekitar 2.000 kelas pelatihan yang tersebar di 23 wilayah kerja BP3MI.

Pada tahap pertama 2026, pendaftaran dibuka pada 12–22 Agustus. Dari 14.523 pendaftar, setelah melalui proses verifikasi administrasi, tes tertulis dan wawancara, sebanyak 3.340 peserta dinyatakan lolos dan mengikuti pelatihan dalam 167 kelas yang tersebar di 20 wilayah kerja BP3MI.

Sebelumnya, KP2MI juga telah menetapkan target 40.000 peserta untuk program 2026. Pelatihan tahap awal difokuskan pada upskilling, sehingga peserta setidaknya sudah memiliki satu kompetensi dasar yang kemudian diperkuat dengan kemampuan bahasa, keterampilan teknis dan sertifikasi.

Diharapkan Menekan PMI Nonprosedural

Program ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, tetapi juga menjadi salah satu strategi pemerintah mengurangi keberangkatan PMI melalui jalur nonprosedural.

KP2MI menyatakan peserta akan mendapatkan pelatihan bahasa, pelatihan teknis dan sertifikasi keahlian dengan pembiayaan yang ditanggung APBN. Pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan melalui KUR bagi pekerja migran, dengan plafon hingga Rp100 juta, tenor tiga tahun dan bunga enam persen.

Pemerintah berharap tersedianya jalur pelatihan, sertifikasi, pembiayaan dan penempatan yang terintegrasi dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap calo maupun jalur keberangkatan tidak resmi.

“Harapannya masyarakat tidak usah lagi menggunakan jalur-jalur yang tidak resmi,” kata Mukhtarudin.

Tantangan Tidak Sekadar Mengejar Angka

Target 500.000 PMI terampil hingga 2029 sekaligus menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi harus dilihat dari berapa banyak yang benar-benar lulus sertifikasi, memperoleh pekerjaan formal, ditempatkan secara legal, mendapatkan upah dan kondisi kerja yang layak, serta memperoleh pelindungan selama bekerja di luar negeri.

Karena itu, pendekatan berbasis kebutuhan pasar menjadi penting agar pelatihan tidak berujung pada penumpukan lulusan yang telah memiliki sertifikat tetapi belum memiliki kepastian penempatan.

Kementerian P2MI sendiri sejak awal menegaskan bahwa program tersebut dirancang untuk menjembatani pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja formal dan profesional di pasar global. Pelaksanaannya juga melibatkan lintas kementerian, lembaga pendidikan vokasi, perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya.

Dengan target 500.000 pekerja migran hingga 2029, SMK Go Global pada akhirnya akan diuji bukan hanya oleh kemampuan pemerintah memenuhi kuota, tetapi oleh kemampuannya memastikan bahwa PMI yang berangkat benar-benar kompeten, bekerja melalui prosedur resmi, memperoleh pekerjaan yang layak dan terlindungi secara hukum.

Jika target tersebut dapat dicapai dengan kualitas dan tata kelola yang baik, program ini berpotensi menggeser orientasi migrasi tenaga kerja Indonesia dari sekadar mengirim pekerja ke luar negeri menjadi strategi peningkatan kualitas SDM dan diplomasi tenaga kerja Indonesia di pasar global.