Mobilitas Tenaga Kerja di Asia Timur dan Pasifik Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Buka Peluang Pendapatan Global

JAKARTA — Mobilitas tenaga kerja lintas negara semakin menjadi bagian penting dari dinamika ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Perbedaan kebutuhan tenaga kerja, perubahan demografi, kesenjangan keterampilan, serta pertumbuhan sejumlah sektor ekonomi mendorong pekerja berpindah melintasi batas negara untuk mencari pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik.

Dalam laporan mengenai migrasi di kawasan East Asia and Pacific (EAP), Bank Dunia menyebut migrasi semakin penting bagi kawasan tersebut karena pekerja mencari peluang ekonomi di luar negeri, sementara negara tujuan membutuhkan tenaga kerja untuk mengatasi kekurangan keterampilan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar migrasi di kawasan ini merupakan migrasi ekonomi yang dilakukan secara sukarela untuk memperoleh kesempatan kerja.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa mobilitas tenaga kerja tidak hanya menyangkut perpindahan manusia, tetapi juga berkaitan dengan produktivitas, pendapatan rumah tangga, pengiriman remitansi, kebutuhan tenaga kerja negara tujuan dan integrasi ekonomi regional.

Negara pengirim dan penerima saling terhubung

Kawasan Asia Timur dan Pasifik memiliki karakter yang unik karena dalam satu kawasan terdapat negara yang menjadi sumber pekerja migran sekaligus negara tujuan.

Thailand, misalnya, berada dalam posisi sebagai negara pengirim sekaligus penerima tenaga kerja. Sementara Jepang, Korea Selatan, Malaysia dan Singapura menghadapi kebutuhan tenaga kerja yang berkaitan dengan perubahan demografi dan kekurangan tenaga kerja pada sektor tertentu.

Bank Dunia mencatat bahwa migrasi tenaga kerja telah menjadi bagian dari integrasi ekonomi Asia Timur. Perpindahan pekerja dapat membantu negara tujuan mengatasi kekurangan tenaga kerja, sementara negara asal memperoleh manfaat berupa pendapatan pekerja dan remitansi.

Dalam perkembangan terbaru, laporan Bank Dunia yang diterbitkan pada 2025 mengenai migrasi di EAP kembali menempatkan mobilitas tenaga kerja sebagai instrumen yang dapat membantu memenuhi kebutuhan keterampilan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.

Pendapatan pekerja menjadi salah satu manfaat utama

Salah satu dampak langsung mobilitas tenaga kerja adalah meningkatnya peluang pendapatan bagi pekerja yang berpindah ke negara dengan tingkat upah dan permintaan tenaga kerja yang lebih tinggi.

Remitansi yang dikirim pekerja kepada keluarga di negara asal kemudian menjadi saluran penting bagi manfaat ekonomi migrasi. Dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pendidikan, kesehatan, tabungan maupun kegiatan ekonomi produktif.

Pengalaman di kawasan Pasifik memperlihatkan pentingnya pendapatan dari pekerjaan luar negeri bagi rumah tangga. Bank Dunia mencatat bahwa pekerjaan di luar negeri menjadi sumber pendapatan penting bagi banyak keluarga di negara-negara Pasifik, terutama ketika kesempatan ekonomi domestik terbatas.

Namun, besarnya manfaat tersebut tidak otomatis berarti seluruh pekerja migran memperoleh keuntungan yang sama. Biaya perekrutan, biaya migrasi, akses informasi, status hukum, tingkat keterampilan dan perlindungan ketenagakerjaan sangat menentukan besarnya pendapatan bersih yang akhirnya diterima pekerja.

Koridor Kamboja-Laos-Myanmar-Thailand menjadi contoh

Salah satu contoh penting mobilitas tenaga kerja intra-kawasan adalah koridor Kamboja, Laos dan Myanmar menuju Thailand.

Bank Dunia dalam laporan Narrowing Skills Gaps: Labor Mobility from Cambodia, Lao PDR, Myanmar to Thailand menyebut koridor tersebut sebagai salah satu jalur migrasi tenaga kerja intra-regional yang signifikan di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Studi tersebut secara khusus mengkaji biaya dan manfaat mobilitas tenaga kerja dari perspektif pekerja migran.

Kasus ini menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja dapat menjadi mekanisme untuk mempertemukan kelebihan pasokan tenaga kerja di satu negara dengan kebutuhan tenaga kerja di negara lain.

Ketika proses tersebut berlangsung melalui jalur resmi, pekerja memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kontrak kerja, perlindungan hukum dan akses terhadap mekanisme pengaduan.

Sebaliknya, tingginya biaya perekrutan dan lemahnya informasi dapat mendorong pekerja menggunakan jalur tidak resmi. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi keuntungan ekonomi yang seharusnya diterima pekerja sekaligus meningkatkan risiko eksploitasi.

Mobilitas juga berdampak pada negara penerima

Manfaat migrasi tidak hanya dirasakan negara pengirim.

Bank Dunia mencatat bahwa bukti empiris menunjukkan migrasi umumnya memberikan dampak positif, meskipun relatif kecil, terhadap lapangan kerja dan upah pekerja lokal di negara penerima. Di Malaysia, misalnya, penelitian yang dikutip Bank Dunia menemukan bahwa tambahan pekerja migran di suatu wilayah berkaitan dengan peningkatan jumlah pekerja lokal yang terserap.

Logikanya, tambahan tenaga kerja dapat menurunkan biaya produksi pada sektor tertentu, meningkatkan output dan kemudian menciptakan kebutuhan pekerjaan tambahan.

Temuan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa hubungan antara pekerja migran dan pekerja lokal tidak sesederhana anggapan bahwa kedatangan migran selalu mengurangi kesempatan kerja penduduk setempat.

Meski demikian, dampaknya dapat berbeda berdasarkan sektor, tingkat pendidikan dan kelompok pekerja. Karena itu, kebijakan migrasi membutuhkan pengelolaan yang mempertimbangkan kepentingan pekerja migran maupun pekerja lokal.

Tantangan terbesar adalah kualitas dan keterampilan

Perubahan teknologi turut mengubah kebutuhan pasar kerja Asia Timur dan Pasifik.

Bank Dunia menilai peningkatan keterampilan menjadi salah satu kebijakan penting agar tenaga kerja dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Keterampilan digital, keterampilan sosial dan emosional, serta keterampilan teknis tingkat lanjut semakin dibutuhkan di pasar kerja yang mengalami transformasi.

Pada saat yang sama, Bank Dunia menilai hambatan terhadap mobilitas tenaga kerja perlu dikurangi. Hambatan tersebut antara lain kurangnya informasi mengenai kesempatan kerja, lemahnya konektivitas, serta distorsi dan kebijakan yang menghambat perpindahan pekerja menuju wilayah atau sektor dengan pertumbuhan tinggi.

Artinya, mobilitas tenaga kerja tidak cukup hanya dibuka. Keterampilan pekerja harus dipertemukan dengan kebutuhan pasar kerja secara tepat.

Hal tersebut menjadi semakin penting ketika negara-negara Asia Timur menghadapi penuaan penduduk dan berkurangnya populasi usia kerja.

Legalitas menentukan besar kecilnya manfaat

Salah satu persoalan klasik mobilitas tenaga kerja di kawasan adalah tingginya biaya dan risiko migrasi.

Bank Dunia telah lama menyoroti persoalan asimetri informasi antara pekerja, agen perekrutan, perusahaan dan pemerintah. Biaya perekrutan yang tinggi serta informasi yang tidak memadai mengenai pekerjaan di luar negeri dapat menciptakan kerentanan dan mendorong pekerja masuk ke jalur migrasi tidak resmi.

Karena itu, mobilitas tenaga kerja yang memberikan manfaat ekonomi maksimal membutuhkan sistem yang transparan, jalur migrasi legal, informasi pasar kerja yang dapat dipercaya, pengawasan perekrutan serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Bagi negara pengirim, tantangannya bukan hanya meningkatkan jumlah pekerja yang berhasil ditempatkan di luar negeri, tetapi memastikan pendapatan yang diperoleh sepadan dengan keterampilan, biaya migrasi dan risiko pekerjaan.

Sementara bagi negara penerima, kebijakan migrasi perlu memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja terpenuhi tanpa mengorbankan standar upah, keselamatan dan hak pekerja.

Peluang bagi Indonesia

Perkembangan mobilitas tenaga kerja di Asia Timur dan Pasifik memiliki relevansi besar bagi Indonesia sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran.

Perubahan kebutuhan tenaga kerja di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, Singapura dan negara tujuan lainnya membuka peluang bagi PMI, terutama pada sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja.

Namun, peluang tersebut hanya dapat memberikan manfaat maksimal apabila Indonesia mampu meningkatkan kompetensi, kemampuan bahasa, sertifikasi profesi dan kesiapan calon PMI sebelum keberangkatan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan kecenderungan pasar kerja global yang semakin menuntut keterampilan spesifik. Pekerja dengan kompetensi yang sesuai memiliki peluang lebih besar memasuki pekerjaan formal dan memperoleh pendapatan lebih baik dibandingkan pekerja yang berangkat tanpa keterampilan yang memadai.

Dengan demikian, mobilitas tenaga kerja seharusnya tidak dipandang semata sebagai strategi mengurangi pengangguran domestik. Ia dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui integrasi pasar kerja regional.

Bukan sekadar mengirim pekerja

Pada akhirnya, pertumbuhan mobilitas tenaga kerja di Asia Timur dan Pasifik menghadirkan peluang sekaligus tantangan.

Negara pengirim memperoleh manfaat melalui remitansi, peningkatan pendapatan rumah tangga dan pengalaman kerja yang dapat dibawa pulang. Negara penerima memperoleh tambahan tenaga kerja untuk mengisi kekurangan pada sektor tertentu dan menjaga kapasitas produksi.

Tetapi manfaat tersebut tidak terjadi secara otomatis.

Bank Dunia menekankan pentingnya kebijakan yang mampu mengurangi hambatan mobilitas, memperbaiki sistem migrasi dan memperkuat hubungan antara kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan pekerja.

Dalam konteks tersebut, keberhasilan mobilitas tenaga kerja seharusnya tidak diukur hanya dari berapa banyak pekerja yang berangkat, tetapi juga dari berapa besar peningkatan pendapatan bersih mereka, seberapa aman proses migrasinya, seberapa baik kondisi kerja yang diperoleh dan sejauh mana keterampilan serta pengalaman tersebut memberikan manfaat bagi keluarga maupun ekonomi negara asal.

Asia Timur dan Pasifik sedang bergerak menuju pasar kerja yang semakin terhubung. Bagi Indonesia, tantangannya jelas: bukan sekadar menjadi negara pengirim tenaga kerja, tetapi menjadi pemasok tenaga kerja kompeten yang mampu memperoleh bagian yang lebih besar dari nilai ekonomi pasar kerja global.