Ketegangan Perbatasan dan Konflik Timur Tengah Mengancam Pekerja Migran

KABUL — Gelombang perpindahan warga Afghanistan dari Pakistan dan Iran, pengetatan kontrol perbatasan Eropa, serta eskalasi konflik di Timur Tengah menunjukkan satu persoalan yang sering luput dari perhatian: pekerja migran menjadi salah satu kelompok yang paling rentan ketika geopolitik berubah menjadi krisis mobilitas manusia.

Fenomena tersebut tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan pengungsi. Di antara jutaan orang yang bergerak melintasi perbatasan terdapat pekerja migran yang menggantungkan kehidupan keluarga pada pekerjaan di negara lain. Ketika negara tujuan memperketat perbatasan, konflik mengganggu aktivitas ekonomi, atau negara transit melakukan deportasi, pekerja migran dapat kehilangan pekerjaan, pendapatan, dokumen, bahkan akses terhadap perlindungan hukum.

Dari Pengungsi Menjadi Pekerja yang Kehilangan Mata Pencaharian

Pakistan dan Iran selama bertahun-tahun menjadi negara tujuan sekaligus transit penting bagi warga Afghanistan. Banyak warga Afghanistan tidak hanya hidup sebagai pengungsi, tetapi juga bekerja di sektor informal, konstruksi, pertanian, perdagangan, jasa dan pekerjaan berupah rendah.

Tekanan terhadap keberadaan warga Afghanistan di Pakistan dan Iran secara otomatis mempunyai konsekuensi terhadap kehidupan ekonomi mereka. UNHCR dan IOM terus memantau arus kepulangan warga Afghanistan, sementara laporan mengenai pemulangan paksa menunjukkan adanya risiko kehilangan rumah, pekerjaan dan jaringan sosial.

Masalahnya menjadi semakin kompleks ketika seseorang yang selama bertahun-tahun bekerja di negara tujuan tiba-tiba harus kembali ke Afghanistan tanpa modal, pekerjaan dan kepastian ekonomi.

Bagi pekerja migran, deportasi bukan sekadar perpindahan geografis. Deportasi dapat berarti kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, terputusnya remitansi dan meningkatnya beban ekonomi keluarga yang ditinggalkan.

Kontrol Perbatasan Eropa dan Masa Depan Mobilitas Tenaga Kerja

Kecenderungan serupa terlihat di Eropa. Uni Eropa semakin mengandalkan teknologi dan pemeriksaan perbatasan untuk mengendalikan mobilitas warga negara non-Eropa.

Entry/Exit System (EES) Uni Eropa telah beroperasi penuh sejak 10 April 2026. Sistem tersebut mencatat data perjalanan, dokumen, biometrik wajah dan sidik jari warga negara non-Uni Eropa yang melintasi perbatasan eksternal negara-negara yang menggunakan sistem tersebut.

Pada saat yang sama, sejumlah negara Schengen masih menerapkan pemeriksaan perbatasan internal secara sementara. Pada 31 Agustus 2026, Italia dan Spanyol bahkan memperpanjang kontrol perbatasan setelah lonjakan migrasi di Ceuta. Langkah tersebut memperlihatkan bagaimana tekanan migrasi dapat memengaruhi prinsip mobilitas bebas di kawasan Schengen.

Bagi pekerja migran, meningkatnya kontrol perbatasan berarti kepatuhan administratif menjadi semakin penting. Kesalahan dokumen, visa yang kedaluwarsa, status kerja yang tidak sesuai, atau pelanggaran masa tinggal dapat berujung pada penolakan masuk, kehilangan pekerjaan atau proses pemulangan.

Karena itu, digitalisasi perbatasan tidak hanya persoalan teknologi keamanan. Ia juga menyangkut masa depan pekerja migran yang hidupnya bergantung pada mobilitas internasional.

Konflik Timur Tengah Mengancam Pekerja Migran di Teluk

Dampak paling nyata terlihat di kawasan Teluk. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait dan Bahrain merupakan tujuan utama pekerja migran dari Asia Selatan dan negara-negara lain.

Ketika konflik Timur Tengah meningkat, pekerja migran menghadapi risiko berlapis: serangan rudal dan drone, gangguan transportasi, penutupan perusahaan, pengurangan jam kerja, keterlambatan upah hingga kesulitan melakukan evakuasi.

Associated Press melaporkan bahwa konflik Iran dan perang regional pada 2026 telah menimbulkan korban di kalangan pekerja asing di kawasan Teluk. Sejumlah pekerja juga dilaporkan kesulitan memperoleh akses ke tempat perlindungan ketika serangan terjadi.

Reuters juga menyoroti meningkatnya risiko yang dihadapi pekerja migran ketika konflik di Teluk memburuk, termasuk persoalan keselamatan, keberlanjutan pekerjaan dan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjanya.

Dengan demikian, pekerja migran tidak boleh dipandang hanya sebagai tenaga kerja yang dapat dipindahkan dari satu negara ke negara lain. Mereka adalah manusia yang mempunyai hak atas keselamatan, upah, perlindungan sosial dan mekanisme evakuasi ketika terjadi keadaan darurat.

Konflik Juga Mengancam Remitansi

Dampak berikutnya berada di negara asal.

Pekerja migran merupakan bagian penting dari ekonomi banyak negara Asia Selatan. Ketika perang mengakibatkan pekerjaan berhenti atau upah tertunda, dampaknya tidak berhenti di negara tempat pekerja berada. Keluarga di negara asal dapat kehilangan sumber pendapatan.

Kajian mengenai dampak konflik Timur Tengah terhadap pekerja migran Pakistan, misalnya, menyoroti kemungkinan gangguan terhadap arus migrasi keluar maupun kepulangan pekerja serta pentingnya membangun mekanisme reintegrasi yang lebih tangguh bagi pekerja yang kembali.

Artinya, krisis geopolitik dapat berubah menjadi krisis ekonomi rumah tangga melalui jalur migrasi dan remitansi.

Ketika pekerja kehilangan pekerjaan, keluarga kehilangan pendapatan. Ketika perusahaan tutup, pengiriman uang berkurang. Ketika jalur transportasi terganggu, pekerja bisa terjebak di negara penempatan tanpa kepastian kapan dapat kembali ke rumah.

Pekerja Migran Berada di Titik Paling Rentan

Persoalan terbesar adalah ketimpangan posisi tawar.

Pekerja migran yang mempunyai dokumen lengkap, kontrak kerja jelas dan akses terhadap layanan konsuler tentu mempunyai perlindungan lebih baik. Sebaliknya, pekerja tanpa dokumen atau yang bekerja melalui jalur informal jauh lebih rentan terhadap penahanan, deportasi, eksploitasi dan perdagangan orang.

Konflik juga dapat memperbesar kerentanan tersebut. Dalam situasi darurat, pekerja yang tidak memahami bahasa lokal, tidak memiliki kendaraan, bergantung pada majikan atau tidak mempunyai akses rekening dan dokumen perjalanan dapat mengalami kesulitan meninggalkan wilayah konflik.

Laporan mengenai pekerja migran di kawasan Teluk selama konflik 2026 menunjukkan persoalan akses terhadap informasi, tempat perlindungan dan evakuasi sebagai salah satu tantangan penting.

Pelajaran bagi Indonesia

Bagi Indonesia, perkembangan tersebut harus menjadi peringatan bahwa perlindungan pekerja migran tidak boleh berhenti ketika PMI sudah tiba di negara penempatan.

Pemerintah, perwakilan diplomatik, perusahaan penempatan dan pemberi kerja perlu mempunyai protokol yang jelas menghadapi perang, konflik bersenjata, bencana dan penutupan jalur transportasi.

Pekerja migran juga perlu dibekali informasi mengenai status dokumen, kontrak kerja, nomor darurat, lokasi shelter, akses perwakilan RI, asuransi, mekanisme pengaduan dan prosedur evakuasi sebelum diberangkatkan.

Yang tidak kalah penting adalah memastikan pekerja berangkat melalui jalur resmi dan prosedural. Dalam kondisi geopolitik yang tidak stabil, pekerja yang diberangkatkan secara nonprosedural akan jauh lebih sulit mendapatkan perlindungan ketika terjadi krisis.

Migrasi Bukan Sekadar Persoalan Perbatasan

Perpindahan warga Afghanistan dari Pakistan dan Iran, penguatan kontrol perbatasan Eropa serta konflik Timur Tengah memperlihatkan perubahan besar dalam tata kelola mobilitas manusia global.

Negara memang mempunyai hak untuk mengendalikan perbatasannya. Namun, kontrol perbatasan tidak boleh berubah menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pekerja migran dan pengungsi.

Di balik statistik migrasi terdapat manusia yang bekerja, mengirim uang kepada keluarga dan membangun kehidupan di negara lain.

Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan migrasi seharusnya bukan hanya berapa banyak orang yang berhasil dicegah masuk atau dipulangkan, tetapi juga berapa banyak pekerja migran yang tetap terlindungi, mendapatkan upahnya, dapat mengakses bantuan hukum, serta dapat kembali dengan aman ketika krisis terjadi.

Dalam perspektif jurnalisme yang berorientasi pada kepentingan publik, pekerja migran tidak boleh hanya diberitakan ketika menjadi korban perang, deportasi atau kecelakaan. Mereka harus ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak, martabat dan suara dalam setiap kebijakan migrasi internasional.