421 Pelaut Filipina Terdampak Serangan di Sekitar Selat Hormuz, Perlindungan Pekerja Migran Dipertaruhkan

MANILA — Sedikitnya 421 pelaut Filipina yang bekerja di 31 kapal dilaporkan terdampak serangan terkait kawasan Selat Hormuz sejak 28 Februari 2026. Data otoritas Filipina yang dikutip sejumlah media menyebutkan, sebanyak 406 pelaut tidak mengalami luka, 10 orang terluka tetapi telah pulih, tiga orang meninggal dunia dan satu pelaut masih dinyatakan hilang. Data tersebut menunjukkan bahwa konflik dan ketegangan keamanan di sekitar Selat Hormuz tidak hanya menjadi persoalan geopolitik dan perdagangan energi dunia, tetapi telah berubah menjadi persoalan keselamatan kerja bagi ribuan pekerja maritim yang berada di jalur pelayaran tersebut.

Angka tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pelaut migran berada pada posisi yang sangat rentan ketika aktivitas ekonomi global harus melewati wilayah dengan tingkat risiko keamanan yang tinggi. Mereka tidak mempunyai kendali terhadap konflik yang terjadi di darat maupun keputusan strategis negara-negara yang terlibat. Namun, sebagai awak kapal, mereka tetap berada di atas kapal ketika jalur pelayaran menghadapi ancaman serangan. Risiko geopolitik yang semula berada pada level hubungan antarnegara akhirnya berubah menjadi risiko keselamatan dan kehidupan pekerja.

Selat Hormuz mempunyai arti strategis bagi perdagangan energi global karena menjadi salah satu jalur utama pengiriman minyak dan gas dari kawasan Teluk. Karena itu, gangguan keamanan di kawasan tersebut dapat berdampak luas terhadap harga energi, perdagangan internasional dan rantai pasok. Namun dari perspektif ketenagakerjaan, terdapat dimensi lain yang tidak kalah penting: setiap kapal yang melewati kawasan tersebut membawa manusia yang bekerja di dalamnya. Bagi pelaut, sebuah titik strategis dalam peta perdagangan dunia adalah sekaligus tempat kerja yang dapat berubah menjadi wilayah berbahaya.

Data 421 pelaut tersebut juga menunjukkan bahwa dampak serangan tidak dapat diukur hanya berdasarkan jumlah kapal yang rusak. 406 pelaut yang selamat tanpa luka bukan berarti tidak terdampak. Pengalaman berada dalam situasi serangan, ancaman terhadap keselamatan, evakuasi darurat, kehilangan rekan kerja serta ketidakpastian mengenai perjalanan berikutnya merupakan risiko serius yang harus menjadi bagian dari sistem perlindungan pekerja.

Demikian pula, sepuluh pelaut yang terluka dan telah pulih tetap merupakan korban yang membutuhkan perhatian. Pemulihan fisik tidak selalu berarti berakhirnya dampak insiden. Negara dan perusahaan perlu memastikan bahwa pekerja mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, pemulihan yang memadai, kompensasi sesuai ketentuan, serta dukungan apabila pengalaman di wilayah konflik menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kemampuan mereka untuk bekerja.

Sementara itu, tiga pelaut yang meninggal dunia dan satu pelaut yang masih hilang memperlihatkan konsekuensi paling berat dari bekerja di jalur pelayaran berisiko tinggi. Di balik angka tersebut terdapat keluarga yang kehilangan sumber penghasilan, pasangan yang kehilangan suami atau istri, serta anak-anak yang kehilangan orang tua. Karena itu, korban pelaut tidak seharusnya diperlakukan sebagai statistik dalam konflik geopolitik. Mereka adalah pekerja migran yang sedang menjalankan pekerjaan ketika kehilangan nyawa.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika pekerja dikirim melewati wilayah yang telah diketahui mempunyai risiko keamanan tinggi. Apakah keputusan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan perusahaan? Apakah pekerja mempunyai hak untuk menolak? Jika pekerja menolak karena alasan keselamatan, apakah ia akan kehilangan pekerjaan, upah, tunjangan atau kesempatan mendapatkan kontrak berikutnya?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena ketimpangan posisi tawar antara pelaut dan perusahaan. Pelaut migran sangat bergantung pada kontrak kerja untuk memperoleh pendapatan. Ketergantungan tersebut dapat membuat pekerja sulit menolak instruksi perusahaan, bahkan ketika mereka mengetahui bahwa rute yang akan ditempuh memiliki risiko serius. Karena itu, hak menolak pekerjaan berbahaya harus disertai perlindungan terhadap pekerja dari tindakan balasan atau kerugian ekonomi.

Dalam prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, pekerja semestinya mempunyai mekanisme untuk melaporkan kondisi berbahaya dan memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko serius. Dalam konteks pelayaran internasional, prinsip tersebut menjadi lebih kompleks karena menyangkut hubungan antara negara bendera kapal, negara tempat perusahaan berdomisili, negara asal pekerja, perusahaan pelayaran dan negara-negara yang dilalui kapal.

Bagi Filipina, persoalan ini memiliki arti khusus karena negara tersebut merupakan salah satu pemasok pelaut terbesar bagi industri pelayaran dunia. Pelaut Filipina bekerja pada kapal-kapal yang menghubungkan pusat produksi dan konsumsi berbagai negara. Ketika konflik mengganggu jalur pelayaran internasional, pekerja Filipina menjadi salah satu kelompok tenaga kerja yang langsung menghadapi konsekuensinya.

Karena itu, perlindungan terhadap pelaut tidak dapat berhenti pada proses repatriasi setelah insiden. Perlindungan harus dimulai sebelum kapal memasuki wilayah berisiko. Pemerintah perlu memastikan perusahaan melakukan penilaian risiko, memberikan informasi yang memadai kepada pekerja, menyediakan prosedur keadaan darurat, memastikan perlengkapan keselamatan tersedia dan menjelaskan hak pekerja apabila kondisi keamanan berubah secara drastis.

Perusahaan pelayaran juga mempunyai tanggung jawab untuk tidak memperlakukan keselamatan sebagai persoalan sekunder dibandingkan target operasional. Keputusan mengenai rute kapal harus memperhitungkan keselamatan awak, bukan hanya efisiensi waktu dan biaya. Jika suatu wilayah telah mengalami serangkaian serangan, maka penilaian risiko harus diperbarui secara berkala dan keputusan pelayaran harus mempertimbangkan kemungkinan perubahan situasi keamanan secara cepat.

Dalam konteks ini, seruan agar pelaut memiliki hak menolak pelayaran melalui zona berbahaya tanpa kehilangan pekerjaan maupun tunjangan menjadi sangat relevan. Hak tersebut tidak berarti pekerja dapat mengabaikan tanggung jawab profesionalnya. Sebaliknya, hak tersebut merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa ketika risiko telah mencapai tingkat yang tidak dapat diterima, pekerja memiliki pilihan untuk menyelamatkan dirinya tanpa harus memilih antara keselamatan jiwa dan kebutuhan ekonomi.

Persoalan tersebut juga dapat dilihat melalui prinsip decent work atau pekerjaan layak. Pekerjaan layak tidak hanya berkaitan dengan tersedianya pekerjaan dan pembayaran upah, tetapi juga kondisi kerja yang aman, perlindungan sosial, penghormatan terhadap hak pekerja dan adanya dialog antara pekerja, perusahaan serta pemerintah.

Dalam kerangka tersebut, pekerjaan di kapal yang melewati kawasan konflik tidak dapat hanya dinilai berdasarkan besaran gaji. Upah tinggi tidak boleh menjadi kompensasi atas hilangnya hak dasar untuk bekerja dalam kondisi yang aman. Pekerja migran tidak boleh diposisikan sebagai kelompok yang dapat menerima risiko lebih tinggi hanya karena mereka membutuhkan pekerjaan.

Kasus 31 kapal dan 421 pelaut Filipina juga memperlihatkan pentingnya kerja sama internasional. Keselamatan pelaut tidak hanya menjadi tanggung jawab negara asal. Negara bendera, perusahaan pelayaran, negara pantai, organisasi internasional dan otoritas maritim harus mempunyai koordinasi yang efektif. Ketika terjadi serangan, informasi mengenai posisi kapal, status awak, jalur evakuasi dan kebutuhan bantuan harus dapat disampaikan secara cepat.

Bagi negara pengirim pekerja migran seperti Filipina maupun Indonesia, sistem perlindungan juga perlu memperkuat early warning system bagi pekerja yang berada di wilayah konflik. Informasi mengenai zona merah, perubahan status keamanan, larangan perjalanan dan potensi serangan harus dapat diterima pekerja secara langsung dan mudah dipahami. Perlindungan tidak akan efektif apabila informasi hanya berada di meja birokrasi sementara pekerja berada di tengah laut.

Kasus ini juga memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Ribuan pelaut Indonesia bekerja di kapal berbendera asing maupun kapal nasional dan dapat sewaktu-waktu menghadapi perubahan situasi keamanan di jalur pelayaran internasional. Ketika suatu wilayah berubah menjadi kawasan konflik, pemerintah Indonesia harus mempunyai mekanisme yang jelas untuk memantau keberadaan pelaut, berkomunikasi dengan perusahaan, memberikan peringatan dini dan memastikan hak pekerja tetap terlindungi.

Prinsip tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menempatkan pekerja migran sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memperoleh pelindungan sebelum, selama dan setelah bekerja. Dalam konteks pelaut, prinsip tersebut harus diterjemahkan ke dalam perlindungan yang konkret terhadap keselamatan dan hak ketenagakerjaan ketika mereka berada di wilayah berisiko tinggi.

Data 421 pelaut terdampak, tiga meninggal dan satu masih hilang pada akhirnya harus dibaca sebagai peringatan. Jalur perdagangan global memang membutuhkan pelaut. Industri energi membutuhkan kapal. Perdagangan internasional membutuhkan transportasi laut. Tetapi seluruh sistem ekonomi tersebut tidak dapat berjalan dengan mengorbankan manusia yang berada di baliknya.

Pelaut bukan sekadar bagian dari rantai pasok global. Mereka adalah pekerja yang memiliki keluarga, hak dan masa depan. Karena itu, ketika jalur pelayaran berubah menjadi kawasan berbahaya, prinsip keselamatan harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi.

Tragedi di sekitar Selat Hormuz memperlihatkan bahwa krisis geopolitik dapat dengan cepat berubah menjadi krisis perlindungan pekerja migran. Tiga orang telah meninggal, satu masih hilang dan ratusan lainnya telah mengalami langsung situasi berbahaya. Pertanyaannya kini bukan hanya bagaimana memulangkan mereka setelah insiden, tetapi bagaimana memastikan pekerja berikutnya tidak dikirim menghadapi risiko yang sama tanpa pilihan.

Perlindungan yang sesungguhnya bukan sekadar mengevakuasi korban setelah serangan terjadi. Perlindungan berarti memastikan pekerja mempunyai informasi, pilihan, perlindungan hukum dan hak untuk mengatakan “tidak” ketika sebuah penugasan telah berubah menjadi ancaman serius terhadap keselamatan jiwa.

Sebab dalam setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz terdapat manusia yang bekerja untuk menggerakkan ekonomi dunia. Dan ekonomi global tidak boleh dibangun dengan prinsip bahwa perdagangan harus terus berjalan meskipun keselamatan pekerja dikorbankan.

Bagi pelaut migran, keselamatan bukan tunjangan tambahan. Keselamatan adalah hak dasar.