“Pak KDM, Tolong Bantu Saya Pulang,” PMI Asal Subang Korban Ledakan AC di Riyadh

SUBANG — Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Subang, Jawa Barat, Nurul Jannah binti Warma Sanuri, dilaporkan mengalami musibah saat bekerja di Riyadh, Arab Saudi. Nurul disebut mengalami insiden ledakan pendingin udara atau AC ketika sedang beristirahat. Setelah kejadian tersebut, ia mengaku sempat kehilangan kesadaran dan kemudian mendapati dirinya telah berada di rumah sakit.

Informasi mengenai kondisi Nurul beredar melalui unggahan media sosial yang dipublikasikan pada awal September 2026. Dalam unggahan tersebut, Nurul disebut berasal dari Desa Cigugur, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang. Keterangan serupa juga dimuat oleh akun Suara BMI melalui media sosial pada awal September.

Menurut keterangan yang disampaikan dalam video tersebut, Nurul sedang beristirahat ketika tiba-tiba mendengar suara seperti percikan api yang berasal dari AC. Tidak lama kemudian, AC tersebut disebut meledak. Nurul mengaku berhasil selamat dari peristiwa tersebut, tetapi setelah kejadian ia sadar dalam kondisi sudah berada di rumah sakit.

Nurul menyebut peristiwa itu telah terjadi sekitar satu bulan sebelum video permintaan bantuan tersebut beredar. Namun, menurut pengakuannya, hingga video tersebut dibuat dirinya belum juga dipulangkan ke Indonesia. Kondisi tersebut kemudian mendorong Nurul menyampaikan permohonan bantuan secara terbuka melalui media sosial agar proses kepulangannya dapat segera memperoleh perhatian pemerintah.

Dalam keterangannya, Nurul juga mengaku telah menyampaikan persoalannya kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Riyadh. Namun, ia menyatakan belum memperoleh respons sebagaimana yang diharapkannya. Pernyataan tersebut merupakan pengakuan Nurul dalam video dan belum dapat dipastikan secara independen apakah pengaduan tersebut telah diterima, sedang diproses, atau menghadapi kendala tertentu di tingkat perwakilan Indonesia di Arab Saudi.

Melalui video tersebut, Nurul secara khusus meminta bantuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar pemerintah daerah dapat membantu memperjuangkan kepulangannya ke tanah air. Permintaan tersebut memperlihatkan adanya harapan seorang PMI yang sedang menghadapi persoalan di luar negeri agar negara hadir memberikan perlindungan dan memastikan hak-haknya sebagai pekerja migran terpenuhi.

Kasus Nurul kembali menyoroti pentingnya perlindungan terhadap PMI yang mengalami kecelakaan atau musibah selama bekerja di luar negeri. Perlindungan PMI pada dasarnya bukan hanya berkaitan dengan proses pemberangkatan, tetapi mencakup keseluruhan siklus migrasi, termasuk ketika pekerja menghadapi kecelakaan kerja, persoalan kesehatan, konflik dengan pemberi kerja, hingga proses kepulangan ke Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan bahwa negara memberikan pelindungan kepada PMI sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Kerangka tersebut penting karena posisi PMI yang menghadapi persoalan di negara penempatan sering kali berada dalam situasi yang rentan, terutama ketika mengalami kecelakaan atau masalah kesehatan yang membuat mereka tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri secara optimal.

Dalam situasi seperti yang dialami Nurul, koordinasi antara pemerintah pusat, perwakilan RI di negara penempatan, pemerintah daerah asal, keluarga, dan pihak-pihak terkait menjadi sangat penting. Apalagi ketika pekerja mengalami musibah yang mengakibatkan perawatan medis dan kemudian membutuhkan kepastian mengenai status pekerjaannya serta mekanisme kepulangan.

Persoalan tersebut juga menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dalam penanganan kasus PMI. Jika benar Nurul telah melaporkan kasusnya kepada KJRI Riyadh, maka keluarga dan publik tentu membutuhkan kepastian mengenai langkah yang telah dilakukan oleh perwakilan Indonesia. Apakah kasus tersebut telah diverifikasi, apakah kondisi medis Nurul telah mendapatkan pendampingan, siapa yang bertanggung jawab atas biaya pengobatan, bagaimana status hubungan kerjanya, serta apa kendala yang menyebabkan proses kepulangan belum dilakukan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting bukan untuk menghakimi KJRI Riyadh, tetapi untuk memastikan mekanisme pelindungan PMI berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kasus pekerja migran yang mengalami musibah, kejelasan informasi menjadi bagian penting dari perlindungan karena keluarga di Indonesia sering kali tidak memiliki akses langsung terhadap kondisi pekerja di negara penempatan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memiliki alasan kuat untuk memberikan perhatian terhadap permintaan Nurul. Sebagai daerah dengan jumlah PMI yang besar, Jawa Barat memiliki kepentingan langsung dalam memastikan warganya memperoleh perlindungan ketika menghadapi persoalan di luar negeri. Pemerintah daerah dapat berperan dalam melakukan koordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Luar Negeri, KJRI Riyadh, keluarga, serta instansi terkait untuk memastikan kasus tersebut memperoleh penanganan.

Namun, penanganan kasus Nurul tidak seharusnya berhenti pada upaya memulangkan yang bersangkutan. Jika benar terjadi ledakan AC ketika ia sedang bekerja atau berada di tempat kerja, maka aspek keselamatan kerja, tanggung jawab pemberi kerja, pembiayaan pengobatan, hak atas kompensasi apabila terdapat kecelakaan kerja, serta kondisi tempat kerja juga perlu diperiksa. Pemeriksaan tersebut penting agar penyelesaian kasus tidak hanya berorientasi pada kepulangan, tetapi juga memastikan hak-hak Nurul sebagai pekerja tetap terlindungi.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa informasi mengenai kasus tersebut tidak berhenti sebagai viralitas media sosial. Media sosial memang dapat menjadi sarana bagi PMI dan keluarganya untuk menyampaikan persoalan ketika jalur formal dirasakan belum memberikan penyelesaian. Tetapi penyelesaian tetap membutuhkan mekanisme resmi melalui lembaga negara yang mempunyai kewenangan.

Karena itu, kasus Nurul semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengaduan PMI. Seorang pekerja migran yang sedang berada dalam kondisi sakit atau baru saja mengalami kecelakaan tidak semestinya harus mengandalkan media sosial agar persoalannya memperoleh perhatian publik.

Yang jauh lebih penting adalah memastikan adanya sistem pengaduan yang responsif, mudah diakses, terdokumentasi, dan memiliki batas waktu penanganan yang jelas.

Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa di balik angka penempatan PMI ke luar negeri terdapat manusia dengan keluarga yang menunggu kepastian di tanah air. Ketika seorang PMI mengalami musibah, ukuran keberhasilan perlindungan bukan hanya apakah pemerintah mengetahui kasus tersebut, tetapi apakah negara mampu memastikan pekerja mendapatkan pertolongan, pendampingan hukum dan kesehatan, serta kepastian mengenai hak-haknya.

Untuk itu, permintaan Nurul Jannah kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi layak mendapat perhatian. Bukan semata karena kasus tersebut telah beredar di media sosial, melainkan karena persoalan perlindungan PMI merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga.

Pada saat yang sama, prinsip kehati-hatian tetap diperlukan. Informasi mengenai penyebab ledakan AC, kondisi medis Nurul, status pekerjaannya, laporan kepada KJRI Riyadh, serta alasan belum dipulangkannya yang bersangkutan perlu diverifikasi kepada pihak-pihak terkait. KJRI Riyadh dan instansi pemerintah yang menangani PMI juga perlu diberikan ruang untuk menjelaskan langkah yang telah dilakukan.

Yang jelas, jika laporan Nurul benar bahwa ia telah mengalami musibah sekitar satu bulan sebelumnya dan masih menunggu kepulangan, maka persoalan tersebut membutuhkan respons yang cepat dan terukur.

Negara tidak boleh hadir hanya ketika PMI berangkat dan menghasilkan devisa. Negara juga harus hadir ketika PMI sakit, mengalami kecelakaan, menghadapi persoalan hukum, atau membutuhkan kepastian untuk kembali ke tanah air.

Kasus Nurul Jannah kini menjadi ujian konkret: sejauh mana sistem pelindungan PMI mampu bekerja ketika seorang pekerja migran berada dalam kondisi rentan di negara penempatan. Jawabannya bukan sekadar pernyataan simpati, melainkan tindakan nyata untuk memastikan keselamatan, hak, dan kepulangan seorang warga negara Indonesia.