Target 500 Ribu PMI hingga 2029, Lulusan SMK NTB Disiapkan Menembus Pasar Kerja Global

MATARAM — Pemerintah mendorong lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memanfaatkan peluang kerja di luar negeri melalui program SMK Go Global. Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah meningkatkan kualitas dan memperluas penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memiliki keterampilan.

Pemerintah menargetkan sebanyak 500.000 calon PMI dapat ditempatkan di luar negeri hingga 2029. Dari jumlah tersebut, sekitar 300.000 orang ditargetkan berasal dari lulusan SMK.

Target tersebut menempatkan pendidikan vokasi sebagai salah satu sumber utama tenaga kerja Indonesia yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional.

Lulusan SMK Jadi Sasaran Utama

Program SMK Go Global dirancang untuk mempertemukan kompetensi lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara tujuan.

Lulusan SMK dinilai memiliki modal awal berupa keterampilan teknis yang relevan dengan sejumlah sektor pekerjaan. Namun, kompetensi tersebut perlu diperkuat melalui sertifikasi, penguasaan bahasa asing, pemahaman budaya kerja, serta kesiapan mental sebelum mereka ditempatkan di luar negeri.

Di NTB, peluang tersebut dinilai penting karena lulusan SMK memiliki potensi besar untuk menjadi tenaga kerja terampil yang mampu bersaing di pasar internasional.

Dorongan kepada lulusan SMK untuk bekerja ke luar negeri juga harus dibarengi dengan informasi yang memadai mengenai prosedur penempatan agar mereka tidak terjebak dalam perekrutan ilegal atau jalur nonprosedural.

NTB Didorong Menjadi Pemasok Tenaga Kerja Terampil

Pemerintah melihat NTB sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi tenaga kerja muda untuk memenuhi kebutuhan pasar global.

Berbagai bidang pekerjaan di luar negeri membutuhkan tenaga terampil, mulai dari manufaktur, perhotelan, konstruksi, perawatan, hingga sektor tertentu yang membutuhkan keahlian teknis.

Karena itu, pengembangan SMK tidak cukup hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Kurikulum dan pelatihan juga perlu mempertimbangkan standar kompetensi internasional sehingga lulusan memiliki pilihan yang lebih luas setelah menyelesaikan pendidikan.

Dengan pendekatan tersebut, lulusan SMK dapat melihat migrasi kerja sebagai salah satu pilihan karier, bukan semata-mata jalan keluar karena terbatasnya lapangan pekerjaan di daerah.

Bahasa Asing Menjadi Modal Penting

Kemampuan teknis saja belum cukup untuk memenangkan persaingan tenaga kerja internasional.

Calon PMI harus mampu berkomunikasi dengan pemberi kerja dan lingkungan kerja di negara tujuan. Karena itu, penguasaan bahasa asing menjadi salah satu komponen penting dalam program peningkatan kapasitas.

Kemampuan bahasa juga berkaitan dengan perlindungan. Pekerja yang mampu memahami kontrak, instruksi kerja, aturan keselamatan, serta komunikasi sehari-hari akan memiliki posisi yang lebih kuat ketika menghadapi persoalan di tempat kerja.

Karena itu, pelatihan bahasa seharusnya tidak hanya berorientasi pada kemampuan percakapan umum, tetapi juga pada bahasa kerja dan istilah teknis sesuai sektor pekerjaan.

Target Besar Harus Diikuti Kualitas

Target penempatan 500.000 PMI hingga 2029 merupakan angka yang besar. Namun, keberhasilan program tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah pekerja yang berhasil diberangkatkan.

Yang lebih penting adalah memastikan mereka ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi, memperoleh upah dan kondisi kerja yang layak, serta mendapatkan perlindungan hukum.

Target 300.000 lulusan SMK juga perlu dijaga agar tidak berubah menjadi sekadar target kuantitatif.

Setiap calon PMI harus melalui proses seleksi, pelatihan, sertifikasi, pembekalan, dan penempatan yang transparan. Pemerintah juga perlu memastikan tidak terjadi praktik perekrutan yang membebani calon pekerja dengan biaya tidak wajar.

Jangan Sampai SMK Go Global Menjadi Jalur Baru Migrasi Nonprosedural

Besarnya minat lulusan muda untuk bekerja di luar negeri juga dapat menciptakan ruang bagi calo dan perekrut ilegal.

Karena itu, program SMK Go Global harus memiliki sistem informasi penempatan yang mudah diakses. Siswa dan lulusan SMK perlu mengetahui siapa perekrut resmi, perusahaan mana yang memiliki izin, jenis pekerjaan yang tersedia, negara tujuan, besaran biaya, serta hak yang akan mereka peroleh.

Sekolah juga memiliki peran penting untuk memastikan siswa tidak menerima tawaran pekerjaan luar negeri dari sumber yang tidak jelas.

Pendidikan migrasi aman sebaiknya diberikan sejak di bangku sekolah sehingga calon pekerja memahami bahwa bekerja di luar negeri membutuhkan kesiapan kompetensi sekaligus kesiapan hukum.

PMI Terampil Harus Memiliki Posisi Tawar

Pekerja migran yang memiliki keterampilan dan sertifikasi seharusnya mempunyai posisi tawar lebih baik dibanding pekerja yang berangkat tanpa kompetensi yang jelas.

Keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja global dapat meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan mengurangi ketergantungan pekerja terhadap perantara.

Namun, posisi tawar tersebut hanya akan efektif apabila pekerja juga mengetahui hak-haknya.

Karena itu, materi mengenai kontrak kerja, upah, jam kerja, jaminan sosial, keselamatan kerja, mekanisme pengaduan, dan akses bantuan hukum perlu menjadi bagian integral dari pembekalan calon PMI.

Remitansi dan Masa Depan Setelah Pulang

Program penempatan PMI juga perlu melihat kehidupan pekerja setelah masa kontrak berakhir.

Pendapatan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri dapat menjadi modal penting bagi keluarga. Namun, tanpa literasi keuangan, remitansi berisiko habis untuk konsumsi jangka pendek.

Karena itu, calon PMI perlu dibekali perencanaan keuangan, tabungan, investasi yang aman, dan persiapan usaha sebelum berangkat.

Dengan demikian, pengalaman bekerja di luar negeri dapat menjadi modal sosial dan ekonomi ketika PMI kembali ke Indonesia.

NTB dan Masa Depan PMI Indonesia

Target 500.000 PMI hingga 2029, dengan 300.000 di antaranya berasal dari lulusan SMK, menunjukkan perubahan arah kebijakan menuju penempatan tenaga kerja yang lebih terampil.

NTB memiliki peluang untuk mengambil bagian dalam agenda tersebut dengan memperkuat kualitas pendidikan vokasi, pelatihan bahasa, sertifikasi, serta informasi migrasi yang aman.

Namun, keberhasilan SMK Go Global tidak boleh hanya menghasilkan lebih banyak anak muda yang berangkat ke luar negeri.

Program tersebut harus mampu melahirkan PMI yang kompeten, legal, terlindungi, memiliki daya tawar, dan mampu mengubah pengalaman migrasi menjadi pijakan untuk membangun kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tanah air.

Dengan perspektif tersebut, angka 500.000 bukan sekadar target penempatan. Ia harus menjadi target untuk menciptakan 500.000 peluang mobilitas kerja yang aman, bermartabat, dan memberikan nilai tambah bagi Indonesia.