139 CPMI Nonprosedural Dicegah Berangkat Dari Pelabuhan Tunon Taka Nunukan

NUNUKAN — Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara bersama Direktorat Pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mencegah keberangkatan 139 calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) nonprosedural di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kalimantan Utara.

Pencegahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah keberangkatan calon pekerja migran melalui jalur yang tidak sesuai prosedur. Posisi Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia membuat wilayah tersebut menjadi salah satu titik penting dalam pengawasan mobilitas calon PMI menuju negara tujuan.

Dari 139 CPMI yang dicegah keberangkatannya, sebagian besar berasal dari Sulawesi Selatan sebanyak 98 orang. Selanjutnya terdapat 9 orang dari Nusa Tenggara Barat (NTB), 8 orang dari Nusa Tenggara Timur (NTT), 8 orang dari Kalimantan Timur, serta 6 orang dari Sulawesi Barat.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan di Nunukan tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat Kalimantan Utara. Sebagian besar CPMI justru berasal dari provinsi lain dan diduga menggunakan wilayah perbatasan sebagai bagian dari perjalanan menuju negara tujuan.

Setelah dilakukan pencegahan, pemerintah tidak serta-merta memperlakukan seluruh CPMI dengan pendekatan penindakan. Penanganan dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing calon pekerja, termasuk pemeriksaan data, status dokumen, keberadaan keluarga, serta kebutuhan fasilitasi untuk memenuhi persyaratan penempatan secara resmi.

Dari 139 CPMI tersebut, sebanyak 17 orang difasilitasi untuk memperoleh BPJS Ketenagakerjaan dan E-PMI. Fasilitasi tersebut menjadi bagian dari upaya mengarahkan calon pekerja agar dapat memenuhi persyaratan pelindungan dan administrasi sebelum melakukan perjalanan sebagai PMI.

Sementara itu, 102 orang telah dijamin oleh keluarga untuk kembali dan tidak melanjutkan keberangkatan secara nonprosedural. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya pelibatan keluarga dalam proses penanganan CPMI yang dicegah.

Adapun 20 orang lainnya masih berada di shelter BP3MI untuk menjalani pendalaman data. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan identitas, tujuan perjalanan, dokumen, serta latar belakang keberangkatan mereka sebelum pemerintah menentukan langkah penanganan berikutnya.

Pendalaman data menjadi penting karena keberadaan seseorang di jalur migrasi nonprosedural tidak selalu menjelaskan keseluruhan persoalan. Dalam sejumlah kasus, calon PMI dapat menerima tawaran pekerjaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa memahami bahwa proses keberangkatannya tidak memenuhi ketentuan.

Karena itu, pemeriksaan terhadap 20 CPMI yang masih berada di shelter juga dapat menjadi kesempatan untuk mengetahui bagaimana mereka direkrut, siapa yang menawarkan pekerjaan, negara tujuan, jenis pekerjaan yang dijanjikan, serta apakah terdapat pihak yang memperoleh keuntungan dari proses pemberangkatan tersebut.

Dari perspektif pelindungan pekerja migran, pencegahan keberangkatan merupakan salah satu tahapan penting. Risiko PMI tidak hanya muncul setelah berada di negara tujuan, tetapi dapat dimulai sejak proses perekrutan, pengumpulan dokumen, pembayaran biaya, perjalanan menuju titik keberangkatan, hingga memasuki negara tujuan.

Jalur nonprosedural dapat membuat posisi pekerja menjadi lebih rentan karena tidak seluruh proses penempatan tercatat dalam sistem pemerintah. Kondisi tersebut dapat menyulitkan ketika pekerja mengalami persoalan seperti penipuan pekerjaan, kekerasan, eksploitasi, penahanan dokumen, persoalan upah, kecelakaan kerja, hingga masalah keimigrasian.

Kasus di Pelabuhan Tunon Taka juga memperlihatkan pentingnya pengawasan di wilayah perbatasan. Nunukan memiliki posisi strategis dalam mobilitas masyarakat menuju Malaysia, sehingga pengawasan terhadap calon pekerja yang hendak keluar negeri perlu dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, otoritas pelabuhan, serta lembaga pelindungan PMI.

Namun, pengawasan di titik keberangkatan tidak dapat menjadi satu-satunya strategi. Pencegahan perlu dimulai jauh sebelum calon pekerja tiba di pelabuhan. Informasi mengenai prosedur migrasi, peluang kerja resmi, perusahaan penempatan, biaya penempatan, kontrak kerja, serta dokumen yang wajib dimiliki perlu tersedia di daerah asal CPMI.

Komposisi 98 CPMI asal Sulawesi Selatan juga menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah asal. Ketika sebagian besar calon pekerja yang dicegah berada jauh dari daerah asalnya, terdapat kebutuhan untuk memperkuat sistem deteksi dan sosialisasi di daerah perekrutan sebelum mereka melakukan perjalanan menuju wilayah perbatasan.

Pemerintah daerah dapat memperkuat layanan informasi migrasi aman di tingkat desa dan kecamatan, terutama pada wilayah yang memiliki jumlah calon PMI tinggi. Masyarakat perlu memiliki akses terhadap informasi resmi sebelum membayar biaya kepada perekrut atau meninggalkan daerah asal.

Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan dan E-PMI terhadap 17 orang juga memperlihatkan bahwa pencegahan tidak harus berakhir dengan pemulangan tanpa solusi. Jika calon pekerja memang memiliki niat bekerja di luar negeri, pemerintah dapat mengarahkan mereka untuk memenuhi persyaratan sehingga keberangkatan berikutnya dilakukan melalui mekanisme yang sesuai.

Pendekatan tersebut penting agar pencegahan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan preventif. Calon PMI yang memiliki kompetensi dan keinginan bekerja di luar negeri tetap membutuhkan akses terhadap jalur legal yang mudah dipahami dan dapat dijangkau.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pihak yang merekrut CPMI secara nonprosedural. Jika dari pendalaman data ditemukan adanya pihak yang secara sistematis merekrut atau memberangkatkan calon pekerja dengan melanggar ketentuan, informasi tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Hal ini penting karena calon pekerja merupakan pihak yang paling mudah berada dalam posisi rentan. Penindakan terhadap jaringan perekrut menjadi salah satu bagian penting untuk memutus mata rantai keberangkatan nonprosedural, bukan sekadar menghentikan calon pekerja di pelabuhan.

Kasus 139 CPMI di Nunukan juga menunjukkan bahwa persoalan migrasi tenaga kerja memiliki dimensi lintas daerah. Calon pekerja berasal dari berbagai provinsi, sementara titik keberangkatan berada di wilayah perbatasan. Karena itu, pencegahan membutuhkan pertukaran data dan koordinasi antardaerah agar informasi mengenai perekrutan dapat ditelusuri hingga ke wilayah asal.

Shelter BP3MI juga memiliki fungsi penting dalam situasi tersebut. Selain menjadi tempat sementara bagi CPMI yang dicegah, shelter dapat menjadi ruang untuk melakukan verifikasi, asesmen kerentanan, pemberian informasi, serta memastikan calon pekerja memahami pilihan yang tersedia sebelum kembali ke daerah asal.

Bagi 102 CPMI yang telah dijamin keluarga, proses kepulangan juga perlu dipastikan berjalan dengan aman. Sementara 20 orang yang masih berada di shelter membutuhkan pendampingan sampai status dan tujuan keberangkatannya dapat dipastikan.

Pencegahan 139 CPMI tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran harus dimulai sebelum seseorang berangkat. Legalitas dokumen, kejelasan pekerjaan, identitas pemberi kerja, mekanisme penempatan, jaminan sosial, serta akses pengaduan merupakan bagian dari sistem perlindungan yang harus dibangun sejak awal.

Sebanyak 139 CPMI yang berhasil dicegah bukan sekadar angka penindakan di pelabuhan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa jalur migrasi yang aman harus dibangun dari daerah asal, diperkuat di sepanjang perjalanan, dan diawasi hingga titik keberangkatan.

Tantangannya kini bukan hanya bagaimana menghentikan keberangkatan nonprosedural di Tunon Taka, tetapi juga bagaimana memastikan 98 CPMI asal Sulawesi Selatan dan calon pekerja dari daerah lainnya tidak kembali terdorong menggunakan jalur yang sama karena minimnya informasi, akses pelatihan, atau sulitnya memperoleh jalur penempatan resmi.