Pelindungan WNI Bergeser dari Respons Krisis ke Institusionalisasi, Data PMI Nonterdokumentasi Jadi Ujian Negara

Jakarta – Paradigma pelindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dinilai mulai mengalami perubahan. Pelindungan tidak lagi semata-mata ditempatkan sebagai tindakan reaktif ketika terjadi krisis, penangkapan, deportasi, perdagangan orang atau persoalan ketenagakerjaan, tetapi mulai diarahkan menjadi sistem kelembagaan yang bekerja secara lebih terencana.

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur Andrea Abdul Rahman Azzqy menilai pembentukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) merupakan salah satu bentuk penting dari proses institusionalisasi pelindungan WNI di luar negeri. Pandangan tersebut disampaikan Andrea dalam evaluasi terhadap capaian dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo mengenai pelindungan WNI di luar negeri.

Menurut Andrea, terjadi pergeseran paradigma fundamental dalam politik luar negeri Indonesia. Pelindungan WNI tidak lagi semata-mata dipahami sebagai instrumen pemadam kebakaran ketika muncul persoalan, melainkan mulai dinaikkan menjadi kebijakan yang memiliki basis kelembagaan. Dalam kerangka tersebut, keberadaan KP2MI menjadi salah satu indikator penting perubahan cara negara mengelola persoalan pekerja migran.

Pembentukan KP2MI membawa konsekuensi terhadap pembagian fungsi pemerintahan. Sebelumnya, persoalan PMI berada pada persinggungan berbagai urusan, mulai dari diplomasi, ketenagakerjaan, penempatan, administrasi, keimigrasian hingga pelindungan WNI. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani pelindungan pekerja migran diharapkan dapat memperjelas kewenangan sekaligus mengurangi tumpang tindih birokrasi.

Namun, institusionalisasi tidak cukup hanya ditandai dengan pembentukan kementerian. Ukuran keberhasilannya justru berada pada kemampuan negara membangun sistem yang mampu mengetahui siapa warganya, di mana mereka berada, dalam kondisi apa mereka bekerja dan apakah mereka memiliki akses terhadap hak serta pelayanan negara.

Karena itu, persoalan data menjadi salah satu titik paling penting dalam paradigma baru pelindungan WNI. Andrea menilai integrasi digital dan sistem lapor diri harus menjadi instrumen utama. Menurutnya, kemampuan mendaftarkan pekerja migran yang sebelumnya berada di wilayah abu-abu atau nonprosedural ke dalam basis data resmi merupakan ukuran penting untuk melihat apakah negara benar-benar hadir atau justru tidak mengetahui keberadaan warganya.

Persoalan tersebut bukan isu administratif semata. WNI yang tidak terdokumentasi secara resmi memiliki posisi yang jauh lebih rentan ketika menghadapi persoalan hukum, ketenagakerjaan, eksploitasi, kecelakaan, kekerasan atau deportasi.

Kementerian Luar Negeri sebelumnya juga telah mengingatkan bahwa masih terdapat WNI di luar negeri yang tidak terdokumentasi dan bahkan tidak memiliki izin tinggal. Kondisi tersebut dinilai membuat posisi mereka rentan di negara tujuan dan meningkatkan risiko eksploitasi.

Dengan demikian, data dalam sistem pelindungan bukan hanya berfungsi sebagai angka statistik. Data menentukan apakah negara dapat melakukan intervensi secara cepat ketika seorang WNI mengalami persoalan. Tanpa identitas, lokasi, status pekerjaan dan informasi kontak yang memadai, respons negara berpotensi terlambat atau bahkan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Dalam konteks PMI, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena sebagian pekerja berangkat melalui jalur nonprosedural. Mereka mungkin berada di negara tujuan secara fisik, bekerja dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak tercatat secara memadai dalam sistem penempatan resmi Indonesia.

Kondisi itu menciptakan apa yang dapat disebut sebagai kesenjangan antara keberadaan warga negara dan kemampuan negara menjangkaunya. Negara secara konstitusional memiliki kewajiban memberikan pelindungan, tetapi efektivitas kewajiban tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan administratif untuk mengetahui keberadaan dan kondisi warganya.

Karena itu, upaya mendata PMI nonterdokumentasi seharusnya tidak dipahami sebagai upaya melegalkan pelanggaran prosedur. Pendataan justru dapat menjadi pintu masuk untuk memastikan identitas, status kewarganegaraan, kondisi ketenagakerjaan dan kebutuhan pelindungan seseorang dapat diketahui oleh negara.

Pendekatan tersebut juga penting dalam menangani WNI yang mengalami persoalan dokumen. Dalam praktiknya, seseorang dapat menghadapi masalah bukan karena kehilangan kewarganegaraan, tetapi karena tidak memiliki dokumen yang memadai untuk membuktikan status atau identitasnya.

Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk menangani persoalan WNI di luar negeri. Di Malaysia, misalnya, KP2MI bersama Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Dalam Negeri serta perwakilan RI mengembangkan pelayanan terpadu untuk menangani persoalan kewarganegaraan, dokumen dan pelindungan WNI.

Dalam pelaksanaan di Malaysia tersebut, pemerintah menyebut sekitar 1.500 orang sedang diproses untuk memperoleh penegasan status kewarganegaraan. Angka tersebut meningkat dari sebelumnya sekitar 300 orang dan disebut sebagai hasil pendataan serta koordinasi lintas lembaga dan perwakilan RI.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pelindungan WNI tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian saja. Seorang PMI yang menghadapi persoalan di luar negeri dapat sekaligus menghadapi persoalan ketenagakerjaan, keimigrasian, kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan hukum.

Karena itu, pembentukan KP2MI harus dibaca sebagai bagian dari arsitektur pelindungan yang lebih luas, bukan sebagai pengganti fungsi Kementerian Luar Negeri atau perwakilan RI. Diplomasi tetap memiliki peran penting, sementara KP2MI memiliki mandat khusus dalam bidang pekerja migran.

Pembagian tersebut justru membutuhkan koordinasi yang kuat. Perwakilan RI merupakan titik kehadiran negara di negara tujuan, sedangkan kementerian dan lembaga di Indonesia memiliki kewenangan sesuai bidang masing-masing. Jika data dan mekanisme kerja tidak terintegrasi, keberadaan banyak institusi justru berpotensi menciptakan fragmentasi baru.

KP2MI sendiri dalam struktur kelembagaannya memiliki Direktorat Jenderal Pelindungan yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pelindungan PMI, melakukan bimbingan teknis dan supervisi, serta melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelindungan PMI.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa pelindungan telah ditempatkan sebagai fungsi pemerintahan yang bersifat permanen. Artinya, negara tidak semestinya hanya bergerak ketika kasus telah muncul, tetapi harus membangun mekanisme pencegahan, deteksi dan intervensi sejak sebelum pekerja berangkat.

Paradigma tersebut juga tercermin dalam kebijakan KP2MI yang menekankan pelindungan sepanjang siklus migrasi, mulai dari pra-penempatan, masa bekerja hingga purna-penempatan. Kementerian juga mendorong harmonisasi regulasi, diplomasi pelindungan dan interoperabilitas data lintas instansi.

Jika pendekatan ini berjalan konsisten, keberadaan PMI di luar negeri seharusnya dapat diketahui sejak awal. Data calon pekerja, negara tujuan, pemberi kerja, jenis pekerjaan, kontrak, status dokumen dan informasi penting lainnya dapat menjadi bagian dari sistem yang memungkinkan negara melakukan pemantauan.

Persoalan muncul ketika pekerja berpindah pekerjaan, berpindah lokasi, kehilangan dokumen atau mengubah status keimigrasian tanpa pembaruan data. Karena itu, sistem pelindungan tidak cukup hanya mengandalkan pendataan satu kali sebelum keberangkatan.

Data harus bersifat dinamis. Perubahan tempat kerja, alamat, status kontrak, kondisi keluarga, persoalan hukum atau kebutuhan layanan harus dapat diperbarui melalui mekanisme yang mudah diakses.

Dalam konteks ini, digitalisasi memiliki peran penting. Namun, digitalisasi tidak boleh dipahami sekadar sebagai pembuatan aplikasi. Yang lebih penting adalah interoperabilitas antarsistem sehingga data yang sudah diberikan kepada satu institusi tidak harus berulang kali diminta oleh institusi lain.

Sistem digital juga harus dibangun dengan prinsip perlindungan data pribadi. Semakin banyak data WNI yang dikumpulkan, semakin besar pula tanggung jawab negara untuk memastikan keamanan, kerahasiaan dan penggunaan data hanya untuk kepentingan yang sah.

Tantangan berikutnya adalah menjangkau kelompok yang justru paling sulit masuk ke dalam sistem, yakni PMI nonprosedural. Mereka mungkin takut melapor karena status keimigrasian, pengalaman buruk dengan agen, utang kepada perekrut atau kekhawatiran terhadap proses hukum.

Karena itu, sistem pendataan harus dibangun dengan pendekatan yang membuat pekerja merasa aman untuk mencari bantuan. Jika pelaporan selalu dipersepsikan sebagai pintu menuju hukuman, pekerja yang paling membutuhkan perlindungan justru akan tetap berada di luar sistem.

Di sinilah paradigma pelindungan harus dibedakan dari paradigma penindakan. Negara tetap perlu menegakkan hukum terhadap perekrut ilegal, perdagangan orang dan pihak yang mengeksploitasi pekerja. Namun, pekerja yang menjadi korban tidak boleh kehilangan akses terhadap pelayanan hanya karena statusnya nonprosedural.

Pengalaman penanganan PMI nonprosedural menunjukkan bahwa persoalan tersebut dapat beririsan dengan tindak pidana perdagangan orang. BP2MI pada 2023, misalnya, pernah memulangkan PMI dari Uni Emirat Arab yang berangkat secara nonprosedural dan disebut menjadi korban perdagangan orang. Sebagian anak yang ikut dipulangkan juga tidak memiliki dokumen resmi Indonesia.

Kasus semacam itu menunjukkan bahwa status “tidak terdokumentasi” bukan sekadar persoalan administrasi. Di baliknya dapat terdapat rantai perekrutan ilegal, eksploitasi tenaga kerja, perdagangan orang, persoalan kewarganegaraan dan hilangnya akses terhadap pelayanan dasar.

Karena itu, keberhasilan pendataan harus diikuti kemampuan negara melakukan intervensi. Data yang besar tetapi tidak dapat digunakan untuk memberikan pelayanan atau mencegah pelanggaran hanya akan menjadi arsip administratif.

Indikator keberhasilan kemudian harus diperluas. Bukan hanya berapa banyak PMI yang berhasil didata, tetapi berapa banyak yang mendapatkan akses dokumen, layanan hukum, layanan kesehatan, perlindungan sosial, penyelesaian sengketa dan pemulangan ketika menghadapi kondisi darurat.

Pandangan Andrea juga menempatkan respons terhadap krisis dan keselamatan evakuasi sebagai salah satu indikator pelindungan WNI. Ia mencontohkan keberhasilan pemulangan 699 WNI dari jaringan online scam di Myawaddy, Myanmar, serta penanganan krisis di Timur Tengah sebagai bagian dari ukuran respons negara.

Indikator lain adalah penguatan posisi hukum WNI di luar negeri. Perlindungan tidak cukup hanya dengan membawa pulang warga negara yang bermasalah. Negara juga harus mampu memberikan intervensi hukum yang efektif ketika WNI menghadapi proses pidana atau ancaman hukuman berat di negara tujuan.

Dengan demikian, pelindungan WNI memiliki setidaknya tiga dimensi yang saling berhubungan. Pertama, kemampuan negara mengetahui keberadaan warganya. Kedua, kemampuan memberikan respons ketika terjadi persoalan. Ketiga, kemampuan mencegah agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Dalam konteks PMI, dimensi pertama sangat menentukan. Pekerja yang tidak tercatat sulit dipantau, sementara pekerja yang tercatat tetapi datanya tidak diperbarui juga dapat menjadi tidak terjangkau ketika menghadapi persoalan.

Karena itu, keberadaan KP2MI seharusnya menjadi momentum untuk membangun satu ekosistem data pelindungan PMI yang terhubung dengan pemerintah daerah, perwakilan RI, imigrasi, kependudukan, layanan ketenagakerjaan dan sistem pengaduan.

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting karena sebagian besar calon PMI berasal dari daerah. Pendataan tidak seharusnya berhenti di tingkat nasional. Desa, kecamatan dan kabupaten perlu menjadi bagian dari ekosistem pencegahan penempatan nonprosedural sekaligus basis informasi bagi keluarga PMI.

Keluarga juga dapat menjadi salah satu sumber informasi ketika terjadi keadaan darurat. Karena itu, sistem pelindungan harus menyediakan kanal komunikasi yang mudah digunakan oleh PMI maupun keluarganya.

Pada akhirnya, pergeseran paradigma yang disebut pengamat tersebut memiliki konsekuensi besar bagi negara. Jika pelindungan WNI benar-benar telah mengalami institusionalisasi, maka keberhasilan tidak cukup diukur dari kemampuan pemerintah menyelesaikan kasus yang sudah viral atau mendapatkan perhatian publik.

Keberhasilan harus terlihat jauh sebelum kasus menjadi krisis. Negara harus mampu mengetahui siapa yang bekerja di luar negeri, melalui jalur apa mereka berangkat, siapa pemberi kerjanya, apakah dokumennya lengkap, apakah kondisi kerjanya aman dan ke mana mereka harus meminta bantuan ketika menghadapi masalah.

Dalam kerangka itu, pendataan PMI yang sebelumnya berada di luar sistem menjadi ujian paling konkret bagi kehadiran negara. Mereka adalah kelompok yang paling sulit dijangkau sekaligus kelompok yang paling membutuhkan pelindungan.

Mendaftarkan mereka ke dalam sistem bukan berarti menghapus kewajiban untuk menindak perekrut ilegal. Sebaliknya, data dapat membantu negara memisahkan korban dari pelaku, mengidentifikasi jaringan perekrutan, mengetahui lokasi pekerja dan menentukan bentuk intervensi yang diperlukan.

Dengan demikian, pembentukan KP2MI dapat menjadi momentum untuk mengubah pelindungan pekerja migran dari pendekatan reaktif menjadi sistem yang preventif, berbasis data dan terintegrasi. Namun, institusionalisasi hanya akan bermakna apabila kelembagaan tersebut mampu menjangkau mereka yang selama ini berada di luar radar administrasi negara.

Sebab, negara paling mudah mengatakan telah hadir ketika warganya sudah tercatat, memiliki dokumen lengkap dan bekerja melalui prosedur resmi. Tantangan sesungguhnya adalah menghadirkan negara bagi WNI yang tidak tercatat, tidak berdokumen, berada dalam posisi rentan dan selama ini hidup di wilayah abu-abu migrasi.

Di titik itulah ukuran pelindungan menjadi lebih sederhana sekaligus lebih berat: bukan seberapa banyak institusi yang dibentuk, tetapi seberapa sedikit warga negara yang masih tidak diketahui keberadaannya ketika mereka membutuhkan negara.