Pemkot Tangsel Perkuat Koordinasi Pencegahan TPPO, Waspadai Penipuan Rekrutmen PMI dan Kerja Paksa

TANGERANG SELATAN – Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, membahas penguatan koordinasi lintas perangkat daerah serta evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam rapat pada 21 Oktober 2026. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam mencegah perdagangan orang sekaligus meningkatkan penanganan terhadap korban.

Pembahasan tersebut menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor karena TPPO dapat berlangsung melalui berbagai modus perekrutan dan eksploitasi. Sejumlah modus yang menjadi perhatian meliputi penipuan perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI), praktik kerja paksa, serta perekrutan warga untuk dipekerjakan dalam aktivitas penipuan daring atau online scam.

Penguatan koordinasi diperlukan agar pencegahan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi juga mencakup pertukaran informasi, deteksi dini, mekanisme pengaduan, penanganan korban, dan tindak lanjut terhadap dugaan tindak pidana.

Penipuan Rekrutmen Menjadi Salah Satu Modus yang Diwaspadai

Penipuan perekrutan pekerja migran merupakan salah satu pintu masuk yang dapat dimanfaatkan pelaku perdagangan orang. Calon pekerja dapat dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, proses keberangkatan yang mudah, atau fasilitas tertentu tanpa penjelasan memadai mengenai pemberi kerja, kontrak, dan status pekerjaan.

Dalam sejumlah pola perekrutan berisiko, korban baru mengetahui kondisi sebenarnya setelah tiba di lokasi kerja. Mereka dapat menghadapi pembatasan kebebasan, ancaman, jeratan utang, penahanan dokumen, atau tekanan untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Modus lain yang menjadi perhatian adalah perekrutan untuk aktivitas penipuan daring. Korban dapat ditawari pekerjaan sebagai operator, staf layanan pelanggan, atau pekerja administrasi di luar negeri. Namun, setelah tiba, mereka berpotensi dipaksa menjalankan aktivitas penipuan terhadap orang lain dan mengalami pembatasan kebebasan apabila menolak.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan TPPO tidak cukup hanya dengan mengawasi proses keberangkatan pekerja migran. Pemerintah juga perlu memperhatikan pola perekrutan melalui media sosial, komunikasi pribadi, jaringan perantara, dan tawaran pekerjaan lintas negara yang tidak memiliki informasi jelas.

Meski demikian, tidak semua penipuan perekrutan otomatis memenuhi unsur TPPO. Penetapan suatu peristiwa sebagai tindak pidana perdagangan orang harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan unsur hukum yang relevan.

Evaluasi Rencana Aksi Daerah dan Peran Lintas Perangkat Daerah

Evaluasi RAD pencegahan dan penanganan TPPO menjadi bagian penting untuk mengukur pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Rencana aksi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam pembagian tugas yang jelas, program terukur, serta mekanisme koordinasi yang dapat dijalankan ketika muncul laporan dugaan perdagangan orang.

Perangkat daerah yang menangani ketenagakerjaan, sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan terkait lainnya memiliki peran yang saling melengkapi. Koordinasi diperlukan agar korban dapat memperoleh layanan sesuai kebutuhan, mulai dari penyelamatan, pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan sosial, hingga dukungan hukum.

Di sisi pencegahan, pemerintah daerah dapat memperkuat edukasi mengenai migrasi aman, verifikasi tawaran pekerjaan, bahaya perekrutan tidak resmi, serta kanal pelaporan yang dapat diakses masyarakat. Edukasi juga perlu menjangkau keluarga calon pekerja, komunitas, lembaga pelatihan kerja, dan lingkungan pendidikan.

Sementara itu, evaluasi RAD perlu mengukur hasil yang dapat diverifikasi, bukan hanya jumlah rapat atau kegiatan sosialisasi. Indikator yang relevan antara lain jangkauan edukasi, kecepatan tindak lanjut laporan, efektivitas koordinasi antarlembaga, akses korban terhadap layanan, serta keberlanjutan pendampingan setelah korban ditangani.

Kerangka Hukum Pencegahan dan Penanganan TPPO

Pencegahan dan penanganan TPPO di Indonesia antara lain berlandaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Regulasi ini menjadi dasar hukum untuk menangani tindak pidana perdagangan orang dan memberikan perlindungan kepada korban sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks pekerja migran, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga relevan, terutama dalam upaya memastikan proses penempatan berlangsung sesuai prosedur dan hak pekerja terlindungi. Kedua kerangka hukum tersebut memiliki ruang lingkup masing-masing dan dapat saling melengkapi sesuai karakteristik kasus.

Penanganan dugaan TPPO membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi yang menangani pelindungan PMI, serta lembaga layanan korban. Kejelasan jalur pelaporan dan pembagian kewenangan penting agar laporan masyarakat tidak terhenti akibat saling menunggu tindak lanjut.

Masyarakat yang menemukan indikasi perekrutan mencurigakan, pemaksaan kerja, atau eksploitasi perlu menyimpan informasi yang aman untuk disampaikan kepada pihak berwenang. Identitas dan keselamatan korban harus menjadi pertimbangan utama, sehingga penyebaran data pribadi atau informasi yang dapat membahayakan korban perlu dihindari.

Pencegahan Harus Berujung pada Perlindungan Korban

Penguatan koordinasi dan evaluasi RAD oleh Pemkot Tangerang Selatan menjadi relevan di tengah beragam pola perdagangan orang yang dapat menyasar pencari kerja, termasuk calon PMI. Tantangan utamanya adalah memastikan kebijakan lintas sektor benar-benar terhubung dengan pencegahan, respons cepat, penegakan hukum, dan pemulihan korban.

Keberhasilan upaya tersebut tidak cukup diukur dari terselenggaranya rapat koordinasi. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya tindak lanjut yang jelas, pembagian tanggung jawab, dukungan sumber daya, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas program.

Dengan pendekatan yang terintegrasi, pencegahan TPPO diharapkan tidak hanya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap tawaran pekerjaan yang mencurigakan, tetapi juga memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi risiko dan memberikan perlindungan kepada orang yang mengalami eksploitasi.