Peluncuran layanan tersebut mengusung semangat bahwa kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan kolonial, tetapi juga sebagai perjuangan berkelanjutan untuk membebaskan warga negara dari berbagai bentuk ketidakadilan, eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang masih dialami oleh sebagian pekerja migran Indonesia.

“Memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia harus dimaknai sebagai upaya menghadirkan kemerdekaan yang nyata bagi seluruh warga negara, termasuk pekerja migran Indonesia yang berada jauh dari tanah air. Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus diwujudkan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran,” demikian semangat yang diusung dalam peluncuran layanan tersebut.

Melalui situs www.suaramigrannusantara.org, PMI kini dapat menyampaikan laporan secara langsung melalui fitur Form Pengaduan Buruh Migran yang tersedia secara daring selama 24 jam. Layanan ini memungkinkan pekerja migran yang berada di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Timur Tengah maupun negara lainnya untuk mengakses bantuan tanpa terhambat jarak dan waktu.

Selain menyediakan fasilitas pelaporan, sistem tersebut juga dilengkapi dengan fitur Monitor Kasus yang memungkinkan pelapor memantau perkembangan penanganan laporan secara transparan. Dengan demikian, pekerja migran dan keluarganya dapat mengetahui proses pendampingan yang sedang dilakukan oleh tim advokasi F-BUMINU Sarbumusi.

Berdasarkan tampilan sistem yang telah diluncurkan, pelapor cukup membuka menu Pengaduan, memilih Form Pengaduan Kasus, mengisi identitas diri, mengunggah dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, dan paspor, melengkapi informasi negara penempatan, majikan, agency maupun perusahaan penempatan, kemudian menuliskan kronologi permasalahan yang dialami sebelum menekan tombol Submit. Setelah laporan terkirim, perkembangan penanganan dapat dipantau melalui menu Monitor Kasus.

Program ini lahir dari kesadaran bahwa hingga saat ini masih terdapat banyak PMI yang menghadapi persoalan seperti penipuan perekrutan, penempatan non-prosedural, penahanan dokumen, gaji tidak dibayarkan, kekerasan fisik maupun psikis, eksploitasi tenaga kerja, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Tidak sedikit pula korban yang kesulitan memperoleh akses bantuan karena keterbatasan informasi dan jauhnya lokasi dari lembaga layanan.

Karena itu, kehadiran Pengaduan Online Suara Migran Nusantara diharapkan menjadi jembatan antara pekerja migran yang membutuhkan pertolongan dengan jaringan advokasi yang siap memberikan pendampingan. Sistem ini juga menjadi instrumen dokumentasi kasus yang dapat digunakan untuk mendorong penyelesaian persoalan secara lebih terstruktur dan akuntabel.

Secara filosofis, peluncuran layanan ini merupakan bagian dari gerakan “Memerdekakan Pekerja Migran Indonesia”, yakni membebaskan PMI dari rasa takut untuk melapor, membebaskan mereka dari keterisolasian akibat jarak, serta membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan dan perlindungan hukum.

Sebagaimana amanat alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka setiap pekerja migran yang berada di luar negeri tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pembelaan.

Momentum HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa perjuangan kemerdekaan belum sepenuhnya selesai. Bagi jutaan pekerja migran Indonesia yang berkontribusi bagi perekonomian bangsa melalui remitansi dan pengabdian di negeri orang, kemerdekaan sejati adalah ketika mereka dapat bekerja dengan aman, bermartabat, terlindungi, dan memiliki akses terhadap keadilan ketika hak-haknya dilanggar.

Melalui layanan Pengaduan Online ini, Suara Migran Nusantara dan F-BUMINU Sarbumusi mengajak seluruh PMI dan keluarganya untuk tidak ragu melaporkan setiap persoalan yang dihadapi. Karena setiap laporan adalah suara yang harus didengar, setiap kasus adalah hak yang harus diperjuangkan, dan setiap pekerja migran berhak merasakan makna kemerdekaan yang sesungguhnya.

Suara Migran Nusantara: Suara Migran, Suara Keadilan.

The post Momentum HUT Ke-81 RI, Suara Migran Nusantara Luncurkan Pengaduan Online untuk Memerdekakan Pekerja Migran Indonesia appeared first on suaramigrannusantara.org.

Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan landasan hukum yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Regulasi ini tidak hanya mengatur prosedur keberangkatan, tetapi juga menjamin hak dan perlindungan pekerja sejak sebelum berangkat hingga kembali ke tanah air.

Berikut panduan aman menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Jangan Berangkat Jika Belum Memenuhi Syarat Resmi

Banyak kasus bermula dari keberangkatan yang “dipaksakan” tanpa memenuhi syarat hukum. Padahal, Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2017 secara tegas menetapkan bahwa calon PMI wajib:

• Berusia minimal 18 tahun
• Memiliki kompetensi kerja
• Sehat jasmani dan rohani
• Terdaftar dalam program jaminan sosial
• Memiliki dokumen lengkap

Secara faktual, pelanggaran terhadap syarat ini sering dimanfaatkan oleh jaringan perekrut ilegal. Mereka menawarkan jalan cepat tanpa proses, padahal justru membuka pintu eksploitasi.

Makna pentingnya: Jika ada tawaran kerja tanpa syarat administratif yang jelas, besar kemungkinan itu jalur nonprosedural atau ilegal.

2. Hindari Calo, Gunakan Jalur Resmi Negara

Fenomena “calo tenaga kerja” masih menjadi akar masalah dalam penempatan PMI. Dalam praktiknya, mereka sering menjanjikan pekerjaan dengan proses cepat, tetapi tanpa perlindungan hukum.

Padahal, Pasal 49 UU PPMI menegaskan bahwa penempatan PMI hanya dapat dilakukan oleh:

• Pemerintah melalui lembaga resmi, atau
• Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki izin (SIP3MI)

Langkah preventif:

• Verifikasi legalitas perusahaan penempatan
• Jangan menyerahkan dokumen asli tanpa kejelasan
• Hindari pembayaran di luar ketentuan resmi

Secara empiris, mayoritas korban perdagangan orang berawal dari perekrutan oleh pihak tidak berizin.

3. Pahami Hak Anda, Jangan Mau Ditindas

Minimnya pemahaman hukum membuat banyak PMI tidak berani melawan ketika haknya dilanggar. Padahal, Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2017 menjamin hak PMI, antara lain:

• Mendapatkan informasi kerja yang benar
• Menerima upah sesuai standar
• Mendapat perlindungan hukum
• Memegang dokumen pribadi
• Berkomunikasi dengan keluarga

Fakta di lapangan: Penahanan paspor oleh majikan atau agen merupakan pelanggaran serius, namun masih sering terjadi karena pekerja tidak mengetahui haknya.

4. Ikuti Pelatihan: Bukan Formalitas, Tapi Benteng Perlindungan

Sebagian calon PMI menganggap pelatihan hanya sebagai formalitas sebelum keberangkatan. Padahal, ini adalah aspek krusial perlindungan.

Dalam Pasal 8, negara berkewajiban menyediakan:

• Sosialisasi peluang kerja
• Pendidikan dan pelatihan kerja
• Jaminan sosial
• Layanan penempatan yang aman

Nilai strategis pelatihan:

• Memahami kontrak kerja
• Mengantisipasi konflik dengan majikan
• Mengetahui mekanisme pelaporan

Tanpa pembekalan ini, PMI rentan menjadi korban karena ketidaktahuan.

5. Pastikan Lowongan Kerja Telah Diverifikasi

Informasi kerja yang tidak jelas adalah pintu masuk utama kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, Pasal 9 mengatur bahwa setiap informasi pekerjaan harus diverifikasi oleh pejabat berwenang, seperti atase ketenagakerjaan.

Indikator lowongan bermasalah:

• Tidak ada kontrak kerja tertulis
• Lokasi kerja tidak jelas
• Gaji tidak rasional atau terlalu tinggi

Dalam banyak kasus, janji “gaji besar tanpa syarat” justru berujung pada praktik kerja paksa.

6. Patuhi Hukum Negara Tujuan dan Kontrak Kerja

Selain memiliki hak, PMI juga memiliki kewajiban hukum. Dalam Pasal 6 ayat (2) ditegaskan bahwa PMI wajib:

• Mematuhi hukum negara tujuan
• Menghormati norma dan budaya setempat
• Melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak
• Melapor ke perwakilan RI

Konsekuensi nyata: Pelanggaran hukum di negara tujuan bisa berujung deportasi, denda, bahkan pidana.

7. Perlindungan Berlaku Menyeluruh: Sebelum, Selama, dan Setelah

UU PPMI menegaskan bahwa perlindungan tidak berhenti saat keberangkatan. Negara wajib hadir dalam tiga fase:

• Sebelum bekerja (rekrutmen dan pelatihan)
• Selama bekerja (perlindungan hukum dan diplomatik)
• Setelah bekerja (pemulangan dan reintegrasi)

Ini menegaskan bahwa PMI bukan sekadar “tenaga kerja ekspor”, tetapi warga negara yang haknya dijamin penuh.

8. Jangan Jadi Korban Karena Tidak Tahu

Realitas menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap PMI bukan semata karena lemahnya hukum, tetapi karena ketidaktahuan dan keberangkatan nonprosedural.

Tiga kesalahan utama yang masih sering terjadi:

• Berangkat tanpa prosedur resmi
• Percaya pada calo atau perantara ilegal
• Tidak memahami hak dan kewajiban sendiri

Padahal, regulasi sudah jelas dan perlindungan telah disiapkan.

Pesan utama:
Menjadi Pekerja Migran Indonesia bukan soal keberanian semata, tetapi soal kepatuhan terhadap hukum dan kesiapan diri. Jalan pintas justru membuka jalan menuju risiko panjang.

Jika ingin bekerja di luar negeri dengan aman dan bermartabat:
Ikuti prosedur, pahami hukum, dan jangan tergoda janji instan.

The post Tips Aman Menjadi Pekerja Migran Indonesia: Jangan Nekat, Pahami Hukumnya! appeared first on suaramigrannusantara.org.

Laporan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang saat ini tengah mengawal proses hukum sekaligus memastikan pemenuhan hak-hak korban dan keluarganya.

Dalam laporan resmi kepada Menteri P2MI, dijelaskan bahwa jenazah almarhumah telah dimakamkan di Arab Saudi pada Jumat, 6 Maret 2026, setelah pihak keluarga memberikan persetujuan.

Sementara itu, dari hasil penyelidikan medis, tim kedokteran forensik memastikan bahwa kematian korban disebabkan oleh tindakan penganiayaan. Pelaku yang diketahui merupakan warga negara Arab Saudi telah berhasil ditangkap oleh aparat setempat dan saat ini ditahan di Penjara Wanita Al-Malaz di Riyadh.

Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh juga telah menyiapkan tim pengacara untuk mendampingi proses hukum guna memastikan keadilan bagi almarhumah serta mengawal proses persidangan di Arab Saudi.

Dalam perkembangan berikutnya, KBRI meminta keluarga korban di Indonesia untuk segera membuat surat pernyataan terkait penuntutan hak khusus atau qisas terhadap pelaku, apabila keluarga memutuskan menempuh jalur hukum tersebut sesuai sistem hukum yang berlaku di Arab Saudi.

Di dalam negeri, koordinasi juga dilakukan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersama BP3MI Jawa Barat untuk memberikan pendampingan langsung kepada keluarga korban di Kabupaten Indramayu. Tim BP3MI dijadwalkan mengunjungi kediaman keluarga untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus membantu kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses hukum di luar negeri.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pelindungan PMI juga tengah menelusuri pihak yang memberangkatkan korban ke Arab Saudi. Dugaan awal menunjukkan bahwa keberangkatan almarhumah dilakukan secara non-prosedural, sehingga aparat pemerintah berupaya mengungkap dan menindak pihak yang diduga terlibat dalam proses penempatan ilegal tersebut.

Kasus ini turut menjadi perhatian publik setelah kisah almarhumah diberitakan oleh media detikJabar, yang memicu simpati luas dari masyarakat.

Pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh hak almarhumah terpenuhi, memberikan keadilan melalui proses hukum di Arab Saudi, serta memberikan kepastian dan pendampingan penuh kepada keluarga korban di tanah air.

Pihak Kementerian P2MI menyatakan akan terus memantau dan mengawal perkembangan kasus tersebut hingga seluruh proses hukum selesai.

The post PMI Asal Indramayu Tewas Dianiaya di Riyadh, Kasus Dilaporkan ke Menteri P2MI: Pelaku Ditangkap, Proses Hukum Dikawal appeared first on suaramigrannusantara.org.

Kini, ia telah kembali ke tanah air. Saatnya ia memulai proses penyembuhan fisik dan batin, serta berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia agar tragedi serupa tidak kembali terjadi. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) F-Bumunu Sarbumusi Ali Nurdin mengatakan bahwa Darurat Perdagangan orang semakin masif sementara perintah belum ada keseriusan untuk mengatasi persoalan ini. “Ratna hanya salah satu dan masih banyak korban lain yang lebih mengenaskan. Sampai kapan pemerintah diam? Kami tunggu keberanian negara untuk melakukan tindakan serius dan kami siap bekerja sama,” tegas Ali Nurdin.

Sumber:
F-Buminu Sarbumusi dan LAZISNU Pulangkan Ibu Asal Bekasi yang 3 Tahun Tersiksa di Riyadh

The post F-Buminu Sarbumusi dan LAZISNU Pulangkan Ibu Asal Bekasi yang 3 Tahun Tersiksa di Riyadh appeared first on suaramigrannusantara.org.

PMI tersebut bernama Siti Nur Rohyatin (27 Januari 1993), berstatus E-PMI dan tercatat berangkat secara prosedural ke Malaysia dengan kontrak kerja tertanggal 23 Juni 2025 hingga 23 Juni 2027. Ia diberangkatkan melalui Duta Wibawa Manda Putra dan ditempatkan pada pengguna di bawah naungan Agensi Pekerjaan Excel Top Choice Sdn Bhd.

Kronologi Kejadian

Berdasarkan keterangan keluarga, Siti mendaftar melalui P3MI pada Februari 2025 dan menjalani proses seleksi serta pelatihan selama kurang lebih enam bulan sebelum diberangkatkan ke Malaysia pada Juli 2025.

Setelah bekerja sekitar enam bulan, pihak keluarga di Indonesia menerima informasi dari agensi di Malaysia bahwa Siti diduga melakukan pemukulan terhadap anak majikan. Namun, keluarga menyebut bahwa tindakan tersebut tidak dimaksudkan untuk melukai.

Permasalahan kemudian berkembang ketika pihak agensi/majikan meminta keluarga mentransfer uang sebesar Rp25.000.000 sebagai “ganti rugi”. Keluarga juga mengaku mendapat ancaman bahwa jika dana tersebut tidak segera dibayarkan, Siti akan dilaporkan ke Kepolisian Malaysia.

Lebih jauh, keluarga menyampaikan bahwa sejak awal mereka tidak diberi informasi bahwa Siti akan bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART). Kepada keluarga, disebutkan bahwa pekerjaan yang dijanjikan adalah di pabrik. “Kalau dari awal bilang sebagai ART, kami tidak akan mengizinkan,” ujar salah satu anggota keluarga.

Sebelum berangkat ke luar negeri, Siti diketahui pernah bekerja di PT Panasonic selama kurang lebih 10 tahun sebelum menikah.

Keluarga juga mengungkapkan bahwa telepon genggam dan paspor Siti saat ini diduga ditahan oleh agen. Bahkan disebutkan adanya ancaman bahwa jika pembayaran tidak segera dilakukan, yang bersangkutan akan dilaporkan dalam kondisi tanpa dokumen resmi karena paspor masih berada di pihak agen.

Dugaan Pelanggaran dan Eksploitasi

Kasus ini memunculkan dugaan adanya:

1. Pemerasan dan eksploitasi ekonomi, melalui permintaan pembayaran Rp25 juta yang tidak jelas dasar hukumnya.
2. Penahanan dokumen pribadi (paspor), yang bertentangan dengan prinsip perlindungan pekerja migran.
3. Potensi pelanggaran kontrak dan misinformasi jenis pekerjaan, jika benar sejak awal dijanjikan bekerja di sektor pabrik namun ditempatkan sebagai ART.

Dalam perspektif hukum Indonesia, PMI prosedural yang telah diberangkatkan oleh P3MI tetap menjadi tanggung jawab perusahaan penempatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. P3MI wajib memberikan perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, termasuk ketika terjadi perselisihan kerja atau permasalahan hukum di negara penempatan.

Di sisi lain, penahanan paspor oleh agen atau majikan juga berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak pekerja migran yang diatur dalam berbagai konvensi internasional, termasuk prinsip non-retention of passport yang diakui secara luas dalam standar ketenagakerjaan internasional.

Desakan Tanggung Jawab dan Intervensi Negara

Keluarga berharap adanya intervensi cepat dari pemerintah Indonesia melalui Perwakilan RI di Malaysia serta instansi terkait untuk:

• Memastikan kondisi keselamatan Siti Nur Rohyatin.
• Mengupayakan pengembalian dokumen pribadi (paspor dan HP).
• Mengklarifikasi dasar hukum tuntutan Rp25 juta.
• Memastikan P3MI menjalankan tanggung jawab perlindungan secara penuh.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa status “PMI prosedural” tidak otomatis menjamin bebas dari risiko eksploitasi. Transparansi jenis pekerjaan, pengawasan terhadap agensi mitra di luar negeri, serta akuntabilitas P3MI menjadi kunci agar perlindungan pekerja migran tidak berhenti sebatas dokumen keberangkatan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak P3MI maupun agensi di Malaysia terkait tudingan pemerasan tersebut.

The post PMI Prosedural di Malaysia Diduga Diperas Rp25 Juta, P3MI dan Agensi Diminta Bertanggung Jawab appeared first on suaramigrannusantara.org.

Informasi ini diperoleh dari laporan langsung korban kepada Ali Nurdin, Ketua Umum Federasi Buminu Sarbumusi. Ali Nurdin menyatakan pihaknya menerima pengaduan tersebut dan mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret untuk memberikan perlindungan serta memfasilitasi pemulangan korban.

“Korban mengaku sejak awal dijanjikan bekerja di Malaysia, kemudian dialihkan ke Turki, namun faktanya justru berada di Libya. Ini persoalan serius yang harus segera ditangani. Negara tidak boleh abai terhadap keselamatan warganya,” ujar Ali Nurdin dalam keterangan tertulisnya.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan korban, pada awal Januari 2026 ia mencari informasi kerja ke luar negeri melalui seorang teman dan kemudian mendapatkan rujukan ke sebuah yayasan di Jakarta Pusat bernama Diana Jaya Abadi. Dari komunikasi awal, ia memperoleh penjelasan bahwa lembaga tersebut biasa menyalurkan tenaga kerja ke Malaysia.

Pada 5 Januari 2026, korban berangkat ke Jakarta dan menjalani proses pemeriksaan kesehatan di wilayah Jakarta Timur pada 8 Januari 2026. Setelah itu, ia dibawa ke Depok oleh seseorang bernama Ibu Iroh dan suaminya, Bapak Heri, untuk menunggu proses pembuatan paspor dan jadwal keberangkatan.

Dalam perkembangannya, tujuan penempatan berubah. Korban mengaku ditawari bekerja di Turki dengan alasan fasilitas dan kondisi kerja yang lebih baik. Dengan keterbatasan informasi serta kepercayaan kepada pihak yang mengurus keberangkatannya, ia menyetujui perubahan tersebut.

Pada 4 Februari 2026, korban tiba di Turki. Namun setibanya di sana, ia mengaku baru diberitahu bahwa kantor sebenarnya berada di Libya. Dalam kondisi berada di negara asing, tanpa penguasaan bahasa dan tanpa pendampingan memadai, korban akhirnya diberangkatkan ke Libya dan tidak pernah bekerja di Turki sebagaimana dijanjikan.

Saat ini korban menyatakan masih berada di Libya dan mengalami kesulitan komunikasi serta kebingungan mengenai prosedur perlindungan. Permintaan pemulangan yang disampaikannya kepada pihak agen disebut tidak mendapat respons.

Ali Nurdin menegaskan, kasus ini harus menjadi perhatian serius kementerian dan lembaga terkait, termasuk perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri. Ia meminta adanya verifikasi menyeluruh terhadap proses pemberangkatan, status dokumen, serta legalitas pihak-pihak yang terlibat.

“Kami meminta pemerintah, melalui kementerian terkait dan perwakilan RI di luar negeri, segera melakukan langkah darurat untuk memastikan kondisi korban dan memproses pemulangannya. Perlindungan pekerja migran adalah mandat konstitusional,” tegasnya.

Federasi Buminu Sarbumusi juga menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga korban dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Pihaknya berharap aparat penegak hukum turut menyelidiki dugaan pelanggaran prosedur penempatan yang menyebabkan perubahan tujuan negara tanpa kejelasan dan persetujuan yang memadai.

Kasus ini menambah daftar panjang persoalan perlindungan pekerja migran Indonesia dan menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap proses rekrutmen serta penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Pemerintah diminta bertindak cepat dan tegas demi menjamin keselamatan warganya di luar negeri.

The post Pekerja Migran Asal Tasikmalaya Diduga Dialihkan ke Libya, Minta Segera Dipulangkan appeared first on suaramigrannusantara.org.

Pihak keluarga mengucapkan terima kasih kepada Nafiz Salim Ketua Federasi Buruh Migran Nusantara Sarbumusi Banten yang sudah membantu kepulangannya dan terimakasih kepada pihak KBRI Suriah Damascus dan juga pihak Disnaker Provinsi Banten dan Disnaker kabupaten serang atau UPT BP2MI BANTEN, Amin ya rabbal alamin

The post Pemulangan PMI dari Suriah appeared first on suaramigrannusantara.org.

Saat ini sudah berkumpul lagi dengan keluarganya. Pihak keluarga mengucapkan terima kasih kepada Federasi Buruh Migran Nusantara Sarbumusi Banten yang sudah membantu kepulangannya dan terima kasih kepada bapak Ali Nurdin Abdurahman selaku Ketua Umum Federasi Buruh Migran Nusantara Sarbumusi Pusat dan juga BP2MI, Disnakertrans Kab.Serang.

The post Pemulangan PMI asal Lebak Gaga Kec.Lebak Wangi Kab. Serang Banten dari Abu Dhabi appeared first on suaramigrannusantara.org.