Category: BERITA

Pekerja migran Indonesia mengirimkan Rp260 triliun remitansi ke tanah air sepanjang 2023 — kontribusi yang luar biasa bagi perekonomian nasional. Namun besarnya kontribusi ini belum sebanding dengan kualitas perlindungan yang diterima para PMI.

F-Buminu Sarbumusi menegaskan bahwa RUU P2MI tidak akan cukup kuat tanpa kehadiran lembaga independen yang bebas dari konflik kepentingan untuk mengawasi perlindungan pekerja migran secara menyeluruh.

Praktik jual beli job order pelaut Indonesia yang hendak berangkat ke Korea Selatan ditolak tegas oleh Tohana dan berbagai pihak yang peduli terhadap harkat pelaut migran. Modus ini membuat pelaut harus membayar mahal untuk mendapat pekerjaan yang seharusnya menjadi hak mereka.

Federasi Buruh Migran Nusantara (F-Buminu) Sarbumusi mengapresiasi ratifikasi ILO 188 oleh Presiden Prabowo, namun mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan implementasi yang konsisten di lapangan.

Ketua Umum F-Buminu Sarbumusi Ali Nurdin menegaskan bahwa fenomena scam online yang menjebak PMI bukan sekadar kejahatan siber biasa, melainkan tindak pidana perdagangan orang yang terorganisir secara sistematis dan lintas negara.

Jakarta — Sebanyak 28 siswa-siswi BLK Federasi Buminu Sarbumusi resmi diberangkatkan ke Jepang pada Senin, 11 Mei 2026, untuk mengikuti...

Pemerintah melalui KP2MI meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat Penempatan PMI dengan bunga 6% per tahun. Program senilai Rp393,5 miliar ini diharapkan membebaskan calon PMI dari jerat rentenir yang selama ini mencekik mereka sejak sebelum berangkat.

Badan Legislasi DPR resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai inisiatif DPR pada Maret 2025. Dengan 29 perubahan substansial, RUU ini diharapkan menjadi reformasi terbesar tata kelola PMI dalam satu dekade terakhir.

New York — Delegasi Republik Indonesia menyampaikan Explanation of Vote (EoV) dalam Sidang Pleno Second International Migration Review Forum (IMRF)...

Ratusan ribu pelaut dan awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal-kapal internasional terus menjadi korban kekosongan regulasi akibat konflik kewenangan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang belum tuntas.