Berita Terbaru
BERITA
Moratorium Suburkan Mafia PMI, F-Buminu Sarbumusi Desak Pembukaan Kembali Penempatan ke Timur Tengah dengan Syarat Ketat
Jakarta — Kebijakan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke negara-negara Timur Tengah yang diberlakukan melalui Keputusan Menteri...
TOKOH
Efendi Baharudin: Saksi Sejarah Panjang Buruh Migran dan Kritik atas Negara yang Abai
Empat dekade lebih Indonesia mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Sebuah perjalanan panjang yang, dalam pandangan Efendi Baharudin, tidak pernah...
BERITA
Kasus Penipuan Online yang Menargetkan Calon Pekerja Migran
Sindikat penipuan PMI online gunakan AI untuk buat website mirip portal pemerintah dan dokumen palsu yang meyakinkan. Laporan AS 2025: pelaku TPPO semakin andalkan konten buatan AI untuk rekrut korban. Kominfo-Bareskrim bangun patroli siber tapi kapasitas masih kurang dibanding volume ancaman.
BERITA
Perlindungan PMI Butuh Kerja Sama Internasional
Indonesia kirim PMI ke 140+ negara, tiap negara punya sistem hukum berbeda yang perlu negosiasi spesifik. Judha Nugraha Kemenlu: perlindungan PMI harus jadi agenda utama bilateral, bukan isu sampingan perdagangan. Bali Roadmap 9 lembaga termasuk ILO-IOM jadi kerangka perlindungan regional.
BERITA
Solidaritas Buruh Migran Menguat di Tengah Tantangan Global
Komunitas PMI Indonesia di 5 negara bangun jaringan informasi lintas batas yang cepat mendeteksi majikan dan agen bermasalah. Eni Lestari Hong Kong: solidaritas bukan pilihan, itu keharusan untuk bertahan. Riset: komunitas PMI yang solid terbukti kurangi kasus eksploitasi secara signifikan.
BERITA
Program Pemberdayaan PMI Purna Dorong Kemandirian Ekonomi
Program Pemberdayaan PMI Purna KP2MI sasar ribuan mantan PMI di Jatim, Jateng, NTB, dan Lampung. Wamen PMI: investasi ganda—PMI mandiri secara ekonomi sekaligus ciptakan lapangan kerja baru. Evaluasi Desmigratif: desa dengan kelompok usaha PMI purna aktif punya lebih sedikit minat migrasi baru.
BERITA
PMI Perempuan Hadapi Risiko Kerja Tanpa Perlindungan
Penelitian UNPAM 2026: 160.000 PMI perempuan Hong Kong masih hadapi eksploitasi, pemotongan gaji, dan pelanggaran kontrak meski dilindungi UU formal. Komnas Perempuan: perlindungan butuh intervensi tiga level—individual, institusional, dan struktural. UN Women dukung program pendidikan hukum berbasis komunitas.
OPINI
Pekerja Migran Indonesia, Logika Materialis Tan Malaka dan Peradaban yang Memakan Anaknya Sendiri
Oleh: Tedi Yusnanda N Ada sesuatu yang tidak pernah sepenuhnya selesai dalam cara bangsa ini memandang orang-orangnya yang pergi jauh....