Suara Migran Nusantara Logo
Trending
IranMBGRemitansiPekerja MigranAdvokasi

Regulasi Pekerja Migran Indonesia

Kumpulan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Kebijakan Terkait Penempatan & Perlindungan TKI/PMI

⚖️

Undang-Undang (UU)

22 Dokumen

  1. 1UU No 80 Tahun 1957 Tentang Persetujuan Konvensi ILO No 100 Mengenai Pengupahan Bagi Laki-Laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya
  2. 2UU No 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia
  3. 3UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  4. 4UU No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
  5. 5UU No 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No 105 Mengenai Penghapusan Kerja Paksa
  6. 6UU No 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
  7. 7UU No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
  8. 8UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  9. 9UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  10. 10UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  11. 11UU No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
  12. 12UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  13. 13UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  14. 14UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  15. 15UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
  16. 16UU No 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya
  17. 17UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  18. 18UU No 17 Tahun 2014 Tentang MD3 (MPR, DPR, DPD Dan DPRD)
  19. 19UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
  20. 20UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  21. 21UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  22. 22UU No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

🏛️

Peraturan Pemerintah (PP)

19 Dokumen

  1. 1PP No 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  2. 2PP No 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan
  3. 3PP No 92 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
  4. 4PP No 72 Tahun 2005 Tentang Desa
  5. 5PP No 64 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keempat Atas PP No 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  6. 6PP No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  7. 7PP No 76 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kelima Atas PP No 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  8. 8PP No 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
  9. 9PP No 38 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
  10. 10PP No 65 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
  11. 11PP No 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  12. 12PP No 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan TKI Di Luar Negeri Oleh Pemerintah
  13. 13PP No 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Mitra Usaha Dan Pengguna Perseorangan
  14. 14PP No 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
  15. 15PP No 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan TKI Di Luar Negeri
  16. 16PP No 4 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
  17. 17PP No 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  18. 18PP No 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  19. 19PP No 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran

🏅

Peraturan Presiden (Perpres)

6 Dokumen

  1. 1Perpres No 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan TKI
  2. 2Perpres No 45 Tahun 2011 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Dan Psikologi Calon TKI
  3. 3Perpres No 18 Tahun 2015 Tentang Kementerian Ketenagakerjaan
  4. 4Perpres No 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  5. 5Perpres No 165 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  6. 6Perpres No 166 Tahun 2024 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

📜

Keputusan Presiden (Kepres)

4 Dokumen

  1. 1Kepres No 83 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No 87 Mengenai Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi
  2. 2Kepres No 29 Tahun 1999 Tentang Badan Koordinasi Penempatan TKI
  3. 3Kepres No 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
  4. 4Kepres No 8 Tahun 2012 Tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus WNI/TKI Di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati

📌

Instruksi Presiden (Inpres)

3 Dokumen

  1. 1Inpres No 6 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan Dan Perlindungan TKI
  2. 2Inpres No 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan
  3. 3Inpres No 10 Tahun 2015 Tentang Aksi HAM Tahun 2015

📂

Peraturan Menteri (Permen / Permenaker)

50 Dokumen

  1. 1Permenaker No 05 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri
  2. 2Permenaker No 4 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI Ke Luar Negeri
  3. 3Permenaker No 07 Tahun 2005 Tentang Standar Tempat Penampungan Calon TKI
  4. 4Permenaker No 33 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyetoran, Penggunaan, Pencairan Dan Pengembalian Deposit Uang Jaminan
  5. 5Permenaker No 38 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan Dan Pencabutan Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
  6. 6Permenaker No 37 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan TKI Swasta
  7. 7Permenaker No 19 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri
  8. 8Permenaker No 20 Tahun 2007 Tentang Asuransi TKI
  9. 9Permenaker No 18 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri
  10. 10Permenaker No 23 Tahun 2008 Tentang Asuransi TKI
  11. 11Permenlu No 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
  12. 12Permenaker No 22 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri
  13. 13Permenaker No 07 Tahun 2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja
  14. 14Permenaker No 08 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Penyelenggaraan Pemagangan Di Luar Negeri
  15. 15Permenaker No 09 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan TKI Swasta
  16. 16Permenaker No 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan Dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
  17. 17Permenaker No 05 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Penyiapan Calon TKI Untuk Bekerja Di Luar Negeri
  18. 18Permenaker No 23 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kerja Bagi Calon TKI Di Luar Negeri
  19. 19Permenaker No 11 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Pengelolaan Data Dan Informasi Ketenagakerjaan
  20. 20Permenaker No 07 Tahun 2010 Tentang Asuransi TKI
  21. 21Permenaker No 14 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri
  22. 22Permenaker No 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Permenakertrans No 7 Tahun 2010 Tentang Asuransi TKI
  23. 23Permenaker No 12 Tahun 2011 Tentang Atase Ketenagakerjaan Dan Staf Teknis Ketenagakerjaan Pada Perwakilan RI Di Luar Negeri
  24. 24Permenaker No 17 Tahun 2012 Tentang Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
  25. 25Permenkes No 29 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI
  26. 26Permenkumham No 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat Rencana Aksi HAM
  27. 27Permenaker No 6 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Perwakilan Pelaksana Penempatan TKI Swasta Di Luar Negeri
  28. 28Permenaker No 23 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Kepulangan TKI Dari Negara Penempatan Ke Daerah Asal Secara Mandiri
  29. 29Permenaker No 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksana Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri
  30. 30Permenaker No 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
  31. 31Permenaker No 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada TKI
  32. 32Permenaker No 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perjanjian Kerja Pada Pengguna Perseorangan
  33. 33Permenaker No 41 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Penempatan Dan Perlindungan TKI, Sarana Dan Prasarana Pelayanan Penempatan TKI
  34. 34Permenkes No 26 Tahun 2015 Tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI
  35. 35Permenaker No 45 Tahun 2015 Tentang Pembiayaan Penempatan TKI Ke Luar Negeri
  36. 36Permenaker No 42 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan Dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
  37. 37Permenaker No 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
  38. 38Permenaker No 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
  39. 39Permenaker No 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
  40. 40Permenaker No 17 Tahun 2019 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
  41. 41Permenaker No 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  42. 42Permenaker No 10 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Jangka Waktu Manfaat Pelindungan Jaminan Sosial Sebelum Bekerja Bagi Calon PMI Selama Bencana Nonalam COVID-19
  43. 43Permenaker No 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Menggantikan Permenaker No 18 Tahun 2018)
  44. 44SOP P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)
  45. 45SOP BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar Negeri)

🗂️

Keputusan Menteri (Kepmen / Kepmenaker)

28 Dokumen

  1. 1Kepmen No 204 Tahun 1999 Tentang Penempatan TKI Ke Luar Negeri
  2. 2Kepmen No 104A Tahun 2002 Tentang Penempatan TKI Ke Luar Negeri
  3. 3Kepmen No 201 Tahun 2001 Tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial
  4. 4Kepmenakertrans No 225 Tahun 2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
  5. 5Kepmen No 230 Tahun 2003 Tentang Golongan Dan Jabatan Tertentu Yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja
  6. 6Kepmen No 80 Tahun 2004 Tentang Penempatan TKI Dalam Kendali Alokasi Ke Singapura
  7. 7Kepmen No 14 Tahun 2005 Tentang Tim Pencegahan Pemberangkatan TKI Non Prosedural Dan Pelayanan Pemulangan TKI
  8. 8Kepmen No 11 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Keanggotaan Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
  9. 9Kepmen No 258 Tahun 2007 Tentang Biaya Penempatan Dan Perlindungan Calon TKI Negara Tujuan Republik Korea
  10. 10Kepmen No 200 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Surat Izin Pengerahan
  11. 11Kepmen Menko Bidang Perekonomian No 27 Tahun 2008 Tentang Tim Koordinasi Dan Pemantau Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan Dan Perlindungan TKI
  12. 12Kepmen No 262 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Izin Penempatan TKI Di Luar Negeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri
  13. 13Kepmen No 17 Tahun 2011 Tentang Biaya Penempatan Dan Perlindungan Calon TKI Negara Tujuan Republik Korea
  14. 14Kepmen No 152 Tahun 2011 Tentang Biaya Penempatan Dan Perlindungan Calon TKI Negara Tujuan Malaysia
  15. 15Kepmen No 98 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Besarnya Biaya Penempatan Calon TKI Sektor Domestik Negara Tujuan Hongkong SAR
  16. 16Kepmen No 588 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Besarnya Biaya Penempatan Calon TKI Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura
  17. 17Kepmenakertrans No 211 Tahun 2013 Tentang Pialang Asuransi TKI
  18. 18Kepmenakertrans No 212 Tahun 2013 Tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI “Jasindo”
  19. 19Kepmenakertrans No 213 Tahun 2013 Tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI “Astindo”
  20. 20Kepmenakertrans No 214 Tahun 2013 Tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI “Mitra TKI”
  21. 21Kepmenakertrans No 215 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Penetapan Konsorsium Asuransi TKI “Proteks TKI”
  22. 22Kepmenakertrans No 20 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Kepmenakertrans No 213 Tahun 2013 Tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI “ASTINDO”
  23. 23Kepmenakertrans No 378 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan
  24. 24Kepmenaker No 1 Tahun 2015 Tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh TKI Di Luar Negeri Untuk Pekerjaan Domestik
  25. 25Kepmen No 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan Di Kawasan Negara-Negara Timur Tengah
  26. 26Kepmen No 354 Tahun 2015 Tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh TKI Di Luar Negeri Pada Pengguna Perseorangan
  27. 27Kepmenaker No 151 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tidak Berlaku
  28. 28Kepmenaker No 294 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

🏢

Peraturan Kepala Badan (BP2MI)

10 Dokumen

  1. 1Peraturan BP2MI No 1 Tahun 2020 Tentang Standar, Penandatanganan Dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia
  2. 2Peraturan BP2MI No 9 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia
  3. 3Peraturan BP2MI No 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan BP2MI No 9 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia
  4. 4Peraturan BP2MI No 7 Tahun 2022 Tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia
  5. 5Peraturan BP2MI No 2 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tahapan Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Yang Ditetapkan Oleh BP2MI
  6. 6Peraturan BP2MI No 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Orientasi Pra Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia
  7. 7Peraturan BP2MI No 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan BP2MI No 7 Tahun 2022 Tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia
  8. 8Peraturan BP2MI No 1 Tahun 2024 Tentang Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia
  9. 9Permen KP2MI/BP2MI No 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
  10. 10Permen KP2MI/BP2MI No 17 Tahun 2025 Tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia

🗺️

Peraturan Daerah (Perda)

3 Dokumen

  1. 1Perda Lampung No 16 Tahun 2014 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Provinsi Lampung Ke Luar Negeri
  2. 2Perda Kebumen No 5 Tahun 2014 Tentang Penempatan Dan Perlindungan CTKI/TKI
  3. 3Perda Kabupaten Cilacap No 7 Tahun 2014 Tentang Perlindungan TKI Kabupaten Cilacap

🏙️

Keputusan Gubernur (Kepgub)

1 Dokumen

  1. 1Kepgub Jawa Timur No 188/18/KPTS/013/2015 Tentang Tim Pembina Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Jawa Timur

Sumber Resmi: peraturan.bpk.go.id • jdih.kemnaker.go.id • jdih.bp2mi.go.id • jdih.bp2mi.go.id (KP2MI) • Diperbarui hingga 2025 • Regulasi untuk Keperluan Publik