Moratorium itu lahir dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 260 Tahun 2015, menyusul rentetan kasus kekerasan, penyiksaan, hingga kematian PMI — khususnya pekerja rumah tangga perempuan — di berbagai negara Timur Tengah. Namun satu dekade berlalu, perdebatan soal apakah moratorium itu masih relevan atau justru kontraproduktif kini kembali bergolak.

Di satu sisi, para pendukung pencabutan moratorium berargumen bahwa kebijakan ini justru menyuburkan praktik pemberangkatan ilegal. Terbukti, ribuan WNI tetap nekat berangkat ke Timur Tengah setiap tahunnya melalui jalur nonprosedural — tanpa perlindungan, tanpa kontrak yang jelas, dan tanpa jaminan keselamatan apapun. “Moratorium telah menyuburkan mafia PMI. Mereka yang berangkat secara ilegal justru jauh lebih rentan karena tidak ada payung hukum yang melindungi,” ujar seorang pengamat kebijakan migrasi.

Arab Saudi sendiri diklaim membuka 600.000 peluang kerja bagi PMI — 400.000 di sektor domestik dan 200.000 di sektor formal dan berkeahlian tinggi. Menteri P2MI periode 2024–2025, Abdul Kadir Karding, sempat membuka wacana pencabutan moratorium dengan syarat ketat, termasuk standar gaji minimum 1.500 riyal Saudi (sekitar Rp7,5 juta per bulan) dan mekanisme penempatan yang lebih ketat.

Di sisi lain, F-Buminu Sarbumusi dan sejumlah organisasi advokasi PMI meminta pemerintah tidak terburu-buru. “Budaya perbudakan di sebagian negara Timur Tengah masih sangat kental. Membuka kembali penempatan tanpa sistem perlindungan yang benar-benar kuat hanya akan mengulang tragedi masa lalu,” tegas Ketua Umum F-Buminu Sarbumusi, Ali Nurdin.

F-Buminu Sarbumusi mengidentifikasi sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi sebelum moratorium dapat dicabut: adanya perjanjian bilateral yang kuat antara pemerintah Indonesia dan negara penerima, sistem verifikasi majikan yang ketat, mekanisme pengaduan yang mudah diakses PMI dari luar negeri, dan komitmen hukuman berat bagi pelanggaran kontrak.

Sementara itu, Revisi UU Nomor 18 Tahun 2017 yang kini sedang dibahas DPR diharapkan dapat menjadi fondasi hukum baru yang lebih kuat untuk mengatur tata kelola penempatan PMI ke Timur Tengah — apapun keputusan soal moratoriumnya.

The post Moratorium PMI ke Timur Tengah: Antara Devisa Rp260 Triliun dan Ancaman Perbudakan Modern appeared first on suaramigrannusantara.org.

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menyatakan segera mengawal kasus ini dan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh untuk memastikan proses hukum berjalan. Namun bagi keluarga almarhum Nur Watirih dan ratusan ribu PMI lain yang saat ini bekerja di Timur Tengah, respons pemerintah yang sudah seharusnya itu terasa terlambat dan tidak cukup.

F-Buminu Sarbumusi, melalui pernyataan resminya, mengecam keras pembunuhan ini dan menuntut pemerintah mengambil langkah yang lebih jauh dari sekadar koordinasi diplomatik biasa. “Kematian Nur Watirih harus menjadi pintu bargaining — kita harus gunakan momentum ini untuk mendorong Arab Saudi memberikan perlindungan lebih nyata bagi seluruh PMI yang bekerja di sana,” ujar perwakilan F-Buminu Sarbumusi.

Organisasi ini secara khusus menuntut tiga hal. Pertama, proses hukum terhadap pelaku pembunuhan harus dipastikan berjalan hingga tuntas dan tidak diselesaikan secara damai (sulh) tanpa sepengetahuan keluarga korban — sebuah praktik yang kerap terjadi dalam sistem hukum Saudi dan merugikan keluarga korban dari Indonesia.

Kedua, kasus Nur Watirih harus segera digunakan sebagai leverage diplomatik untuk mendesak Arab Saudi menandatangani MoU perlindungan PMI yang lebih komprehensif — termasuk ketentuan yang memperbolehkan KBRI mengakses PMI yang bermasalah tanpa harus menunggu izin majikan.

Ketiga, Kementerian P2MI diminta untuk memverifikasi status keberangkatan Nur Watirih: apakah ia berangkat secara prosedural atau nonprosedural, dan jika nonprosedural, bagaimana sindikat yang memberangkatkannya bisa ditindak hukum.

“Setiap PMI yang meninggal di luar negeri dalam kondisi seperti ini adalah kegagalan sistem. Bukan kegagalan individu PMI-nya. Negara harus bertanggung jawab,” tegas F-Buminu Sarbumusi.

Kasus Nur Watirih hanyalah satu dari puluhan kasus serupa yang ditangani F-Buminu Sarbumusi dan lembaga-lembaga advokasi PMI setiap tahunnya — sebuah angka yang seharusnya tidak pernah terjadi jika sistem perlindungan PMI berfungsi sebagaimana mestinya.

The post PMI Indramayu Tewas di Arab Saudi: F-Buminu Desak Pemerintah Perkuat Diplomasi Hukum appeared first on suaramigrannusantara.org.

Pegiat advokasi PMI menegaskan bahwa “Kapolri sebagai kepala harian Satgas TPPO sudah saatnya melakukan gebrakan nyata. Jangan biarkan sindikat ini terus mencederai negara dan menciptakan korban-korban baru.” Migrant CARE mencatat modus TPPO terbaru menggunakan P3MI sebagai pintu masuk, dengan memanipulasi dokumen agar terlihat sah. Dari total 297.434 penempatan PMI pada 2024, sebagian besar melalui skema P to P (79,47 persen) yang minimnya pengawasan.

Kementerian P2MI menyatakan komitmen menindak tegas P3MI yang melanggar aturan, termasuk pencabutan izin operasional. Namun, pengamat dari Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menilai komitmen belum disertai mekanisme pengawasan yang sistematis. Anggota DPR Komisi IX, Charles Honoris, mendesak pemerintah menerbitkan regulasi yang mewajibkan audit berkala terhadap seluruh P3MI dengan hasil yang dapat diakses publik.

The post Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perusahaan Penempatan PMI appeared first on suaramigrannusantara.org.

Pernyataan itu disampaikan Yusri Addin Yusuf, yang lebih dikenal sebagai Yusri Albima, Dewan Pakar Federasi Buminu Sarbumusi sekaligus mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang selama ini aktif mengadvokasi persoalan buruh migran. Namun, ucapan selamat tersebut tidak berdiri sendiri. Ia disertai kritik tajam dan harapan serius terhadap kepemimpinan Heni Hamidah sebagai Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) di Kementerian Luar Negeri.

Yusri menilai, jabatan strategis yang kini diemban Heni harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi nyata, khususnya di lini terdepan pelayanan perlindungan WNI di luar negeri, yakni Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).

“Tambahan tugas untuk Ibu Heni jelas: harus ada keberanian mereformasi struktur KBRI dan KJRI, terutama soal staf lokal. Selama orang-orangnya itu-itu saja tanpa batas waktu pergantian, maka pola permainan tidak akan pernah berubah,” tegas Yusri.

Menurutnya, praktik di lapangan menunjukkan adanya dugaan penyimpangan yang melibatkan oknum staf lokal di sejumlah perwakilan RI. Mereka disebut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi diduga turut bermain sebagai perantara atau bahkan calo yang memanfaatkan PMI sebagai sumber penghasilan.

“Banyak pengakuan dari PMI langsung, termasuk yang kami advokasi. Tidak sedikit yang menduga ada staf lokal yang bermain mata dengan majikan atau syarikah. Ini bukan isu baru, tapi terus berulang,” ungkapnya.

Yusri juga menyoroti praktik yang terjadi di shelter atau rumah perlindungan WNI di luar negeri. Ia mengungkapkan adanya pembatasan komunikasi terhadap PMI yang sedang dalam proses pemulangan, termasuk larangan untuk berhubungan dengan serikat pekerja maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Ketika PMI masuk shelter, sebelum dipulangkan, mereka sering dilarang menghubungi pihak serikat atau LSM. Bahkan, ada upaya mendiskreditkan pihak-pihak yang selama ini membantu mereka. Ini pengakuan langsung dari PMI,” ujarnya.

Sebagai aktivis yang telah lama berkecimpung dalam advokasi PMI, Yusri menegaskan bahwa paradigma pelindungan WNI sebenarnya telah mengalami perubahan signifikan sejak era kepemimpinan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Transformasi tersebut diperkuat oleh figur-figur di Direktorat PWNI sebelumnya yang dinilai lebih terbuka dan komunikatif dengan masyarakat.

Ia secara khusus menyinggung pentingnya komunikasi langsung antara pejabat publik dengan masyarakat, sesuatu yang menurutnya belum ia rasakan dari Heni Hamidah, bahkan sejak menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

“Pengalaman saya, sejak beliau jadi Plt sampai sekarang, tidak pernah merespons komunikasi melalui WhatsApp. Padahal, pejabat sebelumnya membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat. Ini penting dalam kerja-kerja advokasi,” kata Yusri.

Kekecewaan tersebut bahkan ia salurkan melalui media sosial dengan menyampaikan kritik secara terbuka kepada Kementerian Luar Negeri, serta menandai sejumlah pejabat tinggi negara sebagai bentuk dorongan agar perhatian terhadap isu ini semakin luas.

“Kalau pola komunikasi seperti ini terus dipertahankan, sangat tidak layak untuk posisi Direktur PWNI yang saat ini justru dituntut responsif dan terbuka,” tegasnya.

Meski demikian, Yusri tetap menyampaikan harapan agar Heni Hamidah mampu menjawab berbagai tantangan tersebut dengan langkah konkret. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap PMI, baik yang prosedural maupun non-prosedural, membutuhkan keberanian dalam membongkar praktik-praktik lama yang merugikan.

Jabatan Direktur Pelindungan WNI bukan sekadar posisi administratif, melainkan simbol kehadiran negara bagi jutaan warga negara Indonesia di luar negeri yang kerap berada dalam situasi rentan. Harapan pun kini tertuju pada sejauh mana kepemimpinan baru ini mampu menghadirkan perubahan nyata, bukan sekadar melanjutkan rutinitas birokrasi.

The post Yusri Albima ‘Sentil’ Heni Hamidah: Reformasi atau Stagnasi, Nasib PMI Dipertaruhkan di Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri appeared first on suaramigrannusantara.org.

Sumber terpercaya yang memantau kasus ini mengungkapkan bahwa proses rekrutmen Ipahyanah dilakukan oleh dua orang yang diduga bagian dari jaringan sindikat. “Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki riwayat kesehatan serius bisa lolos proses rekrutmen dan diberangkatkan ke luar negeri? Ini bukan kelalaian biasa, ini kejahatan yang terencana,” kata seorang pegiat advokasi PMI. Kasus ini menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan pemerintah terhadap P3MI.

Kasus Ipahyanah memicu tekanan kepada Satgas TPPO Bareskrim Polri untuk mengambil tindakan tegas. UU Nomor 18 Tahun 2017 secara tegas mengamanatkan perlindungan menyeluruh PMI sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kementerian P2MI berkomitmen menindak perusahaan yang terbukti memberangkatkan PMI secara nonprosedural, termasuk pencabutan izin operasional, namun konsistensi penegakan sanksi ini masih menjadi tanda tanya bagi banyak pihak.

The post Kisah PMI Korban Penipuan Agen Penyalur Tenaga Kerja appeared first on suaramigrannusantara.org.

Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo, menggarisbawahi perlunya membangun koalisi advokasi yang lebih luas, mencakup media, akademisi, serikat pekerja dalam negeri, dan masyarakat umum. “Perubahan kebijakan tidak datang hanya dari aktivis LSM. Kita membutuhkan tekanan publik yang masif dan konsisten agar pemerintah memprioritaskan perlindungan PMI,” ujarnya. Survei menunjukkan kesadaran publik Indonesia tentang kondisi PMI masih rendah.

Beberapa inisiatif media kreatif, termasuk dokumenter, podcast, dan konten media sosial tentang kehidupan PMI, mulai mendapat respons positif dari publik, terutama kaum muda. Komnas HAM menyatakan bahwa dukungan publik yang kuat adalah modal penting dalam mendorong pemerintah mengambil langkah reformasi perlindungan PMI yang lebih berani dan konsisten. Lembaga pendidikan didorong memasukkan materi tentang hak-hak buruh migran dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan.

The post Advokasi Buruh Migran Perlu Dukungan Publik Lebih Luas appeared first on suaramigrannusantara.org.

Koordinator JBM, Wahyu Susilo, memaparkan lima prioritas reformasi sistem perekrutan: transparansi total biaya rekrutmen dengan batas maksimum yang dibebankan kepada PMI; standardisasi kontrak kerja yang tidak dapat dimodifikasi sepihak; sertifikasi wajib bagi semua agen dan P3MI; mekanisme verifikasi independen atas kondisi kerja di negara tujuan sebelum penempatan; serta sistem blacklist P3MI bermasalah yang dapat diakses publik.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menyatakan pihaknya sedang menyusun regulasi baru yang memperketat persyaratan dan pengawasan P3MI, termasuk kewajiban pelaporan berkala dan audit keuangan. “Tidak ada toleransi bagi P3MI yang melanggar hak PMI. Pencabutan izin adalah sanksi minimum yang akan kita terapkan secara konsisten,” tegasnya. ILO mendukung reformasi sistem perekrutan PMI Indonesia melalui program PROTECT dengan mengacu pada Prinsip Perekrutan yang Adil (Fair Recruitment Principles).

The post Buruh Migran Dorong Reformasi Sistem Perekrutan Tenaga Kerja appeared first on suaramigrannusantara.org.