Transformasi ekonomi digital membuka peluang baru bagi pekerja migran untuk memperoleh penghasilan melalui pekerjaan berbasis platform maupun sistem kerja jarak jauh. Teknologi memungkinkan seseorang bekerja dari rumah, melayani klien lintas negara, atau mendapatkan pekerjaan melalui aplikasi tanpa harus terikat pada kantor konvensional. Namun, fleksibilitas tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan keamanan kerja, perkembangan karier, dan keberhasilan berintegrasi di negara tujuan migrasi.

Persoalan tersebut menjadi fokus penelitian María Cervantes-Macías dan Suzanne Huot berjudul Migrant Workers and the Ambiguities of Digitally Mediated Work in Canada, yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah Global Networks, Volume 26, Nomor 4, dengan nomor artikel e70075. Penelitian ini mengkaji pengalaman 50 pekerja migran yang terlibat dalam pekerjaan berbasis platform atau gig work dan pekerjaan jarak jauh atau remote work di Kanada. Kajian tersebut menelaah bagaimana pekerjaan yang dimediasi teknologi berinteraksi dengan sistem imigrasi Kanada yang memungkinkan sebagian pendatang beralih secara bertahap dari status sementara menuju izin tinggal permanen.

Artikel ini pertama kali diterbitkan secara daring pada 17 Agustus 2026. Temuan utamanya memperlihatkan bahwa pekerjaan digital dapat memberikan fleksibilitas ekonomi sekaligus menciptakan ketidakpastian baru dalam kehidupan pekerja migran. Mereka bisa terhubung dengan pasar kerja global, tetapi pada saat bersamaan menghadapi keterbatasan akses terhadap jaringan profesional lokal, pengalaman kerja Kanada, dan jalur menuju kestabilan status keimigrasian.

Dalam ekonomi digital, pekerjaan jarak jauh dan pekerjaan berbasis platform sering dipandang sebagai alternatif yang lebih fleksibel dibandingkan pekerjaan konvensional. Pekerja dapat mengatur sebagian waktu kerjanya, menjangkau klien dari berbagai negara, dan memperoleh penghasilan tanpa selalu bergantung pada keberadaan fisik di tempat kerja. Bagi pekerja migran, model ini dapat menjadi pintu masuk ke pasar kerja ketika kesempatan kerja formal terbatas, kualifikasi pendidikan belum sepenuhnya diakui, atau pengalaman profesional di negara tujuan belum memadai. Pekerjaan seperti pemasaran digital, pembuatan konten, pengolahan data, pengantaran makanan, layanan transportasi berbasis aplikasi, dan pekerjaan profesional jarak jauh merupakan bagian dari lanskap kerja digital yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Namun, fleksibilitas itu juga menyimpan persoalan mendasar. Pekerjaan berbasis proyek dapat berakhir sewaktu-waktu ketika klien tidak lagi membutuhkan layanan. Pendapatan pekerja platform bergantung pada ketersediaan pesanan, sistem penilaian, serta mekanisme pembagian pekerjaan yang dikendalikan aplikasi. Sementara itu, pekerja jarak jauh dapat mengalami kesulitan membangun hubungan profesional yang biasanya terbentuk melalui interaksi langsung di kantor. Dalam kondisi demikian, pekerja migran harus menyeimbangkan kebutuhan memperoleh penghasilan hari ini dengan kepentingan membangun karier dan memenuhi persyaratan untuk menetap secara permanen pada masa mendatang. Pekerjaan yang paling menguntungkan dalam jangka pendek belum tentu menjadi pekerjaan yang paling mendukung tujuan migrasi mereka.

Salah satu konteks penting dalam penelitian Cervantes-Macías dan Huot adalah sistem imigrasi Kanada yang menyediakan sejumlah jalur bagi pendatang untuk beralih dari status sementara menuju status penduduk tetap atau permanent residence. Jalur tersebut dapat melibatkan pendidikan, izin kerja, pengalaman kerja, serta program imigrasi federal maupun provinsi. Akan tetapi, perpindahan status tidak berlangsung otomatis. Peluang setiap orang bergantung pada persyaratan program yang berlaku, kondisi pasar tenaga kerja, dan kelayakan individual.

Dalam sistem semacam ini, pekerjaan bukan hanya sumber penghasilan, tetapi juga dapat menjadi bagian penting dari strategi migrasi jangka panjang. Pengalaman kerja yang relevan, hubungan profesional, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja lokal dapat memengaruhi kesempatan seseorang untuk membangun karier dan memenuhi persyaratan jalur imigrasi tertentu. Masalahnya, pekerjaan digital tidak selalu memberikan manfaat yang sama dengan pekerjaan konvensional dalam proses tersebut. Seseorang mungkin memperoleh pendapatan melalui klien internasional atau platform digital, tetapi belum tentu mendapatkan pengalaman profesional lokal yang dibutuhkan untuk mengembangkan karier sesuai pendidikan dan kompetensinya.

Penelitian ini menggambarkan ketegangan antara pekerjaan yang menopang kehidupan sehari-hari dan pekerjaan yang mendukung rencana migrasi jangka panjang. Pekerja migran dapat terjebak dalam pilihan sulit, yakni mempertahankan pekerjaan digital yang memberikan penghasilan relatif baik atau menerima pekerjaan tingkat pemula yang lebih sesuai dengan bidang pendidikan, tetapi menawarkan pendapatan lebih rendah. Artikel tersebut mengangkat pengalaman seorang partisipan bernama Alexandra, yang memperoleh penghasilan awal sekitar 40 dolar Kanada per jam melalui pekerjaan anotasi data. Pendapatan tersebut lebih tinggi dibandingkan sejumlah pekerjaan tingkat pemula yang tersedia di lingkungan kampus, tetapi pekerjaan itu tidak memberikan peluang yang sama untuk membangun pengalaman kerja di bidang yang sesuai dengan pendidikannya.

Kisah tersebut menggambarkan dilema yang lebih luas. Pilihan rasional untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam jangka pendek dapat berhadapan dengan kebutuhan membangun rekam jejak profesional yang relevan untuk masa depan. Pekerja migran harus mempertimbangkan biaya hidup, keberlanjutan pendapatan, pengembangan keterampilan, dan ketidakpastian mengenai jalur keimigrasian yang dapat mereka tempuh. Penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa seluruh pekerjaan digital tidak diakui dalam sistem imigrasi Kanada. Persoalannya lebih spesifik, yakni manfaat pekerjaan digital bagi perkembangan karier dan kelayakan imigrasi tidak selalu sejalan. Pengakuan pengalaman kerja tetap bergantung pada ketentuan program yang bersangkutan, jenis pekerjaan, serta kondisi individual pekerja.

Cervantes-Macías dan Huot menggunakan konsep ambiguitas untuk menjelaskan ketidakpastian yang muncul ketika pekerjaan digital beririsan dengan status keimigrasian yang bersifat sementara atau bersyarat. Berdasarkan analisis wawancara para partisipan, penelitian ini membahas tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu ambiguitas spasial, afektif, dan temporal. Ketiganya memperlihatkan bahwa pengalaman pekerja migran tidak hanya ditentukan oleh jumlah penghasilan, tetapi juga oleh lingkungan kerja, hubungan sosial, dan kemampuan merencanakan masa depan.

Ambiguitas spasial berkaitan dengan kaburnya batas antara ruang kerja dan kehidupan pribadi. Pekerjaan jarak jauh membuat rumah yang seharusnya menjadi tempat beristirahat sekaligus berubah menjadi ruang untuk bekerja, berkomunikasi dengan klien, dan memenuhi target profesional. Kondisi ini dapat menyulitkan pekerja membangun rutinitas yang seimbang. Sementara itu, pekerja berbasis aplikasi menghadapi persoalan ruang yang berbeda. Pengemudi transportasi daring, misalnya, harus mempertimbangkan jarak perjalanan, biaya operasional, waktu tempuh, serta kemungkinan mendapatkan penumpang berikutnya. Perhitungan aplikasi tidak selalu mencerminkan seluruh biaya dan risiko yang ditanggung pekerja.

Penelitian tersebut menggambarkan pengalaman pengemudi yang menghadapi kerugian ketika menerima perjalanan jauh menuju wilayah yang tidak menyediakan cukup peluang mendapatkan penumpang untuk perjalanan kembali. Penolakan pesanan juga dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa kesempatan memperoleh pekerjaan berikutnya akan berkurang. Situasi ini menunjukkan bahwa kendali pekerja atas ruang dan waktu tidak sepenuhnya bebas. Meski teknologi menawarkan mobilitas, keputusan pekerja tetap dibatasi oleh mekanisme platform, kebutuhan ekonomi, dan struktur pasar yang mereka hadapi.

Ambiguitas afektif berkaitan dengan ketidakpastian dalam hubungan sosial dan rasa memiliki. Pekerjaan digital memungkinkan pekerja migran tetap terhubung dengan keluarga di negara asal, berkomunikasi dengan klien internasional, dan mempertahankan hubungan lintas batas. Bagi orang yang hidup jauh dari keluarga, fleksibilitas ini dapat membantu menjaga kedekatan emosional. Namun, hubungan digital tersebut tidak otomatis menggantikan interaksi sosial di lingkungan tempat tinggal. Pekerja jarak jauh dapat menghabiskan waktu berhari-hari tanpa berinteraksi secara langsung dengan rekan kerja. Mereka juga dapat kehilangan kesempatan memperoleh bimbingan profesional, membangun pertemanan, atau memahami budaya kerja setempat.

Dalam penelitian ini, seorang partisipan yang bekerja dari jarak jauh mengungkapkan bahwa selama hampir dua tahun tinggal di Kanada, dirinya belum pernah merasakan lingkungan kerja kantor di negara tersebut. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa keberadaan fisik di suatu negara tidak selalu diikuti keterlibatan sosial yang memadai. Bagi pekerja migran, keterbatasan tersebut memiliki konsekuensi lebih luas daripada sekadar rasa kesepian. Hubungan profesional dapat membantu seseorang menemukan pekerjaan baru, memperoleh rekomendasi, memahami kebutuhan industri, dan mengembangkan karier. Ketika jaringan itu sulit dibangun, proses integrasi ekonomi dan sosial dapat berjalan lebih lambat.

Adapun ambiguitas temporal berkaitan dengan ketidakpastian mengenai masa depan. Pekerja migran yang memiliki status sementara harus membuat keputusan kerja dalam situasi ketika persyaratan keimigrasian, peluang kerja, dan rencana menetap dapat berubah. Pekerjaan digital dapat memberikan penghasilan yang diperlukan untuk membayar kebutuhan sehari-hari, tetapi belum tentu membawa mereka lebih dekat pada karier yang diinginkan atau persyaratan program imigrasi yang dituju. Akibatnya, mereka dapat mengalami situasi seolah-olah terus bergerak secara ekonomi, tetapi belum memperoleh kepastian mengenai masa depan profesional dan keimigrasian.

Ketidakpastian ini semakin kompleks ketika kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan berubah. Mahasiswa internasional, misalnya, harus menyeimbangkan waktu belajar, kesempatan bekerja, kebutuhan membayar biaya hidup, dan upaya memperoleh pengalaman yang relevan setelah menyelesaikan pendidikan. Dalam situasi tersebut, pekerjaan digital menjadi strategi bertahan sekaligus sumber dilema. Pilihan yang membantu seseorang memenuhi kebutuhan sekarang belum tentu mendukung rencana jangka panjangnya.

Temuan penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya interaksi di tempat kerja dalam proses integrasi pekerja migran. Dalam pekerjaan konvensional, hubungan dengan rekan kerja, atasan, dan komunitas profesional dapat membantu pendatang memahami norma kerja, memperoleh dukungan, serta membangun identitas profesional di negara tujuan. Pekerjaan jarak jauh mengurangi kebutuhan akan interaksi fisik, tetapi pengurangan itu dapat menghilangkan sebagian kesempatan untuk membangun hubungan tersebut. Pertemuan virtual memang dapat membantu pekerja berkomunikasi dengan tim, tetapi kualitas hubungan profesional juga dipengaruhi budaya organisasi, dukungan manajerial, dan tersedianya ruang interaksi informal.

Penelitian ini mencatat bahwa sebagian partisipan merasa lebih terhubung ketika perusahaan menyediakan kesempatan berinteraksi secara sosial melalui pertemuan daring. Sebaliknya, perubahan budaya organisasi dapat melemahkan rasa memiliki dan mendorong pekerja mencari lingkungan kerja lain. Sementara itu, pekerjaan berbasis platform sering kali tidak menyediakan hubungan kerja yang stabil. Pekerja mungkin berinteraksi dengan pelanggan setiap hari, tetapi interaksi tersebut belum tentu menghasilkan jaringan profesional jangka panjang. Hubungan dengan platform lebih banyak dimediasi oleh aplikasi, sistem penilaian, dan distribusi pesanan.

Kondisi ini memperlihatkan perbedaan antara konektivitas digital dan integrasi sosial. Terhubung dengan banyak orang melalui teknologi tidak selalu berarti memiliki akses terhadap komunitas profesional yang dapat membantu seseorang berkembang di negara tujuan. Bagi pekerja migran, keterbatasan jaringan profesional juga berpotensi memperpanjang ketergantungan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi mereka. Tanpa akses yang memadai terhadap informasi, mentor, dan peluang kerja formal, perpindahan menuju pekerjaan yang lebih stabil dapat menjadi lebih sulit. Meski demikian, penelitian ini tidak menempatkan teknologi sebagai penyebab tunggal keterasingan. Pengalaman para pekerja dipengaruhi pula oleh jenis pekerjaan, status imigrasi, kondisi organisasi, tanggung jawab keluarga, dan lingkungan sosial. Dampak kerja digital karena itu tidak seragam dan perlu dipahami berdasarkan konteks kehidupan masing-masing pekerja.

Temuan dari Kanada memiliki relevansi bagi Indonesia, terutama ketika pemerintah memperluas pengembangan kompetensi tenaga kerja, memperkuat penempatan pekerja migran, dan mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam dunia kerja. Selama ini, keberhasilan migrasi kerja kerap dilihat melalui indikator penempatan, jumlah pekerja yang diberangkatkan, besarnya pendapatan, dan remitansi yang dikirimkan kepada keluarga di tanah air. Indikator tersebut tetap penting, tetapi belum cukup untuk menggambarkan kualitas perlindungan dan keberlanjutan karier pekerja migran.

Pengalaman migran dalam ekonomi digital menunjukkan perlunya memperluas perspektif kebijakan. Pekerja tidak hanya membutuhkan akses terhadap pekerjaan, tetapi juga kepastian mengenai hak, perlindungan sosial, pengembangan keterampilan, pengakuan kompetensi, dan peluang peningkatan karier. Bagi calon pekerja migran Indonesia, pekerjaan digital dapat membuka peluang baru melalui layanan profesional jarak jauh, pemasaran digital, pengolahan data, pengembangan perangkat lunak, desain, dan pembuatan konten. Akan tetapi, peluang tersebut harus disertai pemahaman mengenai kontrak kerja, sistem pembayaran, perlindungan data, kewajiban perpajakan, dan status hukum pekerjaan lintas negara.

Pekerjaan yang dapat dilakukan dari mana saja tidak berarti seluruh aspek hukumnya berlaku tanpa batas wilayah. Hak pekerja, kewajiban pemberi kerja, akses terhadap jaminan sosial, dan ketentuan keimigrasian tetap dipengaruhi yurisdiksi serta hubungan kerja yang bersangkutan. Karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu membedakan secara cermat antara pekerja migran yang ditempatkan melalui mekanisme penempatan formal, tenaga profesional yang bekerja jarak jauh untuk perusahaan asing, pekerja mandiri yang melayani klien lintas negara, dan pekerja platform yang berada di negara tujuan migrasi. Setiap kategori dapat memiliki kebutuhan perlindungan dan kerangka hukum yang berbeda.

Pembedaan tersebut penting agar kebijakan tidak menganggap semua bentuk pekerjaan digital sebagai hubungan kerja yang sama. Pekerja mandiri, misalnya, dapat menghadapi risiko tidak tersedianya perlindungan yang lazim diterima pekerja dalam hubungan kerja formal. Sementara itu, pekerja platform dapat menghadapi ketidakpastian pendapatan dan ketergantungan terhadap sistem pengelolaan aplikasi. Pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran juga perlu melampaui keterampilan teknis. Kompetensi digital harus dilengkapi dengan literasi kontrak, kemampuan bernegosiasi, keamanan siber, pengelolaan keuangan, komunikasi lintas budaya, serta pemahaman mengenai mekanisme pengaduan ketika terjadi perselisihan.

Selain itu, layanan pendampingan bagi pekerja migran perlu mempertimbangkan perubahan karakter pasar kerja. Informasi tentang hak dan kewajiban, akses bantuan hukum, pengakuan kualifikasi, serta dukungan pengembangan karier seharusnya tidak hanya tersedia bagi pekerja yang memiliki kantor atau tempat kerja fisik, tetapi juga bagi mereka yang bekerja melalui platform dan sistem jarak jauh. Pendekatan ini penting agar transformasi digital tidak menciptakan kelompok pekerja yang memiliki akses terhadap pasar global, tetapi justru berada di luar jangkauan perlindungan yang memadai.

Pelajaran penting dari penelitian Cervantes-Macías dan Huot adalah bahwa fleksibilitas kerja tidak selalu menghasilkan mobilitas sosial. Pekerja dapat memperoleh pendapatan, mempertahankan hubungan lintas negara, dan memanfaatkan teknologi untuk mengakses pasar kerja. Namun, mereka tetap dapat mengalami keterasingan profesional, ketidakpastian status, dan kesulitan membangun masa depan yang stabil. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan migrasi perlu diukur dengan indikator yang lebih luas. Selain jumlah penempatan dan pendapatan, evaluasi juga perlu memperhatikan kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi, stabilitas penghasilan, akses terhadap perlindungan sosial, kesempatan mengembangkan karier, kualitas hubungan profesional, dan kemampuan pekerja merencanakan masa depan.

Bagi negara pengirim tenaga kerja seperti Indonesia, pendekatan tersebut dapat membantu memastikan bahwa transformasi digital benar-benar memperluas kesempatan pekerja, bukan sekadar memindahkan risiko dari perusahaan kepada individu. Sementara bagi negara tujuan, penelitian ini menjadi pengingat bahwa sistem imigrasi dan pasar kerja perlu mempertimbangkan perubahan cara orang bekerja. Namun, rekomendasi kebijakan harus tetap memperhatikan batas penelitian. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap 50 pekerja migran yang bekerja secara jarak jauh dan berbasis platform, terutama di kawasan Greater Vancouver, Toronto, dan Montreal. Temuannya memberikan pemahaman mendalam mengenai pengalaman dan mekanisme sosial yang dihadapi para partisipan, tetapi tidak dapat langsung digunakan untuk menyatakan bahwa seluruh pekerja migran di Kanada mengalami kondisi yang sama. Penelitian ini juga tidak secara khusus meneliti pekerja migran Indonesia sehingga relevansinya bagi Indonesia merupakan implikasi analitis yang perlu dikaji lebih lanjut melalui penelitian dan data nasional.

Ekonomi digital telah mengubah cara pekerja migran memperoleh penghasilan, membangun hubungan profesional, dan menjalani kehidupan di negara tujuan. Pekerjaan tidak lagi selalu bergantung pada kantor fisik, sementara hubungan antara pekerja, pemberi kerja, dan pelanggan semakin banyak dimediasi oleh platform teknologi. Akan tetapi, perubahan cara bekerja tidak serta-merta menghapus batas-batas hukum, sosial, dan ekonomi yang membentuk pengalaman migrasi. Pekerja dapat berpartisipasi dalam pasar global, tetapi hak dan perlindungan mereka tetap dipengaruhi oleh sistem hukum nasional, status keimigrasian, serta bentuk hubungan kerja yang dijalani.

Penelitian Cervantes-Macías dan Huot memperlihatkan bahwa fleksibilitas digital memiliki dua sisi. Di satu sisi, teknologi membantu pekerja migran memperoleh penghasilan, mengatur sebagian aktivitasnya, dan mempertahankan hubungan lintas negara. Di sisi lain, pekerjaan tersebut dapat mengurangi kesempatan membangun jaringan lokal, memperlemah integrasi profesional, dan memperpanjang ketidakpastian mengenai masa depan. Tantangan kebijakan ke depan bukan sekadar memperluas akses pekerja migran terhadap teknologi, melainkan memastikan bahwa transformasi digital berjalan bersama perlindungan hak, kepastian kerja, dan kesempatan berkembang. Digitalisasi baru dapat disebut sebagai kemajuan yang inklusif apabila pekerja tidak hanya mampu terhubung dengan pasar kerja, tetapi juga memperoleh peluang untuk hidup dengan bermartabat, membangun karier, dan merencanakan masa depan secara lebih pasti.

Referensi: Cervantes-Macias, Maria, dan Suzanne Huot. 2026. “Migrant Workers and the Ambiguities of Digitally Mediated Work in Canada.” Global Networks, Volume 26, Nomor 4, artikel e70075. DOI: https://doi.org/10.1111/glob.70075. Artikel tersedia melalui https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/glob.70075.

The post Pekerja Migran di Era Kerja Digital Kanada: Fleksibilitas, Ketidakpastian, dan Tantangan Integrasi appeared first on suaramigrannusantara.org.

Temuan-temuan tersebut relevan bagi Indonesia sebagai salah satu negara asal pekerja migran terbesar di kawasan Asia. Terlebih, sebagian pekerja migran Indonesia bekerja pada sektor-sektor yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, termasuk perkebunan, pekerjaan domestik, konstruksi dan perikanan.

Salah satu penelitian yang paling relevan bagi pekerja migran Indonesia diterbitkan Frontiers in Sociology pada 19 Agustus 2026. Studi berjudul “Structured vulnerability: nationality stratifies wages, working conditions, and labor rights among migrant workers in Malaysian oil palm plantations” ditulis Pafun Nilsawas Duhamel dari Walailak University, Thailand, bersama Pasakorn Thammachote dari Kasetsart University dan Karh Chin Hoo.

Penelitian tersebut membandingkan pengalaman pekerja migran asal Thailand, Indonesia dan Bangladesh yang bekerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia. Peneliti menggunakan wawancara mendalam, diskusi kelompok, observasi lapangan serta masukan dari organisasi nonpemerintah untuk melihat bagaimana kerentanan terbentuk melalui faktor struktural, kelembagaan, sosial dan individual.

Kewarganegaraan Ikut Menentukan Posisi Pekerja

Salah satu temuan penting penelitian tersebut adalah bahwa kewarganegaraan bukan sekadar identitas administratif, tetapi dapat ikut menentukan posisi pekerja dalam pasar tenaga kerja.

Peneliti menyebut pekerja asing membentuk sekitar 80 persen tenaga kerja perkebunan kelapa sawit Malaysia. Meskipun ketiga kelompok pekerja sama-sama berada dalam posisi rentan, tingkat kerentanannya berbeda. Pekerja Bangladesh terkonsentrasi pada pekerjaan berisiko paling tinggi dan memperoleh pendapatan kurang dari 900 ringgit Malaysia per bulan serta menghadapi beban utang pekerjaan yang berat.

Sementara pekerja Indonesia ditemukan mengisi jenis pekerjaan yang lebih beragam, dengan pendapatan yang dalam sampel penelitian berada pada kisaran 600 hingga 1.300 ringgit Malaysia dan tingkat utang yang berada pada tingkat menengah. Pekerja Thailand memiliki mobilitas yang relatif lebih besar karena kedekatan geografis dengan perbatasan, tetapi pekerja yang tidak berdokumen justru berada di luar banyak mekanisme perlindungan kelembagaan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pekerja migran tidak cukup dijelaskan melalui hubungan sederhana antara pekerja dan majikan. Ada struktur yang lebih luas berupa sistem perekrutan, izin kerja yang terikat dengan pemberi kerja, akses terhadap serikat pekerja, status dokumentasi, jaringan sosial serta tekanan dalam rantai komoditas global.

Bagi Indonesia, penelitian ini memiliki arti khusus karena Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama pekerja migran Indonesia. Karena itu, persoalan upah, utang perekrutan, kondisi kerja dan akses terhadap hak pekerja di perkebunan Malaysia perlu menjadi bagian penting dalam evaluasi kebijakan penempatan PMI.

Ketika Platform Digital Menjadi Pintu Masuk Sekaligus Jebakan

Persoalan berbeda muncul dalam riset University of British Columbia (UBC) Centre for Migration Studies. Pada 19 Agustus 2026, UBC menerbitkan research brief berjudul “One Step Forward, Two Steps Back: How Digital Platforms Impact Migrant Gig Workers in Canada” yang ditulis María Cervantes-Macías dan Capri Kong.

Kajian tersebut melihat bagaimana platform digital memberikan pintu masuk cepat bagi pendatang baru ke pasar kerja Kanada. Namun fleksibilitas tersebut memiliki konsekuensi. Pekerja migran yang bekerja melalui platform sering berstatus sebagai kontraktor independen sehingga tidak otomatis memperoleh berbagai perlindungan ketenagakerjaan yang tersedia bagi pekerja dengan hubungan kerja formal.

UBC mencatat imigran membentuk sekitar 35 persen tenaga kerja gig di Kanada, khususnya mereka yang baru tiba. Hambatan pengakuan kualifikasi pendidikan dari negara asal, keterbatasan referensi kerja lokal dan pembatasan visa membuat sebagian pendatang memilih pekerjaan berbasis platform sebagai cara cepat memperoleh pendapatan.

Masalahnya, kemudahan masuk tersebut dapat menghasilkan apa yang disebut peneliti sebagai “double exclusion”: pekerja memperoleh akses untuk menghasilkan uang, tetapi tetap berada dalam posisi lemah dalam memperoleh perlindungan sosial dan ketenagakerjaan.

Fenomena ini penting diperhatikan Indonesia karena digitalisasi pasar kerja berpotensi mengubah pola migrasi tenaga kerja di masa depan. Pekerjaan berbasis aplikasi mungkin menawarkan fleksibilitas, tetapi pemerintah perlu memastikan fleksibilitas tersebut tidak berubah menjadi bentuk baru ketidakpastian kerja.

Pekerja Migran di Laut: Ketika Tempat Kerja Berada di Luar Jangkauan Pengawasan

Dimensi lain terlihat dalam penelitian mengenai pekerja migran sektor perikanan. UCLA Asia Pacific Center mencantumkan agenda akademik “Out of Sight, At Sea: Migrant Labor and the Hidden Worlds of Global Seafood”, yang menghadirkan Beatrice Zani dari French National Centre for Scientific Research.

Namun terdapat koreksi penting terhadap informasi yang beredar: agenda tersebut bukan kuliah yang telah berlangsung pada 1 Agustus 2026. Laman resmi UCLA saat ini mencantumkan acara tersebut sebagai kuliah hibrida yang dijadwalkan pada 13 Oktober 2026. Agenda itu menggunakan hasil penelitian etnografis lebih dari empat tahun di Taiwan, Indonesia dan Singapura.

Riset Zani melibatkan lebih dari 140 wawancara dengan pekerja migran, pemilik kapal, broker tenaga kerja, otoritas pelabuhan, organisasi nonpemerintah dan serikat pekerja. Fokusnya adalah pekerja migran Asia Tenggara yang bekerja di kapal penangkap ikan laut jauh serta bagaimana kehidupan dan hubungan kerja mereka berlangsung dalam ruang maritim yang kewenangan hukumnya terfragmentasi.

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa sektor perikanan menjadi salah satu bidang yang sulit diawasi. Seorang pekerja dapat direkrut di satu negara, ditempatkan melalui agen dari negara lain, bekerja di kapal berbendera negara berbeda dan beroperasi di perairan yang kembali menghadirkan persoalan yurisdiksi.

Dalam situasi semacam itu, persoalan eksploitasi, perdagangan orang dan kerja paksa dapat menjadi jauh lebih sulit ditangani dibandingkan pelanggaran yang terjadi di tempat kerja yang berada di daratan.

Dari Riset Akademik ke Kebijakan PMI

Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kerentanan pekerja migran memiliki bentuk yang semakin kompleks.

Di perkebunan Malaysia, kewarganegaraan, status dokumentasi dan struktur hubungan kerja dapat menentukan posisi pekerja.

Dalam ekonomi gig Kanada, status imigrasi dan algoritma platform dapat menciptakan bentuk baru ketidakpastian.

Sementara di sektor perikanan, jarak geografis dan fragmentasi yurisdiksi membuat pengawasan terhadap pekerja menjadi jauh lebih sulit.

Ketiganya memiliki satu pesan kebijakan yang sama: perlindungan pekerja migran tidak dapat berhenti pada proses keberangkatan dan pemberian dokumen.

Perlindungan harus mencakup seluruh siklus migrasi, mulai dari perekrutan, kontrak kerja, pembayaran upah, kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, akses pengaduan, jaminan sosial, hingga kepulangan dan reintegrasi.

Bagi Indonesia, riset tentang perkebunan Malaysia menjadi sangat penting karena secara langsung menyentuh pekerja migran Indonesia. Temuan mengenai perbedaan pendapatan, utang perekrutan dan posisi pekerja berdasarkan kewarganegaraan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme penempatan PMI di sektor perkebunan.

Sementara penelitian tentang pekerja perikanan memberikan peringatan bahwa pengawasan terhadap PMI tidak boleh berhenti di bandara atau pelabuhan keberangkatan. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang merekrut, siapa pemilik kapal, kapal mana yang digunakan, siapa negara benderanya, bagaimana kontrak dibuat, bagaimana upah dibayarkan dan ke mana pekerja dapat mengadu ketika berada di laut.

Adapun perkembangan pekerjaan berbasis platform menunjukkan tantangan baru bagi kebijakan migrasi tenaga kerja. Jika pola tersebut berkembang di Asia Tenggara, sistem perlindungan pekerja harus mampu mengikuti perubahan bentuk hubungan kerja, bukan justru tertinggal karena regulasi masih berorientasi pada pekerjaan konvensional.

Penelitian Universitas Menjadi Alarm bagi Negara

Rangkaian penelitian pada Agustus 2026 tersebut memperlihatkan perubahan penting dalam studi migrasi. Pekerja migran tidak lagi hanya dilihat sebagai angka dalam statistik penempatan atau remitansi, tetapi sebagai bagian dari struktur ekonomi global yang memiliki hubungan kompleks dengan perusahaan, negara, teknologi dan rantai pasok internasional.

Penelitian Frontiers in Sociology bahkan menekankan bahwa kerentanan muncul dari interaksi antara tekanan rantai komoditas global, kegagalan tata kelola, jaringan sosial dan keterbatasan individual. Dengan kata lain, eksploitasi pekerja tidak selalu merupakan penyimpangan individual, tetapi dapat diproduksi oleh struktur yang membuat pekerja berada dalam posisi tawar yang lemah.

Karena itu, bagi Indonesia, agenda perlindungan PMI membutuhkan pendekatan yang lebih berbasis data dan riset. Rekam jejak perusahaan, agen perekrutan, kapal, jenis pekerjaan, struktur upah, pengaduan dan kasus pelanggaran seharusnya menjadi bagian dari sistem pencegahan.

Pekerja migran tidak boleh hanya dipandang sebagai penyumbang devisa. Mereka adalah pekerja yang membawa hak, martabat dan keselamatan yang tetap melekat meskipun mereka meninggalkan wilayah negara.

Dan ketika riset-riset universitas dari berbagai belahan dunia mulai menunjukkan pola kerentanan yang sama (dari perkebunan hingga kapal dan dari pekerjaan manual hingga platform digital) tantangannya bagi pemerintah bukan lagi sekadar mengetahui persoalannya, melainkan memastikan temuan ilmiah tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan perlindungan yang bekerja di lapangan.

Sumber utama: Frontiers in Sociology (19 Agustus 2026), Walailak University, Kasetsart University, University of British Columbia Centre for Migration Studies, serta UCLA Asia Pacific Center.

The post Riset Universitas Dunia pada Agustus 2026 Soroti Kerentanan Pekerja Migran appeared first on suaramigrannusantara.org.

Link: https://youtu.be/AWVgKrWYpvo?si=TdhLk0IrxXsTRlxk

The post Film: Migrant Dreams appeared first on suaramigrannusantara.org.