BERITA
Kebijakan Migrasi Tenaga Kerja Perlu Berbasis Hak Asasi Manusia
AS tempatkan Indonesia di Tier 2 dalam penanganan perdagangan orang pada laporan 2025. Anis Hidayah Komnas HAM: kebijakan migrasi yang fokus pada kuota dan devisa melupakan manusia di balik angka. ILO dorong ratifikasi Konvensi 97, 143, dan 189 untuk kerangka HAM yang lebih kuat.
OPINI
Jejak Langkah Pekerja Migran: Sejarah, Narasi, dan Realitas Global
Ketika matahari terbit di pelabuhan‑pelabuhan kolonial pada abad ke‑19 hingga mengintip gedung‑gedung pencakar langit di kota besar abad ke‑21, ada...
ORGANISASI
Buminu Sarbumusi Dukung Langkah Siaga Kementerian P2MI Hadapi Krisis Timur Tengah
Jakarta — Ketua Umum Federasi Buminu Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Buminu Sarbumusi), Ali Nurdin, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah antisipatif...
OPINI
Mengapa Indonesia Perlu Pengadilan Khusus untuk Buruh Migran?
Foto: Ali Nurdin (Ketua Umum Federasi Buminu Sarbumus Setiap tahun kita menyebut pekerja migran sebagai “pahlawan devisa.” Mereka bekerja di...
Slider Post
F-BUMINU SARBUMUSI Apresiasi Pembentukan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Federasi Buruh Migran Nusantara Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (F-Buminu Sarbumusi) menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas inisiatif pembentukan Kementerian...
BERITA
Satu Frekuensi BUMINU SARBUMUSI dan BNSP Tingkatkan Kapasitas CPMI Untuk Perlindungan Dini
JAKARTA – Pekerja migran Indonesia (PMI) sering kali menghadapi permasalahan dan berbagai tantangan di negara tujuan, mulai dari kurangnya kesiapan mental...