Temuan tersebut terdapat dalam Policy Research Working Paper 9237 berjudul “Migration and Asset Accumulation in South India: Comparing Gains to Internal and International Migration from Kerala”, yang ditulis Ganesh Seshan dari World Bank dan diterbitkan pada Mei 2020. Jadi, penting ditegaskan, tulisan ini bukan artikel kampus, melainkan Policy Research Working Paper yang diterbitkan dalam seri penelitian World Bank.

Studi tersebut menggunakan data Kerala Migration Survey (KMS), khususnya survei 1998 dan 2003. KMS sendiri dilaksanakan oleh Centre for Development Studies (CDS) di Kerala. Pada 1998, survei mencakup 9.995 rumah tangga di 200 komunitas. Lima tahun kemudian, 5.000 rumah tangga dari survei awal dipilih untuk ditelusuri kembali dan 4.795 rumah tangga berhasil diwawancarai, atau tingkat kontak ulang sekitar 95,9 persen.

Dengan menggunakan data panel tersebut, Seshan membandingkan tiga kelompok rumah tangga: rumah tangga tanpa migran, rumah tangga yang anggotanya bekerja di negara bagian lain di India, dan rumah tangga yang anggotanya bekerja di luar negeri.

Hasilnya cukup menarik. Rumah tangga yang memiliki anggota bermigrasi mengalami pertumbuhan aset lebih tinggi dibandingkan keluarga nonmigran selama periode lima tahun yang diamati. Namun, studi tersebut menemukan bahwa pertambahan aset rumah tangga yang memiliki anggota bekerja di luar negeri secara statistik tidak berbeda secara signifikan dari rumah tangga yang anggotanya bermigrasi untuk bekerja di wilayah lain di India.

Temuan ini penting karena selama ini migrasi internasional sering dipandang otomatis lebih menguntungkan dibandingkan migrasi domestik. World Bank justru menemukan gambaran yang lebih kompleks.

Salah satu penjelasannya terletak pada karakteristik pekerja yang bermigrasi. Data KMS menunjukkan bahwa pekerja yang bermigrasi ke negara lain cenderung berasal dari kelompok pendidikan menengah, sementara migran domestik cenderung berasal dari kelompok dengan tingkat pendidikan lebih tinggi. Dalam data tersebut, sekitar 52 persen migran internasional telah menyelesaikan setidaknya pendidikan menengah, dibandingkan 68 persen pada migran domestik dan 41 persen pada nonmigran.

Namun, pekerja dengan pendidikan lebih rendah yang pergi ke luar negeri dapat memperoleh premi upah dibandingkan jika mereka tetap bekerja di daerah asal. Premi tersebut membuat kemampuan mereka meningkatkan aset keluarga dapat menyamai keuntungan yang diperoleh pekerja dengan pendidikan lebih tinggi yang memilih bermigrasi di dalam India.

Dalam konteks Kerala, migrasi internasional memang mempunyai posisi yang sangat penting. Mayoritas migran Kerala ke luar negeri dalam periode penelitian menuju negara-negara Teluk. Data KMS menunjukkan sekitar 95 persen anggota angkatan kerja asing pada 1998 dan 90 persen pada 2003 berada di negara-negara kawasan Teluk, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Oman dan Kuwait.

Remitansi juga memiliki bobot besar dalam perekonomian Kerala. Studi World Bank mencatat bahwa remitansi luar negeri diperkirakan mencapai sekitar 25,5 persen dari net domestic product Kerala pada 1998 dan sekitar 22 persen pada 2003. Pada 2003, rumah tangga yang memiliki anggota bekerja di luar negeri menerima rata-rata sekitar US$1.058 remitansi per tahun.

Sementara itu, data yang lebih luas yang dikutip dalam studi tersebut menunjukkan bahwa pada 2007–2008 rata-rata remitansi luar negeri yang diterima rumah tangga Kerala dengan anggota bekerja di luar negeri mencapai sekitar US$1.467 per tahun. Angka tersebut kira-kira dua kali rata-rata remitansi domestik yang diterima rumah tangga dengan anggota bekerja di negara bagian lain di India, yakni sekitar US$641.

Meski demikian, World Bank tidak menyederhanakan persoalan migrasi menjadi sekadar persoalan remitansi. Studi tersebut memandang migrasi sebagai strategi ekonomi rumah tangga. Keluarga menanggung biaya keberangkatan dengan harapan memperoleh aliran pendapatan dan remitansi di kemudian hari. Dalam kasus migrasi ke negara-negara Teluk, biaya migrasi bagi pekerja berkeahlian rendah pada data 1998 rata-rata sekitar US$1.018—sekitar 2,7 kali produk domestik per kapita Kerala pada waktu itu.

Karena itu, keuntungan migrasi tidak cukup dilihat dari berapa banyak uang yang dikirim pulang. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah uang tersebut sampai di rumah: apakah digunakan untuk konsumsi, membayar utang, memperbaiki rumah, membeli barang tahan lama, membiayai pendidikan, atau membangun usaha.

Temuan World Bank menunjukkan bahwa investasi dalam perumahan dan pembelian barang tahan lama merupakan bagian penting dari akumulasi aset rumah tangga migran. Dengan demikian, migrasi dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih panjang daripada sekadar peningkatan pendapatan bulanan.

Namun, studi tersebut juga harus dibaca dengan batasan metodologis yang jelas. Data utamanya berasal dari periode 1998–2003, sehingga tidak tepat apabila hasil penelitian tersebut langsung dianggap menggambarkan kondisi pekerja migran Kerala pada 2026. Perubahan teknologi, pola rekrutmen, sistem ketenagakerjaan negara tujuan, biaya migrasi, pendidikan pekerja, kebijakan perlindungan migran, serta struktur ekonomi negara-negara Teluk telah mengalami perubahan besar.

World Bank sendiri menjelaskan bahwa penelitian tersebut menggunakan data panel dan pendekatan instrumental variables untuk mengurangi persoalan selection bias, karena keputusan sebuah keluarga untuk mengirim anggota keluarganya bekerja ke luar negeri bukan keputusan yang terjadi secara acak.

Artinya, penelitian tersebut tidak mengatakan bahwa semua migrasi pasti meningkatkan kesejahteraan, apalagi bahwa bekerja di luar negeri selalu lebih baik daripada bekerja di dalam negeri. Kesimpulan yang lebih hati-hati adalah bahwa rumah tangga migran dalam data yang diteliti mengalami peningkatan aset, sementara keuntungan akumulasi aset antara migrasi internasional dan domestik ternyata relatif sebanding.

Kerangka penelitian World Bank tentang Kerala juga berkembang setelah studi tersebut. Dalam kajian lain, World Bank bersama peneliti terkait menggunakan data migrasi Kerala untuk melihat persoalan yang lebih luas, termasuk migrasi kembali, remitansi, perlindungan sosial dan dampak pandemi. World Bank mencatat bahwa Kerala memiliki tradisi pengumpulan data migrasi melalui KMS sejak 1998 dan data tersebut pernah digunakan untuk mendukung respons kebijakan pemerintah Kerala terhadap kepulangan migran selama pandemi COVID-19.

Dalam survei pekerja migran yang kembali selama pandemi, misalnya, sekitar 47 persen responden yang kehilangan pekerjaan melaporkan tidak menerima upah atau mengalami pengurangan pembayaran. Temuan tersebut memperlihatkan sisi lain migrasi yang tidak tercermin dalam angka remitansi: pekerja migran juga menghadapi risiko kehilangan pekerjaan, upah yang tidak dibayar, serta lemahnya akses terhadap mekanisme pengaduan.

Dengan demikian, pengalaman Kerala memberi pelajaran yang relevan bagi negara pengirim pekerja migran, termasuk Indonesia. Migrasi tidak semestinya hanya diperlakukan sebagai mekanisme memperoleh devisa. Ia merupakan bagian dari strategi ekonomi rumah tangga, yang hasil akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas pekerjaan, biaya keberangkatan, tingkat upah, perlindungan hukum, kemampuan mengelola remitansi, serta peluang reintegrasi ketika pekerja kembali.

Pelajaran terpenting dari studi World Bank tersebut justru terletak pada satu hal: keberhasilan migrasi tidak boleh diukur hanya dari jumlah orang yang diberangkatkan atau besarnya remitansi yang masuk. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah migrasi benar-benar meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan memperkuat aset ekonomi keluarga.

Dan dalam konteks itu, Kerala menunjukkan bahwa migrasi internasional memang dapat menjadi instrumen mobilitas ekonomi, tetapi ia bukan satu-satunya jalan. Yang menentukan bukan semata-mata seberapa jauh seorang pekerja pergi, melainkan seberapa besar nilai ekonomi, pengetahuan, keterampilan dan perlindungan yang dapat dibawa pulang kepada keluarganya.

Catatan sumber: Artikel ini merujuk terutama pada Policy Research Working Paper 9237 World Bank karya Ganesh Seshan, serta publikasi World Bank mengenai migrasi Kerala. Working paper World Bank sendiri menegaskan bahwa temuan dan interpretasi dalam paper merupakan tanggung jawab penulis dan tidak otomatis mewakili pandangan resmi World Bank atau pemerintah.

The post Studi World Bank: Migrasi Membentuk Aset Rumah Tangga Kerala, tetapi Migrasi ke Luar Negeri Tak Selalu Lebih Menguntungkan appeared first on suaramigrannusantara.org.

Rp260 triliun. Angka itu lebih besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah gabungan beberapa provinsi. Angka itu menggambarkan betapa PMI — yang kerap disebut “pahlawan devisa” — memegang peran ekonomi yang sangat strategis bagi Indonesia, baik di tingkat nasional maupun di tingkat keluarga dan komunitas lokal.

Di daerah-daerah dengan konsentrasi PMI tinggi — seperti Sukabumi, Indramayu, Subang, dan Majalengka di Jawa Barat; Ponorogo, Blitar, dan Tulungagung di Jawa Timur; Lombok di NTB — remitansi PMI bukan hanya sekadar tambahan penghasilan. Ia adalah tulang punggung ekonomi lokal. Laporan dari berbagai komunitas migran menunjukkan bahwa remitansi PMI secara nyata meningkatkan konsumsi rumah tangga, mendorong investasi di properti dan usaha mikro, serta membiayai pendidikan generasi berikutnya.

“Remitansi PMI berperan besar bagi ekonomi keluarga di daerah. Tapi jangan lupa bahwa di balik setiap kiriman uang itu ada pengorbanan luar biasa: berpisah dari anak dan suami bertahun-tahun, bekerja dalam kondisi yang sering kali tidak layak, dan menanggung risiko yang sangat tinggi,” ujar perwakilan F-Buminu Sarbumusi.

Ironisnya, meski kontribusi PMI terhadap perekonomian nasional sangat besar, kualitas perlindungan yang mereka terima masih jauh dari memadai. Kasus-kasus PMI yang mengalami kekerasan, gaji tidak dibayar, penelantaran di luar negeri, hingga kematian masih terus terjadi setiap tahunnya.

F-Buminu Sarbumusi menegaskan bahwa negara memiliki hutang besar kepada para PMI. “Mereka sudah berkontribusi luar biasa bagi negara ini. Minimal, negara harus memastikan mereka berangkat dengan aman, bekerja dengan terlindungi, dan pulang dengan terhormat. Itu bukan permintaan yang berlebihan. Itu adalah hak dasar mereka sebagai warga negara,” tegas F-Buminu Sarbumusi.

Program KUR Penempatan PMI dan berbagai kebijakan perlindungan lainnya yang diluncurkan pemerintah merupakan langkah yang benar — namun menurut F-Buminu Sarbumusi, masih jauh dari cukup. Dibutuhkan komitmen yang lebih serius dan konsisten agar pengorbanan para PMI benar-benar setimpal dengan perlindungan yang mereka terima.

The post Remitansi PMI Capai Rp260 Triliun: Kontribusi Raksasa yang Belum Diimbangi Perlindungan Setimpal appeared first on suaramigrannusantara.org.

Di negeri Korupsinikus,
ibu-ibu diekspor seperti komoditas.
Bukan karena mereka tak cinta rumah,
tapi karena rumah tak lagi mampu mencintai mereka dengan layak.
Maka berangkatlah mereka—
dengan koper berisi baju, doa, dan rasa bersalah yang dilipat rapi.

Negara berdiri gagah di podium:
“PMI adalah pahlawan devisa!”
Tepuk tangan.
Sementara di belakang panggung:
anak-anak belajar memeluk layar
suami belajar setia… atau belajar lupa
rumah berubah jadi ruang tunggu yang tak pernah selesai.

Korupsinikus itu cerdas.
Ia tahu: lebih murah mengirim ibu ke luar negeri
daripada membangun negeri agar ibu tak perlu pergi.
Lebih praktis: menyebut derita sebagai “pengorbanan”
daripada mengakui kegagalan sebagai kegagalan.

Di negeri ini,
yang pergi adalah tubuh ibu,
yang tertinggal adalah jiwa anak.
Dan negara?
Menghitungnya dalam dolar.
Suatu hari, anak itu tumbuh.
Ia tak lagi menangis saat video call.
Ia sudah terbiasa kehilangan.
Dan saat ditanya cita-citanya, ia menjawab:
“Aku ingin ke luar negeri…
supaya bisa mengirim uang ke rumah.”
Lingkaran selesai.

Korupsinikus tersenyum.
Karena di negeri ini,
yang diwariskan bukan kesejahteraan—
tapi cara bertahan dari ketidakadilan.

(Selesai)

The post Korupsinikus: Devisa dari Air Mata Ibu appeared first on suaramigrannusantara.org.

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa seluruh infrastruktur pelatihan nasional kini diarahkan untuk mendukung program PMI. “Ini bukan sekadar program ketenagakerjaan. Ini adalah strategi pembangunan manusia yang berdampak langsung pada stabilitas makroekonomi kita. Kontribusi devisa PMI bisa melampaui beberapa sektor ekspor barang,” tegasnya dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta.

“Setiap rupiah yang dikirim PMI ke kampung halaman itu berputar tiga kali di ekonomi lokal. Artinya Rp200 triliun devisa bisa menciptakan efek berganda ratusan triliun di daerah asal. Ini adalah paket stimulus ekonomi yang paling efisien.”

— Prof. Enny Sri Hartati, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Untuk menjamin keamanan dan hak-hak PMI, pemerintah telah mengembangkan sistem monitoring real-time yang memungkinkan keluarga dan BP3MI memantau kondisi PMI di luar negeri. Sistem ini terintegrasi dengan data keimigrasian dan kependudukan, sehingga keberadaan setiap PMI tercatat secara akurat.

Skema asuransi wajib bagi seluruh PMI juga diperkuat, mencakup perlindungan kecelakaan kerja, kematian, pemulangan paksa, dan sengketa ketenagakerjaan. Premi asuransi disubsidi sebagian oleh pemerintah untuk meringankan beban calon PMI.

Pemerintah juga memberlakukan zero tolerance terhadap PMI ilegal. BP3MI bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri melakukan pengawasan ketat terhadap jalur-jalur pemberangkatan tidak resmi. “Satu PMI ilegal yang bermasalah di luar negeri bisa menutup kuota ribuan PMI legal. Ini tidak bisa kami toleransi,” tegas Kepala BP3MI Wahyu Pramudya Nugraha.

The post Program PMI 2026 Diproyeksikan Sumbang Rp200 Triliun Devisa, Tekan Pengangguran hingga 2 Persen appeared first on suaramigrannusantara.org.