“Selama ini pengawasan perlindungan PMI dilakukan oleh kementerian atau badan yang juga berfungsi sebagai regulator dan pelaksana penempatan. Ini menciptakan konflik kepentingan yang sangat rentan disalahgunakan. Kita butuh lembaga yang benar-benar independen, tidak berada di bawah tekanan kepentingan bisnis maupun politik,” tegas Ketua Umum F-Buminu Sarbumusi, Ali Nurdin.

Desakan F-Buminu Sarbumusi ini bukan tanpa dasar. Berbagai kasus yang mereka tangani selama bertahun-tahun menunjukkan pola yang berulang: pelanggaran demi pelanggaran oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang tidak ditindak tegas, oknum dalam institusi yang justru memfasilitasi penempatan ilegal, dan PMI yang melapor justru tidak mendapat respons memadai dari otoritas yang berwenang.

“Kami melihat sendiri bagaimana P3MI bermasalah bisa terus beroperasi bertahun-tahun meski sudah banyak PMI yang menjadi korban. Ini terjadi karena pengawasan dilakukan oleh lembaga yang juga memiliki kepentingan dalam industri penempatan itu sendiri,” lanjut Ali Nurdin.

F-Buminu Sarbumusi mengusulkan agar lembaga independen ini memiliki kewenangan yang luas: mulai dari audit kinerja P3MI, investigasi kasus PMI bermasalah, rekomendasi sanksi hingga pencabutan izin, penerimaan pengaduan langsung dari PMI dan keluarga, hingga pemantauan kondisi PMI di negara-negara tujuan penempatan.

Selain soal lembaga independen, F-Buminu Sarbumusi juga mendesak RUU P2MI menutup rapat celah-celah rekrutmen bermasalah yang selama ini menjadi pintu masuk TPPO dan eksploitasi. “Ada banyak modus rekrutmen ilegal yang saat ini tidak terjangkau oleh regulasi yang ada. RUU ini harus menutup semua celah itu secara eksplisit,” ujar Ali.

Sejauh ini, Baleg DPR menyatakan sudah mengakomodasi beberapa masukan dari masyarakat sipil. Namun F-Buminu Sarbumusi menegaskan akan terus mengawal proses pembahasan hingga RUU ini disahkan menjadi undang-undang dan menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sipil tidak boleh berhenti hanya di tahap konsultasi awal.

The post F-Buminu Sarbumusi Desak DPR: RUU P2MI Wajib Bentuk Lembaga Independen Pengawas PMI appeared first on suaramigrannusantara.org.

RUU P2MI merupakan revisi ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Secara total, terdapat 29 perubahan substansial dalam RUU ini — mulai dari redefinisi kategori PMI (Pasal 4), penyesuaian syarat dan kewajiban PMI (Pasal 5 dan 6), penguatan perlindungan pra-penempatan (Pasal 8), hingga perubahan struktural kelembagaan pelindungan PMI.

Salah satu perubahan paling mendasar adalah penghapusan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang selama ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan menggantinya dengan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah koordinasi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Perubahan ini mencerminkan realitas kelembagaan baru di mana pemerintah telah membentuk kementerian khusus yang menangani PMI.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, menjelaskan bahwa RUU P2MI juga mendorong penguatan kerangka kerja sama internasional, baik Government-to-Government (G2G) maupun Business-to-Business (B2B). “Jika PMI ke Arab Saudi, perusahaan penerima PMI harus jelas. Tidak lagi orang per orang atau people-to-people yang tidak bisa diawasi,” ujar Irawan.

RUU ini juga memuat ketentuan khusus mengenai akses PMI terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membiayai proses penempatan — menggantikan ketergantungan pada rentenir yang selama ini mencekik banyak calon PMI. Biaya persiapan ke luar negeri bisa mencapai Rp60 hingga Rp80 juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta rupiah.

Anggota Baleg dari PDIP, Evita Nursanty, menekankan bahwa RUU P2MI harus menjadi senjata ampuh melawan TPPO. “Dengan RUU ini, kita ingin memastikan negara memiliki sistem pengawasan yang jauh lebih ketat dalam mengontrol keberangkatan PMI ke negara-negara dengan risiko tinggi perdagangan orang,” tegasnya.

F-Buminu Sarbumusi dan berbagai organisasi masyarakat sipil dilibatkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebelum RUU ini disahkan — sebuah bentuk partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation) dalam proses legislasi. Namun organisasi-organisasi ini juga mengingatkan bahwa pengesahan RUU hanyalah langkah awal — tantangan sesungguhnya ada pada implementasi.

The post DPR Sahkan RUU P2MI: 29 Perubahan Kritis untuk Lindungi Jutaan Pekerja Migran Indonesia appeared first on suaramigrannusantara.org.