Laporan Al Jazeera pada 15 Oktober 2026 menyoroti bahwa perjalanan berbahaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang melarikan diri dari konflik, tetapi juga oleh mereka yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan ingin memperoleh penghasilan di luar negeri.

Selat Bab al-Mandeb memisahkan kawasan Tanduk Afrika dari Yaman. Jalur laut ini menjadi salah satu rute migrasi yang digunakan warga Ethiopia dan negara-negara Afrika lainnya untuk memasuki Semenanjung Arab. Meskipun perjalanan tersebut memiliki risiko tinggi, harapan mendapatkan pekerjaan tetap mendorong sebagian migran untuk menempuhnya.

Tragedi Laut Menggambarkan Risiko Perjalanan

Bahaya rute tersebut kembali menjadi perhatian setelah sebuah kapal yang membawa ratusan orang dari Djibouti menuju Yaman dilaporkan terbalik pada malam 8 hingga 9 Oktober 2026. Laporan mengenai kecelakaan itu menunjukkan besarnya risiko yang dihadapi migran ketika melakukan penyeberangan menggunakan kapal yang tidak aman.

Risiko perjalanan tidak terbatas pada kecelakaan laut. Para migran juga dapat menghadapi penyelundupan manusia, kekerasan, eksploitasi, penahanan, serta kehilangan uang dan dokumen selama perjalanan. Mereka yang selamat pun belum tentu dapat mencapai tujuan atau memperoleh pekerjaan seperti yang diharapkan.

Tragedi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan mencari penghidupan dapat mendorong seseorang mengambil risiko besar, terutama ketika kesempatan kerja di negara asal terbatas dan jalur migrasi yang aman sulit dijangkau.

Kedatangan Migran ke Yaman Terus Berlanjut

Arus migrasi menuju Yaman berlangsung di tengah situasi keamanan negara tersebut yang masih rapuh akibat konflik berkepanjangan. Kondisi ini menciptakan situasi yang kontras. Sebagian warga Yaman terpaksa meninggalkan tempat tinggal untuk menyelamatkan diri, sedangkan migran dari negara lain justru memasuki wilayah tersebut dengan harapan memperoleh pekerjaan atau menjadikannya sebagai jalur transit menuju negara-negara Teluk.

Bagi sebagian migran, Yaman bukan tujuan akhir. Mereka berharap dapat melanjutkan perjalanan ke negara lain untuk bekerja dan mengirimkan penghasilan kepada keluarga di kampung halaman. Namun, konflik dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan dapat membuat rencana tersebut tidak berjalan sesuai harapan.

Migran yang terdampar berisiko kehabisan biaya, kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar, serta tidak memiliki dokumen atau sarana untuk melanjutkan perjalanan dan kembali ke negara asal.

Harapan Mendapatkan Pekerjaan Berhadapan dengan Eksploitasi

Keinginan memperbaiki kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendorong migran menempuh perjalanan berbahaya. Akan tetapi, ketergantungan terhadap perantara ilegal dapat meningkatkan risiko eksploitasi, kekerasan, pemerasan, dan perdagangan orang.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan migrasi tidak cukup ditangani melalui pengawasan perbatasan atau operasi penyelamatan setelah kecelakaan terjadi. Perlindungan juga perlu mencakup pencegahan penyelundupan manusia, akses terhadap bantuan kemanusiaan, serta penyediaan informasi yang akurat mengenai risiko dan pilihan migrasi.

Upaya perlindungan perlu memperhatikan kondisi para migran secara menyeluruh, termasuk kebutuhan keselamatan, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan pemulangan sukarela yang aman bagi mereka yang ingin kembali ke negara asal.

Perlunya Jalur Migrasi yang Aman

Organisasi kemanusiaan dan lembaga internasional mendorong kerja sama antarnegara untuk menekan penyelundupan manusia, memperkuat operasi pencarian dan penyelamatan, serta menyediakan jalur migrasi yang aman dan teratur.

Jalur migrasi yang aman menjadi penting karena dorongan untuk mencari pekerjaan tidak serta-merta hilang ketika pengawasan perbatasan diperketat. Tanpa pilihan yang terjangkau dan legal, sebagian orang dapat terus bergantung pada jaringan penyelundupan dan kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan.

Kasus migrasi melalui Selat Bab al-Mandeb memperlihatkan hubungan erat antara tekanan ekonomi, konflik, dan migrasi tidak teratur. Selama kebutuhan mencari pekerjaan tetap tinggi sementara akses terhadap migrasi yang aman terbatas, perjalanan berbahaya menuju Yaman dan negara-negara Teluk akan tetap menjadi tantangan kemanusiaan yang membutuhkan penanganan lintas negara.

The post Migran Tetap Menyeberangi Selat Bab al-Mandeb demi Mencari Pekerjaan di Yaman dan Negara Teluk appeared first on suaramigrannusantara.org.

Pada pertemuan negara-negara anggota BRICS ke-16 yang berlangsung pada 22–24 Oktober 2024 di Kazan, Rusia, salah satu agenda penting yang mendapat perhatian adalah perkembangan inisiatif BRICS Pay. Sistem pembayaran digital lintas batas ini semakin mendapat perhatian dan dinilai berpotensi mengubah lanskap keuangan global.

BRICS Pay merupakan platform pembayaran digital yang dikembangkan melalui kerja sama negara-negara anggota BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi transaksi keuangan lintas batas secara lebih efisien, aman, dan berbiaya rendah.

Melalui BRICS Pay, negara-negara yang berpartisipasi diharapkan dapat melakukan transaksi menggunakan mata uang lokal masing-masing sehingga mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan sistem pembayaran internasional yang telah ada.

Dalam perkembangannya, terdapat sejumlah aspek penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan BRICS Pay, antara lain:

1. Peningkatan Interoperabilitas

BRICS Pay dikembangkan untuk meningkatkan interoperabilitas dengan sistem pembayaran lain di seluruh dunia. Hal ini berpotensi membuka peluang bagi lebih banyak negara dan pelaku bisnis untuk terhubung dengan jaringan pembayaran tersebut.

2. Ekspansi Jaringan

Semakin banyak negara menunjukkan ketertarikan terhadap kerja sama dalam sistem pembayaran alternatif. Perluasan jaringan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas keuangan lintas batas dan memperkuat hubungan perdagangan antarnegara.

3. Penguatan Keamanan

Keamanan siber menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan sistem pembayaran digital. Penerapan teknologi keamanan yang memadai diperlukan untuk melindungi data pengguna, menjaga integritas transaksi, dan mencegah penipuan.

4. Integrasi dengan Teknologi Baru

Pengembangan sistem pembayaran lintas batas dapat memanfaatkan berbagai teknologi baru, seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency atau CBDC). Namun, penerapan teknologi tersebut dalam BRICS Pay perlu dibedakan antara rencana pengembangan dan implementasi yang telah berjalan.

Dampak BRICS Pay terhadap Ekonomi Global

BRICS Pay berpotensi memberikan sejumlah dampak terhadap perekonomian global, khususnya dalam bidang transaksi internasional, perdagangan, dan inklusi keuangan.

1. Mengurangi Ketergantungan terhadap Dolar AS

BRICS Pay menawarkan kemungkinan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas batas. Pendekatan ini dapat membantu negara-negara peserta mengurangi sebagian ketergantungan terhadap dolar AS, terutama dalam transaksi perdagangan bilateral dan regional.

2. Meningkatkan Efisiensi Transaksi

Sistem pembayaran lintas batas yang terintegrasi berpotensi mempercepat proses transaksi dan mengurangi biaya yang berkaitan dengan perantara keuangan, konversi mata uang, serta penyelesaian pembayaran internasional.

3. Mendorong Perdagangan Internasional

Kemudahan pembayaran dapat mendukung peningkatan perdagangan antara negara-negara anggota BRICS dan mitra dagangnya. Sistem pembayaran yang efisien juga dapat membantu pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, dalam melakukan transaksi lintas negara.

4. Mengembangkan Inklusi Keuangan

Sistem pembayaran digital berpotensi memperluas akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank atau belum terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan formal. Meskipun demikian, manfaat ini bergantung pada ketersediaan infrastruktur digital, akses internet, dan kemudahan penggunaan layanan.

Tantangan dan Peluang di Masa Depan

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan BRICS Pay masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan.

1. Standardisasi Sistem

Standar teknis yang konsisten diperlukan untuk memastikan interoperabilitas antara sistem pembayaran negara-negara peserta. Standardisasi mencakup format transaksi, mekanisme penyelesaian pembayaran, perlindungan data, dan kompatibilitas infrastruktur.

2. Regulasi

Kerangka regulasi yang jelas dan konsisten dibutuhkan untuk mendukung penggunaan sistem pembayaran lintas batas. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap ketentuan perbankan, pencegahan pencucian uang, perlindungan konsumen, dan keamanan transaksi internasional.

3. Adopsi oleh Masyarakat dan Pelaku Usaha

Keberhasilan sistem pembayaran baru sangat bergantung pada tingkat penerimaan masyarakat, perbankan, pedagang, dan pelaku usaha. Ketersediaan jaringan yang luas, kemudahan penggunaan, serta kepercayaan pengguna menjadi faktor penting dalam mendorong adopsi.

BRICS Pay merupakan inisiatif yang menarik dalam perkembangan sistem pembayaran internasional. Jika dikembangkan melalui kerja sama yang kuat dan didukung oleh infrastruktur yang memadai, sistem ini berpotensi menjadi salah satu alternatif dalam ekosistem pembayaran global.

Namun, keberhasilannya bergantung pada kemampuan negara-negara yang berpartisipasi untuk menyelaraskan kebijakan, mengatasi tantangan teknis, dan membangun kepercayaan terhadap sistem tersebut.

Uji Coba BRICS Pay dalam Forum BRICS di Rusia

Pada Oktober 2024, beredar laporan mengenai pembagian kartu promosi BRICS Pay kepada peserta forum BRICS di Rusia. Kartu tersebut dilaporkan memiliki saldo promosi sebesar 500 rubel atau sekitar US$5,13 yang dapat digunakan untuk bertransaksi di sejumlah toko bertanda khusus selama kegiatan berlangsung.

Menurut laporan yang beredar, uji coba tersebut ditujukan untuk memperlihatkan bagaimana mekanisme pembayaran BRICS Pay dapat digunakan dalam lingkungan transaksi nyata.

Peserta forum dilaporkan menerima kartu promosi saat melakukan registrasi. Pada bagian depan kartu terdapat kode QR yang memungkinkan pengguna mengklaim saldo promosi melalui aplikasi sistem pembayaran. Sementara itu, bagian belakang kartu memuat keterangan bahwa kartu tersebut merupakan contoh atau purwarupa kartu bank yang nantinya akan terhubung dengan aplikasi BRICS Pay.

Untuk mengaktifkan saldo promosi, pengguna dilaporkan perlu mendaftar pada sistem dan memindai kode QR yang tersedia pada kartu. Dalam mekanisme pembayaran yang dijelaskan, pengguna kemudian memindai kode QR yang ditampilkan melalui perangkat milik karyawan kafe atau toko.

Informasi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memperkenalkan konsep pembayaran digital kepada peserta forum. Namun, pelaksanaan uji coba dengan kartu promosi tidak serta-merta membuktikan bahwa BRICS Pay telah beroperasi sebagai satu sistem pembayaran terpadu yang dapat digunakan secara luas di seluruh negara anggota BRICS.

Catatan sumber: Informasi mengenai kartu promosi tersebut juga beredar melalui unggahan akun media sosial Apocalypsis (@apocalypseos) pada 18 Oktober 2024. Informasi ini sebaiknya diperlakukan sebagai laporan mengenai kegiatan uji coba dan diverifikasi melalui sumber resmi apabila digunakan sebagai rujukan akademik atau jurnalistik.

Mekanisme Pembayaran dan Potensi Integrasi Keuangan

Secara konseptual, sistem pembayaran lintas batas yang terintegrasi dapat menyederhanakan transaksi keuangan antara negara-negara peserta. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah menghubungkan instrumen pembayaran yang telah dimiliki pengguna dengan aplikasi atau jaringan pembayaran yang mendukung transaksi lintas negara.

Dengan mekanisme tersebut, pengguna berpotensi melakukan pembayaran barang dan jasa tanpa harus selalu bergantung pada proses konversi mata uang dan jalur pembayaran internasional konvensional.

Meski demikian, penggunaan mata uang lokal tidak selalu menghilangkan kebutuhan konversi. Dalam transaksi antara dua negara dengan mata uang berbeda, tetap diperlukan mekanisme penentuan nilai tukar, penyelesaian pembayaran, dan pengelolaan likuiditas. Karena itu, efisiensi sistem akan bergantung pada desain teknis, kerja sama antarbank, serta kebijakan masing-masing negara.

Pengembangan sistem pembayaran alternatif ini juga mencerminkan upaya sejumlah negara untuk memperkuat kemandirian keuangan dan meningkatkan pengaruhnya dalam tata ekonomi internasional.

Ekspansi BRICS dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Dunia

BRICS pada awalnya terdiri atas Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Pada 2023, kelompok ini mengumumkan rencana perluasan keanggotaan yang mencakup Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Namun, realisasi perluasan tersebut tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana awal. Argentina memutuskan untuk tidak bergabung, sementara status dan waktu keikutsertaan sejumlah negara lainnya mengalami perkembangan yang berbeda. Oleh karena itu, daftar negara anggota perlu merujuk pada status keanggotaan yang berlaku pada periode pembahasan.

Perluasan BRICS menjadi perhatian karena kelompok ini mencakup sejumlah negara dengan perekonomian besar, populasi yang signifikan, serta sumber daya alam strategis. Kombinasi tersebut berpotensi memperkuat posisi BRICS dalam perdagangan internasional dan tata kelola ekonomi global.

Berbagai analisis ekonomi yang beredar pada periode pengumuman ekspansi memperkirakan bahwa kelompok BRICS yang diperluas dapat mewakili lebih dari US$30 triliun produk domestik bruto (PDB), atau sekitar 29% dari perekonomian global. Angka tersebut bergantung pada cakupan negara, tahun pengukuran, dan metode perhitungan yang digunakan.

Sebagai pembanding, kelompok negara G7 masih memiliki porsi besar dalam perekonomian dunia. Meskipun demikian, perkembangan negara-negara berkembang, termasuk India dan sejumlah negara lain dalam BRICS, menunjukkan perubahan distribusi aktivitas ekonomi global.

Selain PDB dan populasi, faktor lain yang penting adalah sumber daya energi. Keikutsertaan negara-negara produsen minyak utama, seperti Arab Saudi, Iran, dan UEA, berpotensi memperkuat posisi kelompok ini dalam pasar energi global. Akan tetapi, besarnya pengaruh tersebut perlu dinilai berdasarkan data produksi aktual, status keanggotaan, serta dinamika pasar energi internasional.

Dalam konteks ini, BRICS Pay dapat dipahami sebagai bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai diversifikasi sistem pembayaran dan penguatan kerja sama keuangan antarnegara. Perkembangan tersebut berpotensi memengaruhi pola perdagangan, penyelesaian transaksi, dan penggunaan mata uang.

The post BRICS Pay: Langkah Maju Menuju Sistem Keuangan Global yang Lebih Inklusif appeared first on suaramigrannusantara.org.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Women’s World Banking (WWB) kini melakukan kajian untuk mengukur dampak remitansi secara lebih komprehensif. Liputan6 melaporkan pada 1 Oktober 2026 bahwa kerja sama tersebut diarahkan agar pemanfaatan remitansi tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan konsumsi harian, tetapi dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih berkelanjutan bagi pekerja migran dan keluarganya.

Kajian tersebut menjadi bagian dari kerja sama KP2MI dan Women’s World Banking yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pada 17 September 2026. Salah satu agenda utamanya adalah penyusunan kajian dampak remitansi sekaligus pengembangan Indonesia Remittance Development Index (IRDI). Indeks tersebut dirancang untuk menghasilkan ukuran yang lebih sistematis mengenai dampak remitansi terhadap kesejahteraan PMI, keluarga dan ekonomi daerah.

Besarnya remitansi membuat isu tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan keuangan rumah tangga. Dana yang dikirim PMI merupakan hasil kerja warga negara Indonesia di luar negeri dan sekaligus salah satu aliran devisa yang masuk ke perekonomian nasional.

Namun, besarnya nilai remitansi tidak otomatis menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga PMI meningkat dalam proporsi yang sama. Uang yang masuk ke keluarga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan, pembayaran utang, perumahan, hingga kegiatan ekonomi. Karena itu, diperlukan data yang mampu menjelaskan apa yang terjadi setelah uang tersebut sampai di daerah asal.

Dalam pemberitaan mengenai kajian tersebut, pemanfaatan remitansi disebut masih banyak terserap untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, sementara pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi produktif dan pembangunan usaha mandiri masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah dan WWB ingin membangun instrumen pengukuran yang lebih komprehensif.

Persoalannya bukan berarti konsumsi rumah tangga merupakan penggunaan remitansi yang keliru. Bagi keluarga PMI, pengiriman uang untuk makanan, biaya sekolah, kesehatan, tempat tinggal dan kebutuhan dasar justru dapat menjadi bentuk langsung peningkatan kesejahteraan.

Yang menjadi persoalan kebijakan adalah bagaimana memastikan sebagian manfaat remitansi juga dapat menghasilkan ketahanan ekonomi jangka panjang. Jika seluruh pendapatan habis untuk kebutuhan rutin, keluarga mungkin memperoleh manfaat dalam jangka pendek, tetapi belum tentu memiliki aset, tabungan, usaha atau sumber pendapatan alternatif ketika PMI berhenti bekerja di luar negeri.

Karena itu, pendekatan terhadap remitansi perlu melihat dua sisi sekaligus. Pertama, remitansi sebagai sumber pendapatan yang membantu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Kedua, remitansi sebagai sumber daya ekonomi yang berpotensi membangun aset dan kegiatan produktif apabila didukung dengan literasi keuangan, akses pembiayaan, pendampingan usaha dan ekosistem ekonomi yang memadai.

Dalam konteks tersebut, pengembangan IRDI menjadi penting karena pemerintah membutuhkan ukuran yang tidak hanya menghitung berapa banyak uang yang dikirim PMI. Pemerintah juga perlu mengetahui dampak uang tersebut terhadap pendidikan, kesehatan, kepemilikan aset, ketahanan ekonomi keluarga, kegiatan usaha dan perekonomian daerah asal PMI.

Pendekatan berbasis dampak juga dapat mengubah cara negara melihat remitansi. Selama ini, angka remitansi sering dibaca terutama sebagai indikator besarnya kontribusi pekerja migran terhadap ekonomi nasional. Padahal, di balik angka tersebut terdapat keputusan ekonomi jutaan pekerja dan keluarga mengenai bagaimana pendapatan hasil kerja di luar negeri digunakan.

Hal lain yang menjadi perhatian dalam kajian tersebut adalah perspektif gender. Data KP2MI menunjukkan bahwa dari 296.948 calon PMI yang memperoleh layanan penempatan pada 2025, sekitar 63,13 persen merupakan perempuan. Kondisi tersebut membuat pertanyaan mengenai siapa yang menerima, mengelola dan mengendalikan remitansi menjadi relevan dalam mengukur dampak ekonomi migrasi.

Perspektif tersebut penting karena pengiriman uang tidak selalu berarti pekerja migran memiliki kendali penuh atas penggunaannya. Dalam keluarga tertentu, keputusan mengenai pemanfaatan remitansi dapat dilakukan bersama pasangan atau anggota keluarga lainnya. Karena itu, pengukuran dampak remitansi perlu melihat bukan hanya jumlah uang yang dikirim, tetapi juga akses dan kendali pekerja terhadap keputusan finansial.

Aspek tersebut menjadi semakin penting bagi pekerja migran perempuan. Migrasi kerja dapat meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi manfaat tersebut perlu dilihat bersama dengan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi, kepemilikan aset, akses rekening keuangan dan kemampuan menentukan penggunaan pendapatan hasil kerja.

Dengan demikian, kajian remitansi tidak seharusnya berubah menjadi kampanye yang hanya meminta keluarga PMI mengurangi konsumsi. Pemerintah justru perlu memahami alasan mengapa keluarga menggunakan remitansi untuk kebutuhan konsumtif dan hambatan apa yang membuat mereka sulit mengalihkannya ke kegiatan produktif.

Keluarga yang masih memiliki utang, misalnya, tentu akan memprioritaskan pembayaran kewajiban. Keluarga yang belum memiliki rumah layak mungkin akan menggunakan remitansi untuk membangun atau memperbaiki tempat tinggal. Sementara keluarga yang anaknya masih sekolah akan mengalokasikan pendapatan untuk pendidikan.

Dalam situasi tersebut, konsumsi dan kesejahteraan tidak selalu berlawanan dengan produktivitas. Pendidikan dan kesehatan, misalnya, merupakan pengeluaran rumah tangga yang sekaligus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga dalam jangka panjang.

Karena itu, indikator dampak remitansi harus mampu membedakan antara konsumsi yang sekadar habis untuk kebutuhan sesaat dengan pengeluaran yang meningkatkan kapasitas keluarga. Biaya pendidikan, kesehatan, perbaikan rumah, pembayaran utang produktif dan pembelian aset dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap ketahanan ekonomi keluarga.

Kajian tersebut juga penting karena sampai sekarang pengukuran dampak remitansi terhadap ekonomi daerah belum sepenuhnya memiliki kerangka yang komprehensif. Dengan adanya IRDI, pemerintah diharapkan memiliki basis data untuk melihat hubungan antara remitansi, kesejahteraan keluarga dan pembangunan ekonomi di daerah asal PMI.

Jika data tersebut tersedia secara konsisten, pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk merancang program pemberdayaan keluarga PMI. Program tidak harus berbentuk bantuan langsung, tetapi dapat berupa pelatihan pengelolaan keuangan, pendampingan usaha, akses pembiayaan, pengembangan koperasi, pemasaran produk serta pendidikan investasi yang sesuai dengan kemampuan keluarga.

Hal tersebut juga membuka peluang untuk menghubungkan remitansi dengan program purna PMI. Pekerja yang kembali ke Indonesia membutuhkan sumber penghasilan setelah masa kerja di luar negeri berakhir. Apabila selama bekerja sebagian pendapatan dapat dikelola menjadi aset atau usaha yang layak, ketergantungan keluarga terhadap migrasi berulang dapat berkurang.

Namun, upaya tersebut tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada PMI. Pemerintah juga harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan keluarga mengubah sebagian remitansi menjadi kegiatan produktif. Tanpa akses pasar, pendampingan, pembiayaan yang wajar dan kepastian usaha, anjuran untuk membuka usaha dapat berakhir pada kegagalan.

Karena itu, kebijakan remitansi harus ditempatkan dalam ekosistem pemberdayaan ekonomi. Literasi keuangan merupakan salah satu unsur, tetapi bukan satu-satunya. Keluarga PMI juga membutuhkan akses terhadap lembaga keuangan, informasi investasi yang aman, pelatihan kewirausahaan dan pendampingan agar modal yang berasal dari remitansi tidak habis karena usaha yang tidak memiliki perencanaan.

Digitalisasi layanan keuangan juga dapat menjadi bagian dari solusi. Rekening formal, transfer digital, pencatatan transaksi dan produk keuangan yang sesuai dapat membantu pekerja dan keluarga mengetahui arus uang secara lebih jelas. Namun, digitalisasi juga harus disertai perlindungan konsumen agar pekerja migran dan keluarganya tidak mudah menjadi sasaran penipuan atau produk keuangan yang tidak sesuai.

Dalam konteks pelindungan PMI, persoalan remitansi bahkan berkaitan dengan pencegahan eksploitasi. Biaya perekrutan yang tinggi, pungutan ilegal atau utang yang besar sebelum keberangkatan dapat mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diterima pekerja dan keluarganya.

Karena itu, optimalisasi remitansi tidak dapat dipisahkan dari pembenahan sistem penempatan. Semakin besar biaya yang harus ditanggung calon PMI untuk memperoleh pekerjaan, semakin besar pula bagian pendapatan yang harus digunakan untuk membayar kembali utang atau biaya migrasi.

Data Bank Indonesia menunjukkan remitansi PMI pada 2025 mencapai US$17,2 miliar atau sekitar Rp288,1 triliun. Nilai tersebut meningkat dibandingkan sekitar Rp253,3 triliun pada 2024. ANTARA juga melaporkan bahwa pada semester pertama 2026 remitansi PMI telah mencapai sekitar US$9,1 miliar, naik 8,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa remitansi memiliki skala ekonomi yang besar. Namun, semakin besar nilai tersebut, semakin penting pula negara memiliki instrumen untuk memastikan manfaatnya tidak hanya berhenti pada angka arus uang.

Data remitansi juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk melihat daerah mana yang memiliki konsentrasi keluarga PMI tinggi dan membutuhkan program pemberdayaan ekonomi yang lebih spesifik. Pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan berdasarkan karakter ekonomi lokal, bukan memberikan program yang seragam kepada seluruh keluarga PMI.

Daerah dengan basis pertanian, misalnya, dapat mengembangkan program produktif yang terkait dengan sektor pangan atau agribisnis. Daerah dengan basis perdagangan dapat mengembangkan usaha mikro dan rantai distribusi. Sementara daerah dengan potensi pariwisata dapat mengarahkan investasi remitansi pada usaha jasa yang memiliki pasar.

Dengan pendekatan tersebut, remitansi tidak dipaksa menjadi modal usaha dalam semua keadaan. Ia ditempatkan sebagai salah satu sumber daya ekonomi yang dapat digunakan sesuai kondisi keluarga dan potensi daerah.

Hal yang juga perlu diperhatikan adalah keberlanjutan pendapatan. Seorang PMI mungkin mampu mengirimkan uang dalam jumlah besar ketika bekerja di luar negeri, tetapi kemampuan tersebut dapat berubah ketika kontrak berakhir, terjadi kecelakaan kerja, pekerja kehilangan pekerjaan atau memutuskan kembali ke Indonesia.

Karena itu, indikator keberhasilan remitansi sebaiknya juga melihat apakah keluarga memiliki ketahanan setelah arus remitansi berhenti. Kepemilikan aset, tabungan, pendidikan, keterampilan usaha dan akses terhadap perlindungan sosial dapat menjadi bagian dari ukuran tersebut.

Pada titik ini, isu remitansi bertemu dengan isu pelindungan. Pekerja migran bukan hanya pengirim devisa, tetapi pekerja yang memiliki hak atas upah, kondisi kerja yang layak, jaminan sosial dan perlindungan hukum. Remitansi yang besar tidak boleh membuat ukuran keberhasilan migrasi hanya didasarkan pada jumlah uang yang masuk ke Indonesia.

Sebaliknya, semakin besar kontribusi ekonomi PMI, semakin penting negara memastikan bahwa pekerja memperoleh manfaat yang layak dari hasil kerjanya. Perlindungan sebelum keberangkatan, selama bekerja dan setelah kembali harus berjalan bersamaan dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi.

Kajian KP2MI dan Women’s World Banking karena itu dapat menjadi titik penting untuk menggeser cara pandang terhadap remitansi. Pemerintah tidak hanya menghitung berapa besar uang yang dikirim pekerja migran, tetapi mulai mengukur apa yang terjadi pada uang tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga.

Jika IRDI dapat menghasilkan data yang konsisten dan dapat digunakan pemerintah, indeks tersebut juga berpotensi menjadi dasar evaluasi kebijakan. Program pemberdayaan PMI dapat dinilai berdasarkan dampaknya terhadap ketahanan ekonomi keluarga, bukan hanya berdasarkan jumlah peserta atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Pada akhirnya, Rp288,1 triliun remitansi PMI sepanjang 2025 merupakan angka ekonomi yang besar, tetapi nilai sebenarnya bagi Indonesia tidak berhenti pada jumlah tersebut. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah uang hasil kerja jutaan pekerja migran mampu memperbaiki kualitas hidup keluarga, membangun aset, memperkuat pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan.

Karena itu, kajian remitansi seharusnya tidak berangkat dari anggapan bahwa konsumsi adalah masalah. Yang lebih penting adalah memastikan keluarga PMI memiliki pilihan dan kemampuan untuk menentukan penggunaan uang secara aman dan produktif sesuai kebutuhannya.

Remitansi pada akhirnya merupakan hasil kerja manusia, bukan sekadar angka devisa. Ketika negara berbicara tentang optimalisasi remitansi, yang harus menjadi pusat perhatian tetaplah PMI dan keluarganya: apakah hasil kerja di luar negeri benar-benar meningkatkan kesejahteraan mereka dan memberikan fondasi ekonomi yang tetap kuat setelah masa migrasi berakhir.

The post Remitansi PMI Rp288,1 Triliun, Pemerintah Mulai Mengukur Dampaknya bagi Kesejahteraan Keluarga appeared first on suaramigrannusantara.org.

Dua tahun sudah berlalu.

Kini aku menjalani hidup seperti di mana awal aku tidak memiliki apa-apa. Tidak menjadi siapa-siapa. Hanya seorang perempuan dengan tangan kosong dan hati yang penuh rindu.

Rindu itu datang paling deras saat tengah malam. Saat semua orang tidur, aku terjaga. Menangis diam-diam ke dalam bantal agar tidak ada yang mendengar. Menangis mengingat keluarga. Rindu saat semua kebersamaan kami masih utuh. Rindu tawa anakku, rindu nasi hangat dari ibu, rindu nasihat ayah yang selalu bilang, nak kuat ya.

Rindu kedua orang tuaku yang selalu memberi support apapun kondisiku. Bahkan saat aku memutuskan hal paling gila dalam hidupku. Saat itu ibu hanya memelukku erat dan berbisik, berangkatlah nak, demi masa depan. Tapi matanya basah. Dan aku berpura-pura tidak melihat. Ayah hanya mengangguk. Tangannya menepuk pundakku. Kuat ya nak. Tapi suaranya bergetar.

Di sini, di negara Arab, aku hanya seorang diri. Tanpa ada satupun yang menemani. Di kamar sempit, di atas kasur tipis, aku sering memeluk foto anakku sampai fotonya lecek. Kadang aku bicara sendiri. Seolah anakku ada di depan. Nak, ibu pulang bawa hadiah ya. Nak, ibu kerja biar kamu sekolah tinggi.

Perjalananku sangat panjang. Dari awal nekat berangkat menjadi TKI ke Arab, padahal aku memiliki anak umur satu tahun. Aku masih menyusui. Pipiku masih basah karena air susunya, tapi tanganku sudah harus mengepak koper.

Malam terakhir sebelum berangkat, anakku demam. Dia menarik bajuku sambil bilang, ibu jangan pergi. Aku menggendongnya sampai tertidur. Dadaku sesak. Saat subuh aku mencium keningnya, lalu pergi tanpa menoleh. Takut kalau menoleh aku tidak jadi berangkat. Di mobil travel aku menangis sejadi-jadinya. Sopir hanya diam. Mungkin dia sudah biasa melihat perempuan menangis mau merantau.

Karena ekonomi. Karena aku ingin masa depan yang jauh lebih baik. Karena aku tidak mau anakku besar dalam kekurangan.

Aku meninggalkan semuanya demi itu. Demi anakku yang belum bisa bicara tapi sudah harus belajar tanpa ibu di sampingnya. Setiap malam sebelum tidur aku menatap fotonya. Mencium layar HP sampai rasanya dingin di pipi. Video call sering putus. Jaringan jelek. Dan saat tersambung, anakku hanya bertanya, ibu kapan pulang. Pertanyaan itu menghujam. Aku hanya bisa bilang, sebentar lagi nak. Padahal aku sendiri tidak tahu kapan.

Di negara Arab lah aku belajar berdiri sendiri. Meski dunia runtuh, aku tetap berdiri di kakiku sendiri. Aku belajar bahasa dari nol. Dari kata halo, sampai bisa marah dalam bahasa Arab. Aku belajar masak makanan mereka. Belajar aturan yang kadang tidak masuk akal.

Awalnya aku hanya seorang pembantu. Bekerja dari subuh sampai larut malam. Tangan melepuh karena air panas, punggung pegal karena menggosok lantai, tapi mulut harus tetap tersenyum. Majikan marah karena hal kecil. Piring jatuh, aku dipukul. Aku diam. Aku ingat anakku di rumah. Aku ingat hutang di kampung. Aku ingat kata ibu, tahan ya nak.

Ada malam-malam aku muntah karena rindu. Ada malam-malam aku menelpon rumah tapi tidak ada yang angkat. Dan aku hanya bisa duduk di pojokan, memeluk lutut, bertanya pada diri sendiri, sampai kapan. Sampai kapan aku harus seperti ini. Sampai kapan aku harus menahan semua.

Lama-lama, kerja kerasku dilihat. Posisiku naik. Dari pembantu, menjadi supervisor di syarikah Arab. Aku mengatur jadwal, mengurus orang. Aku belajar bahasa. Aku belajar memimpin. Aku belajar negosiasi dengan majikan yang keras kepala.

Dan pada akhir masa kontrak ku, sebuah keajaiban terjadi. Aku diangkat menjadi Investigasi HR.

Tiga tahun. Tiga tahun aku mengabdi di posisi itu. Mengurus semua masalah TKI Indonesia. Dari PT ke PT. Dari awal proses pemberangkatan, sampai mengurus kepulangan mereka yang bermasalah. Aku yang dulu berangkat dengan ketakutan, kini menjadi orang yang menenangkan ratusan TKI lain.

Ada apa mbak, tanyaku dengan bahasa Arab yang sudah fasih. Aku mengurus paspor yang hilang, gaji yang tidak dibayar, majikan yang menyakiti. Aku mengurus jenazah yang harus pulang. Aku yang menelpon keluarga dan bilang, mohon ikhlas. Suaraku harus tegar, padahal dadaku ikut sakit.

Aku merasa bangga. Bangga bisa ada di posisi itu. Bangga karena namaku mulai dikenal. Bangga karena aku bisa membantu orang-orang seperti diriku dulu. Bangga karena akhirnya aku berguna. Karena akhirnya aku bukan hanya penerima bantuan, tapi pemberi bantuan.

Tapi ternyata, jabatan itu hanya sementara. Hanya tiga tahun lamanya.

Kontrak habis. Visa tidak diperpanjang. Kebijakan perusahaan berubah. Surat pemberhentian datang begitu saja. Bosku memelukku dan bilang, terima kasih Neni. Kerja kamu bagus. Tapi tidak ada lagi tempat untukmu di sini. Aku hanya bisa mengangguk. Menahan air mata sampai di kamar.

Dan akhirnya, aku pun kembali ke tanah airku, Indonesia.

Di sinilah kebingungan itu datang. Kegalauan. Putus asa.

Rumah terasa asing. Anakku sudah besar dan canggung memanggil ibu. Dia lebih dekat dengan neneknya. Suamiku sudah terbiasa tanpa aku. Tetangga bertanya, kok sudah pulang, gagal ya. Pertanyaan itu seperti pisau.

Aku rindu aku yang dulu. Aku rindu tempat yang membesarkan namaku. Aku rindu semua masalah yang pernah aku perawakan tentang TKI. Rindu rasanya berguna setiap hari. Rindu punya tujuan bangun pagi. Rindu dikejar deadline. Rindu telepon berdering.

Yang paling aku rindu adalah pesan Mr. A di syarikah. Seorang laki-laki Arab yang logatnya kaku tapi hatinya lembut. Dia pimpinan yang tegas, tapi tidak pernah mempermalukan karyawannya di depan orang.

Setiap kali aku hampir menyerah, dia selalu bilang. Jangan takut untuk memulai dari nol. Tidak ada yang bisa langsung ke angka sepuluh. Begitupun hidupmu dan proses kerjamu. Belajar, gagal. Belajar lagi, gagal lagi, dan jatuh. Kamu harus bangkit lagi. Karena tidak ada, meskipun petinggi dunia, mereka sama seperti kamu. Mulai dari nol. Jadi lanjutkan, selama semangatmu masih ada.

Kalimat itu yang membuatku bertahan saat kangen menyerang. Kalimat itu yang membuatku tidak pulang dengan tangan kosong. Kalimat itu yang aku tulis di catatan HP dan kubaca setiap kali lemah.

Pulangnya ke Indonesia bukan akhir bahagia seperti yang orang bayangkan. Di bandara tidak ada yang menjemput. Suamiku sibuk. Anakku malu memelukku. Aku yang dulu ditunggu-tunggu, kini jadi tamu di rumah sendiri. Semua perabot sudah berubah. Kasurku sudah dipakai orang. Foto-fotoku sudah turun dari dinding.

Aku mencoba melamar kerja. Tapi ijazahku hanya SMA. Pengalamanku sebagai HR di Arab tidak diakui di sini. “Maaf bu, kami butuh S1” kata HRD. “Pengalaman di luar negeri tidak bisa kami pakai” kata yang lain. Aku pulang dengan langkah gontai. Di jalan aku lihat TKW lain turun dari bus. Matanya kosong. Tasnya besar. Dan aku sadar, kami sama-sama kehilangan arah setelah pulang.

Pernah suatu malam aku buka galeri. Isinya chat dengan TKI yang dulu aku tolong. Ada yang bilang terima kasih. Ada yang kirim foto anaknya sudah sekolah karena gajinya cair. Ada yang bilang, kalau bukan karena mbak Neni, saya sudah bunuh diri. Aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena sedih. Tapi karena rindu. Rindu rasanya jadi orang yang berguna. Rindu telepon berdering tengah malam karena ada TKI yang butuh bantuan. Sekarang HP ku sepi. Hanya ada notifikasi jualan online.

Kadang aku berpikir, salahkah aku berangkat dulu. Salahkah aku memilih pergi. Tapi kalau tidak pergi, mungkin anakku sekarang tidak sekolah. Mungkin rumah kami masih bocor. Jadi aku tidak menyesal. Aku hanya rindu.

Kini aku di rumah. Di negeri sendiri. Tapi kenapa rasanya lebih asing daripada di negeri orang. Di negeri orang aku berjuang. Di negeri sendiri aku bingung harus mulai dari mana. Orang-orang melihatku sebagai TKW pulang. Bukan sebagai perempuan yang pernah memimpin ratusan orang.

Anakku sudah besar. Dia memanggil ibu langsung, bukan lewat layar HP lagi. Itu yang dulu aku tangisi. Sekarang terkabul. Tapi kenapa dadaku masih sesak.

Kenapa setiap malam aku masih bermimpi berada di kantor syarikah, masih mengetik laporan, masih menelpon TKI yang menangis. Kenapa aku masih hafal nomor-nomor darurat. Kenapa aku masih mengecek email walau sudah tidak ada email masuk.

Karena aku rindu versi diriku yang berjuang. Rindu perempuan yang bangkit dari nol. Rindu rasa takut yang kubayar dengan keberanian. Rindu diriku yang tidak pernah menyerah.

Malam ini, aku menulis. Seperti dulu aku menulis laporan untuk syarikah. Jariku mengetik di HP sambil anakku tidur di samping. Air mataku jatuh ke layar. Tapi kali ini aku tidak menghapusnya.

Mungkin ini jalanku yang baru. Mungkin dari nol lagi. Mungkin Tuhan sedang memintaku menulis, bukan lagi mengurus.

Seperti kata Mr. A dulu, selama semangat masih ada, lanjutkan.

Dan semangatku belum padam. Karena rindu yang berat ini akan kubayar lunas dengan karya. Dengan cerita. Dengan harapan bahwa ada perempuan lain di luar sana yang membaca ini dan tidak menyerah.

The post RINDU YANG BERAT appeared first on suaramigrannusantara.org.

Ketiga WNA tersebut masing-masing berinisial GY, WL, dan CF. Mereka ditemukan berada dan melakukan aktivitas di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Pihak imigrasi menyatakan ketiganya melanggar ketentuan keimigrasian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen serta aktivitas mereka di wilayah tersebut.

Penindakan bermula dari laporan masyarakat yang diterima melalui layanan pengaduan Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara pada 10 September 2026 sekitar pukul 14.17 WITA. Informasi tersebut kemudian diverifikasi oleh petugas sebelum dilakukan tindakan pengawasan di lapangan.

Tim Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal kemudian mendatangi sebuah mes pekerja di Kabupaten Konawe Utara pada 11 September sekitar pukul 06.45 WITA. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian sekaligus mencocokkannya dengan aktivitas yang dilakukan ketiga WNA tersebut.

Dari hasil pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan, petugas menyatakan bahwa aktivitas ketiganya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang dimiliki. Mereka kemudian dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.

Pelanggaran tersebut dikenakan berdasarkan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketentuan tersebut mengatur mengenai penyalahgunaan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara Azwar Anas mengatakan proses deportasi ketiga WNA tersebut dijadwalkan berlangsung pada 17 September 2026 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

“Pendeportasian akan dilaksanakan pada 17 September 2026 melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan bekerja sama dengan petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta,” kata Azwar dalam konferensi pers di Kendari.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan warga negara asing di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan dokumen perjalanan dan izin tinggal. Aktivitas yang dilakukan selama berada di Indonesia juga harus sesuai dengan tujuan dan ketentuan izin yang diberikan.

Dalam sistem keimigrasian, perbedaan antara jenis izin tinggal dan aktivitas faktual menjadi salah satu aspek yang diperiksa petugas. Karena itu, WNA yang datang untuk tujuan tertentu tidak serta-merta dapat melakukan aktivitas lain yang tidak tercakup dalam izin yang dimilikinya.

Hal tersebut juga berlaku bagi aktivitas pekerjaan. WNA yang bekerja di Indonesia harus memenuhi ketentuan ketenagakerjaan dan keimigrasian yang berlaku, termasuk persyaratan penggunaan tenaga kerja asing serta kesesuaian izin tinggal dengan kegiatan yang dilakukan.

Pengawasan menjadi penting terutama di wilayah yang memiliki aktivitas investasi dan pembangunan cukup tinggi. Kehadiran pekerja asing dalam suatu proyek perlu disertai dokumen dan izin yang sesuai sehingga perusahaan maupun pekerja dapat menjalankan aktivitasnya berdasarkan ketentuan hukum.

Dalam kasus Konawe Utara, proses penindakan justru bermula dari laporan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat menjadi salah satu sumber informasi dalam pengawasan orang asing. Informasi masyarakat kemudian diverifikasi dan ditindaklanjuti melalui prosedur pemeriksaan keimigrasian.

Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara menyatakan tindakan tersebut merupakan bagian dari penerapan kebijakan selektif keimigrasian atau selective policy. Berdasarkan prinsip tersebut, keberadaan orang asing di wilayah Indonesia harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak boleh menyalahgunakan izin yang diberikan.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap ketiga WNA tersebut juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap aktivitas orang asing di Indonesia. Pemerintah tidak hanya melakukan pelayanan administrasi keimigrasian, tetapi juga memiliki fungsi pengawasan dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran.

Kasus ini menjadi pengingat bagi warga negara asing maupun perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing bahwa kepemilikan izin tinggal harus diikuti dengan kepatuhan terhadap tujuan izin tersebut. Perusahaan juga memiliki kepentingan untuk memastikan pekerja asing yang ditempatkan telah memiliki dokumen dan izin yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

Bagi pemerintah daerah dan masyarakat, keberadaan mekanisme pengaduan juga memiliki fungsi penting. Laporan mengenai aktivitas orang asing dapat menjadi informasi awal bagi petugas untuk melakukan verifikasi, pemeriksaan, dan tindakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Deportasi dalam perkara tersebut dijadwalkan dilakukan melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 17 September 2026. Proses tersebut akan dikoordinasikan dengan petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sebelum ketiga WNA dipulangkan ke negara asal.

Peristiwa tersebut sekaligus menegaskan bahwa kebijakan kemudahan investasi dan penggunaan tenaga kerja asing tetap berjalan berdampingan dengan pengawasan keimigrasian. Kehadiran tenaga kerja asing dapat mendukung kegiatan ekonomi dan investasi, tetapi setiap pekerja tetap wajib memenuhi ketentuan mengenai izin tinggal dan aktivitas yang diperbolehkan.

Dengan demikian, persoalan utama dalam kasus Konawe Utara bukan semata kewarganegaraan ketiga WNA tersebut, melainkan kesesuaian antara izin yang dimiliki dengan aktivitas yang mereka lakukan di Indonesia. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi bagian penting dari tata kelola keberadaan orang asing sekaligus perlindungan terhadap kepentingan hukum di wilayah Indonesia.

The post Tiga WN Tiongkok Dideportasi Karena Langgar Izin Tinggal, Dipulangkan Lewat Soekarno-Hatta appeared first on suaramigrannusantara.org.

Capaian tersebut menjadi momentum penting bagi Asep Hidayat selaku penggerak Desa Wisata Hanjeli. Ia menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diterimanya sekaligus menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak semata-mata merupakan keberhasilan pribadi, melainkan buah dari proses panjang bersama masyarakat.

“Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur, saya mendapatkan amanah dan kehormatan sebagai bagian dari 50 besar DPD RI Awards tingkat nasional, mewakili Provinsi Jawa Barat, khususnya Kabupaten Sukabumi,” ujar Asep.

Bagi Asep, masuknya Desa Wisata Hanjeli dalam 50 besar memiliki makna lebih jauh daripada sekadar penghargaan. Pengakuan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya masyarakat dalam mengembangkan Hanjeli sebagai pangan lokal, sekaligus memperlihatkan bahwa inovasi berbasis desa memiliki peluang untuk memperoleh perhatian di tingkat nasional.

“Penghargaan ini menjadi capaian yang sangat berarti bagi kami, terutama dalam kategori Ketahanan Pangan, sebuah bidang yang selama ini kami perjuangkan bersama masyarakat melalui pengembangan Hanjeli sebagai pangan lokal unggulan,” katanya.

Secara resmi, DPD RI Awards 2026 memang menempatkan Ketahanan Pangan sebagai salah satu bidang penghargaan. Dalam kategori tersebut, DPD RI menetapkan fokus Penggerak Desa Mandiri Pangan, yang ditujukan kepada sosok yang mendorong kemandirian pangan melalui pemanfaatan potensi pangan lokal, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, perjalanan Desa Wisata Hanjeli menjadi relevan dengan semangat penghargaan tersebut. Hanjeli tidak hanya dipandang sebagai komoditas pangan lokal, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi masyarakat berbasis potensi desa.

DPD RI Awards 2026 sendiri membuka ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan figur-figur yang memiliki karya, inovasi, maupun kontribusi nyata bagi daerah. Proses seleksi tahun ini meliputi identifikasi dan verifikasi data, seleksi 50 besar, pengumuman 10 besar, hingga tahapan berikutnya menuju malam penganugerahan. Dalam informasi resmi DPD RI, seleksi 50 besar dijadwalkan pada 8 September 2026.

Sebelumnya, DPD RI menyatakan bahwa penghargaan tersebut diarahkan untuk mengangkat kiprah tokoh-tokoh daerah yang bekerja dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Artinya, panggung penghargaan tidak semata-mata mencari figur yang populer, tetapi juga memberikan ruang kepada penggerak perubahan yang bekerja dari tingkat akar rumput.

Bagi Kabupaten Sukabumi, masuknya Desa Wisata Hanjeli dalam 50 besar menjadi refleksi bahwa potensi pembangunan tidak selalu lahir dari pusat-pusat ekonomi atau kawasan perkotaan. Desa dengan sumber daya lokal, kreativitas masyarakat, serta kemampuan mengolah potensi menjadi kekuatan ekonomi dan sosial juga memiliki posisi strategis dalam pembangunan.

Asep pun melihat capaian tersebut sebagai momentum untuk memperkuat kembali perhatian terhadap pangan lokal. Menurut dia, ketahanan pangan tidak seharusnya hanya dipahami dalam perspektif produksi dan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat mengenali, mengembangkan, mengolah, dan mempertahankan sumber pangan yang tumbuh dari wilayahnya sendiri.

“Terpilihnya kami dalam kategori Ketahanan Pangan bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga menjadi representasi dari semangat, kerja keras, dan kolaborasi masyarakat Kabupaten Sukabumi,” ungkapnya.

Momentum tersebut terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi. Karena itu, Asep berharap pencapaian Desa Wisata Hanjeli dapat menjadi semacam kado bagi daerah sekaligus membuka perhatian yang lebih besar terhadap potensi desa dan pangan lokal.

“Semoga capaian ini menjadi kado kecil yang dapat membawa nama baik daerah kita ke tingkat nasional, sekaligus membuka mata banyak pihak bahwa potensi desa, pangan lokal, dan kekuatan masyarakat adalah fondasi besar untuk masa depan,” tuturnya.

Lebih jauh, penghargaan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni. Tantangan berikutnya justru bagaimana pengembangan Hanjeli dapat terus diperkuat melalui kolaborasi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Pengembangan pangan lokal membutuhkan ekosistem yang berkelanjutan, mulai dari produksi, pengolahan, inovasi produk, pemasaran, edukasi masyarakat hingga penguatan nilai ekonomi bagi petani dan pelaku usaha di tingkat desa.

Dalam konteks itulah, capaian Desa Wisata Hanjeli dapat menjadi pintu masuk untuk memperbincangkan kembali paradigma pembangunan pangan dari bawah. Ketahanan pangan nasional pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh kemampuan setiap daerah menjaga dan mengembangkan sumber pangan yang dimilikinya.

Asep berharap dukungan terhadap perjuangan tersebut dapat terus diperluas agar manfaatnya tidak berhenti di Kabupaten Sukabumi.

“Kami berharap, apa yang telah diperjuangkan ini dapat terus didukung dan dikembangkan bersama, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya untuk Kabupaten Sukabumi, tetapi juga untuk Jawa Barat dan Indonesia,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini memberikan dukungan terhadap pengembangan Desa Wisata Hanjeli.

“Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan semua pihak. Mari kita terus bergerak, menjaga, dan menguatkan ketahanan pangan dari desa untuk Indonesia,” pungkas Asep.

Masuknya Desa Wisata Hanjeli dalam 50 besar DPD RI Awards 2026 pada akhirnya bukan sekadar cerita tentang sebuah penghargaan. Di baliknya terdapat pesan bahwa pangan lokal, desa, dan masyarakat dapat menjadi bagian penting dari percakapan pembangunan nasional.

Dari Waluran, Kabupaten Sukabumi, Hanjeli kini mendapat ruang untuk menunjukkan bahwa ketahanan pangan Indonesia dapat dibangun dari kekuatan desa—dengan pengetahuan lokal, kerja bersama, dan keberanian mengembangkan apa yang telah dimiliki masyarakat sendiri.

The post Desa Wisata Hanjeli Sukabumi Masuk 50 Besar DPD RI Awards 2026, Asep Hidayat: Ini Perjuangan Masyarakat appeared first on suaramigrannusantara.org.

Data Bank Indonesia menunjukkan aktivitas manufaktur masih tumbuh. Prompt Manufacturing Index (PMI) pada kuartal I-2026 tercatat sebesar 52,03%, naik dari 51,86% pada kuartal sebelumnya. Angka di atas 50 menandakan ekspansi. Namun ironisnya, indeks tenaga kerja justru masih berada di level 48,76% atau zona kontraksi, dan kondisi ini telah berlangsung sejak kuartal II-2025.

Artinya, pabrik tetap berproduksi, mesin tetap berputar, tetapi lowongan kerja tidak ikut bertambah.

Kondisi ini diperkuat oleh data Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia. Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha pada kuartal I-2026 turun menjadi 10,11%, dari sebelumnya 10,61%. Bahkan di sektor industri pengolahan, penggunaan tenaga kerja masih terkontraksi dengan SBT minus 0,47%.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, mengungkapkan pertumbuhan produksi saat ini belum mencerminkan permintaan pasar yang kuat dan berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan aktivitas industri lebih banyak didorong faktor musiman.

Momentum konsumsi akhir tahun, perayaan Imlek, Ramadan hingga Lebaran dinilai menjadi pemicu naiknya produksi. Namun perusahaan enggan membuka lapangan kerja baru hanya untuk memenuhi lonjakan permintaan jangka pendek.

“Umumnya pelaku usaha tidak membuka lapangan kerja hanya karena ada kebutuhan produksi seasonal, yang akan terkoreksi dengan sendirinya ketika momentum tersebut berakhir,” ujar Shinta.

Lebih jauh, pelaku usaha kini cenderung menjadikan kondisi pasar jangka menengah sebagai acuan utama dalam mengambil keputusan bisnis. Sayangnya, dalam satu tahun terakhir kondisi pasar dinilai belum cukup kondusif.

Permintaan domestik belum pulih sepenuhnya. Sementara pasar global masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, perang dagang, inflasi global, dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia.

Selain tekanan permintaan, perusahaan juga dibebani kenaikan biaya operasional yang makin berat. Harga energi, ongkos logistik, suku bunga pinjaman, hingga biaya bahan baku masih tinggi. Dalam situasi seperti ini, ekspansi usaha menjadi langkah berisiko.

Akibatnya, banyak perusahaan memilih strategi bertahan hidup: efisiensi biaya dan memaksimalkan sumber daya yang ada, alih-alih menambah karyawan.

“Pelaku usaha cenderung fokus pada efisiensi biaya usaha dan intensifikasi penggunaan resources usaha yang sudah ada,” kata Shinta.

Masalah lain yang ikut membayangi adalah tingginya beban ketenagakerjaan di sektor formal. Perusahaan mempertimbangkan biaya jangka panjang ketika merekrut pekerja baru, termasuk upah minimum, tunjangan, jaminan sosial, hingga potensi biaya pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam konteks ini, kehati-hatian pengusaha makin terlihat dalam survei internal APINDO. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, menyebut sekitar 67% perusahaan tidak berniat merekrut karyawan baru, sementara 50% perusahaan tidak memiliki rencana ekspansi dalam lima tahun ke depan.

Bob Azam bahkan menyebut kondisi pasar kerja Indonesia sudah berada pada level “lampu kuning”.

Setiap tahun, sekitar 3,5 juta angkatan kerja baru masuk ke pasar kerja. Namun dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, Indonesia hanya mampu menyerap sekitar 200 ribu hingga 400 ribu tenaga kerja untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi.

Dengan kata lain, jutaan orang berpotensi tidak terserap setiap tahunnya.

Fenomena ini menjelaskan mengapa job fair di berbagai kota dipadati ribuan pencari kerja untuk memperebutkan sedikit lowongan. Banyak lulusan baru, bahkan yang berpengalaman, kini harus menghadapi persaingan yang semakin brutal.

Di sisi lain, perusahaan juga mengeluhkan regulasi yang dinilai berubah-ubah dan menciptakan ketidakpastian usaha. Formula pengupahan, aturan pesangon, hingga kebijakan industri yang sering berubah membuat dunia usaha sulit menyusun perencanaan jangka panjang.

APINDO pun mendesak pemerintah segera melakukan intervensi konkret. Mulai dari stabilisasi makroekonomi nasional, pengendalian inflasi, simplifikasi regulasi, hingga penurunan beban usaha seperti energi, logistik, dan biaya pembiayaan.

Selain itu, akses kredit murah bagi industri padat karya serta belanja pemerintah yang lebih diarahkan ke sektor produktif dinilai dapat membantu mempercepat penciptaan lapangan kerja.

Di tengah tekanan global, diversifikasi pasar ekspor juga menjadi strategi penting agar industri nasional tidak hanya bergantung pada pasar tradisional yang sedang melemah.

Situasi ini menjadi peringatan keras bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan bertambahnya lapangan kerja. Tanpa kebijakan yang berpihak pada industri padat karya dan kepastian usaha, angka pertumbuhan bisa sekadar menjadi statistik tanpa dampak nyata bagi rakyat.

Bagi jutaan pencari kerja di Indonesia, kenyataan hari ini terasa pahit: industri tumbuh, tetapi pintu rekrutmen masih tertutup rapat.

The post Pabrik Ngebul, Rakyat Nganggur: Wajah Asli Ekonomi Indonesia Murung appeared first on suaramigrannusantara.org.