Sejarah Indonesia tidak hanya ditulis oleh mereka yang duduk di istana, parlemen, kantor pemerintahan atau panggung-panggung politik. Ada sejarah yang ditulis oleh tangan-tangan kasar pekerja, oleh keringat buruh di lantai pabrik, oleh mereka yang mengangkat barang di pelabuhan, mengolah hasil perkebunan, menjalankan kereta api, bekerja di kapal, membangun gedung, mengemudikan kendaraan, bekerja di rumah tangga, hingga mereka yang meninggalkan tanah air untuk mencari penghidupan sebagai pekerja migran. Sejarah itu adalah sejarah kaum buruh. Dalam lintasan panjang sejarah Indonesia itulah Sarikat Buruh Muslimin Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Sarbumusi, hadir dan bertahan melewati berbagai perubahan zaman, dari masa demokrasi awal Indonesia, pergulatan ideologi, tekanan Orde Baru, Reformasi, hingga kini berkembang menjadi sebuah konfederasi serikat pekerja.

Akar sejarah gerakan buruh Indonesia bahkan lebih tua daripada kelahiran Sarbumusi. Pada masa Hindia Belanda, modernisasi ekonomi kolonial melahirkan kelompok pekerja yang semakin besar dan pada saat yang sama menciptakan persoalan mengenai upah, kondisi kerja dan hubungan antara tenaga kerja dengan pemilik modal. Berbagai serikat pekerja kemudian tumbuh di sektor kereta api, perkebunan, gula, pos, guru dan sektor lainnya. Organisasi-organisasi tersebut menjadi ruang awal bagi pekerja untuk mengenali arti solidaritas dan kekuatan kolektif. Dari sanalah berkembang kesadaran bahwa buruh tidak hanya merupakan individu yang menjual tenaga, tetapi juga bagian dari kelompok sosial yang memiliki hak untuk berserikat, menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kehidupan yang lebih layak.

Ketika Indonesia merdeka, gerakan buruh memasuki babak baru. Negara yang baru berdiri membutuhkan tenaga pekerja untuk membangun ekonomi, sementara para pekerja membutuhkan jaminan bahwa kemerdekaan politik juga membawa kemerdekaan sosial dan ekonomi. Pada periode pascakemerdekaan, bermunculan berbagai organisasi buruh dengan latar belakang politik, ideologi dan keagamaan yang berbeda. Dunia buruh kemudian menjadi salah satu ruang penting dalam kontestasi sosial-politik Indonesia. Di antara organisasi-organisasi tersebut terdapat Sarbumusi, organisasi yang lahir dari lingkungan Nahdlatul Ulama dan membawa identitas buruh Muslim, khususnya buruh Nahdliyin.

Kelahiran Sarbumusi tidak dapat dipisahkan dari keputusan Muktamar NU ke-20 tahun 1954 di Surabaya yang memberikan perhatian khusus terhadap persoalan perburuhan. Sebelum organisasi itu berdiri, NU telah menempatkan tokoh-tokohnya untuk mengurusi persoalan pekerja. Salah satu nama yang penting dalam fase persiapan tersebut adalah H. Zainal Arifin Tanamas yang diberi mandat menangani bidang perburuhan. Di beberapa daerah juga telah tumbuh organisasi buruh yang mempunyai hubungan dengan NU. Semua itu menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap organisasi buruh di lingkungan NU telah muncul sebelum Sarbumusi secara resmi dilahirkan.

Pada 27 September 1955, di Pabrik Gula Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Sarbumusi lahir. Tanggal tersebut kemudian menjadi hari lahir organisasi yang usianya kini telah melewati tujuh dekade. Laman resmi Sarbumusi menyebut kelahirannya sebagai tindak lanjut rekomendasi Muktamar NU ke-20 tahun 1954. Pada awalnya, Sarbumusi memang berada dalam konteks politik aliran Indonesia tahun 1950-an. NU ketika itu merupakan partai politik dan Sarbumusi menjadi salah satu saluran pengorganisasian kaum buruh yang berada dalam lingkungan NU. Pada saat yang sama, dunia buruh juga sedang menjadi medan perebutan pengaruh berbagai kekuatan politik.

Di titik ini sejarah Sarbumusi menjadi menarik. Organisasi buruh pada era tersebut tidak bisa dipahami hanya dari perspektif hubungan industrial sebagaimana dikenal sekarang. Ia berada dalam sebuah negara yang baru merdeka, dengan demokrasi yang sedang mencari bentuk, pertarungan ideologi yang tajam, dan kompetisi kekuatan politik yang melibatkan organisasi massa. Sarbumusi tumbuh di tengah kondisi tersebut dan kemudian berkembang menjadi salah satu organisasi buruh yang mempunyai basis massa besar. Laman resmi Sarbumusi mencatat bahwa menjelang Pemilu 1971 jumlah anggotanya mencapai sekitar 2,5 juta buruh. Angka tersebut menunjukkan bahwa Sarbumusi pernah menjadi salah satu kekuatan organisasi buruh yang sangat besar dalam sejarah Indonesia.

Namun siapa sebenarnya ketua pertama Sarbumusi masih menyisakan persoalan historiografis yang menarik. Laman resmi Konfederasi Sarbumusi mencatat Thahir Bakri sebagai Ketua Umum periode 1955–1961. Setelah itu tercatat KH Masykur 1961–1969, H. Soesanto Martoprasono 1969–2004, H. Junaidi Ali 2004–2010, H. Syaiful Bahri Anshori 2010–2016 sebagai Ketua Umum dan 2016–2022 sebagai Presiden, serta H. Irham Ali Saifuddin sejak 2022 hingga sekarang.

Namun penelusuran historis NU Online memberikan catatan berbeda. Berdasarkan susunan kepengurusan PBNU hasil Muktamar NU ke-21 tahun 1956 dan sumber-sumber sejarah lain, H. Murtadji Bisri tercatat sebagai Ketua PB Sarbumusi. Kajian tersebut bahkan menemukan bukti kegiatan Kursus Perburuhan Sarbumusi pada 1958 dan menilai bahwa nama Murtadji Bisri tidak semestinya dihilangkan dari sejarah kepemimpinan awal organisasi. Kajian tersebut juga menyatakan bahwa sejauh penelitian yang dilakukan, belum ditemukan dokumen pendirian Sarbumusi yang secara pasti menyebut KH Thohir Bakri sebagai ketua umum pertama. Karena itu, secara akademis persoalan ketua pertama Sarbumusi masih lebih tepat disebut sebagai perbedaan sumber sejarah daripada dipaksakan menjadi satu versi tunggal.

H. Murtadji Bisri sendiri merupakan tokoh penting dalam sejarah awal Sarbumusi. Ia bukan hanya aktivis buruh, tetapi juga anggota DPR dari Partai NU hasil Pemilu 1955. Dalam posisi tersebut ia menjadi salah satu suara kaum buruh di ruang politik nasional. Kehadirannya memperlihatkan bagaimana pada masa itu perjuangan buruh berlangsung melalui dua ruang sekaligus: organisasi pekerja di satu sisi dan representasi politik di sisi lain. Sarbumusi tidak hanya menjadi tempat menghimpun buruh, tetapi juga bagian dari upaya menghadirkan kepentingan pekerja dalam kehidupan bernegara.

Sesudah periode awal tersebut, KH Masykur menjadi salah satu tokoh penting dalam kepemimpinan Sarbumusi. Ia memimpin organisasi pada sekitar 1960 atau 1961 hingga 1969, bergantung pada sumber yang digunakan. KH Masykur sendiri adalah tokoh besar NU yang mempunyai pengalaman luas dalam kehidupan keumatan dan politik nasional. Masa kepemimpinannya berlangsung dalam periode ketika Indonesia mengalami perubahan politik yang sangat cepat. Gerakan buruh berada di tengah pertarungan ideologi yang semakin tajam dan organisasi-organisasi buruh mempunyai posisi strategis dalam perebutan pengaruh sosial.

Pada 1969, kepemimpinan Sarbumusi beralih kepada H. Soetanto Martoprasono. Di sinilah sejarah Sarbumusi memasuki periode yang kemudian menjadi salah satu fase paling penting sekaligus paling berat. Soetanto memimpin ketika Indonesia bergerak memasuki Orde Baru. Gerakan buruh yang sebelumnya memiliki banyak organisasi kemudian berhadapan dengan kebijakan negara yang menghendaki penyederhanaan dan pengendalian organisasi pekerja. Pada 1973 dibentuk Federasi Buruh Seluruh Indonesia atau FBSI, dan pada 1985 berubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Kebijakan wadah tunggal tersebut membuat banyak organisasi buruh kehilangan ruang organisasinya. Sarbumusi pun memasuki masa ketika aktivitas organisasinya berhenti atau mengalami apa yang kemudian dikenal sebagai masa mati suri.

Di sinilah sebuah organisasi diuji bukan hanya oleh kekuatan lawan, tetapi oleh kemampuan mempertahankan ingatan. Sarbumusi mungkin kehilangan struktur formalnya, tetapi gagasan mengenai buruh Nahdliyin dan perjuangan terhadap persoalan ketenagakerjaan tidak sepenuhnya hilang. Bahkan NU tetap memberikan perhatian terhadap sektor industri dan pekerja. Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984 mendorong warga NU yang bekerja di sektor industri untuk memelopori tumbuhnya organisasi buruh di basis-basis industri. Dengan demikian, meskipun Sarbumusi tidak bergerak sebagai organisasi seperti sebelumnya, perhatian terhadap persoalan buruh tetap bertahan dalam tubuh gerakan NU.

Reformasi 1998 kemudian membuka kembali pintu yang selama puluhan tahun tertutup. Perubahan politik membawa kebebasan berserikat yang lebih luas. Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 mengenai kebebasan berserikat dan kemudian lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Dalam suasana baru tersebut, Sarbumusi bangkit kembali. Muktamar NU ke-31 di Solo pada 2004 menjadi salah satu titik penting kebangkitan tersebut. Soetanto Martoprasono yang merupakan aktivis Sarbumusi sejak masa sebelumnya kembali diangkat menjadi Ketua Umum. Namun dalam perjalanan kepemimpinannya ia mengundurkan diri dan kemudian posisi tersebut dilanjutkan oleh H. Junaidi Ali.

Kepemimpinan H. Junaidi Ali pada 2004–2010 menjadi fase konsolidasi. Organisasi kembali bergerak mencari basis, terutama di lingkungan NU yang selama masa sebelumnya kehilangan wadah khusus untuk sektor buruh. Data verifikasi keanggotaan yang dilakukan Depnakertrans pada 2007, sebagaimana dikutip NU Online, mencatat sekitar 96.000 anggota Sarbumusi. Pada Kongres Akbar IV tahun 2010, hadir 35 DPW dan 36 DPC. Angka tersebut memperlihatkan bahwa Sarbumusi bukan hanya menghidupkan kembali nama lama, tetapi mulai membangun struktur organisasi baru dalam iklim demokrasi pasca-Reformasi.

Pada 2010, kepemimpinan kemudian berpindah kepada H. M. Syaiful Bahri Anshori. Kongres Akbar IV memilihnya sebagai Ketua Umum. Ia kemudian kembali dipercaya memimpin melalui Kongres Akbar V pada 2016. Tetapi 2016 bukan sekadar pergantian periode kepemimpinan. Tahun tersebut menjadi salah satu titik balik paling penting karena Sarbumusi berubah dari federasi menjadi konfederasi. Sejak saat itu istilah Ketua Umum berubah menjadi Presiden Konfederasi. Syaiful Bahri Anshori menjadi Presiden Konfederasi Sarbumusi pada 2016–2022.

Perubahan dari federasi menjadi konfederasi menunjukkan bahwa Sarbumusi mulai memasuki medan organisasi yang lebih luas. Sebuah konfederasi tidak cukup hanya mempunyai struktur vertikal dari pusat hingga cabang. Ia harus mampu menghimpun federasi dengan karakter sektor yang berbeda. Dunia buruh telah berubah. Buruh industri tetap penting, tetapi di sampingnya muncul pekerja transportasi, pekerja jasa, pekerja migran, pekerja rumah tangga, pekerja perikanan, pekerja pelabuhan, pekerja logistik dan berbagai kelompok pekerja yang tidak selalu berada dalam pola hubungan kerja konvensional.

Tongkat estafet kemudian berpindah kepada H. Irham Ali Saifuddin melalui Kongres Akbar VI di Sidoarjo pada 2022. Irham dipercaya menjadi Presiden Konfederasi Sarbumusi untuk masa khidmah 2022–2027. Ia bukan orang baru dalam dunia ketenagakerjaan. Ia memiliki pengalaman sebagai Programme Officer ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste. Di bawah kepemimpinannya, Sarbumusi menyusun sejumlah agenda prioritas yang mencakup penciptaan lapangan kerja, hubungan industrial Aswaja, perlindungan sosial inklusif, pengorganisasian dan konsolidasi, kaderisasi dan pelatihan, penanganan kasus serta advokasi, pembangunan jejaring strategis, dan komunikasi serta dokumentasi.

Perkembangan Sarbumusi pada periode ini memperlihatkan perubahan besar dalam orientasi pengorganisasian. Dalam refleksi Harlah ke-70 pada 2025, Irham Ali Saifuddin menyebut bahwa Sarbumusi yang pada Kongres Akbar VI tahun 2022 memiliki delapan federasi telah berkembang menjadi 14 federasi dengan satu federasi lain dalam proses bergabung. Sektor yang dihimpun juga semakin beragam, mulai dari BUMN, perbankan, manufaktur multinasional, pekerja rumah tangga, pekerja migran Indonesia, anak buah kapal migran, sopir logistik dan transportasi daring, hingga sektor pelabuhan dan strategis nasional.

Perluasan tersebut penting karena dunia kerja modern tidak lagi mempunyai satu wajah. Seorang buruh pabrik mungkin memiliki hubungan kerja formal dan tempat kerja yang jelas, sementara pekerja platform dapat bekerja berdasarkan sistem aplikasi, pekerja migran berada di luar yurisdiksi Indonesia, pekerja rumah tangga bekerja dalam ruang privat, dan anak buah kapal berada dalam ruang kerja yang melampaui batas negara. Persoalan mereka berbeda, tetapi semuanya membutuhkan organisasi yang mampu menerjemahkan masalah individual menjadi agenda kolektif.

Dalam konteks itu, Sarbumusi hari ini menghadapi pekerjaan yang jauh lebih kompleks dibandingkan ketika pertama kali lahir. Dulu persoalan utama adalah membangun organisasi buruh dan menghadirkan representasi pekerja. Sekarang persoalannya mencakup kepastian kerja, outsourcing, perlindungan sosial, keselamatan kerja, pekerja migran, perubahan teknologi, otomatisasi, ekonomi digital, perubahan iklim, rantai pasok global dan masa depan pekerjaan. Karena itu, konfederasi tidak cukup hanya menjadi rumah administrasi federasi. Ia harus menjadi pusat pengetahuan, advokasi, pendidikan dan pengorganisasian.

Perkembangan itu sudah mulai terlihat. Dalam refleksi Harlah ke-70, Sarbumusi menyebut keberadaan LBH Sarbumusi sebagai bagian dari dukungan hukum dan advokasi, termasuk pendampingan perselisihan hubungan industrial, kajian kebijakan, penyusunan perjanjian kerja bersama dan dokumen hubungan industrial. Sarbumusi juga memperkenalkan Union Development Program sebagai bagian dari penguatan kapasitas kader yang akan menjadi focal point di tempat-tempat kerja. Pada sisi lain, organisasi mulai mendorong koperasi sebagai instrumen kemandirian ekonomi anggota.

Perhatian terhadap pekerja migran juga menjadi salah satu perkembangan penting. Dalam refleksi organisasi, Sarbumusi mencatat keberadaan anggota dan struktur di Taiwan, Hong Kong, Korea dan Jepang, serta pengembangan kepengurusan di kawasan Timur Tengah. Salah satu federasi Sarbumusi, Serikat Pekerja Perikanan Indonesia atau SPPI, juga disebut berhasil membangun collective bargaining agreement dengan Pemerintah Taiwan dan tiga asosiasi tuna Taiwan dalam rangka memperkuat perlindungan dan pelayanan bagi pekerja sektor anak buah kapal migran. Perkembangan semacam ini menunjukkan bahwa perjuangan buruh Indonesia tidak lagi berhenti di garis batas teritorial negara.

Di sinilah tema “Buruh Berdaya, Indonesia Mulia” mendapatkan makna yang lebih dalam. Buruh berdaya bukan sekadar buruh yang mampu melakukan aksi massa. Buruh berdaya adalah pekerja yang memahami hukum, mengetahui haknya, mempunyai keterampilan, memperoleh perlindungan sosial, mampu berunding dan mempunyai posisi tawar. Buruh berdaya adalah pekerja yang tidak mudah ditundukkan oleh ketidaktahuan. Dan serikat yang berdaya bukan serikat yang hanya besar dalam jumlah anggota, tetapi serikat yang mampu membuat anggotanya merasa terlindungi dan mempunyai tempat untuk menyampaikan suara.

Indonesia yang mulia juga tidak dapat dibangun dengan menganggap buruh sekadar angka statistik ekonomi. Di balik pertumbuhan industri ada manusia. Di balik ekspor ada pekerja. Di balik pelabuhan ada tenaga manusia. Di balik remitansi pekerja migran ada keluarga yang menggantungkan hidup. Di balik setiap produk ada waktu, tenaga dan keterampilan pekerja. Karena itu, pembangunan ekonomi yang mengabaikan martabat pekerja pada akhirnya akan menyisakan persoalan sosial yang jauh lebih besar.

Sarbumusi mempunyai modal sejarah untuk menjadi bagian dari jawaban atas persoalan tersebut. Tetapi sejarah juga membawa peringatan. Organisasi buruh pernah sangat dekat dengan kekuasaan dan arena politik. Kedekatan itu dalam sejarah tertentu dapat membuka akses bagi perjuangan pekerja, tetapi pengalaman masa lalu juga memperlihatkan pentingnya menjaga ruang independensi dan daya kritis. Serikat pekerja membutuhkan pemerintah untuk membangun regulasi yang melindungi pekerja, membutuhkan pengusaha untuk membangun hubungan industrial yang produktif dan membutuhkan ruang dialog. Namun dialog tidak boleh berarti hilangnya fungsi kontrol.

Karena itu, salah satu harapan paling penting bagi Sarbumusi adalah tetap menjadi organisasi yang mampu berdialog tanpa kehilangan daya kritis. Ketika kebijakan pemerintah berpihak pada perlindungan pekerja, serikat dapat memberikan dukungan. Ketika terdapat persoalan yang merugikan pekerja, serikat harus mampu menyampaikan kritik berdasarkan data, hukum dan kepentingan anggota. Di sinilah organisasi buruh dapat menjalankan fungsi demokratisnya tanpa harus terjebak dalam politik kekuasaan.

Harapan berikutnya adalah kaderisasi. Sarbumusi telah memiliki sejarah panjang, tetapi sejarah panjang tidak boleh menjadi alasan bagi organisasi untuk berjalan dengan cara lama. Dunia kerja sedang memasuki perubahan besar. Artificial intelligence, otomatisasi, digitalisasi, ekonomi platform dan perubahan struktur industri akan menciptakan jenis pekerjaan baru sekaligus menghilangkan atau mengubah sebagian pekerjaan lama. Serikat pekerja yang tidak memahami perubahan tersebut akan kesulitan mengorganisasi generasi pekerja baru.

Karena itu anak muda harus ditempatkan bukan sekadar sebagai peserta kegiatan organisasi, tetapi sebagai subjek masa depan Sarbumusi. Mereka harus belajar sejarah gerakan buruh sekaligus belajar membaca teknologi, ekonomi, hukum, data dan kebijakan publik. Perempuan pekerja juga harus mendapatkan ruang kepemimpinan yang lebih luas. Pekerja informal, pekerja rumah tangga dan pekerja migran harus mendapatkan tempat yang setara dalam agenda organisasi. Dengan cara itu, konfederasi tidak hanya bertambah besar secara struktur, tetapi juga semakin luas secara sosial.

Peringatan Harlah Sarbumusi karena itu tidak semestinya hanya menjadi acara seremonial untuk mengingat tanggal 27 September 1955. Harlah harus menjadi momentum untuk membuka arsip, mengingat nama-nama pendahulu, mendokumentasikan perjuangan basis dan bertanya tentang masa depan. Sejarah organisasi perlu ditulis dengan disiplin. Perbedaan mengenai tokoh awal seperti Thahir Bakri, KH Thohir Bakri dan H. Murtadji Bisri harus diselesaikan melalui penelitian arsip, bukan melalui pengulangan cerita yang belum terverifikasi. Organisasi yang telah melewati tujuh dekade layak memiliki pusat dokumentasi sejarah yang mampu menyimpan keputusan kongres, arsip kepengurusan, majalah, surat, foto, kesaksian tokoh dan dokumen perjuangan buruh.

Nama-nama seperti H. Zainal Arifin Tanamas, H. Murtadji Bisri, KH Masykur, H. Soetanto Martoprasono, H. Junaidi Ali, H. M. Syaiful Bahri Anshori dan H. Irham Ali Saifuddin bukan sekadar rangkaian nama dalam daftar kepemimpinan. Mereka adalah bagian dari mata rantai sejarah yang masing-masing memimpin organisasi dalam situasi zamannya. Di luar nama-nama tersebut terdapat ribuan pengurus, kader dan anggota yang bekerja tanpa banyak dikenal publik. Sejarah Sarbumusi sesungguhnya juga merupakan sejarah mereka yang namanya tidak pernah tercetak dalam berita tetapi setiap hari mempertahankan kehidupan organisasi di tingkat basis.

Dari perspektif tersebut, tujuh dekade Sarbumusi bukan hanya cerita mengenai umur sebuah organisasi. Ia adalah cerita tentang kemampuan bertahan. Sarbumusi lahir pada 1955, tumbuh di tengah demokrasi awal Indonesia, menjadi kekuatan massa buruh, menghadapi perubahan politik yang drastis, kehilangan ruang pada masa Orde Baru, bangkit kembali setelah Reformasi, berkembang menjadi federasi, kemudian berubah menjadi konfederasi dan kini menghimpun pekerja dari sektor yang semakin beragam. Setiap perubahan meninggalkan pelajaran.

Pelajaran pertama adalah bahwa organisasi membutuhkan basis. Struktur tanpa basis hanya akan menjadi birokrasi. Pelajaran kedua adalah bahwa serikat membutuhkan pengetahuan. Solidaritas tanpa pengetahuan dapat dengan mudah kehilangan arah. Pelajaran ketiga adalah bahwa organisasi membutuhkan kaderisasi. Pemimpin akan berganti, tetapi organisasi harus terus hidup. Pelajaran keempat adalah pentingnya independensi dan daya kritis. Serikat harus mampu bekerja sama dengan negara dan pengusaha tanpa kehilangan mandatnya untuk membela kepentingan pekerja. Pelajaran kelima adalah bahwa perjuangan buruh harus mengikuti perubahan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya.

Nilai dasar itu adalah martabat manusia pekerja.

Karena itu, Sarbumusi ke depan tidak cukup hanya bertanya berapa banyak federasi yang berhasil bergabung atau berapa besar jumlah anggota yang dapat dihimpun. Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa banyak pekerja yang menjadi lebih berdaya karena keberadaan organisasi. Berapa banyak pekerja yang memahami haknya. Berapa banyak perselisihan yang dapat diselesaikan secara adil. Berapa banyak pekerja yang memperoleh perlindungan. Berapa banyak kader muda yang lahir. Berapa banyak perempuan pekerja yang mendapatkan ruang kepemimpinan. Berapa banyak pekerja migran yang merasa bahwa negara dan organisasinya hadir ketika mereka menghadapi persoalan.

Sebab pada akhirnya, serikat buruh bukan gedung, bukan jabatan, bukan stempel dan bukan sekadar struktur organisasi. Serikat buruh adalah solidaritas manusia. Ia hidup ketika seorang pekerja yang menghadapi ketidakadilan mengetahui bahwa ia tidak sendirian. Ia hidup ketika seorang buruh yang kehilangan pekerjaan mempunyai tempat untuk mencari bantuan. Ia hidup ketika seorang pekerja migran menghadapi persoalan di luar negeri dan tahu bahwa ada organisasi yang memperjuangkannya. Ia hidup ketika anggota berani menyampaikan kritik dan pemimpin bersedia mendengarkan.

Itulah pekerjaan sejarah Sarbumusi yang belum selesai.

Dari serikat menjadi federasi. Dari federasi menjadi konfederasi. Dari satu generasi kepemimpinan kepada generasi berikutnya. Dari pabrik gula Tulangan hingga basis pekerja di berbagai sektor dan bahkan melintasi batas negara. Struktur berubah, zaman berubah, teknologi berubah, tetapi kebutuhan terhadap organisasi yang memperjuangkan martabat pekerja tidak pernah benar-benar hilang.

Maka “Buruh Berdaya, Indonesia Mulia” bukan sekadar tema peringatan hari lahir. Ia adalah pertanyaan sekaligus janji. Pertanyaannya, apakah buruh Indonesia benar-benar semakin berdaya di tengah perubahan ekonomi dan teknologi? Janjinya, bahwa kemajuan Indonesia harus berjalan bersama peningkatan martabat manusia yang bekerja.

Jika Sarbumusi mampu menjawab pertanyaan itu, maka tujuh dekade sejarahnya tidak berhenti sebagai kenangan. Sejarah akan berubah menjadi energi untuk masa depan.

Selamat Hari Lahir Sarbumusi.

Selamat kepada seluruh kader, pengurus, federasi dan anggota yang selama puluhan tahun menjaga organisasi ini tetap hidup.

Semoga Sarbumusi tidak hanya semakin besar sebagai konfederasi, tetapi semakin kuat sebagai rumah perjuangan kaum pekerja; semakin luas dalam pengorganisasian, semakin profesional dalam pelayanan, semakin kritis dalam mengawal kebijakan, semakin demokratis dalam mengelola organisasi dan semakin nyata dalam memperjuangkan kehidupan pekerja.

Karena Indonesia yang mulia tidak mungkin dibangun dengan buruh yang tidak berdaya.

Dan buruh yang berdaya hanya mungkin lahir dari organisasi yang mau belajar dari sejarah, berani membaca zaman dan tidak pernah lupa kepada manusia yang menjadi alasan mengapa organisasi itu dilahirkan.

Buruh Berdaya, Indonesia Mulia.

Sarbumusi bersejarah karena pernah bertahan. Sarbumusi akan bermakna jika mampu membuat sejarah baru bagi kaum pekerja Indonesia.

The post Buruh Berdaya, Indonesia Mulia: Sarbumusi, Sejarah Panjang Gerakan Buruh dari Serikat hingga Konfederasi appeared first on suaramigrannusantara.org.

“Kami bukan robot.”

Kalimat itu bukan sekadar slogan yang diteriakkan dari atas panggung. Ia adalah jeritan kolektif jutaan pekerja migran yang selama puluhan tahun diperlakukan sebagai angka statistik devisa, tenaga kerja murah, dan mesin produksi global. Kalimat itu pula yang menjadi identitas perjuangan Southern Riot, sebuah band rock asal Indonesia yang berbasis di Taiwan dan seluruh personelnya merupakan pekerja migran Indonesia.

Di tengah hiruk-pikuk pabrik, suara mesin produksi, target kerja yang ketat, dan kehidupan perantauan yang sering kali sunyi, Southern Riot hadir sebagai bentuk perlawanan budaya. Mereka membuktikan bahwa pekerja migran tidak hanya memiliki tenaga untuk bekerja, tetapi juga kesadaran untuk berpikir, berkarya, dan melawan ketidakadilan.

Dalam kajian sosiologi migrasi, fenomena seperti Southern Riot dikenal sebagai cultural resistance atau perlawanan budaya, yaitu penggunaan seni dan ekspresi budaya sebagai alat untuk menantang struktur sosial yang menindas. Band ini menjadi contoh nyata bagaimana musik dapat bertransformasi menjadi media advokasi, pendidikan politik, dan pengorganisasian sosial bagi komunitas pekerja migran.

Lahir dari Pabrik dan Asrama Buruh Migran

Southern Riot lahir di Taiwan, salah satu negara tujuan utama pekerja migran Indonesia di Asia Timur. Berbeda dengan kebanyakan kelompok musik yang tumbuh dari sekolah musik atau komunitas seni profesional, Southern Riot tumbuh dari ruang-ruang sederhana: asrama pekerja, taman kota tempat berkumpul para migran pada hari libur, dan berbagai kegiatan solidaritas buruh migran.

Cikal bakal Southern Riot terbentuk menjelang Aksi Akbar Buruh Migran di Taiwan tahun 2022. Band ini awalnya digagas oleh Abu, Bobo, dan Danddy yang memiliki kegelisahan yang sama terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Seiring berjalannya waktu, formasi Southern Riot berkembang menjadi empat personel utama, yaitu:

Rudi – Vokalis, pekerja migran asal Indramayu, Jawa Barat. Sebelum bergabung dengan Southern Riot, Rudi dikenal aktif dalam komunitas musik independen dan skena punk Indonesia di Taiwan.

Danddy – Gitaris sekaligus salah satu pendiri Southern Riot yang berperan penting dalam membentuk identitas musikal dan arah ideologis band.

Vai – Pemain bass yang memperkuat karakter musik Southern Riot dengan pengaruh punk, Oi!, reggae, dan street rock.

Bobo – Drummer sekaligus pendiri band yang menjaga ritme perjuangan Southern Riot sejak awal pembentukannya.

Sebelumnya, posisi vokalis diisi oleh Abu yang juga memainkan harmonika dan ukulele. Setelah Abu kembali ke Indonesia, posisi tersebut dilanjutkan oleh Rudi yang kemudian menjadi wajah baru Southern Riot.

Bagi para personelnya, Southern Riot bukan sekadar kelompok musik. Ia adalah rumah kedua di negeri rantau. Tempat berbagi pengalaman, membangun solidaritas, sekaligus menyalurkan keresahan yang selama ini terpendam di balik rutinitas kerja.

Musik sebagai Bahasa Perlawanan

Kehidupan pekerja migran sering kali dipenuhi paradoks. Mereka disebut pahlawan devisa karena kontribusinya terhadap perekonomian nasional, tetapi tidak jarang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pemotongan upah, tekanan agensi, keterbatasan akses hukum, hingga persoalan kesehatan mental akibat keterasingan sosial.

Realitas itulah yang kemudian menjadi bahan bakar utama lirik-lirik Southern Riot.

Mereka memilih musik punk rock sebagai medium ekspresi. Pilihan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam sejarah dunia, punk lahir sebagai suara kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan menjadi simbol perlawanan terhadap kemapanan, eksploitasi, dan ketidakadilan sosial.

Melalui musik, Southern Riot menyampaikan kritik yang sering kali tidak mendapat ruang dalam media arus utama. Mereka berbicara tentang kerinduan keluarga, ketidakadilan ekonomi, kekerasan struktural, hingga sistem migrasi yang lebih sering menguntungkan industri penempatan tenaga kerja dibanding para pekerjanya sendiri.

Di berbagai panggung, mereka membawa pesan yang kemudian menjadi simbol perjuangan pekerja migran:

“Kami bukan robot.”

Pesan tersebut merupakan kritik terhadap sistem ekonomi global yang kerap melihat buruh hanya sebagai alat produksi, bukan sebagai manusia yang memiliki hak, martabat, dan kehidupan sosial.

Karya-Karya yang Menjadi Arsip Perjuangan

Karya pertama Southern Riot yang mendapat perhatian luas adalah “Lagu Cinta dari BMI”.

Meski menggunakan kata “cinta”, lagu ini jauh dari tema romantisme biasa. Lagu tersebut mengisahkan realitas pekerja migran yang harus memisahkan diri dari pasangan, anak, dan keluarga demi bertahan hidup secara ekonomi. Di balik kisah cinta yang terpisah jarak dan negara, tersimpan kritik terhadap sistem migrasi tenaga kerja yang sering kali memaksa seseorang memilih antara keluarga dan penghidupan.

Lagu ini kemudian menjadi semacam lagu kebangsaan tidak resmi bagi sebagian komunitas pekerja migran Indonesia di Taiwan.

Selain itu, Southern Riot juga menghasilkan sejumlah karya penting lainnya:

Dari Rakyat Untuk Rakyat

Lagu yang berbicara tentang ketimpangan sosial, korupsi, kemiskinan struktural, dan bagaimana rakyat kecil sering dipaksa bermigrasi akibat minimnya kesempatan ekonomi di tanah air.

Don’t Nyrimped

Sebuah kritik terhadap budaya pembungkaman, tekanan sosial, dan berbagai bentuk kontrol yang membatasi kebebasan berpikir serta berekspresi.

Si Tekor

Menggambarkan kehidupan kelas pekerja yang terus dihimpit persoalan ekonomi, utang, dan ketidakpastian masa depan.

Gas Air Mata

Lagu yang lahir dari refleksi terhadap kekerasan negara dan tindakan represif terhadap gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak rakyat.

Berdiri dan Melawan

Sebuah seruan solidaritas bagi kaum pekerja untuk tidak menyerah menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan.

The Roll of the Dice

Menggambarkan migrasi sebagai pertaruhan nasib yang penuh ketidakpastian. Sebuah perjalanan yang sering kali dipromosikan sebagai jalan menuju kesejahteraan, namun dalam praktiknya menyimpan berbagai risiko sosial, ekonomi, dan psikologis.

Keseluruhan karya tersebut menjadikan Southern Riot bukan sekadar band hiburan, melainkan arsip hidup perjuangan pekerja migran Indonesia di era globalisasi.

Menembus Panggung Internasional

Perjalanan Southern Riot mencapai titik penting ketika mereka tampil dalam Megaport Festival, salah satu festival musik terbesar di Taiwan.

Penampilan mereka menjadi simbol penting bagi komunitas migran. Untuk pertama kalinya, suara pekerja migran Indonesia hadir di panggung yang biasanya didominasi musisi profesional dan industri musik arus utama.

Kehadiran Southern Riot di festival tersebut menunjukkan bahwa isu pekerja migran bukan sekadar persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga persoalan budaya, identitas, dan hak asasi manusia.

Mereka membawa kisah yang selama ini tersembunyi di balik angka remitansi miliaran dolar yang setiap tahun dibanggakan pemerintah. Kisah tentang pekerja yang harus bekerja berjam-jam di pabrik, tentang keluarga yang terpisah bertahun-tahun, tentang diskriminasi, dan tentang harapan akan kehidupan yang lebih manusiawi.

Musik dan Gerakan Buruh Migran

Southern Riot tidak berdiri sendiri. Mereka merupakan bagian dari ekosistem gerakan sosial yang lebih luas yang melibatkan organisasi buruh, kelompok advokasi, komunitas migran, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia.

Di Taiwan maupun Indonesia, berbagai organisasi seperti Jaringan Buruh Migran secara konsisten memperjuangkan perlindungan hak-hak pekerja migran. Musik Southern Riot kemudian menjadi jembatan yang menghubungkan gerakan advokasi hukum dengan kesadaran publik.

Fenomena ini menarik dalam perspektif akademik. Teoretikus budaya seperti Antonio Gramsci menjelaskan bahwa perlawanan terhadap dominasi tidak selalu berlangsung melalui politik formal atau demonstrasi jalanan. Perlawanan juga dapat dilakukan melalui budaya, seni, sastra, dan musik.

Dalam konteks itulah Southern Riot memainkan peran penting. Mereka menciptakan ruang tanding terhadap narasi dominan yang selama ini memandang pekerja migran semata-mata sebagai komoditas ekonomi.

Lebih dari Sekadar Band

Hari ini Southern Riot telah menjadi simbol baru dalam sejarah pekerja migran Indonesia.

Mereka menunjukkan bahwa buruh migran bukan hanya pengirim devisa. Mereka adalah manusia yang memiliki kreativitas, kesadaran politik, identitas budaya, dan kemampuan untuk mengorganisasi diri.

Di tengah dunia yang semakin memuja produktivitas dan keuntungan ekonomi, Southern Riot mengingatkan bahwa manusia tidak boleh direduksi menjadi angka produksi.

Dari asrama pekerja di Taiwan hingga panggung festival internasional, Southern Riot membuktikan bahwa gitar dapat menjadi alat advokasi, lirik dapat menjadi dokumen sejarah, dan musik dapat menjadi bahasa perlawanan.

Karena pada akhirnya, perjuangan buruh tidak selalu hadir melalui pidato politik atau demonstrasi besar.

Kadang-kadang ia lahir dari dentuman drum, raungan gitar, dan suara lantang para pekerja migran yang menolak dilupakan.

Mereka adalah Southern Riot.

Suara keras dari negeri rantau yang terus mengingatkan dunia bahwa para pekerja migran bukan robot, melainkan manusia yang berhak hidup dengan martabat dan keadilan.

The post SOUTHERN RIOT: ROCK, PERLAWANAN, DAN SUARA BURUH MIGRAN DARI TAIWAN appeared first on suaramigrannusantara.org.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana santai namun penuh makna. Selain menjadi ajang melepas rindu dan mempererat hubungan personal antar tokoh organisasi, kegiatan itu juga menjadi ruang diskusi mengenai berbagai persoalan kebangsaan, ketenagakerjaan, kepemudaan, serta tantangan sosial yang tengah dihadapi masyarakat Indonesia.

Ketua Umum F-BUMINU Sarbumusi, Ali Nurdin, dikenal aktif menyuarakan isu perlindungan pekerja migran Indonesia serta penguatan gerakan buruh berbasis keadilan sosial. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya solidaritas lintas organisasi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja migran dan kaum buruh Indonesia.

Sementara itu, DPN AMBI sebagai organisasi kepemudaan yang memiliki basis solidaritas sosial dan kebangsaan dinilai terus mendorong penguatan peran pemuda dalam pembangunan nasional, khususnya dalam membangun jejaring sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan nilai persatuan.

Adapun Badan Buruh Pekerja Pemuda Pancasila selama ini dikenal aktif membangun komunikasi dengan berbagai elemen buruh dan pekerja dalam rangka memperkuat perlindungan tenaga kerja serta menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika ekonomi nasional.

Dalam pertemuan tersebut, ketiga tokoh organisasi sepakat bahwa tantangan bangsa ke depan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan sinergi lintas organisasi kepemudaan, buruh, dan elemen masyarakat sipil agar perjuangan sosial tetap berjalan dalam semangat persatuan nasional.

Momen silaturahmi itu juga diwarnai diskusi ringan mengenai pentingnya menjaga komunikasi antarorganisasi agar tidak terjebak dalam sekat-sekat kepentingan sempit. Semangat kolaborasi, gotong royong, dan persaudaraan menjadi pesan utama dalam pertemuan yang berlangsung penuh kekeluargaan tersebut.

Pertemuan ini sekaligus menunjukkan bahwa di tengah dinamika sosial-politik nasional, ruang dialog dan silaturahmi tetap menjadi fondasi penting untuk membangun gerakan sosial yang sehat, inklusif, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta kaum pekerja Indonesia.

The post KETUM DPN AMBI, KETUM F-BUMINU SARBUMUSI dan Ketua Badan Buruh Pekerja Pemuda Pancasila Gelar Silaturahmi dan Jumpa Kangen appeared first on suaramigrannusantara.org.

Ucapan tersebut disampaikan Ali Nurdin sebagai bentuk penghormatan atas amanah baru yang kini diemban Jumhur Hidayat, yang selama ini dikenal luas sebagai sosok aktivis buruh dan pejuang hak-hak pekerja, baik di sektor domestik maupun pekerja migran Indonesia.

“Selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak M. Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Kami percaya beliau adalah figur yang memiliki rekam jejak panjang dalam perjuangan sosial, terutama dalam memperjuangkan hak-hak buruh,” ujar Ali Nurdin dalam keterangannya, Minggu.

Menurut Ali, meskipun posisi yang kini diemban Jumhur tidak secara langsung berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan, namun semangat perjuangan buruh diyakini akan tetap melekat dalam setiap kebijakan yang diambilnya.

“Pak Jumhur memang kini bukan menjadi menteri yang secara teknis mengurusi persoalan perburuhan. Namun kami yakin, jiwa aktivis buruh yang selama ini ada dalam diri beliau tidak akan pernah hilang. Perspektif keadilan sosial itu pasti akan terbawa dalam kebijakan lingkungan hidup yang beliau pimpin,” katanya.

Ali menilai, persoalan lingkungan hidup memiliki keterkaitan erat dengan nasib kaum pekerja. Banyak buruh, terutama di sektor industri, perkebunan, pertambangan, hingga pekerja migran, yang kerap menjadi kelompok paling terdampak dari kerusakan lingkungan dan buruknya tata kelola pembangunan.

Karena itu, Federasi Buminu Sarbumusi berharap di bawah kepemimpinan Jumhur Hidayat, kementerian tersebut dapat melahirkan kebijakan yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga melindungi masyarakat kecil dan para pekerja dari dampak eksploitasi alam yang berlebihan.

“Kami berharap ada sinergi yang kuat antara gerakan buruh dan kementerian yang beliau pimpin. Lingkungan yang sehat adalah bagian dari hak hidup buruh dan keluarganya. Buruh bukan hanya bicara upah, tetapi juga bicara kualitas hidup,” tegas Ali.

Ali Nurdin juga menambahkan bahwa Jumhur Hidayat selama ini dikenal sebagai tokoh yang memiliki keberpihakan kuat terhadap pekerja migran Indonesia. Dengan pengalaman dan sensitivitas sosial tersebut, ia optimistis Jumhur akan mampu menjalankan tugas barunya dengan baik.

“Selamat mengemban amanah baru. Semoga tetap menjadi suara bagi rakyat kecil, menjadi pelindung bagi lingkungan, dan tetap menjadi sahabat perjuangan kaum buruh,” pungkasnya.

Pelantikan M. Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menjadi perhatian banyak kalangan, khususnya komunitas buruh dan pekerja migran yang selama ini mengenal kiprah panjangnya dalam memperjuangkan hak-hak pekerja Indonesia.

The post Ali Nurdin Ucapkan Selamat atas Pelantikan M. Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Titip Harapan Perjuangan Buruh Tetap Menyala appeared first on suaramigrannusantara.org.

Selama lebih dari enam dekade, Huerta mengabdikan hidupnya untuk memperjuangkan hak-hak pekerja pertanian migran,.sektor tenaga kerja yang selama puluhan tahun mengalami eksploitasi, upah rendah, dan hampir tidak memiliki perlindungan hukum.

Masa Kecil dan Kesadaran Sosial

Dolores Huerta lahir pada 10 April 1930 di Dawson, New Mexico, Amerika Serikat. Ia dibesarkan oleh ibunya, Alicia Chavez, seorang perempuan mandiri yang menjalankan usaha kecil dan aktif membantu komunitas pekerja migran.

Lingkungan keluarga yang penuh empati terhadap kaum miskin membentuk karakter Huerta sejak kecil. Setelah menyelesaikan pendidikan di California, ia sempat bekerja sebagai guru sekolah dasar.

Namun pengalaman mengajar justru membuka matanya terhadap realitas ketimpangan sosial. Banyak muridnya datang ke sekolah dalam kondisi lapar dan tanpa perlengkapan belajar karena orang tua mereka adalah pekerja ladang dengan upah yang sangat rendah.

Situasi itu membuat Huerta meninggalkan profesi guru dan terjun ke dunia aktivisme sosial.

Mendirikan Serikat Buruh Pertanian

Pada awal 1960-an, Huerta bertemu dengan Cesar Chavez dan bersama-sama membangun organisasi buruh pertanian yang kelak dikenal sebagai United Farm Workers.

Jika Chavez dikenal sebagai simbol moral gerakan buruh, Huerta adalah arsitek strategi organisasi dan negosiasi. Ia memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun jaringan, mengorganisasi massa, serta melakukan perundingan kontrak dengan perusahaan pertanian besar.

Huerta memainkan peran kunci dalam salah satu gerakan buruh terbesar dalam sejarah Amerika, yaitu Delano Grape Strike di California. Aksi pemogokan ini berlangsung selama lima tahun dan menjadi momentum penting dalam memperjuangkan hak-hak buruh pertanian.

Dalam perjuangan tersebut, Huerta mengorganisasi ribuan pekerja migran untuk melakukan mogok kerja serta memimpin kampanye boikot anggur California yang akhirnya mendapat dukungan nasional.

Negosiator Tangguh di Meja Perundingan

Berbeda dengan banyak pemimpin gerakan yang hanya memimpin aksi di jalan, Huerta dikenal sebagai negosiator yang sangat tangguh.

Ia menjadi tokoh utama dalam merundingkan kontrak kerja pertama bagi buruh pertanian di Amerika Serikat. Negosiasi tersebut melibatkan perusahaan pertanian besar yang sebelumnya menolak mengakui hak pekerja untuk berserikat.

Kemampuan Huerta dalam merumuskan strategi hukum dan politik membuat gerakan buruh pertanian memperoleh pengakuan formal dalam sistem hukum Amerika.

Hasil dan Dampak Perjuangan Dolores Huerta

Perjuangan Huerta menghasilkan sejumlah perubahan penting bagi kehidupan pekerja migran di Amerika Serikat.

1. Kontrak Kerja Kolektif untuk Buruh Pertanian

Melalui United Farm Workers, Huerta membantu merumuskan dan menegosiasikan kontrak kerja yang memberikan:

• Kenaikan upah bagi pekerja ladang
• Jaminan kondisi kerja yang lebih aman
• Hak untuk berorganisasi dalam serikat pekerja

Ini merupakan tonggak sejarah karena sebelumnya buruh pertanian hampir tidak memiliki hak perundingan kolektif.

2. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Buruh Pertanian

Gerakan yang dipimpin Huerta dan Chavez turut mendorong lahirnya California Agricultural Labor Relations Act pada tahun 1975.

Undang-undang ini menjadi regulasi pertama di Amerika Serikat yang secara resmi melindungi hak buruh pertanian untuk membentuk serikat pekerja dan melakukan pemilihan perwakilan serikat secara demokratis.

3. Kampanye Melawan Penggunaan Pestisida Berbahaya

Huerta juga memimpin berbagai kampanye yang menentang penggunaan pestisida berbahaya di perkebunan.

Tekanan gerakan buruh ini memaksa perusahaan pertanian memperbaiki standar keselamatan kerja dan meningkatkan perlindungan kesehatan bagi pekerja ladang.

4. Gerakan Hak Perempuan dan Komunitas Latino

Selain isu buruh, Huerta juga aktif dalam gerakan hak-hak perempuan dan komunitas Latino di Amerika.

Ia menciptakan slogan gerakan yang sangat terkenal dalam politik Amerika: “Si, se puede” (Yes, we can). Slogan ini kemudian menjadi simbol optimisme dalam berbagai gerakan sosial dan bahkan dipopulerkan kembali dalam kampanye politik modern.

Pengakuan dan Penghargaan

Atas kontribusinya dalam perjuangan hak-hak sipil, Huerta menerima berbagai penghargaan nasional dan internasional.

Pada tahun 2012, ia dianugerahi Presidential Medal of Freedom, penghargaan sipil tertinggi di Amerika Serikat, oleh Presiden Barack Obama.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas dedikasinya dalam memperjuangkan keadilan sosial, hak buruh, dan kesetaraan gender.

Warisan Perjuangan

Dolores Huerta bukan hanya seorang aktivis buruh, tetapi juga simbol kekuatan perempuan dalam gerakan sosial.

Ia membuktikan bahwa perubahan besar dalam masyarakat sering lahir dari kerja organisasi yang tekun, kesabaran dalam negosiasi, dan keberanian menghadapi kekuasaan ekonomi yang sangat besar.

Dalam sejarah gerakan buruh dunia, nama Huerta berdiri sejajar dengan para pemimpin besar perjuangan kelas pekerja—seorang perempuan yang tidak hanya berdiri di garis depan demonstrasi, tetapi juga membangun fondasi hukum dan politik yang melindungi jutaan pekerja migran hingga hari ini.

The post Dolores Huerta: Perempuan di Balik Perjuangan Besar Buruh Migran Amerika appeared first on suaramigrannusantara.org.

The post Cesar Chavez: Dari Anak Buruh Migran Menjadi Simbol Perlawanan Pekerja Pertanian Amerika appeared first on suaramigrannusantara.org.

Kini, ia telah kembali ke tanah air. Saatnya ia memulai proses penyembuhan fisik dan batin, serta berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia agar tragedi serupa tidak kembali terjadi. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) F-Bumunu Sarbumusi Ali Nurdin mengatakan bahwa Darurat Perdagangan orang semakin masif sementara perintah belum ada keseriusan untuk mengatasi persoalan ini. “Ratna hanya salah satu dan masih banyak korban lain yang lebih mengenaskan. Sampai kapan pemerintah diam? Kami tunggu keberanian negara untuk melakukan tindakan serius dan kami siap bekerja sama,” tegas Ali Nurdin.

Sumber:
F-Buminu Sarbumusi dan LAZISNU Pulangkan Ibu Asal Bekasi yang 3 Tahun Tersiksa di Riyadh

The post F-Buminu Sarbumusi dan LAZISNU Pulangkan Ibu Asal Bekasi yang 3 Tahun Tersiksa di Riyadh appeared first on suaramigrannusantara.org.

Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (disingkat: Sarbumusi) adalah organisasi buruh yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dalam upaya memberi perlindungan kepada kaum buruh. Sarbumusi merupakan badan otonom untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh, karyawan, atau tenaga kerja. Sarbumusi lahir di pabrik gula Tulangan Sidoarjo 27 September 1955 atas rekomendasi Muktamar Ke-20 NU tahun 1954 di Surabaya, Jawa Timur.[1]

Pada awal kelahirannya Sarbumusi sebagai afiliasi partai politik NU untuk mendulang suara dikalangan buruh dalam menandingi dominasi pengaruh Sentral Organisasi Boeroeh Seloeroeh Indonesia (SOBSI). Tahun 1950an sarbumusi bersama GASBIINDO menjadi inisiator berdirinya berdirinya Konfederasi Serikat Buruh Dunia yang bernama Internasional Cofederation of Free Trade Union (ICTFU). Mendapat sambutan positif, pada era tahun 1960 Sarbumusi bersama serikat buruh lainnya, membentuk Sekretariat Bersama yang salah satunya adalah untuk merespons perebutan Irian Barat.

Sejarah

Sarbumusi lahir di pabrik gula Tulangan Sidoarjo 27 September 1955 atas rekomendasi Muktamar Ke-20 NU tahun 1954 di Surabaya, Jawa Timur. Pada awal kelahirannya Sarbumusi sebagai afiliasi partai politik NU untuk mendulang suara dikalangan buruh dalam menandingi dominasi pengaruh Sentral Organisasi Boeroeh Seloeroeh Indonesia (SOBSI).

Tahun 1950an Sarbumusi bersama Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO) menjadi inisiator berdirinya berdirinya Konfederasi Serikat Buruh Dunia yang bernama Internasional Cofederation of Free Trade Union (ICTFU). Mendapat sambutan positif, pada era tahun 1960 Sarbumusi bersama serikat buruh lainnya, membentuk Sekretariat Bersama yang salah satunya adalah untuk merespons perebutan Irian Barat.

Pada Pemilu 1971, Sarbumusi beranggotakan 2,5 Juta buruh menjadi kontributor bagi Partai NU sehingga berhasil menandingi pesaing utamanya partai Golkar. Seiring dengan kebijakan unifikasi semua gerakan sosial dan politik oleh Rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto, gerakan Sarbumusi pun dipaksa mati oleh penguasa Orde Baru.^[2]

Pasca Reformasi 1998, Sarbumusi kembali bangkit dengan meratifikasi Konvensi No. 87 ILO mengenai Kebebasan Berserikat. Seiring Kebangkitan Sarbumusi pada tahun 2016, Sarbumusi telah berubah dari Federasi menjadi Konfederasi yang menaungi 12 Federasi dengan jumlah anggota 450.000 ribu di seluruh wilayah Indonesia hingga saat ini.

Faktor Lahirnya

1. Sebagai respons para ulama terhadap dunia perburuhan di Indonesia;
2. Memperjuangkan buruh Muslimin wa bil khusus buruh Nahdliyin;
3. Untuk mendulang suara di kalangan buruh;
4. Untuk menandingi dominasi pengaruh Sentral Organisasi Boeroeh Seloeroeh Indonesia (SOBSI)

Perjalanan Karir

1. Sarbumusi bersama-sama serikat buruh lainnya untuk merespons perebutan Irian Barat;
2. Sarbumusi tercatat sebagai gerakan buruh yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru;
3. Tahun 1950an Sarbumusi bersama Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO) menjadi inisiator berdirinya sebuah konfederasi serikat buruh dunia yang bernama International Confederation of Free Trade Union (ICFTU);
4. Sarbumusi memiliki anggota 2,5 juta buruh pada zaman orde baru yang bisa menandingi partai Golkar saat pemilu 1971;
5. Pasca reformasi yang pada tahun 1998 Sarbumusi sebagai inisiasi meratifikasi Konvensi 87 ILO mengenai Kebebasan Berserikat.^[3]

Tugas dan Tujuan

Sebuah organisasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia atau di singkat Sarbumusi merupakan Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh dan pekerja, memiliki fungsi dan tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasar (PD) Konfederasi Sarbumusi hasil keputusan Muspimnas pada tahun 2022, yakni Bab IV pasal 8 dan 9.

Disebutkan dalam pasal 8 tersebut, bahwa Sarbumusi berfungsi sebagai wadah dan wahana:

1. Membela, melindungi, dan memperjuangkan kepentingan hak-hak serta aspirasi organisasi dan anggota;
2. Peningkatan kesejahteraan dan keluarganya;
3. Pembinaan kader-kader bangsa yang profesional, jujur, disiplin, terampil, produktif dan bertanggungjawab;
4. Pembinaan Federasi-federasi yang berhimpun di dalamnya.

Adapun Tujuan Sarbumusi dalam pasal 9 sebagai berikut:

1. Konfederasi Sarbumusi bertujuan meningkatkan taraf  hidup, memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh serta keluarganya, guna mewujudkan martabat kehidupan kemanusiaan yang layak, damai, adil, sejahtera lahir batin yang diridloi oleh Allah subahanahu wata’ala;
2. Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wata’ala di lingkungan pekerja/buruh untuk membentuk watak akhlakul karimah;
3. Terwujudnya suasana kehidupan hubungan industrial yang sejuk, serasi, harmonis dan demokratis.^[4]

Sejak tahun 2016 status Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) telah berubah dari Federasi menjadi Konfederasi, sehingga penyebutan Ketua Umum menjadi Presiden.

The post Profil Organisasi appeared first on suaramigrannusantara.org.