Laporan media India pada Oktober 2026 menyebutkan bahwa sejumlah pekerja mulai meninggalkan Surat menjelang perayaan Diwali dan Chhath Puja. Stasiun kereta dilaporkan dipadati pekerja yang hendak pulang ke daerah asal. Namun, jumlah keseluruhan pekerja yang telah meninggalkan kota tersebut belum dapat dipastikan secara independen.

Gerakan ini berkembang dari protes buruh sektor bordir dan tekstil yang menuntut pembatasan jam kerja menjadi delapan jam sehari, pemberian satu hari libur setiap minggu, serta perbaikan sistem pengupahan. Para pekerja mengeluhkan praktik kerja hingga 12 jam sehari dan kebijakan perusahaan yang dinilai membatasi hak mereka untuk beristirahat atau mengambil cuti.

Surat merupakan salah satu pusat industri tekstil terbesar di India dan sangat bergantung pada tenaga kerja migran dari Bihar, Uttar Pradesh, Odisha, serta sejumlah negara bagian lainnya. Para pekerja migran mengisi berbagai posisi di pabrik tekstil, unit bordir, pengolahan kain, hingga industri pakaian jadi. Perselisihan ketenagakerjaan yang berlangsung di kota tersebut karena itu berpotensi berdampak terhadap kegiatan produksi industri.

Gerakan Gaon Chalo Abhiyan mulai menguat sejak pertengahan Agustus 2026, ketika ribuan pekerja bordir melakukan aksi mogok. Protes kemudian berlanjut melalui serangkaian perundingan antara perwakilan pekerja, pengusaha, dan Departemen Tenaga Kerja setempat. Namun, perbedaan pandangan mengenai durasi kerja, besaran upah, dan hak libur mingguan belum sepenuhnya terselesaikan.

Menurut laporan Down To Earth pada 15 Oktober 2026, asosiasi industri Textile Embroidery Job Work Association of Surat (TEJAS) menawarkan skema kerja delapan jam dengan upah bulanan 14.300 rupee India. Sementara itu, pekerja yang bersedia menjalani 12 jam kerja ditawari upah 35.000 rupee per bulan. Tawaran tersebut menjadi bagian dari perdebatan antara pengusaha dan pekerja mengenai hubungan antara jam kerja, tingkat upah, serta hak istirahat.

Sejumlah perwakilan buruh menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menawarkan pilihan jam kerja yang lebih pendek apabila penghasilan yang diterima tidak mencukupi kebutuhan hidup. Mereka juga menuntut agar keterampilan pekerja bordir dihargai secara layak dan hak libur mingguan diberikan tanpa ancaman pemotongan upah atau pemutusan hubungan kerja.

Malkhan Singh Verma, Presiden Sarvajanik Mazdoor Ekta Union di Surat, menyatakan bahwa pekerja bordir merupakan tenaga kerja terampil yang memiliki kontribusi langsung terhadap produksi industri tekstil. Ia menegaskan bahwa tuntutan pekerja mencakup pengakuan atas keterampilan, upah yang sepadan, dan kesempatan beristirahat secara teratur.

Perselisihan semakin memanas setelah muncul laporan mengenai penahanan pekerja yang hendak menggelar demonstrasi. Pada 15 Oktober 2026, puluhan pekerja dan aktivis dilaporkan hendak menyampaikan tuntutan di kantor kolektor distrik Surat. Menurut laporan Scroll.in pada 16 Oktober, sekitar 70 pekerja ditahan polisi karena aksi tersebut disebut tidak memperoleh izin.

Di kalangan pekerja dan organisasi buruh, tindakan aparat itu memunculkan kekhawatiran mengenai ruang untuk menyampaikan tuntutan ketenagakerjaan. Sementara itu, kepolisian menyatakan penahanan dilakukan karena demonstrasi tidak memperoleh izin yang diperlukan. Perbedaan keterangan tersebut menunjukkan bahwa penanganan aksi buruh menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan konflik di Surat.

Perwakilan serikat pekerja juga menuduh adanya pemecatan terhadap ratusan pekerja yang terlibat dalam tuntutan libur mingguan dan perbaikan kondisi kerja. Angka yang disampaikan oleh perwakilan buruh berkisar antara 250 hingga 400 orang dalam laporan yang berbeda. Klaim tersebut belum dapat diperlakukan sebagai jumlah pemecatan yang telah terverifikasi secara independen.

Menteri Tekstil India Giriraj Singh, yang mengunjungi Surat pada 9–10 Oktober 2026, meminta pekerja dan pengusaha menyelesaikan perselisihan melalui dialog. Ia menggambarkan pekerja dan pengusaha sebagai dua pihak yang saling membutuhkan dan mendorong keduanya menyelesaikan persoalan melalui komunikasi.

Singh juga membantah laporan mengenai eksodus massal pekerja dari Surat. Bantahan tersebut penting dicatat di tengah laporan media yang menyebut ribuan pekerja telah pulang dan klaim yang lebih besar mengenai jumlah pekerja yang meninggalkan kota. Sampai tersedia data resmi yang dapat diverifikasi, skala perpindahan pekerja tersebut masih perlu diperlakukan secara hati-hati.

Bagi pekerja migran, keputusan meninggalkan Surat tidak semata-mata berkaitan dengan momentum perayaan keagamaan. Perselisihan mengenai jam kerja, penghasilan, cuti, dan keamanan pekerjaan turut menjadi latar belakang gerakan tersebut. Kepulangan ke desa dapat menjadi pilihan ketika pekerja merasa tidak memiliki kepastian mengenai hak dan kondisi kerja mereka, meskipun keputusan itu juga dapat berarti kehilangan penghasilan dari pekerjaan di kawasan industri.

Persoalan ini sekaligus menyoroti ketergantungan industri terhadap tenaga kerja migran yang berpindah dari daerah berkesempatan kerja terbatas menuju pusat-pusat produksi. Surat memperoleh manfaat ekonomi dari tenaga kerja tersebut, tetapi keberlanjutan industri juga berkaitan dengan kepastian upah, penerapan ketentuan ketenagakerjaan, dan hubungan industrial yang memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa.

Perdebatan mengenai jam kerja di Gujarat turut menjadi perhatian setelah perubahan ketentuan ketenagakerjaan di tingkat negara bagian membuka ruang bagi pengaturan jam kerja harian hingga 12 jam dalam kondisi tertentu. Penerapannya tetap harus dibaca bersama persyaratan hukum yang berlaku dan ketentuan mengenai waktu istirahat serta lembur. Perselisihan di Surat memperlihatkan pentingnya memastikan bahwa fleksibilitas pengaturan kerja tidak menghilangkan perlindungan dasar bagi pekerja.

Hingga Oktober 2026, belum ada kepastian bahwa tuntutan utama pekerja telah diselesaikan secara menyeluruh. Sementara proses perundingan dan perselisihan terus berlangsung, laporan kepulangan pekerja menjelang Diwali dan Chhath Puja menjadi pengingat bahwa persoalan ketenagakerjaan dapat memengaruhi kehidupan pekerja, mobilitas tenaga kerja, dan kelangsungan produksi industri.

Perkembangan Gaon Chalo Abhiyan kini menjadi perhatian dalam perdebatan mengenai keseimbangan antara kebutuhan industri dan perlindungan pekerja migran. Besarnya jumlah pekerja yang bergantung pada sektor tekstil membuat penyelesaian perselisihan ini tidak hanya penting bagi para buruh, tetapi juga bagi pengusaha dan pemerintah yang berkepentingan menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi di Surat.

The post Ribuan Pekerja Migran Tinggalkan Surat, Gerakan “Gaon Chalo” Soroti Persoalan Upah dan Jam Kerja appeared first on suaramigrannusantara.org.

Isu tersebut dilaporkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam pembahasan mengenai penguatan peran organisasi pekerja dalam tata kelola migrasi tenaga kerja. Kerja sama lintas negara dipandang penting karena pekerja migran berada dalam hubungan ketenagakerjaan yang melibatkan sedikitnya dua yurisdiksi: negara asal dan negara tujuan.

Dalam konteks India–Jerman, kebutuhan tenaga kerja sektor perawatan di Jerman bertemu dengan ketersediaan tenaga kerja dari India. Mobilitas tersebut menciptakan peluang pekerjaan, tetapi sekaligus menghadirkan kebutuhan terhadap mekanisme perlindungan yang dapat bekerja sejak tahap perekrutan di negara asal hingga pekerja menjalankan pekerjaannya di negara tujuan.

Sektor perawatan memiliki karakteristik yang membuat perlindungan ketenagakerjaan menjadi penting. Pekerja dapat menjalankan tugas di rumah pengguna layanan, fasilitas perawatan atau institusi kesehatan. Dalam situasi tertentu, batas antara ruang kerja dan ruang privat dapat menjadi tidak sederhana, terutama bagi pekerja yang melakukan perawatan langsung dan intensif.

Karena itu, persoalan pekerjaan layak tidak hanya berkaitan dengan besaran upah. Pekerja migran juga membutuhkan kontrak yang jelas, jam kerja yang wajar, waktu istirahat, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, hak untuk memperoleh informasi serta mekanisme pengaduan yang dapat diakses.

Partisipasi serikat pekerja dalam tata kelola migrasi tenaga kerja menjadi salah satu isu penting yang diangkat. Serikat pekerja tidak hanya memiliki fungsi setelah seseorang menjadi pekerja, tetapi dapat berperan dalam proses penyusunan kebijakan migrasi tenaga kerja agar kepentingan dan hak pekerja diperhitungkan sejak awal.

Dalam skema migrasi tenaga kerja lintas negara, pemerintah dan pemberi kerja bukan satu-satunya pihak yang memiliki kepentingan. Pekerja dan organisasi yang mewakili mereka juga perlu memiliki ruang dalam pembahasan mengenai rekrutmen, pengakuan keterampilan, kondisi kerja, mobilitas dan penyelesaian perselisihan.

Keterlibatan serikat pekerja menjadi semakin relevan ketika pekerja migran menghadapi persoalan yang melampaui batas negara. Perselisihan mengenai upah atau kondisi kerja, misalnya, dapat bermula dari proses perekrutan di negara asal tetapi berujung pada hubungan kerja di negara tujuan.

Karena itu, kerja sama antara organisasi pekerja di India dan Jerman dapat menjadi salah satu mekanisme untuk memperkuat kesinambungan perlindungan. Serikat pekerja di negara asal dapat memberikan informasi dan pendampingan sebelum keberangkatan, sementara organisasi pekerja di negara tujuan dapat membantu pekerja memahami hak serta mekanisme perlindungan yang tersedia.

Pendekatan tersebut juga berkaitan dengan pencegahan eksploitasi. Risiko eksploitasi dapat muncul sejak proses perekrutan, terutama ketika calon pekerja tidak memperoleh informasi lengkap mengenai pekerjaan, biaya migrasi, pemberi kerja, upah dan kondisi kerja yang sebenarnya.

Pekerja yang menanggung biaya perekrutan atau utang dalam jumlah besar juga dapat berada dalam posisi yang lebih rentan. Ketika pekerjaan yang diterima tidak sesuai dengan informasi awal, beban ekonomi tersebut dapat menyulitkan pekerja untuk meninggalkan pekerjaan atau mencari bantuan.

Karena itu, transparansi perekrutan menjadi bagian penting dari pekerjaan layak. Calon pekerja perlu mengetahui secara jelas siapa calon pemberi kerja, jenis pekerjaan, lokasi kerja, besaran upah, jam kerja, biaya yang dibebankan, durasi kontrak dan hak yang melekat pada hubungan kerja tersebut.

Untuk pekerja sektor perawatan, kejelasan mengenai tugas juga penting. Istilah care worker dapat mencakup berbagai jenis pekerjaan dan tingkat tanggung jawab. Pekerja perlu mengetahui apakah pekerjaannya berkaitan dengan pendampingan lansia, bantuan aktivitas sehari-hari, perawatan rumah tangga, atau tugas lain yang membutuhkan kualifikasi profesional.

Persoalan pengakuan kompetensi juga menjadi bagian dari mobilitas tenaga kerja India–Jerman. Pekerja yang telah memperoleh pendidikan atau pengalaman di negara asal membutuhkan kepastian mengenai bagaimana kualifikasi tersebut diakui di negara tujuan. Proses pengakuan yang jelas dapat membantu mencegah pekerja terampil ditempatkan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

Dalam konteks tata kelola migrasi, kerja sama lintas negara juga dapat membantu menyelaraskan informasi mengenai kebutuhan pasar kerja dengan kondisi nyata di lapangan. Data mengenai kebutuhan tenaga kerja seharusnya disertai informasi mengenai persyaratan pekerjaan, perlindungan sosial dan ketentuan ketenagakerjaan.

Perlindungan terhadap pekerja migran juga perlu memperhatikan hak mereka untuk berserikat. Pekerja migran yang telah berada di Jerman tetap merupakan pekerja yang memiliki hak ketenagakerjaan. Status sebagai warga negara asing tidak dengan sendirinya menghilangkan hak untuk memperoleh kondisi kerja yang layak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bagi organisasi pekerja, hal tersebut berarti perlunya membangun jaringan lintas negara. Pekerja yang berangkat dari India dapat memperoleh informasi mengenai organisasi pekerja di Jerman sebelum keberangkatan. Sebaliknya, serikat pekerja di Jerman dapat memahami pola perekrutan dan persoalan yang dihadapi pekerja migran sejak berada di India.

Kerja sama semacam ini dapat memperpendek jarak informasi antara pekerja dan lembaga perlindungan. Seorang pekerja migran yang menghadapi persoalan di negara tujuan tidak harus memulai dari nol untuk mencari tahu ke mana harus mengadu.

Pencegahan eksploitasi karena itu perlu dimulai sebelum keberangkatan. Pemeriksaan kontrak, informasi mengenai pemberi kerja, transparansi biaya, pelatihan, informasi hak ketenagakerjaan dan akses terhadap layanan pengaduan merupakan bagian dari pencegahan yang dapat dilakukan di negara asal.

Setelah pekerja tiba di Jerman, perlindungan perlu dilanjutkan melalui akses terhadap serikat pekerja, layanan hukum, mekanisme pengaduan dan lembaga pemerintah yang berwenang. Pendekatan seperti ini menempatkan migrasi tenaga kerja sebagai proses yang berlangsung sepanjang siklus migrasi, bukan hanya sebagai proses administrasi keberangkatan.

Bagi India, penguatan perlindungan tersebut penting karena mobilitas tenaga kerja ke Jerman dapat menjadi salah satu jalur bagi tenaga kerja terampil untuk memperoleh kesempatan kerja internasional. Namun, keberhasilan migrasi tidak hanya diukur dari jumlah pekerja yang berhasil ditempatkan, tetapi juga dari kualitas pekerjaan dan perlindungan yang mereka terima.

Bagi Jerman, kedatangan pekerja migran dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor perawatan. Namun, kebutuhan terhadap pekerja asing perlu berjalan bersama dengan penghormatan terhadap standar pekerjaan layak. Tenaga kerja migran tidak semestinya diposisikan hanya sebagai jawaban atas kekurangan tenaga kerja.

Perlindungan yang kuat juga memiliki dampak terhadap keberlanjutan migrasi tenaga kerja. Ketika pekerja memperoleh informasi yang benar, kontrak yang transparan, upah dan kondisi kerja yang sesuai serta akses terhadap pengaduan, hubungan kerja dapat berlangsung dalam kerangka yang lebih jelas.

Dalam perspektif ILO, dialog sosial merupakan salah satu unsur penting dalam tata kelola ketenagakerjaan. Karena itu, keterlibatan organisasi pekerja dalam pembentukan kebijakan migrasi tenaga kerja dapat memperkuat perspektif pekerja dalam proses yang selama ini sering didominasi pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Koridor India–Jerman dengan demikian tidak hanya berbicara mengenai perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain. Di balik mobilitas tersebut terdapat persoalan rekrutmen, keterampilan, pengakuan kualifikasi, kontrak kerja, upah, jaminan sosial, hak berserikat dan akses terhadap keadilan.

Bagi pekerja care worker, aspek-aspek tersebut menjadi semakin penting karena mereka bekerja di sektor yang sangat bergantung pada hubungan manusia. Pekerjaan perawatan membutuhkan keterampilan, kesabaran, tanggung jawab dan interaksi intensif dengan orang yang membutuhkan layanan.

Karena itu, peningkatan jumlah pekerja migran di sektor perawatan perlu diikuti dengan penguatan standar kerja. Pekerja yang datang dari India maupun negara lain perlu memperoleh perlakuan yang setara berdasarkan hak ketenagakerjaan yang berlaku, sementara pemberi kerja membutuhkan kepastian mengenai kompetensi dan tanggung jawab pekerja.

Kerja sama serikat pekerja India dan Jerman juga menunjukkan bahwa perlindungan PMI dan pekerja migran secara umum tidak selalu dapat diselesaikan hanya oleh negara asal. Ketika hubungan kerja berlangsung di negara tujuan, jaringan perlindungan harus dapat melintasi batas negara.

Bagi Indonesia, perkembangan koridor India–Jerman dapat menjadi referensi dalam melihat bagaimana mobilitas tenaga kerja sektor perawatan seharusnya dibangun. Ketika Indonesia memperluas pasar kerja luar negeri untuk tenaga kesehatan, care worker, caregiver dan pekerjaan terkait perawatan lansia, persoalan yang dihadapi pekerja India dapat menjadi bahan pembelajaran dalam membangun mekanisme perlindungan sejak awal.

Prinsip yang relevan adalah bahwa penempatan pekerja migran harus berjalan bersama dengan perlindungan hak pekerja. Informasi mengenai peluang kerja perlu disertai informasi mengenai kontrak, biaya, kondisi kerja, jaminan sosial dan mekanisme pengaduan. Serikat pekerja juga perlu mendapatkan ruang untuk berpartisipasi dalam tata kelola migrasi tenaga kerja.

Pada akhirnya, penguatan kerja sama lintas negara yang didorong organisasi pekerja dalam koridor India–Jerman menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja tidak cukup dilihat sebagai persoalan mobilitas dan kebutuhan tenaga kerja. Di dalamnya terdapat dimensi hak asasi, hubungan industrial dan pekerjaan layak.

Bagi pekerja sektor perawatan, perlindungan tersebut menjadi semakin penting karena kebutuhan terhadap tenaga mereka terus berkembang. Tantangannya adalah memastikan bahwa kebutuhan pasar kerja tidak mengalahkan hak pekerja. Migrasi yang teratur harus sekaligus menjadi migrasi yang terlindungi, dengan pekerja ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar sebagai tenaga yang dipindahkan dari satu pasar kerja ke pasar kerja lainnya.

The post India–Jerman: Serikat Pekerja Dorong Perlindungan Care Worker Migran appeared first on suaramigrannusantara.org.