Majikan bilang…..

“Neni, ke kamar kamu! Polisi, lepasin dia! Ini urusan saya!”

Polisi laki-laki langsung menyeret aku ke kursi. Suaranya tegas.

“Ini udah tanggung jawab kami. Kamu udah nyerahin pembantu kamu ke saya. Jadi udah, nggak usah ngobrol lagi.”

Aku duduk. Majikan teriak lagi, kayak orang gila.

“JANGAN DUDUK DI SITU! NANTI KURSINYA KOTOR!”

Semua polisi langsung diam. Kaget. Kepala mereka menoleh bersamaan.

Polisi wanita membisikkan sesuatu kepadaku.

“Neni… aku tahu kamu nggak salah. Ikut kami, ya. Kami proses. Kamu aman.”

Aku jawab, suaraku pecah tapi pasti.

“Iya, Mbak. Tujuan saya juga gitu. Mending tidur di sel daripada di kamar 1×40 cm. Di sel bisa luas. Banyak teman. Di sini saya kesiksa.”

Majikan panik. Langsung telepon agen.

“Ini Neni mau ikut polisi, gimana?!”

Agen di telepon bilang,

“Neni… jangan ikut polisi. Nanti kamu nggak pulang lagi. Diam aja di situ, nanti kami jemput.”

Aku ambil HP.

“Yang laporan majikan, Mam. Bukan saya. Polisi udah di sini. Saya pilih ikut polisi.”

Polisi berkata,

“Barang-barang pembantu, kasih semua. HP, uang.”

Dikasih semua. Semua duitku. HP-ku.

Polisi wanita menggenggam tanganku.

“Neni, ini cuma sementara, ya. Kami borgol kamu. Sampai kantor, nanti dilepas.”

Aku mengangguk.

“Iya, Mbak. Silakan.”

Krek…

Borgol.

Di tangan kiri. Di tangan kanan. Di depan semua orang.

Aku berjalan keluar dari lantai 15 apartemen itu. Digiring polisi. TKW-TKW Indonesia di lobi pada ngelihatin. Bisik-bisik.

“Sabar ya, Teh… Sabar ya, Teh…”

Aku nggak merasa jahat. Aku merasa… lega.

Akhirnya, aku keluar dari rumah neraka itu.

Dengan borgol di tangan… tapi merdeka di hati.

Mobil polisi berbunyi.

Wiu… wiu…

Semua orang di luar apartemen lantai 15 pada menoleh ke aku. Aku nggak menunduk. Aku nggak malu. Aku nggak merasa bersalah.

Justru ini kebanggaanku.

Aku bisa melawan majikan yang menganggap aku bukan manusia.

Sesampainya di kantor polisi, Masya Allah… gedungnya besar banget. Katanya daerah Bedok, Singapura.

Aku masuk kayak tahanan beneran. Disuruh duduk. Nunggu. Lama.

Dua jam aku duduk diam. Polisi hilir mudik. Ada yang ribut. Ada yang nangis. Ada yang berantem.

Serasa neraka.

Tapi aku diam aja.

Nggak lama, ada polisi wanita datang. Bawa roti sama air mineral.

“Kamu minum dulu, ya. Sebentar lagi dipanggil.”

Aku minum sedikit. Tangan masih dingin.

Terus aku disuruh masuk ruang pemeriksaan. Karena waktu itu lagi Corona, aku diambil darah dulu. Tes swab.

Alhamdulillah, negatif.

Aku lolos.

Polisi yang memeriksa aku ngomong bahasa Inggris. Aku jawab bahasa Inggris juga.

“Kok kamu bisa bahasa Inggris?” tanya dia kaget.

“Dulu saya pernah kerja di Hong Kong, Pak.”

“Masya Allah,” katanya. “Udah, sabar, ya.”

Habis itu, data. Paspor. Nama. Semua didata.

30 menit, 1 jam…

Terus aku disuruh masuk sel.

Di dalam sel ada lima cewek.

Pas pintunya dikunci, aku lihat sekeliling.

“Ya Allah… inikah penjara asli Singapura?”

Kamar mandinya nggak ada pintu. Terbuka. Kalau mau kencing, mau BAB, semua orang bisa lihat.

Aku nangis di pojokan.

“Ya Allah… berat banget ujian-Mu.”

Tapi aku sabar. Karena aku nggak salah.

Yang di sel nanya pakai Melayu sama Inggris.

“Kamu kenapa? Kamu bukan orang sini, kan?”

Aku diam. Nggak mau cerita. Cuma nangis.

Nggak mau makan.

Dua hari aku nggak makan. Nggak kencing. Nggak BAB. Cuma duduk. Makanan yang dikasih aku kasih ke teman sel yang mentalnya kurang.

Hari ketiga, aku dipanggil.

Ruangan kecil. Ada komputer. Ada satu polisi berdiri.

“Ceritakan dari awal. Sampai kamu dilaporkan.”

Aku cerita semua.

“Dia ngasih saya makan sisa ayam bau, Pak. Saya sabar. Saya kerja bertahun-tahun. Kalau majikan laki-laki ke dapur, saya disuruh masuk kamar. Nunggu dia keluar. Baru saya beresin rumah. Bikin susu. Ngepel. Nyuci. Nyetrika. Semua saya lakukan. Tapi nggak pernah dihargai. Selalu disalahkan.

Hari itu, saya pegang pisau. Lagi motong apel buat anaknya. Majikan perempuan datang, teriak-teriak.

‘Kamu nggak usah banyak ngomong! Aku yang bayar kamu!’

Sambil nunjuk-nunjuk.

Makin lama makin nggak karuan. Saya spontan jawab. Pisau masih di tangan, memotong apel.

Dia langsung menelepon polisi. Bilang saya mau bunuh anaknya.

Saya bilang ke polisi,

‘Pak, kalau Bapak nggak percaya, tanya majikan saya. Di rumah banyak CCTV. Minta buka rekamannya. Biar jelas semuanya.’”

Di saat aku lagi diinterogasi…

Tok… tok…

Dua polisi masuk.

Pakai bahasa Melayu mereka bilang ke polisi yang memeriksa aku,

“Pak, kasihan ini pembantu. Nggak dikasih makan sama majikannya.”

Ternyata itu polisi yang menjemput aku dari rumah. Dia menjelaskan semuanya.

Habis itu aku disuruh balik ke sel. Diantar polisi lain.

Aku nggak tahu mereka ngomong apa di ruang interogasi itu. Aku cuma nunggu.

Sampai sore.

Lapar banget.

Jam 09.00 malam, pintunya dibuka.

“Neni, keluar.”

Aku dipindah ke ruang tunggu.

“Mbak, boleh numpang ke air?” tanyaku ke polisi wanita.

Aku diantar ke toilet khusus tamu.

Setelah itu aku duduk lagi di ruang tunggu. Dikasih makan. Dikasih minum.

Terus aku dipanggil ke meja panjang. Kayak kasir pengaduan. Di depannya komputer semua.

Polisi bilang,

“Kamu besok bebas, ya. Mau telepon agen jemput, atau mau diantar ke agen?”

Aku jawab,

“Terserah kalian aja. Terima kasih.”

Aku sujud syukur di situ juga.

“Terima kasih, Pak Polisi. Ya Allah, terima kasih. Sudah adil sama aku.”

Polisi di meja nanya lagi,

“Kasus kamu mau disebarkan atau di-privasi?”

Aku jawab,

“Jangan disebarkan, Pak. Nanti keluarga saya kaget. Di-privasi aja, soalnya aku takut keluarga saya tahu tentang ini.”

“Oke. Tanda tangan sini.”

Dikasih kertas banyak. Bahasa Inggris semua.

“Kalau bisa baca, baca dulu,” kata polisi.

Aku jawab,

“Nggak usah, Pak. Saya percaya.”

Aku tanda tangan.

Polisi senyum.

“Kita tahu kok kamu nggak salah. Dari cara majikan kamu ngomong aja udah kelihatan siapa yang benar, siapa yang salah. Di pisau itu nggak ada sidik jari kamu. Nggak ada bukti pembunuhan. Jadi… kamu bebas.”

Proses udah semua.

Aku disuruh ambil baju-bajuku. Dibawa ke tempat kayak arsip. Banyak banget kotak-kotak. Rapi semua.

Petugas buka satu kotak.

“Ini punya kamu, Neni.”

Aku ganti dari baju tahanan ke baju sendiri.

HP dikembalikan. Dompet. Semua barang-barang aku.

Tangan yang tadi diborgol, sekarang bebas.

Nggak ada bekas merahnya pun.

Polisi mengantar aku ke ruang tunggu.

AC-nya dingin, tapi hati aku anget banget.

Untuk pertama kalinya dalam tiga hari… aku merasa jadi manusia lagi.

Bukan tahanan.

Bukan pembantu.

Tapi Neni.

Yang bebas.

Dan untuk Singapura ini, aku mau bilang dari hati:

Aku respect sama pemerintahan Singapura yang memanusiakan TKI dan dia ramah sama TKI.

Ya, mungkin nggak semuanya diperlakukan seperti itu. Tapi menurut aku, mereka memperlakukan aku dengan sangat baik, sangat rapi, dan sangat hati-hati.

Dan di situ, di kursi ruang tamu lantai 15 itu, dengan borgol di depan semua orang, aku nggak mikir ke depannya akan seperti apa.

Aku nggak mikir besok aku makan apa. Nggak mikir agen bakal jemput atau nggak. Nggak mikir bakal dipenjara berapa lama.

Aku hanya berpikir satu hal:

Aku tidak bersalah dan Allah akan membelaku.

Itu aja.

Kalau kamu hari ini lagi di posisi aku dulu—lagi dituduh, lagi difitnah majikan, lagi disuruh duduk di lantai karena dianggap kotor, lagi tidur di kamar 1×40 cm, lagi dikasih makan sisa—dengerin aku:

Jangan takut.

Selama kamu tidak bersalah, jangan pernah nunduk.

Bilang yang benar.

“Telepon polisi! Silakan!”

Bilang itu dengan keras, walaupun suara kamu gemetar.

Karena kebenaran itu nggak butuh teriak.

Kebenaran itu cuma butuh kamu berani diam dan jujur.

Allah lihat.

Polisi Singapura aja bisa melihat dari cara majikan ngomong siapa yang benar. Apalagi Allah.

Ini kisah nyata aku sendiri.

Aku pernah di posisi ini—diborgol, digiring dari lantai 15, dan tidur tiga hari di sel Bedok.

Sakit.

Tapi aku bebas.

Dan hari ini aku masih bisa nulis novel buat kalian.

Jadi kalau kamu lagi di titik paling bawah, ingat aku.

Kalau aku aja bisa keluar dengan borgol di tangan tapi merdeka di hati, kamu juga bisa.

Sumber: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ketix.application

The post DENGAN BORGOL DI TANGAN, TAPI BEBAS DI HATI (KISAH NYATA) appeared first on suaramigrannusantara.org.

Kedatangan kapal tersebut terjadi pada Minggu, 6 September 2026, ketika sekitar 140 orang yang berada di atas sebuah kapal kecil dibawa ke darat di kawasan Eastney Marina, Portsmouth. Para pendatang kemudian menjalani proses pemeriksaan sebagaimana prosedur kedatangan pencari suaka di Inggris.

Kedatangan tersebut segera memicu demonstrasi. Ratusan orang berkumpul di sekitar kawasan pelabuhan dan memblokir sejumlah ruas jalan yang digunakan untuk membawa para pencari suaka meninggalkan lokasi. Sebagian demonstran mengenakan pakaian hitam dan penutup wajah serta meneriakkan seruan untuk menghentikan kedatangan kapal migran.

Situasi kemudian berubah menjadi ketegangan antara demonstran dan aparat kepolisian. Polisi menggunakan perlengkapan pengendalian massa untuk menjaga jalur keluar dari kawasan Eastney Marina dan memastikan para pencari suaka dapat dibawa menuju lokasi pemrosesan tanpa dihadang massa.

Hampshire Police sebelumnya mengeluarkan perintah pembubaran atau dispersal order di kawasan tersebut. Polisi memperingatkan bahwa orang yang tidak mematuhi perintah dapat ditangkap. Massa yang berjumlah sekitar 200 orang akhirnya dibubarkan pada dini hari setelah aksi berlangsung selama beberapa jam.

Pemerintah Inggris mengecam aksi yang dianggap telah melewati batas demonstrasi damai. Pemerintah menegaskan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat dan melakukan demonstrasi merupakan bagian fundamental dari demokrasi Inggris, tetapi hak tersebut tidak mencakup tindakan intimidasi, kekerasan, atau upaya menghalangi proses hukum.

Ketegangan juga terjadi ketika sejumlah demonstran berhadapan langsung dengan aparat. Laporan mengenai aksi tersebut menyebut terdapat barang yang dilemparkan ke arah polisi. Sejumlah kendaraan juga mengalami kerusakan dan beberapa anggota kepolisian mengalami cedera.

Dalam perkembangan penegakan hukum setelah aksi tersebut, seorang pria berusia 42 tahun dari kawasan Paulsgrove ditangkap dan didakwa melakukan violent disorder serta menyerang seorang polisi yang sedang menjalankan tugas. Polisi mengatakan penangkapan lebih lanjut masih mungkin dilakukan setelah bukti-bukti dari lokasi kejadian diteliti.

Perkembangan pada akhir pekan berikutnya menunjukkan bahwa ketegangan di Portsmouth belum sepenuhnya berakhir. Pada 12 September, demonstrasi anti-imigrasi kembali berlangsung dan berhadapan dengan aksi tandingan kelompok yang menentang rasisme. Polisi kembali melakukan pengamanan dalam jumlah besar dan melakukan beberapa penangkapan terkait berbagai dugaan pelanggaran.

Polisi juga menggunakan kewenangan baru berkaitan dengan penggunaan penutup wajah dalam demonstrasi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah identitas disembunyikan ketika terjadi gangguan ketertiban. Dalam perkembangan terbaru, seorang pria berusia 76 tahun didakwa karena diduga menyembunyikan identitasnya dalam aksi tersebut.

Protes di Portsmouth tidak dapat dipisahkan dari perdebatan politik Inggris mengenai migrasi melalui Selat Inggris. Kedatangan pencari suaka dengan kapal kecil atau small boats telah menjadi salah satu isu politik paling sensitif di Inggris dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Inggris berupaya menekan jumlah penyeberangan melalui kerja sama dengan Prancis dan peningkatan penindakan terhadap jaringan penyelundupan manusia. Namun, keberadaan pencari suaka yang tiba melalui jalur laut tetap memicu perdebatan mengenai kapasitas sistem penerimaan, pengawasan perbatasan, dan kebijakan suaka.

Bagi para pencari suaka yang tiba di Portsmouth, persoalan tersebut memiliki dimensi yang berbeda. Mereka harus menjalani proses pemeriksaan dan penentuan status sesuai mekanisme hukum Inggris. Kedatangan melalui jalur laut tidak dengan sendirinya menentukan hasil akhir permohonan perlindungan mereka.

Di sisi lain, protes yang muncul memperlihatkan bagaimana isu migrasi telah berkembang menjadi persoalan sosial dan politik di tingkat lokal. Kedatangan kapal migran dapat dengan cepat memicu mobilisasi massa, sementara kelompok pendukung migran dan kelompok anti-imigrasi dapat turun ke jalan dengan tuntutan yang berlawanan.

Kondisi tersebut menciptakan tantangan bagi kepolisian. Aparat harus menjaga hak warga untuk melakukan demonstrasi sekaligus mencegah aksi tersebut berubah menjadi kekerasan atau menghambat pelayanan darurat dan proses hukum. Dalam kasus Portsmouth, polisi harus menjaga akses terhadap pelabuhan dan memastikan kendaraan yang membawa para pencari suaka dapat meninggalkan lokasi.

Peristiwa Portsmouth juga memperlihatkan risiko meningkatnya ketegangan antara kebijakan migrasi dan kehidupan masyarakat lokal. Ketika kedatangan migran dipersepsikan sebagai simbol kegagalan pemerintah mengendalikan perbatasan, persoalan administratif dapat berubah menjadi konflik politik di jalanan.

Namun, keberatan terhadap kebijakan migrasi harus tetap dibedakan dari tindakan terhadap individu migran. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, sedangkan intimidasi, kekerasan, atau tindakan yang membahayakan keselamatan orang lain berada dalam ranah yang berbeda dan dapat dikenai hukum.

Bagi pekerja migran dan komunitas warga asing di Inggris, meningkatnya retorika anti-imigrasi juga dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih rentan. Perdebatan mengenai pencari suaka tidak selalu dapat dipisahkan dari persepsi masyarakat yang lebih luas terhadap keberadaan warga asing, termasuk pekerja migran yang memiliki status hukum sah.

Karena itu, negara perlu memastikan bahwa penegakan hukum keimigrasian berjalan berdasarkan status hukum masing-masing individu, bukan berdasarkan generalisasi terhadap seluruh orang asing. Pekerja migran yang memiliki visa dan hak kerja yang sah memiliki posisi hukum yang berbeda dengan orang yang sedang menjalani proses suaka atau tidak mempunyai hak tinggal.

Protes di Portsmouth pada akhirnya menunjukkan bahwa persoalan migrasi bukan semata-mata masalah perbatasan. Ia telah menjadi persimpangan antara keamanan, hak asasi manusia, politik domestik, ketenagakerjaan, dan hubungan sosial masyarakat.

Ketika kapal migran tiba di pesisir Inggris, yang muncul bukan hanya persoalan bagaimana pemerintah memproses para pendatang. Yang muncul juga adalah pertanyaan lebih besar tentang bagaimana sebuah negara demokratis mengelola perbedaan kepentingan: hak negara mengendalikan perbatasan, hak migran memperoleh perlindungan, dan hak masyarakat menyampaikan kritik tanpa berubah menjadi kekerasan.

Rangkaian protes di Portsmouth menjadi gambaran nyata bahwa persoalan migrasi Inggris semakin berada di pusat ketegangan politik. Penegakan hukum tetap diperlukan, tetapi pada saat yang sama negara harus memastikan bahwa perbedaan pandangan mengenai migrasi tidak berkembang menjadi intimidasi atau kekerasan terhadap manusia yang sedang menjalani proses hukum.

The post Protes Anti-Imigrasi di Portsmouth Memanas Setelah Kedatangan Migran dari Prancis appeared first on suaramigrannusantara.org.

Pemberitaan mengenai operasi tersebut muncul pada 12 September 2026 dan menjadi bagian dari penegakan kebijakan pemerintah Inggris terhadap illegal working. Dalam terminologi hukum Inggris, persoalan utamanya bukan semata-mata kewarganegaraan pekerja, melainkan apakah seseorang memiliki izin atau right to work yang sah untuk melakukan pekerjaan tertentu di Inggris.

Pemerintah Inggris menempatkan kewajiban pemeriksaan status hak kerja pada pemberi kerja. Panduan resmi Home Office menegaskan bahwa setiap pemberi kerja memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pemeriksaan right to work sebelum mempekerjakan seseorang. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memastikan pekerja tidak dilarang bekerja berdasarkan status imigrasinya.

Penertiban di Oxfordshire berlangsung di tengah meningkatnya aktivitas Immigration Enforcement di berbagai wilayah Inggris. Data resmi Home Office menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Juni 2026, aparat melakukan 7.270 kunjungan terkait dugaan illegal working dan menghasilkan 4.756 penangkapan. Angka kunjungan tersebut meningkat 31 persen dan penangkapan meningkat 20 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Pada periode yang sama, lebih dari 1.200 perusahaan yang diketahui mempekerjakan orang tanpa hak kerja telah dikenai Civil Penalty. Nilai keseluruhan denda yang dikenakan kepada perusahaan tersebut mencapai lebih dari 74 juta poundsterling. Data tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan penegakan Inggris tidak hanya diarahkan kepada pekerja, tetapi juga kepada pemberi kerja yang mempekerjakan orang tanpa hak bekerja.

Pemerintah Inggris bahkan menyediakan sanksi yang cukup berat bagi pemberi kerja. Berdasarkan ketentuan resmi, perusahaan yang mempekerjakan seseorang yang diketahui atau memiliki alasan yang wajar untuk meyakini tidak mempunyai hak bekerja dapat menghadapi denda perdata hingga 60.000 poundsterling untuk setiap pekerja. Dalam kondisi tertentu, pemberi kerja juga dapat menghadapi proses pidana dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun dan denda tanpa batas.

Karena itu, penertiban pekerja asing tanpa dokumen tidak semestinya hanya dilihat sebagai tindakan terhadap individu pekerja. Relasi antara pekerja dan pemberi kerja juga menjadi bagian penting dalam penegakan hukum. Pekerja yang berada dalam posisi tidak memiliki status kerja yang sah dapat menjadi pihak yang paling rentan, sementara pemberi kerja dapat memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut.

Kerentanan itu semakin besar apabila pekerja migran tidak memahami status izin tinggal dan izin kerja mereka. Perubahan pekerjaan, berakhirnya visa, pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin, atau penggunaan dokumen yang tidak sah dapat menimbulkan konsekuensi keimigrasian. Dalam situasi tertentu, pekerja dapat kehilangan pekerjaan, ditahan untuk proses keimigrasian, atau menghadapi proses pemulangan.

Namun, penegakan hukum juga tidak berarti setiap orang yang diperiksa otomatis bersalah. Panduan resmi Immigration Enforcement Inggris menyatakan bahwa petugas harus terbuka terhadap kemungkinan adanya informasi yang menunjukkan seseorang memiliki hak tinggal secara sah atau mempunyai klaim hukum lain yang relevan. Dengan demikian, verifikasi status tetap merupakan bagian penting sebelum tindakan penegakan dilakukan.

Kasus di Oxfordshire juga memperlihatkan persoalan yang lebih luas dalam migrasi tenaga kerja Inggris. Restoran, toko, usaha ritel, dan sektor jasa merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang dapat mempekerjakan pekerja migran. Ketika pemerintah memperketat pemeriksaan hak kerja, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga oleh pengusaha dan sektor usaha yang bergantung pada tenaga kerja asing.

Bagi pekerja migran Indonesia, perkembangan tersebut menjadi pengingat penting mengenai konsekuensi bekerja tanpa status yang sesuai. PMI yang berada di Inggris harus memastikan bahwa visa dan izin yang dimiliki memang memberikan hak untuk bekerja pada pekerjaan dan pemberi kerja yang bersangkutan.

Dalam perspektif perlindungan pekerja migran, persoalan illegal working juga perlu dilihat dari sisi kemungkinan eksploitasi. Pekerja yang statusnya tidak berdokumen atau tidak memiliki hak kerja dapat berada dalam posisi tawar yang lemah terhadap pemberi kerja. Mereka bisa menjadi lebih takut melaporkan upah yang tidak dibayar, jam kerja berlebihan, kondisi kerja yang buruk, atau bentuk pelanggaran lainnya karena khawatir status imigrasinya diketahui oleh aparat.

Situasi tersebut menempatkan negara pada tantangan ganda. Di satu sisi, Inggris mempunyai kepentingan yang sah untuk menegakkan aturan keimigrasian dan memastikan pasar kerja berjalan berdasarkan ketentuan hukum. Di sisi lain, mekanisme penegakan perlu memastikan bahwa pekerja migran yang rentan terhadap eksploitasi tetap memiliki akses terhadap perlindungan dan informasi mengenai hak-haknya.

Data resmi juga menunjukkan bahwa penegakan terhadap illegal working telah menjadi agenda serius pemerintah Inggris. Dalam periode Oktober 2024 hingga September 2025, Immigration Enforcement melakukan lebih dari 11.000 kunjungan ke berbagai usaha yang diduga menggunakan pekerja tanpa hak kerja dan melakukan lebih dari 8.000 penangkapan. Pada periode tersebut, 2.113 orang ditahan setelah operasi terkait illegal working.

Dengan demikian, operasi di Oxfordshire bukan sekadar persoalan tiga tempat usaha yang diperiksa. Peristiwa tersebut merupakan bagian dari kebijakan penegakan imigrasi Inggris yang lebih luas, di mana pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap orang yang bekerja di wilayahnya mempunyai dasar hukum untuk bekerja dan bahwa pemberi kerja menjalankan kewajiban pemeriksaan.

Bagi pekerja migran, pesan yang muncul cukup jelas: status keimigrasian dan hak kerja merupakan bagian fundamental dari perlindungan. Bekerja di luar negeri tanpa dokumen atau izin yang sesuai dapat meningkatkan risiko kehilangan pekerjaan, penahanan, dan proses pemulangan. Pada saat yang sama, negara asal dan negara tujuan perlu memastikan bahwa penegakan hukum tidak mengabaikan kerentanan pekerja migran terhadap eksploitasi.

Karena itu, perlindungan pekerja migran seharusnya tidak berhenti pada keberhasilan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Edukasi mengenai visa, right to work, perubahan pemberi kerja, mekanisme pengaduan, serta akses terhadap bantuan hukum harus menjadi bagian dari keseluruhan ekosistem migrasi tenaga kerja.

Penertiban di Oxfordshire menjadi pengingat bahwa dalam sistem migrasi modern, dokumen bukan sekadar administrasi, tetapi merupakan pintu masuk terhadap hak untuk bekerja, memperoleh perlindungan hukum, dan mempertahankan keberlangsungan hidup di negara tujuan.

The post Penertiban Pekerja Tanpa Dokumen di Inggris Menyasar Sejumlah Usaha di Oxfordshire appeared first on suaramigrannusantara.org.

Dalam artikelnya, Egan menyoroti ketergantungan Inggris terhadap tenaga kerja migran, khususnya dalam sektor kesehatan dan perawatan sosial. Menurut dia, lebih dari seperlima tenaga kerja NHS di Inggris merupakan pekerja migran. Proporsi pekerja migran dalam sektor perawatan sosial secara nasional juga berada pada kisaran yang sama, sementara di London jumlahnya disebut mencapai sekitar separuh tenaga kerja sektor tersebut.

Egan menilai pekerja migran justru semakin sering dijadikan sasaran kritik politik, termasuk dalam perdebatan mengenai kebijakan earned settlement atau skema pemberian status tinggal tetap berdasarkan kontribusi.

Menurut Egan, proposal tersebut dapat membuat pekerja sektor publik berupah rendah, termasuk pekerja perawatan, harus menunggu hingga 15 tahun untuk memperoleh izin tinggal tetap (indefinite leave to remain), dibandingkan dengan lima tahun yang sebelumnya menjadi jalur umum bagi pemegang visa pekerja terampil.

Ia berpendapat, kebijakan tersebut berpotensi memperpanjang ketidakpastian dan kerentanan pekerja migran terhadap eksploitasi.

Visa Sponsor Dinilai Membuat Pekerja Rentan

Salah satu persoalan yang disoroti adalah sistem visa yang mengikat pekerja sektor perawatan dengan pemberi kerja atau sponsor mereka.

Egan mengatakan kondisi tersebut dapat membuat pekerja berada dalam posisi tawar yang lemah ketika menghadapi pelanggaran hak ketenagakerjaan.

Dalam tulisannya, ia mengutip pengalaman anggota Unison yang bekerja sebagai pekerja perawatan rumahan asal India. Pekerja tersebut menggambarkan bahwa percakapan dengan manajemen kerap disertai tekanan terkait status visa.

Egan juga menyebut adanya laporan mengenai pekerja yang tidak menerima upah selama berbulan-bulan, bekerja tanpa hari libur dalam jangka panjang, hingga menjalankan pekerjaan selama berjam-jam tetapi hanya memperoleh pembayaran untuk sebagian kecil dari waktu kerja tersebut.

Menurut Egan, persoalan tersebut tidak dapat semata-mata dianggap sebagai ulah segelintir pemberi kerja yang bermasalah. Ia menilai pekerjaan tidak aman, kontrak tanpa kepastian jam kerja, upah yang terlalu rendah dan praktik eksploitatif merupakan persoalan yang lebih luas dalam sektor perawatan sosial Inggris.

Bahkan, Egan menggunakan istilah yang sangat keras dengan menyatakan bahwa sistem sponsor telah membuat karakteristik eksploitasi yang menyerupai perbudakan modern menjadi persoalan struktural dalam sistem perawatan.

Pekerja Perawatan Disebut Bukan Pekerjaan Berkeahlian Rendah

Egan juga menentang pengelompokan pekerja perawatan sebagai pekerja berkeahlian rendah.

Menurutnya, rendahnya upah tidak dapat dijadikan ukuran bahwa suatu pekerjaan memiliki tingkat keterampilan yang rendah.

Pekerjaan perawatan, kata dia, membutuhkan keterampilan dan tanggung jawab tinggi, tetapi selama ini tidak mendapatkan penghargaan yang sebanding dari pemerintah.

Kritik tersebut dikaitkan dengan kebijakan pemerintah Inggris yang menggunakan tingkat pendapatan dan kontribusi ekonomi sebagai salah satu pertimbangan dalam kebijakan earned settlement.

Egan menilai pendekatan tersebut berisiko menciptakan hierarki berdasarkan pendapatan dan pada akhirnya merendahkan pekerja berupah rendah, termasuk pekerja perawatan yang menjalankan fungsi penting bagi masyarakat.

Sektor Perawatan Inggris Menghadapi Kekurangan Tenaga Kerja

Persoalan eksploitasi pekerja migran terjadi ketika sektor perawatan sosial Inggris sendiri menghadapi tekanan besar.

Mengutip Age UK, Egan menyebut sekitar dua juta warga lanjut usia memiliki kebutuhan perawatan sosial yang belum terpenuhi. Selain itu, hingga 1,5 juta penyandang disabilitas usia produktif disebut berpotensi tidak memperoleh dukungan yang menjadi hak mereka.

Di sisi lain, sektor tersebut mengalami kekurangan tenaga kerja. Menurut Egan, tingkat kekosongan tenaga kerja termasuk yang tertinggi dibandingkan sektor lainnya, sementara hampir seperempat pekerja meninggalkan sektor tersebut setiap tahun.Ia mengaitkan tingginya angka keluar-masuk pekerja dengan persoalan upah. Dalam artikelnya disebutkan bahwa empat dari lima jenis pekerjaan di perekonomian Inggris secara umum menawarkan upah lebih tinggi dibandingkan pekerjaan di sektor perawatan.

Kondisi tersebut, menurut Egan, berkontribusi terhadap kemiskinan dan kerawanan pangan yang dialami sebagian pekerja.

Serikat Pekerja Desak Pemerintah Ubah Kebijakan

Unison, menurut Egan, telah menjalankan kampanye untuk memperjuangkan sistem visa yang lebih adil bagi pekerja migran sektor perawatan.

Pada akhir 2025, sekitar 700 pekerja migran disebut melakukan lobi ke parlemen Inggris untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota parlemen. Egan juga menyebut lebih dari 70 anggota parlemen bergabung dalam penolakan terhadap perubahan aturan mengenai izin tinggal tetap.

Ia mendesak pemerintah Inggris agar membatalkan proposal earned settlement yang dinilainya akan memperpanjang ketidakpastian bagi pekerja migran berupah rendah.

Menurutnya, pemerintah semestinya tidak menjadikan pekerja migran sebagai sasaran politik, melainkan memperbaiki sistem ketenagakerjaan dan imigrasi yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi.

Relevansi bagi Perlindungan Pekerja Migran

Persoalan yang diangkat Egan menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran tidak hanya berkaitan dengan proses keberangkatan dan penempatan, tetapi juga dengan sistem hukum, status keimigrasian, hubungan kerja dan posisi tawar pekerja terhadap pemberi kerja.

Kasus di Inggris juga memperlihatkan dilema yang dihadapi negara tujuan migrasi: di satu sisi sektor-sektor penting seperti kesehatan dan perawatan sangat bergantung pada pekerja migran, tetapi di sisi lain kebijakan keimigrasian dan ketenagakerjaan dapat menciptakan kerentanan apabila status pekerja terlalu bergantung kepada pemberi kerja.

Bagi negara pengirim pekerja migran seperti Indonesia, isu tersebut menjadi pengingat pentingnya memastikan calon pekerja memahami secara utuh kontrak kerja, mekanisme visa, hak ketenagakerjaan serta saluran pengaduan sebelum bekerja di luar negeri.

Sumber: The Guardian, artikel opini Andrea Egan, “Britain’s care system promotes modern slavery. A genuinely humane government would reform it”, 12 Februari 2026. Artikel tersebut merupakan opini penulis dan pandangannya tidak serta-merta merepresentasikan posisi editorial The Guardian.

Dikutip dari: https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/feb/12/britain-care-system-promotes-modern-slavery-reform?utm_source=perplexity

The post Sistem Perawatan Inggris Dinilai Rentan Eksploitasi Pekerja Migran appeared first on suaramigrannusantara.org.