ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada 21 November 2024, bersama dengan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Mahkamah tersebut menuduh mereka melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan operasi militer Israel di Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Tuduhan tersebut mencakup penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan.

Pada 21 Agustus 2026, Menteri Kehakiman Turki Akın Gürlek mengumumkan bahwa Turki telah secara resmi meminta Interpol untuk mengeluarkan Red Notice terhadap Netanyahu. Permintaan tersebut didasarkan pada kasus pengadilan Turki yang terkait dengan pencegatan Armada Global Sumud pada tahun 2025, dengan tuduhan mencakup genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berikut adalah ringkasan laporan utama jumlah korban jiwa warga Palestina selama operasi militer yang terjadi saat Netanyahu berkuasa:

Otoritas Turki menyatakan bahwa surat perintah penangkapan tingkat domestik telah dikeluarkan pada bulan Juli sebelum permintaan dikirimkan ke Interpol. Selama Netanyahu tetap menjabat, pada akhirnya akan menghadapi penangkapan di bawah surat perintah ICC atau melalui Interpol.

Red Notice Imterpol, bermaksud setelah diterbitkan, disebarkan ke seluruh negara anggota Interpol dengan permintaan untuk melacak dan menahan individu tersebut secara sementara. Kemudian mengekstradisi ke Turki. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 73.400 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 174.000 lainnya luka-luka di Gaza sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023.

Untuk saat ini, Benjamin Netanyahu tetap memegang jabatan di Israel. surat perintah penangkapan ICC maupun permintaan Turki untuk Red Notice telah menanti didepan mata Benyamin Netanyahu.

The post Mengapa Bibi layak ditangkap oleh ICC maupun Red Notice Interpol appeared first on suaramigrannusantara.org.

\n\n

“Kita tidak bisa pura-pura bahwa konflik di sana tidak berpengaruh di sini. Harga gandum, minyak bumi, gas — semuanya terkoneksi ke konflik yang sedang terjadi. Kita harus siap,” tegas Prabowo, dikutip dari Antaranews Kuala Lumpur (2025).

\n\n

Dampak geopolitik terhadap pekerja migran Indonesia sangat nyata: PMI di Lebanon, Ukraina, dan negara-negara konflik di Timur Tengah terpaksa dievakuasi darurat, kehilangan pekerjaan, dan kembali tanpa tabungan yang memadai. Fluktuasi harga pangan global juga memperburuk kondisi ekonomi keluarga PMI di Indonesia — terutama mereka yang bergantung pada remitansi untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

\n\n

Suara Migran Nusantara mengungkap bahwa di tengah ketegangan geopolitik ini, jaringan kejahatan lintas negara semakin agresif: “scam online yang menjebak PMI bukan sekadar kejahatan siber biasa, melainkan tindak pidana perdagangan orang yang terorganisir secara sistematis dan lintas negara.” Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan diplomasi perlindungan warga negara yang proaktif, bukan reaktif.

\n\n

Sumber: Antaranews KL (2025); Kementerian Luar Negeri RI (2025); Suara Migran Nusantara (2026); BNPT (2025).

The post Prabowo: Konflik Ukraina hingga Gaza Picu Kenaikan Harga Pangan dan Energi appeared first on suaramigrannusantara.org.

Wakil Menteri Pelindungan PMI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menyatakan telah menjalin komunikasi intensif dengan KBRI dan KJRI di seluruh negara Timur Tengah sejak situasi memanas. “Kita sudah lakukan komunikasi, kita pantau terus pergerakannya,” kata Dzulfikar usai bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (5/3/2026). Pemerintah juga telah menyebarkan nomor hotline kepada PMI di kawasan terdampak. Ketua Fraksi PDI-P DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, mendesak Pemprov Jatim memperketat koordinasi demi keselamatan PMI.

Persoalan menjadi semakin kompleks mengingat estimasi konservatif menyebut sekitar 183.000 PMI yang berangkat secara tidak prosedural ke Timur Tengah sejak moratorium diberlakukan. PMI tanpa dokumen resmi ini menghadapi risiko berlapis: ancaman konflik militer sekaligus status hukum yang tidak jelas. Kepala BP3MI Sumatera Selatan, Waydinsyah, menyatakan pihaknya siap memfasilitasi jalur evakuasi bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri jika eskalasi terus meningkat.

The post Ribuan PMI di Timur Tengah Terancam Dampak Konflik Regional appeared first on suaramigrannusantara.org.

Pakistan Tampil Sebagai Penengah

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyerukan kepada Presiden Trump dan rezim Iran untuk menyetujui gencatan senjata dua minggu guna memberi ruang bagi perundingan damai. Islamabad telah muncul sebagai mediator utama dalam konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, dengan Pakistan secara aktif mendorong penyelesaian diplomatik yang dapat mengakhiri perang AS-Israel terhadap Iran.

Seruan Pakistan muncul hanya beberapa jam sebelum tenggat yang ditetapkan Trump. Sebelumnya, Trump sempat mengeluarkan ancaman keras di platform Truth Social bahwa “a whole civilization will die tonight, never to be brought back again” — sebuah pernyataan yang memicu kecaman luas dari berbagai pihak di dalam dan luar negeri AS.

Trump Setujui Gencatan Senjata “Dua Pihak”

Trump menyatakan menyetujui penangguhan serangan terhadap Iran selama dua minggu berdasarkan permintaan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Field Marshal Asim Munir dari Pakistan, dengan syarat Iran menyetujui pembukaan penuh, segera, dan aman atas Selat Hormuz. Trump menyebut kesepakatan ini sebagai “double sided CEASEFIRE” dan mengklaim hampir semua poin perselisihan antara AS dan Iran telah disepakati.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengonfirmasi penerimaan Teheran dan menyatakan Iran akan menghentikan “operasi defensif” jika semua serangan dihentikan, serta memastikan jalur aman melalui Selat Hormuz tersedia melalui koordinasi dengan Angkatan Bersenjata Iran. Israel juga turut menyetujui gencatan senjata ini dan menangguhkan serangannya.

Sementara itu, akun X @ShaykhSulaiman (Sulaiman Ahmed) menyebarkan klaim yang viral:

“JUST IN: IRAN WIN & TRUMP SURRENDERS TO ALL DEMANDS — America commits to non-aggression • Control of the Strait of Hormuz by Iran • Iran can enrich Uranium • Lifting all primary and secondary sanctions • Stopping all Security Council and Board of Governors resolutions • Paying compensation to Iran • Withdraw American combat forces from the region • Stop the war on all fronts, including against Hezbollah in Lebanon”

Klaim tersebut belum terkonfirmasi secara resmi. AS dan Iran dijadwalkan menggelar perundingan damai pada hari Jumat di Islamabad, dengan Wakil Presiden JD Vance kemungkinan memimpin delegasi AS, di mana detail-detail perjanjian permanen masih akan dinegosiasikan.

Lebih dari 85 Anggota DPR Serukan Pemakzulan Trump

Di tengah pengumuman gencatan senjata, badai politik di dalam negeri AS justru memuncak. Lebih dari 85 anggota DPR dari Partai Demokrat telah menyerukan pemakzulan Presiden Trump atau pencopotannya melalui Amandemen ke-25, termasuk di antaranya anggota pimpinan DPR Demokrat dan tokoh-tokoh terkemuka seperti Rep. Alexandria Ocasio-Cortez dan mantan Ketua DPR Nancy Pelosi.

Rep. John Larson (D-Connecticut) mengajukan 13 pasal pemakzulan terhadap Trump atas dugaan kejahatan berat, antara lain mengabaikan kewenangan perang Kongres dalam berbagai aksi militer, militerisasi penegakan hukum domestik, serta penggunaan penahanan dan deportasi yang dinilai berbasis ras dan afiliasi politik.

Para anggota parlemen secara terbuka menggulirkan opsi pemakzulan maupun pencopotan melalui Amandemen ke-25 — sebuah pergeseran drastis dari pantangan ketat yang masih berlaku di awal masa jabatan kedua Trump.

Rep. Melanie Stansbury (D-NM) menegaskan sikapnya tetap tidak berubah meski gencatan senjata telah diumumkan, dengan menyatakan bahwa seorang presiden yang mengancam kejahatan perang beberapa saat sebelum mengumumkan gencatan senjata tidak serta-merta layak untuk terus menjabat.

The post BREAKING NEWS! : GENCATAN SENJATA AS-IRAN DISEPAKATI, PAKISTAN JADI MEDIATOR KUNCI appeared first on suaramigrannusantara.org.

Titik Ledakan: Selat Hormuz dan Sistem Energi yang Terguncang

Untuk memahami mengapa perang di negeri orang bisa menjalar hingga ke harga beras di Pangandaran atau Ponorogo, kita perlu memahami satu geografi kecil yang menyimpan kekuatan kolosal: Selat Hormuz.
Iran memblokade Selat Hormuz (jalur yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia) membuat kapal tanker sulit melintas dan mendorong lonjakan harga minyak dunia hingga sekitar US104 per barel, bahkan sempat menyentuh US120 (sumber: Mongabay).

International Energy Agency (IEA) mencatat bahwa pada 2025, sekitar 20 juta barel per hari minyak dan produk minyak melintasi Selat Hormuz, atau sekitar 25% perdagangan minyak laut dunia.

Ketika jalur ini tersumbat konflik, guncangan langsung terasa di pasar global. Harga minyak mentah jenis Brent melonjak hingga US$115,66 per barel pada 30 Maret 2026. Harga Brent bahkan tercatat naik 59% hanya dalam satu bulan, kenaikan bulanan tertajam sepanjang sejarah, bahkan melampaui gejolak saat Perang Teluk tahun 1990 (Sumber: DetikFinance).

Analis dari JP Morgan Natasha Kaneva memberikan gambaran yang mengkhawatirkan: “Konflik ini tidak lagi terpusat di Teluk Persia dan sekitar Selat Hormuz, tetapi kini meluas ke Laut Merah dan Bab el-Mandeb”, wilayah yang merupakan salah satu titik sempit paling krusial di dunia untuk aliran minyak mentah. (Sumber: Readers).

Data dari firma analitik Kpler menunjukkan Arab Saudi telah mengalihkan ekspor minyak dari Selat Hormuz ke Pelabuhan Yanbu di Laut Merah, dengan volume mencapai 4,6 juta barel per hari. Namun, jika jalur Yanbu juga ikut terganggu akibat serangan yang makin intens, Arab Saudi terpaksa harus memutar jauh melalui pipa di Mesir menuju Mediterania (Sumber: DetikFinance).

Eskalasi semacam ini, menurut Profesor Mohammad Nur Rianto Al Arif dari UIN Syarif Hidayatullah, bersifat sistemik sejak dari tataran ekspektasi pasar. “Pasar minyak bereaksi cepat terhadap risiko, bukan hanya terhadap realitas. Bahkan tanpa gangguan fisik terhadap pasokan, ekspektasi potensi gangguan sudah cukup untuk mendorong harga naik.” (Sumber: Pajakku)

Dalam kerangka teori commodity price shock yang dikembangkan Hamilton (1983) dan diperbarui Killian (2008), lonjakan harga minyak yang dipicu konflik geopolitik memiliki efek rambatan yang jauh lebih dalam dan persisten dibanding kenaikan harga yang murni bersifat siklus permintaan. Ini yang membuat guncangan kali ini berbeda dan lebih berbahaya bagi negara-negara pengimpor seperti Indonesia.

Indonesia di Persimpangan: Negara Importir yang Tidak Punya Pilihan Mudah

Indonesia bukan negara asing dalam soal kerentanan energi. Kebutuhan minyak nasional sekitar 1,5–1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 600 ribu barel. Artinya Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta barel per hari, dengan cadangan minyak domestik diperkirakan hanya cukup 20–25 hari (Mongabay).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi hal ini. Pihaknya memastikan ketersediaan BBM dan elpiji masih aman, dengan pasokan tersedia hingga 21 hari ke depan (Sumber: Antara News) Jumlah hari itu, dalam konteks konflik yang tidak ada kepastian kapan berakhir, terasa seperti hitungan mundur yang menegangkan.

Presiden Prabowo Subianto bahkan menggelar rapat kabinet khusus merespons situasi ini. “Kita hadapi perkembangan yang terjadi secara global di kawasan Eropa dan Timur Tengah, dan ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan mempengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa mempengaruhi harga makanan,” katanya. (Sumber: Mongabay).

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang bicara dengan kejujuran orang lama di panggung krisis, menyatakan sesuatu yang jarang diakui para pejabat: “Pertama, tentu harga minyak naik. Pasti itu yang pertama. Logistik di antara Timur Tengah dan kita seluruhnya terputus.” Menurutnya, persediaan bahan bakar nasional mungkin hanya cukup sekitar tiga minggu (Sumber:Pajakku).
Standar kecukupan versi IEA adalah minimal 90 hari. Indonesia baru memiliki seperempatnya.

Luka APBN: Ketika Harga Minyak Jauh Melampaui Asumsi

Angka ini penting dipahami untuk mengerti skala krisis fiskal yang sedang mengancam. Harga minyak mentah acuan Brent kini telah menembus angka kritis sebesar US115,25 per barel, jauh melampaui asumsi makro dalam APBN 2026 yang hanya mematok harga minyak Indonesia (ICP) sebesar US70 per barel, selisih lebih dari 60 persen (Sumber: Kolaka Pos News).

Konsekuensi fiskalnya bukan main-main. Ekonom dari CORE, Yusuf Rendy Manilet, menghitung dengan presisi: setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel memang meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp3,5 triliun. Namun, belanja negara meningkat lebih besar, sekitar Rp10,3 triliun. “Artinya, secara bersih, defisit dapat melebar sekitar Rp6,8 triliun untuk setiap kenaikan 1 dolar AS per barel.” (Sumber: Pajakku)

Dengan harga minyak yang sudah melampaui asumsi lebih dari US45 per barel, kalkulasinya terasa seperti lubang yang makin dalam: potensi tambahan defisit ratusan triliun rupiah. Berbagai simulasi ekonom menunjukkan: jika harga minyak rata-rata bertahan di US100 per barel dengan kurs Rp17.000/USD, defisit berpotensi melebar hingga 3,3% PDB, melampaui batas hukum 3%. Dalam skenario harga minyak US$150 per barel, defisit bisa mencapai 5-6% PDB (Sumber: Pluang).

Pemerintah untuk sementara mempertahankan harga BBM bersubsidi, Pertalite di Rp10.000 per liter dan Solar di Rp6.800. Sementara itu, BBM nonsubsidi sudah mengalami kenaikan: Pertamax naik dari Rp11.800 menjadi Rp12.300 per liter, Pertamax Green dari Rp12.450 menjadi Rp12.900, serta solar nonsubsidi Dexlite naik dari Rp13.250 menjadi Rp14.200 per liter (Sumber: Prokalteng).

Tapi berapa lama batas subsidi ini bisa ditahan? Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, memberi peringatan keras: harga minyak US$90–100 per barel dapat membuat subsidi energi membengkak hingga Rp120–130 triliun. Indonesia juga rentan karena 75–80% kebutuhan LPG masih impor, termasuk sekitar 20% dari Timur Tengah (Sumber: Mongabay).

Dilema yang dihadapi pemerintah bersifat klasik namun mematikan: jika tidak menaikkan harga BBM, APBN akan jebol; namun jika harga dinaikkan, inflasi akan melonjak dan daya beli masyarakat akan merosot tajam, yang berpotensi memicu ketidakstabilan sosial (Sumber: Sekolapedia).

Ini bukan sekadar pilihan kebijakan. Ini adalah konflik antara dua kepentingan rakyat yang sama-sama urgent.

Dari Pompa Bensin ke Piring Makan: Transmisi Inflasi yang Kejam

Teori cost-push inflation dalam ilmu ekonomi mengajarkan bahwa kenaikan biaya produksi (terutama energi sebagai primary input) tidak berhenti di sektor energi sendiri. Ia merayap masuk ke seluruh sendi perekonomian melalui rantai biaya logistik, produksi, dan distribusi.

Bhima Yudhistira dari CELIOS secara eksplisit memperingatkan: “Transmisi efek sampingnya dari BBM bisa ke mana-mana, termasuk ke inflasi pangan yang bisa tembus 6%–7% pada April.” (Sumber: Kolaka Pos News)

Ini bukan angka yang abstrak. Inflasi pangan 6–7% berarti harga beras, minyak goreng, cabai, dan kebutuhan pokok lain melonjak dalam rentang yang langsung terasa di kantong masyarakat berpenghasilan rendah. Dan kelompok ini adalah mayoritas.

Ekonom UGM Dr. Muhammad Edhie Purnawan membenarkan kekhawatiran ini dari perspektif akademis: lonjakan harga minyak mentah yang mencapai USD 108 per barel menimbulkan ancaman nyata inflasi bagi negara-negara pengimpor minyak (Sumber: UGM).

Namun ia juga mencatat bahwa Indonesia memiliki beberapa bantalan: cadangan devisa sebesar USD 151,9 miliar berfungsi sebagai penyangga yang cukup kuat untuk menyerap guncangan pasar, sementara PMI manufaktur yang stabil di 53,8 dan pertumbuhan ekonomi 5,39% di kuartal IV 2025 menggarisbawahi ketahanan fundamental domestik (Sumber: UGM).

Namun ketahanan makro tidak selalu berarti ketahanan mikro. Angka pertumbuhan ekonomi nasional yang baik tidak menghalangi ibu rumah tangga di Pangandaran atau Lombok dari memangkas porsi lauk-pauk ketika harga minyak goreng naik dua ribu rupiah per liter.

Dalam perspektif teori social vulnerability yang dikembangkan Wisner dkk. (2004), kerentanan bukan hanya tentang keterpaparan pada bencana atau krisis, melainkan tentang kapasitas untuk menyerap dan pulih dari dampaknya. Dan kapasitas inilah yang paling timpang di antara kelompok miskin dan rentan.

Pekerja Migran Indonesia: Pahlawan Devisa yang Kini Terhimpit di Zona Api

Di sinilah kerentanan Indonesia menjadi paling kompleks dan paling manusiawi. Karena mereka yang paling berisiko bukan hanya rakyat miskin di dalam negeri, tetapi juga jutaan warga negara Indonesia yang bekerja di kawasan konflik itu sendiri.
Nilai Taruhan: Remitansi sebagai Tulang Punggung Tersembunyi.

Peran PMI dalam ekonomi Indonesia kerap diremehkan dalam wacana kebijakan nasional. Padahal angkanya mencengangkan. Berdasarkan data Bank Indonesia (2024), Pekerja Migran Indonesia telah menghasilkan remitansi sejumlah 15,70 miliar USD atau setara dengan Rp263,8 triliun dan menjadi penghasil devisa terbesar kedua setelah migas (Sumber: KP2MI).

Kontribusi remitansi PMI mencapai sekitar 10 persen dari total cadangan devisa Indonesia (Sumber: Infobanknews). Dengan cadangan devisa yang kini tertekan akibat pembayaran utang dan intervensi nilai tukar, kehilangan sumber remitansi ini bukan sekadar masalah individu, ini masalah neraca pembayaran nasional.
Di level kuartal, angkanya terus tumbuh. Remitansi di kuartal II-2025 mencapai US$4,25 miliar—yang tertinggi dalam sejarah. (Investor) Kini, aliran itu terancam.

Di Mana Mereka Berada?

Berdasarkan data SISKOP2MI periode 2022–2026, tercatat sekitar 7.000 PMI asal Jawa Timur saja yang bekerja di wilayah Timur Tengah. Mayoritas berada di Arab Saudi sebanyak 3.994 orang, kemudian Turki 958 orang, dan Qatar 638 orang (Sumber: JPNN.com Jatim).

Jawa Timur hanyalah satu provinsi dari kantong-kantong PMI besar: Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, dan Nusa Tenggara Timur masing-masing menyumbang puluhan ribu tenaga kerja ke kawasan yang kini membara.
Masalahnya, yang terdata hanyalah PMI prosedural. Ada ratusan ribu warga negara Indonesia yang bekerja dalam ruang abu-abu hukum (tanpa kepastian perlindungan, tanpa jaminan keselamatan, dan kini berada di kawasan yang berpotensi menjadi medan eskalasi konflik yang lebih luas (Sumber: Kompas).

Negara Bergerak, Tapi Apakah Cepat?

Pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Direktorat Jenderal Pelindungan, KP2MI membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran data secara real-time terhadap ribuan pekerja migran Indonesia di negara-negara terdampak, termasuk wilayah yang sempat mengalami dampak serangan seperti Qatar dan kawasan sekitar instalasi militer (Sumber: Detik).

Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan: “Sejak awal eskalasi, kami telah mengaktifkan mekanisme crisis management. Pemantauan dilakukan setiap hari secara terintegrasi bersama Kementerian Luar Negeri dan seluruh Perwakilan Republik Indonesia di kawasan. Negara tidak menunggu situasi memburuk.” (Sumber: Disway)

Namun Ketua Umum SP IMPPI William Yani Wea mengingatkan batas dari respons yang bersifat reaktif: “Negara tidak boleh menunggu korban jatuh baru bergerak. Keselamatan mereka adalah prioritas utama yang harus dijaga tanpa kompromi.” (Sumber: Telusur)

Paradoks Migrasi: Dorongan Makin Kuat, Daya Tarik Makin Lemah

Di sinilah ironi terbesar krisis ini. Dalam teori push-pull migration yang dipopulerkan Everett Lee, aliran migrasi tenaga kerja digerakkan oleh faktor pendorong di negara asal (kemiskinan, pengangguran, minimnya akses kerja) dan faktor penarik di negara tujuan (upah lebih tinggi, kesempatan kerja).

Konflik Timur Tengah secara simultan memperburuk kedua sisi persamaan ini: ia melemahkan faktor penarik (kawasan tujuan kerja menjadi berbahaya, permintaan tenaga kerja asing menurun karena ekonomi negara-negara teluk ikut tertekan oleh ketidakpastian) sementara faktor pendorong di dalam negeri justru menguat, karena kenaikan BBM dan inflasi mempersulit kondisi ekonomi domestik. Hasilnya adalah paradoks: lebih banyak orang yang terdorong untuk mencari kerja di luar negeri, tetapi peluang yang tersedia di sana justru menyempit, bahkan disertai risiko keselamatan jiwa.

Pemberi kerja dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak, membatalkan kontrak, atau menunda pembayaran gaji dengan dalih force majeure. Bagi PMI tanpa status legal, hampir tidak ada ruang untuk menuntut hak atau memperoleh kompensasi (Sumber: Kompas).

Empat Skenario Krisis: Membaca Peta Kerentanan Indonesia

Berdasarkan data dan analisis lintas sektor, berikut adalah pemetaan skenario krisis yang bisa menerjang Indonesia jika konflik Timur Tengah berlanjut dalam jangka menengah dan panjang.

Skenario 1: Krisis Energi Berkepanjangan (Jangka Pendek: 1–3 Bulan)
Ini skenario yang sedang berlangsung. Jika ketegangan geopolitik berlanjut dalam jangka panjang, harga minyak global sepanjang 2026 diperkirakan berada di kisaran USD85 hingga USD120 per barel, lebih tinggi dibandingkan rata-rata awal tahun yang masih sekitar US$60 per barel (Sumber: Infobanknews).

Dengan cadangan domestik yang hanya bertahan 20–25 hari, setiap perpanjangan blokade Selat Hormuz mempersingkat jendela waktu yang dimiliki pemerintah untuk mengelola transisi. Pertamina telah mengalihkan sumber pasokan, namun biaya logistik rute alternatif jauh lebih mahal.

Skenario 2: Krisis Fiskal dan Dilema Subsidi (Jangka Menengah: 3–6 Bulan)
Ini skenario yang paling dikhawatirkan para ekonom. Ketika beban subsidi energi tidak lagi mampu ditahan, pemerintah harus memilih satu dari dua jalan yang sama-sama berliku: menaikkan harga BBM bersubsidi (yang langsung memicu inflasi dan menekan daya beli) atau mempertahankan subsidi (yang menggerogoti ruang fiskal untuk program-program sosial lainnya).

Skenario terburuk dengan konflik berkepanjangan dan harga minyak tetap tinggi bisa mendorong defisit fiskal hingga Rp1.100 triliun atau lebih dari 4% PDB (Sumber: Pluang). Ini bukan angka yang bisa diabaikan: defisit di atas 3% PDB melanggar ketentuan fiskal yang ditetapkan UU Keuangan Negara.

Dalam kerangka teori Keynesian, penyempitan ruang fiskal berarti pemerintah kehilangan kapasitas untuk melakukan belanja counter-cyclical, stimulus yang justru paling dibutuhkan ketika ekonomi sedang tertekan.

Skenario 3: Krisis Tenaga Kerja dan Pemulangan PMI Massal (Jangka Menengah: 3–9 Bulan)

Jika konflik semakin meluas dan negara-negara teluk terpaksa memotong proyek-proyek infrastruktur besar, permintaan terhadap tenaga kerja asing (termasuk PMI) akan anjlok. Pemulangan massal bukan skenario yang mustahil.

Indonesia pernah mengalami ini pada 1990 (Perang Teluk) dan 2011 (konflik Libya), ketika puluhan ribu PMI dipulangkan dalam waktu singkat tanpa skema penyerapan tenaga kerja domestik yang memadai. Jika skenario serupa terjadi dalam skala yang lebih besar, tekanan pengangguran domestik akan terasa tajam, terutama di daerah-daerah kantong migran seperti Lombok, Indramayu, Ponorogo, dan Cianjur.

Skenario 4 — Krisis di Level Keluarga: Dari Dapur hingga Utang

Ini skenario yang paling sunyi namun paling riil. Di ujung terbawah rantai krisis, dampaknya terasa di meja makan, bukan di ruang rapat menteri.

Ketika harga BBM merayap naik, bahkan hanya BBM nonsubsidi sekalipun, biaya transportasi ikut naik. Biaya transportasi yang naik mendorong harga pangan di pasar tradisional. Sementara pendapatan tidak bergerak.

Di keluarga-keluarga yang bergantung pada remitansi PMI, ketidakpastian lebih akut lagi: kiriman uang bulanan yang biasanya menjadi andalan untuk biaya sekolah anak, cicilan rumah, atau modal usaha kecil, tiba-tiba tidak pasti datangnya. Di berbagai daerah kantong PMI seperti Jawa Tengah, NTB, dan Jawa Barat, kecemasan keluarga meningkat seiring eskalasi konflik. Komunikasi dengan anggota keluarga di kawasan Teluk tidak selalu lancar, dan sebagian hanya bergantung pada pesan singkat yang sporadis (Sumber: Kompas). Kecemasan ini tidak tercatat dalam laporan statistik BPS. Tapi ia hidup nyata di ribuan rumah yang sedang menunggu kabar, sambil menghitung sisa beras di dapur.

Krisis Struktural yang Sudah Lama Menunggu

Perang di Timur Tengah hanya mempercepat dan memperlihatkan dengan lebih jelas kelemahan struktural yang sudah lama ada. Indonesia terlalu bergantung pada impor energi, terlalu sedikit berinvestasi pada cadangan strategis, dan terlalu abai dalam membangun jalur kerja domestik yang memadai bagi jutaan warga yang kini terpaksa mencari nafkah di luar negeri.

Selama dunia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, setiap konflik di kawasan strategis akan berisiko menaikkan emisi, menunda transisi energi bersih, dan memperbesar kerusakan ekonomi. Celios bahkan mendesak pemerintah untuk bergabung dengan koalisi transisi energi global sebagai respons jangka panjang atas krisis ini.

Tapi dalam jangka pendek, yang dibutuhkan jutaan keluarga miskin Indonesia bukanlah retorika transisi energi, melainkan kepastian bahwa harga sembako tidak akan melampaui daya beli mereka yang sudah tipis.

Di sinilah negara diuji pada dimensi yang paling fundamental: apakah ia mampu hadir tidak hanya dalam forum diplomatik dan rapat kabinet, tetapi juga di dapur-dapur rakyat yang sedang menghitung ulang pengeluaran hariannya?

Krisis yang Minta Lebih dari Sekadar Pernyataan

Perang Timur Tengah mengajarkan satu pelajaran keras kepada Indonesia: tidak ada krisis global yang benar-benar “jauh.” Selalu ada rantai transmisi, dari Selat Hormuz ke kilang Pertamina, dari kilang ke pompa bensin, dari pompa bensin ke ongkos angkot, dan dari ongkos angkot ke harga sayur di pasar. Rantai itu tidak pernah putus. Ia hanya menjadi lebih panjang, lebih tidak terlihat, dan lebih mematikan bagi mereka yang paling bawah.

Bagi Pekerja Migran Indonesia, krisis ini adalah krisis ganda yang brutal: menghadapi potensi bahaya fisik di kawasan konflik, sekaligus tidak punya alternatif yang layak jika harus pulang ke tanah air yang sedang tertekan ekonominya. Mereka bukan statistik. Mereka adalah saudara-saudara kita yang sedang berdiri di garis api, sementara negara masih menyusun skenario.

Tanpa kebijakan mitigasi yang konkret, mulai dari perlindungan PMI yang sistematis dan tidak reaktif, skema penyerapan tenaga kerja domestik, diversifikasi energi nasional, penguatan cadangan strategis, hingga penjagaan daya beli kelompok miskin, Indonesia tidak sedang menghindari krisis. Ia hanya sedang menunda kedatangannya.
Dan ketika krisis itu tiba, yang pertama merasakannya selalu yang paling tidak punya pilihan.

Artikel ini disusun berdasarkan data dan pernyataan resmi dari Bank Indonesia, Kementerian P2MI, Kementerian ESDM, CELIOS, Indonesia Eximbank Institute, NEXT Indonesia Center, dan sejumlah akademisi dari UGM, UNAIR, serta UIN Syarif Hidayatullah.

The post Pekerja Migran Indonesia di Garis Api: Perang Timur Tengah, Krisis BBM, dan Rantai Kemiskinan yang Mengancam Dapur Rakyat appeared first on suaramigrannusantara.org.

Konflik yang meluas bahkan berdampak pada jalur energi global seperti Selat Hormuz dan Laut Merah, serta memicu krisis keamanan yang mengancam jutaan warga sipil lintas negara.

Evakuasi Udara dan Laut: Operasi Besar-Besaran Negara Maju

Sejumlah negara maju mengerahkan seluruh kapasitas diplomatik dan militernya untuk menyelamatkan warga mereka.

Amerika Serikat mengeluarkan peringatan keras kepada warganya untuk segera meninggalkan lebih dari selusin negara di Timur Tengah. Pemerintah AS juga mulai mengoordinasikan penerbangan charter dan militer untuk mengevakuasi warga yang terjebak akibat penutupan wilayah udara.

Inggris, melalui Kementerian Luar Negeri dan dukungan militer seperti Royal Navy, menyiapkan operasi evakuasi besar bagi puluhan ribu warganya yang terjebak di kawasan Teluk, terutama di Uni Emirat Arab yang menjadi hub transit internasional.

Uni Eropa menunjukkan solidaritas kolektif melalui mekanisme perlindungan sipil. Hingga pertengahan Maret 2026, lebih dari 8.000 warga negara Uni Eropa berhasil dipulangkan melalui lebih dari 70 penerbangan repatriasi yang dikoordinasikan oleh Emergency Response Coordination Centre (ERCC).

Operasi ini melibatkan berbagai negara anggota seperti Prancis, Jerman, Polandia, dan Belanda, dengan penggunaan armada pesawat khusus rescEU untuk kondisi darurat.

Evakuasi Jalur Darat: Alternatif di Tengah Penutupan Wilayah Udara

Ketika ruang udara menjadi tidak aman atau ditutup, jalur darat menjadi opsi utama.

Ribuan warga asing dilaporkan keluar dari Iran menuju negara-negara tetangga melalui perbatasan darat. Thailand, misalnya, menyiapkan skema evakuasi lintas negara dengan memanfaatkan jalur Turki sebagai titik transit sebelum pemulangan.

Indonesia sendiri mengoordinasikan evakuasi WNI dari Iran melalui jalur darat menuju Baku, Azerbaijan, sebelum diterbangkan kembali ke tanah air.

Fenomena serupa juga terjadi di Lebanon, di mana ratusan ribu orang, termasuk pekerja migran, melarikan diri ke Suriah akibat intensitas serangan yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Langkah Mitigasi: Dari Shelter hingga Sistem Krisis Real-Time

Selain evakuasi, banyak negara memperkuat perlindungan warga melalui langkah mitigasi di lokasi konflik.

Thailand, misalnya, mengaktifkan pusat manajemen krisis nasional, menyediakan hotline darurat, serta menetapkan titik kumpul dan zona aman bagi warganya.

Kedutaan besar berbagai negara juga menyediakan tempat penampungan sementara, memperbarui data warga secara real-time, serta mengeluarkan peringatan Level 4 (jangan bepergian/tinggalkan segera).

Pendekatan ini menunjukkan bahwa evakuasi modern tidak hanya soal transportasi, tetapi juga manajemen data, komunikasi krisis, dan koordinasi lintas lembaga.

Tantangan Besar: Dari Infrastruktur Rusak hingga Diskriminasi Evakuasi

Meski operasi evakuasi berjalan, berbagai tantangan serius muncul di lapangan.

Penutupan wilayah udara di sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab dan Iran membuat penerbangan komersial lumpuh total. Banyak warga asing terjebak di bandara atau kota transit tanpa kepastian keberangkatan.

Serangan udara juga merusak infrastruktur vital seperti jalan, bandara, dan pelabuhan, sehingga memperlambat proses evakuasi.

Lebih memprihatinkan, laporan media internasional menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan terhadap pekerja migran. Banyak pekerja dari Asia dan Afrika, terutama sektor domestik, tidak mendapatkan akses evakuasi yang sama dibanding warga negara Barat.

Analisis Global: Krisis Baru Mobilitas Manusia dan Ketimpangan Geopolitik

Situasi ini menandai babak baru dalam geopolitik global: krisis mobilitas manusia di tengah perang modern.

Pertama, konflik Timur Tengah 2026 menunjukkan bahwa mobilitas global sangat rentan terhadap gangguan geopolitik, terutama ketika jalur energi dan transportasi internasional ikut terdampak.

Kedua, evakuasi massal ini memperlihatkan ketimpangan kapasitas negara. Negara maju mampu mengerahkan pesawat militer, armada laut, dan sistem krisis terintegrasi, sementara negara berkembang masih bergantung pada jalur darurat dan koordinasi terbatas.

Ketiga, isu pekerja migran kembali menjadi sorotan. Dalam situasi darurat, mereka sering kali menjadi kelompok paling rentan—tidak memiliki perlindungan memadai, akses informasi terbatas, dan minim prioritas dalam evakuasi.

Keempat, konflik ini juga memicu dampak domino global, termasuk krisis energi yang disebut lebih parah dibanding krisis 1970-an, serta potensi gangguan rantai pasok dunia.

Penutup

Evakuasi besar-besaran warga negara asing dari Timur Tengah bukan sekadar operasi kemanusiaan, melainkan cerminan dari dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Di tengah perang yang terus meluas, kemampuan negara dalam melindungi warganya menjadi ujian nyata, sementara bagi jutaan pekerja migran, krisis ini kembali menegaskan satu hal: dalam konflik global, mereka sering kali menjadi yang paling terakhir diselamatkan.

Sumber:

1. The Guardian (Live Middle East Crisis, Maret 2026)
2. Reuters (US evacuation advisory, Maret 2026)
3. Business Insider (US evacuation flights update, Maret 2026)
4. European Commission – Civil Protection & Humanitarian Aid (Maret 2026)
5. Khaosod English (Thailand evacuation plan, Maret 2026)
6. Thai Examiner & Government Briefings (Maret 2026)

The post Evakuasi Global di Tengah Perang Timur Tengah: Negara-Negara Berlomba Selamatkan Warganya dari Zona Konflik appeared first on suaramigrannusantara.org.

Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla mengakui pemerintah perlu mempersiapkan diri untuk berbagai skenario krisis. “Kami sudah mengembangkan prosedur standar operasi untuk berbagai jenis krisis, mulai dari evakuasi akibat konflik, bantuan bencana alam, hingga penanganan pandemi. Namun kita perlu terus memperbarui prosedur ini,” ujarnya. Krisis ekonomi global juga dapat memicu gelombang PHK massal terhadap PMI, seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19.

Profesor Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Dr. Arie Setiabudi, merekomendasikan Indonesia membangun protokol perlindungan PMI yang terintegrasi dengan sistem manajemen krisis nasional. Sistem ini harus mencakup dana darurat pemulangan, asuransi jiwa dan kesehatan yang aktif bahkan dalam kondisi konflik, serta jejaring komunikasi yang tahan terhadap gangguan infrastruktur akibat krisis. Investasi dalam kesiapsiagaan krisis untuk PMI adalah bentuk tanggung jawab negara yang tidak boleh ditunda.

The post Krisis Global Berpotensi Mengancam Keselamatan PMI di Luar Negeri appeared first on suaramigrannusantara.org.

Dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (11/3), Christina menilai upaya evakuasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan keselamatan seluruh WNI di luar negeri, termasuk pekerja migran.

“Keselamatan warga negara, termasuk PMI, menjadi prioritas pemerintah. Kami mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI yang telah memfasilitasi pemulangan WNI dari Iran,” ujar Christina.

Situasi keamanan di kawasan meningkat menyusul ketegangan dan serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah mitigasi dengan mengevakuasi WNI dari wilayah terdampak.

Evakuasi dilakukan bertahap

Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 32 WNI dijadwalkan dievakuasi dari Iran dalam dua tahap. Mereka terdiri atas:

• 10 pekerja profesional
• 1 pengajar atau jurnalis
• 14 pelajar atau mahasiswa
• 2 pekerja migran Indonesia
• 5 wisatawan

Dua PMI yang berhasil dipulangkan adalah Ali Husein dan Tetap Segar, keduanya berasal dari Jawa Barat dan bekerja di sektor manufaktur. Mereka telah tiba di Indonesia pada 10 Maret 2026.

Christina menjelaskan bahwa kedua pekerja migran tersebut sebelumnya juga pernah dievakuasi dari wilayah konflik pada tahun lalu.

Tiba melalui Azerbaijan

Menurut rilis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, proses evakuasi dilakukan melalui jalur transit di Azerbaijan.

Sebanyak 22 WNI pada tahap pertama telah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa (10/3) setelah menempuh perjalanan dari kota Baku.

Sementara 10 WNI lainnya dijadwalkan tiba pada tahap kedua pada Rabu.

Iran bukan negara penempatan PMI

Christina menegaskan bahwa Iran bukan merupakan negara penempatan resmi pekerja migran Indonesia. Meski demikian, pemerintah tetap berkewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh WNI yang berada di wilayah tersebut.

“Meski Iran bukan negara penempatan resmi PMI, pemerintah tetap hadir untuk memastikan setiap warga negara Indonesia mendapatkan pelindungan, terutama dalam situasi darurat seperti konflik,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta perwakilan RI di kawasan Timur Tengah untuk memantau perkembangan situasi.

Ratusan WNI masih berada di Iran

Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, saat ini tercatat sekitar 329 WNI masih berada di Iran. Mayoritas merupakan pelajar dan mahasiswa yang tinggal di kota Qom, sementara sisanya adalah pekerja serta ekspatriat.

Pemerintah memastikan pemantauan terhadap kondisi mereka terus dilakukan guna menjamin keamanan WNI di tengah situasi geopolitik yang belum stabil di kawasan Timur Tengah.

The post Pemerintah Evakuasi WNI dari Iran, Wamen P2MI Tegaskan Keselamatan PMI Jadi Prioritas appeared first on suaramigrannusantara.org.

Bengaluru/New Delhi/Jakarta/Manila – Jutaan warga Asia yang bekerja di kawasan Teluk kini terjebak di tengah serangan drone dan rudal yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Hingga saat ini, konflik tersebut telah menewaskan sedikitnya 10 pekerja migran Asia dan melukai puluhan lainnya.

Sebagian pekerja mengatakan mereka masih merasa relatif aman, namun tetap cemas dengan meningkatnya intensitas konflik. Sementara itu, banyak yang sebenarnya ingin pulang, tetapi ragu meninggalkan pekerjaan mereka, pekerjaan yang memungkinkan para pekerja ini mengirimkan miliaran dolar remitansi ke negara asal setiap tahun.

Lebih dari 24 juta warga dari Asia Selatan dan Asia Tenggara bekerja di kawasan Teluk dan sekitarnya sebagai tenaga medis, akuntan, insinyur, pekerja konstruksi, pekerja rumah tangga, hingga petugas keamanan. Berasal dari Indonesia, Filipina, Bangladesh, Sri Lanka, dan India, mereka kini berada di tengah konflik yang dipicu oleh serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Republik Islam tersebut beserta sejumlah pejabat tinggi lainnya, dan memicu serangan balasan dari Iran.

Para pekerja Asia ini tidak hanya bekerja di negara-negara Arab di Teluk Persia, Bahrain, Irak, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab,.tetapi juga di Israel, Iran, dan Lebanon. Pemerintah di berbagai negara Asia kini menerima ribuan panggilan darurat dari warganya yang meminta dipulangkan. Namun sebagian besar pekerja migran dilaporkan tetap bertahan, berlindung di ruang bawah tanah dan tetap bekerja agar tidak kehilangan pekerjaan.

Salah satu korban adalah Mary Anne Velasquez de Vera, seorang perawat asal Filipina yang tewas terkena pecahan proyektil saat membantu pasiennya menuju tempat perlindungan bom di Tel Aviv, Israel.

Filipina sendiri memiliki lebih dari 2,4 juta pekerja di kawasan Timur Tengah, terutama di negara-negara Teluk, yang bekerja di sektor domestik, konstruksi, kesehatan, hingga perhotelan. Pemerintah Filipina telah mulai berkoordinasi dengan kedutaan besar di kawasan tersebut untuk memulangkan pekerja migran yang berada di wilayah berbahaya. Departemen Pekerja Migran Filipina menyatakan pada 5 Maret bahwa 299 warga Filipina yang terdampak krisis telah kembali dengan selamat ke Manila dari Dubai, tempat banyak dari mereka sempat berlindung sementara.

Para pekerja yang kembali itu mendapatkan bantuan keuangan, tempat tinggal sementara, layanan medis, serta dukungan psikososial atas perintah Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Bertahan atau pulang?

Namun bagi banyak warga Filipina yang masih berada di kawasan tersebut, kecemasan semakin meningkat saat mereka mempertimbangkan apakah harus tetap tinggal atau meminta dipulangkan.

Anna Santos, 43 tahun, pekerja rumah tangga Filipina di Abu Dhabi yang menggunakan nama samaran demi keamanan, mengatakan kepada The Straits Times bahwa ia telah berusaha menghubungi otoritas Filipina untuk meminta bantuan sejak konflik meningkat. “Saya ingin pulang ke rumah. Saya punya tiga anak, dan saya sangat takut konflik ini akan semakin buruk. Dari jendela rumah saya bisa melihat drone dan rudal melintas,” katanya.

Pemerintah Filipina telah mempublikasikan hotline dan alamat email bagi warga Filipina di Timur Tengah yang ingin dipulangkan. Namun hal itu belum sepenuhnya meredakan kekhawatirannya. “Saya juga tidak yakin apakah majikan saya akan mengizinkan saya pulang,” tambahnya.

Tidur di tempat parkir

Bibin Lal, 47 tahun, seorang tukang pipa di kota Manama, Bahrain, yang berasal dari negara bagian Kerala di India, telah menghabiskan satu minggu tidur di tempat parkir bawah tanah gedung apartemen delapan lantai yang ia kelola, bersama para penghuni yang berlindung di sana setiap malam.

Gedung itu berada dekat pelabuhan dan beberapa instalasi militer Amerika Serikat yang dilaporkan menjadi target Iran. “Gedung ini bergetar setiap kali ada bom meledak di dekatnya,” kata Lal.

Setelah bekerja di berbagai negara Teluk selama 25 tahun dan enam tahun di Bahrain, ia mengatakan perang adalah kesulitan paling tak terduga yang pernah ia alami. Namun meski banyak keluarga ekspatriat di gedungnya sudah meninggalkan tempat itu, Lal memilih tetap bertahan. “Keluarga saya di rumah terus menonton berita dan panik. Mereka terus menelepon agar saya pulang. Awalnya saya juga takut, tapi sekarang saya merasa baik-baik saja. “Saya akan tetap bekerja, kalau tidak orang lain yang akan mengambil pekerjaan saya,” katanya.

Tempat perlindungan jauh dari rumah

Rhea Abraham, 37 tahun, peneliti keamanan asal Kerala yang tinggal di Bahrain bersama keluarganya, mengatakan pemerintah Bahrain telah mengarahkan warga untuk berlindung di sekolah, pusat perbelanjaan, atau ruang bawah tanah gedung. Namun ia mengatakan fasilitas perlindungan tersebut tidak selalu praktis. “Negara-negara Teluk tidak dibangun untuk perang, mereka dipasarkan sebagai tempat paling aman di dunia. Jadi bahkan tempat perlindungan yang disediakan tidak berada dekat rumah kami seperti di Israel atau Lebanon,” katanya.

“Tempat perlindungan bom terdekat bagi saya berjarak 15 menit dengan mobil, yang tidak realistis saat serangan terjadi.” Ia menambahkan bahwa sebagian besar pekerja migran tinggal di apartemen di dalam kota, berbeda dengan warga lokal yang tinggal di rumah di pinggiran. “Pekerja konstruksi dan pekerja rumah tangga yang hidup di asrama sempit bahkan tidak punya pilihan lain selain berlari menjauh dari lokasi serangan,” ujarnya.

Ribuan warga India terjebak

Jumlah warga India di luar negeri terbesar sekitar sembilan juta orang, berada di Timur Tengah. Kawasan Teluk juga merupakan tujuan utama perjalanan warga India. Sekitar 12.000 warga India yang terjebak di negara-negara Teluk, sebagian besar di Uni Emirat Arab, telah meminta bantuan pemerintah India untuk dipulangkan.

Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan bahwa kabinetnya telah menginstruksikan semua kementerian untuk mengambil langkah yang diperlukan guna membantu warga India yang terdampak situasi tersebut.

Harga tiket melonjak

Namun bagi pekerja migran dengan upah rendah, pulang bukanlah pilihan mudah. Harga tiket pesawat melonjak tajam sehingga hampir mustahil bagi pekerja rumah tangga atau pekerja migran berpenghasilan rendah untuk membelinya.

Eni Yuliana, 47 tahun, pekerja rumah tangga asal Indonesia di Abu Dhabi, mengatakan ia telah mendengar suara ledakan sejak 1 Maret. “Awalnya saya kira suara knalpot mobil, tapi majikan saya bilang itu bom,” katanya.

Eni telah bekerja untuk keluarga Indonesia di Abu Dhabi selama 13 tahun. Ia mengatakan pemerintah setempat telah meminta pekerja kantor dan pelajar untuk tetap di rumah. “Jalan di depan rumah sekarang sangat sepi, hampir seperti saat pandemi Covid,” katanya.

Menurut data Kementerian Luar Negeri Indonesia, hingga 28 Februari terdapat 519.042 warga Indonesia yang tinggal di Timur Tengah, belum termasuk wisatawan atau pelintas wilayah.

Pada 1 Maret, kementerian tersebut mengimbau warga Indonesia di kawasan itu untuk tetap waspada dan menjaga komunikasi dengan perwakilan Indonesia terdekat. Warga Indonesia yang berencana bepergian ke kawasan Teluk juga diminta menunda perjalanan mereka.

Pada 4 Maret, Kedutaan Besar Indonesia di Teheran mengumumkan rencana evakuasi bertahap bagi warga Indonesia di Iran, meskipun kedutaan tetap beroperasi normal.

Tetap bekerja

Sebagian pekerja migran Indonesia justru terlihat cukup tenang menghadapi situasi ini. Nuril Yuda Pratama, 28 tahun, yang bekerja di bagian housekeeping sebuah hotel di Doha, Qatar, mengatakan pemerintah Qatar mengirimkan peringatan agar warga tetap berada di dalam rumah pada 28 Februari. “Mereka juga meminta kami menjauh dari area pangkalan militer Amerika,” katanya.

Namun ia mengatakan sebagian pekerja migran justru keluar untuk merekam video ketika rudal melintas. “Kelihatannya seperti kembang api, jadi seperti menonton pertunjukan,” katanya.

Dampak terhadap remitansi

Konflik yang meluas di Timur Tengah juga berpotensi berdampak besar pada ekonomi negara-negara pengirim pekerja migran.Di Bangladesh, misalnya, sekitar 7–8 juta warga bekerja di enam negara Teluk dan mengirimkan US$15–17 miliar setiap tahun, sekitar setengah dari total remitansi negara tersebut. Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengonfirmasi bahwa dua warga Bangladesh tewas akibat serpihan rudal yang dicegat: Saleh Ahmed, sopir truk di Ajman, Uni Emirat Arab, dan S.M. Tareq, pekerja di kawasan industri Salman di Bahrain.

Bagi Anwar Hossain, 45 tahun, warga Bangladesh yang bekerja di Lebanon, kekhawatiran terbesar saat ini adalah apakah ia masih akan menerima gajinya sebesar US$600 per bulan. Setelah tinggal lebih dari 20 tahun di Lebanon, ia mulai mempertimbangkan untuk pulang secara permanen ke kampung halamannya di distrik Noakhali, Bangladesh.“Saya semakin tua, dan konflik ini membuat saya khawatir,” katanya.

sumber: https://asianews.network/ill-do-my-job-or-someone-else-will-take-it-why-many-asians-are-staying-put-in-the-gulf-amid-war/

The post “Saya akan tetap bekerja atau orang lain akan mengambil pekerjaan saya” : Mengapa banyak pekerja Asia tetap bertahan di Teluk di tengah perang appeared first on suaramigrannusantara.org.

Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla menjelaskan pemerintah telah menyebarkan nomor hotline darurat kepada PMI di kawasan Timur Tengah dan berkoordinasi aktif dengan KBRI di seluruh negara terdampak. “Sejauh ini dari komposisi yang kami pantau, situasi masih aman dan terkendali, namun kami terus meningkatkan kewaspadaan,” ujarnya di Semarang, Kamis (5/3/2026). Fraksi PDI-P DPRD Jatim mendesak langkah konkret untuk melindungi 7.000 PMI asal Jawa Timur di kawasan tersebut.

Analis geopolitik dari CSIS Indonesia, Rizal Sukma, menilai eskalasi konflik Timur Tengah berpotensi berlanjut dan memiliki dampak ekonomi signifikan bagi Indonesia, termasuk gangguan arus remitansi PMI. Para aktivis PMI mendesak pemerintah memprioritaskan keselamatan PMI di atas segalanya, termasuk mempertimbangkan moratorium sementara pengiriman PMI baru ke kawasan yang sedang berkonflik hingga situasi benar-benar aman.

The post Krisis Timur Tengah Picu Kekhawatiran bagi Pekerja Migran appeared first on suaramigrannusantara.org.