Dalam video tersebut, Ade juga mengungkapkan dugaan ketidaksesuaian data identitas pada dokumen paspor istrinya. Ia berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera menindaklanjuti persoalan tersebut, sekaligus membantu memastikan kondisi dan keberadaan Uun di negara penempatan.

Berdasarkan pemberitaan media pada 13 Oktober 2026, terdapat perbedaan tanggal lahir antara dokumen kependudukan Uun dan data yang tercantum dalam paspornya. Data KTP dan kartu keluarga disebut mencantumkan tanggal lahir 21 Maret 1978, sedangkan paspor diduga mencantumkan tanggal 11 Maret 1985. Paspor tersebut dilaporkan diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok pada 6 Mei 2026 dan berlaku hingga 6 Mei 2031.

Perbedaan data tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi dari instansi berwenang. Hingga kini, informasi yang tersedia belum cukup untuk memastikan penyebab ketidaksesuaian tersebut, termasuk apakah terjadi kesalahan administrasi atau pelanggaran dalam proses pengurusan dokumen. Karena itu, dugaan manipulasi data paspor tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti sebelum ada hasil pemeriksaan resmi.

Ade berharap Bupati Karawang Aep Syaepuloh dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dapat membantu mengoordinasikan penanganan kasus istrinya. Permintaan tersebut terutama berkaitan dengan kepastian kondisi Uun, akses terhadap bantuan perlindungan bagi PMI yang menghadapi masalah di luar negeri, serta kemungkinan pemulangannya ke Indonesia.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap proses penempatan PMI, termasuk keabsahan dokumen identitas, prosedur keberangkatan, dan mekanisme penanganan ketika pekerja mengalami sakit atau menghadapi persoalan hukum dan administratif di negara tujuan. Ketidaksesuaian data kependudukan dan paspor, apabila terbukti, perlu ditelusuri agar tidak merugikan pekerja migran dalam mengakses layanan kesehatan, perlindungan konsuler, maupun proses pemulangan.

Dalam penanganan kasus seperti ini, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta perwakilan Republik Indonesia yang berwenang di Oman. Koordinasi diperlukan untuk memverifikasi identitas dan status ketenagakerjaan Uun, memastikan kondisi kesehatannya, serta menentukan langkah perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga informasi ini disusun, belum tersedia keterangan resmi yang memastikan penyebab perbedaan data paspor tersebut maupun perkembangan penanganan permohonan pemulangan Uun. Kondisi terkini Uun dan langkah konkret pemerintah masih memerlukan konfirmasi dari instansi terkait.

The post Suami PMI Asal Karawang Ungkap Dugaan Manipulasi Data Paspor, Istri Dikabarkan Sakit di Oman appeared first on suaramigrannusantara.org.