Komisioner Komnas Perempuan, Tiasri Wiandani, menegaskan penguatan perlindungan PMI perempuan memerlukan pendekatan yang berperspektif gender. “Kerentanan PMI perempuan bersumber dari ketimpangan relasi kuasa yang bersifat struktural: gender, kelas sosial, dan status migran. Kebijakan perlindungan harus mengakui dan menjawab kerentanan berlapis ini,” ujarnya. Laporan pemantauan Komnas Perempuan 2024 mengungkap kekerasan berbasis gender sudah dimulai sejak PMI perempuan berada di penampungan.

Komnas Perempuan mendesak pemerintah melaksanakan lima kewajiban negara: mencegah, melindungi, menyelidiki, menuntut dan menghukum pelaku, serta memulihkan korban kekerasan terhadap PMI perempuan. KemenPPPA telah mengoperasikan hotline SAPA 129 sebagai layanan pengaduan, namun akses yang terbatas di daerah terpencil menjadi kendala. Perubahan mendasar yang dibutuhkan adalah pergeseran paradigma dari mengelola PMI perempuan sebagai komoditas menjadi melindungi mereka sebagai warga negara yang memiliki hak penuh.

The post Perlindungan PMI Perempuan Jadi Isu Mendesak appeared first on suaramigrannusantara.org.

Komisioner Komnas Perempuan, Tiasri Wiandani, menegaskan bahwa lebih dari 70 persen dari sekitar 4,5 juta PMI Indonesia adalah perempuan. “Perempuan PMI bekerja di ruang domestik yang tertutup dari pengawasan publik, sehingga sangat rentan mengalami kekerasan tanpa ada yang mengetahui,” ujarnya dalam acara Hari Migran Sedunia, Desember 2024. Laporan ILO tahun 2022 mengkonfirmasi masih terjadinya praktik kerja tidak layak, jam kerja melebihi batas, dan rendahnya literasi hukum PMI perempuan.

Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 mengungkap satu dari empat perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan. Komisioner Satyawanti Mashudi mendesak agar UU Ketenagakerjaan baru yang sedang disusun mengintegrasikan perlindungan khusus bagi PMI perempuan, mencakup mekanisme pelaporan yang aman, jaminan sosial, dan akses bantuan hukum. Putusan MK yang mengeluarkan Klaster Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja membuka peluang bagi regulasi yang lebih responsif gender.

The post Buruh Migran Perempuan Masih Rentan Kekerasan dan Diskriminasi appeared first on suaramigrannusantara.org.

Koordinator Migrant Worker Resource Center (MWRC), Masruroh Rofiqoh, yang mendampingi banyak korban eksploitasi, menjelaskan bahwa pola eksploitasi kian beragam. “Selain kerja tanpa dibayar, kini muncul modus kekerasan berbasis gender online, penipuan lowongan, hingga ancaman akan dilaporkan ke polisi jika PMI menuntut hak,” jelasnya di Jakarta, Senin (9/3/2026). Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2025 menempatkan Indonesia pada Tier 2 dalam penanganan perdagangan orang.

Hukum Indonesia sebenarnya telah memberikan kerangka perlindungan melalui UU Nomor 18 Tahun 2017, namun implementasinya di lapangan masih lemah. Komisioner Komnas Perempuan, Satyawanti Mashudi, menyatakan mekanisme pengawasan terhadap P3MI perlu diperketat. Kementerian P2MI menerima 1.500 pengaduan sepanjang 2024, di mana 956 di antaranya memiliki indikator perdagangan orang. Tanpa reformasi menyeluruh, kisah pilu PMI seperti Siti akan terus berulang.

The post Kisah PMI Bertahan dari Eksploitasi Majikan di Luar Negeri appeared first on suaramigrannusantara.org.

Koordinator Migrant CARE, Wahyu Susilo, mengatakan bahwa sistem perlindungan PMI masih bersifat reaktif, bukan preventif. “Negara baru bergerak ketika ada kasus mencuat. Sementara mekanisme pengawasan harian terhadap kondisi kerja PMI di negara tujuan hampir tidak ada,” ujarnya di Jakarta, Senin (9/3/2026). Dari total 297.434 penempatan PMI sepanjang 2024, dominasi sektor informal seperti pembantu rumah tangga (house maid) dan pengasuh (caregiver) menjadi perhatian karena sektor ini minim regulasi perlindungan di negara tujuan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI disebut belum diimplementasikan secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan isu perlindungan PMI telah masuk dalam prioritas lembaga. Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah, mengungkapkan bahwa PMI terutama perempuan semakin rentan menjadi korban berbagai pelanggaran hak, mulai dari kerja tanpa dibayar, penahanan dokumen, hingga kekerasan fisik. Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia, Dr. Surya Tjandra, menganalisis bahwa lemahnya perlindungan berakar pada ketimpangan posisi tawar PMI di hadapan majikan asing dan keterbatasan jangkauan diplomatik Indonesia. Pemerintah menargetkan pengiriman 425.000 PMI pada 2025, sehingga reformasi sistem perlindungan menjadi semakin mendesak agar kuantitas pengiriman tidak mengorbankan kualitas perlindungan.

The post Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dinilai Masih Lemah di Negara Penempatan appeared first on suaramigrannusantara.org.

Koordinator Advokasi JBM, Nining Elitos, menilai data pengaduan yang tercatat hanya merupakan puncak gunung es dari kondisi sesungguhnya. “Banyak PMI yang tidak melapor karena takut dideportasi, tidak tahu ke mana harus mengadu, atau karena laporan mereka sebelumnya tidak ditindaklanjuti. Data resmi jauh di bawah realita,” tegasnya. Laporan Komnas Perempuan 2024 juga menunjukkan meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender yang dialami PMI perempuan, termasuk modus baru berupa ancaman melalui media sosial.

Faktor yang mendorong peningkatan laporan antara lain semakin masifnya penggunaan media sosial oleh PMI untuk melaporkan kasus secara langsung, meningkatnya kesadaran PMI tentang hak-haknya, dan luasnya jaringan organisasi advokasi. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Desy Andriani, menyerukan penanganan komprehensif yang melibatkan semua kementerian terkait. Tanpa pembenahan sistemik, tren peningkatan kasus eksploitasi PMI diperkirakan akan terus berlanjut.

The post Laporan Kasus Eksploitasi PMI Meningkat dalam Dua Tahun Terakhir appeared first on suaramigrannusantara.org.