Komisioner Komnas Perempuan, Tiasri Wiandani, menegaskan penguatan perlindungan PMI perempuan memerlukan pendekatan yang berperspektif gender. “Kerentanan PMI perempuan bersumber dari ketimpangan relasi kuasa yang bersifat struktural: gender, kelas sosial, dan status migran. Kebijakan perlindungan harus mengakui dan menjawab kerentanan berlapis ini,” ujarnya. Laporan pemantauan Komnas Perempuan 2024 mengungkap kekerasan berbasis gender sudah dimulai sejak PMI perempuan berada di penampungan.

Komnas Perempuan mendesak pemerintah melaksanakan lima kewajiban negara: mencegah, melindungi, menyelidiki, menuntut dan menghukum pelaku, serta memulihkan korban kekerasan terhadap PMI perempuan. KemenPPPA telah mengoperasikan hotline SAPA 129 sebagai layanan pengaduan, namun akses yang terbatas di daerah terpencil menjadi kendala. Perubahan mendasar yang dibutuhkan adalah pergeseran paradigma dari mengelola PMI perempuan sebagai komoditas menjadi melindungi mereka sebagai warga negara yang memiliki hak penuh.

The post Perlindungan PMI Perempuan Jadi Isu Mendesak appeared first on suaramigrannusantara.org.

Komisioner Komnas Perempuan, Tiasri Wiandani, menegaskan bahwa lebih dari 70 persen dari sekitar 4,5 juta PMI Indonesia adalah perempuan. “Perempuan PMI bekerja di ruang domestik yang tertutup dari pengawasan publik, sehingga sangat rentan mengalami kekerasan tanpa ada yang mengetahui,” ujarnya dalam acara Hari Migran Sedunia, Desember 2024. Laporan ILO tahun 2022 mengkonfirmasi masih terjadinya praktik kerja tidak layak, jam kerja melebihi batas, dan rendahnya literasi hukum PMI perempuan.

Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 mengungkap satu dari empat perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan. Komisioner Satyawanti Mashudi mendesak agar UU Ketenagakerjaan baru yang sedang disusun mengintegrasikan perlindungan khusus bagi PMI perempuan, mencakup mekanisme pelaporan yang aman, jaminan sosial, dan akses bantuan hukum. Putusan MK yang mengeluarkan Klaster Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja membuka peluang bagi regulasi yang lebih responsif gender.

The post Buruh Migran Perempuan Masih Rentan Kekerasan dan Diskriminasi appeared first on suaramigrannusantara.org.

Koordinator Migrant Worker Resource Center (MWRC), Masruroh Rofiqoh, yang mendampingi banyak korban eksploitasi, menjelaskan bahwa pola eksploitasi kian beragam. “Selain kerja tanpa dibayar, kini muncul modus kekerasan berbasis gender online, penipuan lowongan, hingga ancaman akan dilaporkan ke polisi jika PMI menuntut hak,” jelasnya di Jakarta, Senin (9/3/2026). Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2025 menempatkan Indonesia pada Tier 2 dalam penanganan perdagangan orang.

Hukum Indonesia sebenarnya telah memberikan kerangka perlindungan melalui UU Nomor 18 Tahun 2017, namun implementasinya di lapangan masih lemah. Komisioner Komnas Perempuan, Satyawanti Mashudi, menyatakan mekanisme pengawasan terhadap P3MI perlu diperketat. Kementerian P2MI menerima 1.500 pengaduan sepanjang 2024, di mana 956 di antaranya memiliki indikator perdagangan orang. Tanpa reformasi menyeluruh, kisah pilu PMI seperti Siti akan terus berulang.

The post Kisah PMI Bertahan dari Eksploitasi Majikan di Luar Negeri appeared first on suaramigrannusantara.org.

Koordinator advokasi dari Jaringan Buruh Migran, Nining Elitos, menyatakan kasus Myanmar mencerminkan lemahnya koordinasi ASEAN dalam menangani perdagangan orang lintas batas. “ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) sudah ada, tetapi mekanisme penegakannya sangat lemah. Korban seringkali tidak punya akses ke bantuan hukum,” ungkapnya di Jakarta. Di Malaysia, kasus penyekapan dan penahanan paspor PMI juga terus terungkap.

Laporan Kedutaan Besar AS mengkonfirmasi bahwa pekerja domestik asal Indonesia di beberapa negara Asia Tenggara mengalami indikator perdagangan orang termasuk jam kerja panjang, ketiadaan kontrak resmi, kekerasan fisik, dan upah tidak dibayarkan. Banyak korban berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan provinsi dengan tingkat PMI illegal dan pengaduan PMI bermasalah tertinggi. Pemerintah melalui Bareskrim Polri berkomitmen meningkatkan kerja sama dengan kepolisian negara penempatan.

The post Kasus Kekerasan terhadap PMI Kembali Terungkap di Asia Tenggara appeared first on suaramigrannusantara.org.