KUALA LUMPUR — Pemerintah Indonesia memberikan penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi 1.512 anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Malaysia. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak-anak PMI yang menghadapi persoalan administrasi kewarganegaraan.

Program penegasan status kewarganegaraan tersebut dilaksanakan di empat lokasi, yakni Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Tawau, dan Johor Bahru. Pelaksanaannya melibatkan lima kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Luar Negeri.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan penegasan status kewarganegaraan diperlukan karena masih terdapat anak-anak PMI yang belum memperoleh kepastian hukum mengenai status kewarganegaraan mereka.

Menurut Supratman, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi kependudukan, tetapi berhubungan langsung dengan kemampuan anak untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.

“Dengan pemberian penegasan status kewarganegaraan, anak-anak dari pekerja migran Indonesia bisa mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum,” kata Supratman sebagaimana dikutip ANTARA pada 4 September 2026.

Kepastian status kewarganegaraan menjadi penting karena dapat menjadi dasar bagi anak-anak tersebut untuk mengakses berbagai layanan dan hak dasar. Kementerian Hukum menyebut penegasan kewarganegaraan dapat membuka akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, bantuan sosial, serta perlindungan hukum.

Supratman menjelaskan bahwa status kewarganegaraan menjadi salah satu pintu bagi anak-anak PMI untuk melanjutkan pendidikan, memperoleh layanan pemerintah, dan mendapatkan perlindungan hukum ketika berada di luar wilayah Indonesia.

Persoalan anak PMI di Malaysia selama ini tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas migrasi tenaga kerja lintas negara. Anak-anak yang lahir atau tumbuh di Malaysia dapat menghadapi persoalan dokumen dan status hukum apabila administrasi kewarganegaraan, kelahiran, maupun dokumen orang tuanya tidak tertata dengan baik.

Karena itu, penanganan persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas kementerian. Kementerian Hukum berperan dalam aspek kewarganegaraan, sementara Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan administrasi kependudukan. Kementerian P2MI menangani aspek pelindungan pekerja migran dan keluarganya, sedangkan Kementerian Luar Negeri menjalankan fungsi perlindungan WNI melalui perwakilan Indonesia di luar negeri. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga terlibat dalam koordinasi terkait aspek keimigrasian.

Kehadiran lima kementerian dalam program tersebut menunjukkan bahwa persoalan anak PMI memiliki dimensi yang saling berkaitan, mulai dari kewarganegaraan, administrasi kependudukan, keimigrasian, pelindungan pekerja migran hingga hubungan dan pelayanan konsuler.

Selain program penegasan status kewarganegaraan, pemerintah juga membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat Indonesia di Malaysia melalui program “Pasti Ada Solusi”. Sekitar 300 PMI mengikuti dialog yang berlangsung di Kantor KBRI Kuala Lumpur pada 4 September 2026.

Dalam forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan persoalan, pengaduan, maupun pertanyaan secara langsung kepada perwakilan lima kementerian. Menteri P2MI Mukhtarudin dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto turut hadir dalam dialog tersebut, sementara Kementerian Dalam Negeri diwakili Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setyabudi.

Menteri Hukum menegaskan pemerintah akan terus membuka ruang dialog dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang berada di luar negeri.

Program terhadap 1.512 anak PMI tersebut sekaligus menempatkan isu keluarga pekerja migran sebagai bagian dari agenda pelindungan PMI. Perlindungan pekerja migran tidak hanya berkaitan dengan keberangkatan, penempatan, kondisi kerja, dan kepulangan pekerja, tetapi juga menyangkut hak dan kepastian hukum anggota keluarga yang berada di negara tujuan.

Dengan adanya penegasan status kewarganegaraan, pemerintah berharap anak-anak PMI yang telah memenuhi persyaratan dapat memiliki kepastian mengenai status hukumnya sebagai warga negara Indonesia dan memperoleh akses yang lebih jelas terhadap hak-hak dasar sebagai warga negara.

Bagi komunitas PMI di Malaysia, persoalan tersebut menjadi pengingat bahwa kelengkapan dokumen keluarga, pencatatan kelahiran, dan administrasi kewarganegaraan merupakan bagian penting dari perlindungan jangka panjang bagi anak-anak pekerja migran.

Pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian dan perwakilan RI di Malaysia selanjutnya memiliki tantangan untuk memastikan bahwa kepastian status tersebut tidak berhenti pada penegasan administratif, tetapi dapat diikuti dengan akses nyata terhadap pendidikan, kesehatan, dokumen kependudukan, serta berbagai bentuk perlindungan hukum yang menjadi hak anak.

The post Pemerintah Tegaskan Status Kewarganegaraa 1.512 Anak PMI Di Malaysia appeared first on suaramigrannusantara.org.