Pernah ada masa ketika krisis tak lagi bisa diselesaikan dengan pidato, konferensi pers, atau jargon optimisme yang berulang-ulang seperti doa yang kehilangan iman. Di masa seperti itu, negara-negara lain memilih jalan yang lebih sunyi, dan lebih menyakitkan bagi para penguasa: mereka memangkas dirinya sendiri.

Di Amerika Serikat pada era Depresi Besar, Presiden Franklin D. Roosevelt tidak sekadar meminta rakyat berhemat. Ia memangkas belanja negara, menekan gaji pejabat, dan membangun legitimasi moral bahwa pengorbanan dimulai dari atas. Di Korea Selatan saat krisis Asia 1997, para pejabat tinggi dan konglomerat bahkan ikut dalam gerakan pengumpulan emas nasional, sebuah simbol bahwa krisis bukan hanya milik rakyat kecil. Di Jepang, praktik pemotongan gaji pejabat publik pernah dilakukan berulang kali saat resesi, sebagai bentuk tanggung jawab kolektif, bukan sekadar kebijakan teknokratis.

Sejarah mencatat, negara-negara itu tidak keluar dari krisis karena retorika. Mereka keluar karena ada rasa malu yang bekerja di dalam kekuasaan.

Di Indonesia, kita justru sering melihat kebalikannya.

Ketika krisis datang, entah itu krisis moneter, pandemi, atau perlambatan ekonomi, yang pertama kali dipangkas adalah subsidi. Yang dinaikkan adalah pajak. Yang diminta berhemat adalah rakyat. Sementara itu, gaji pejabat tetap utuh, tunjangan tetap mengalir, bahkan jabatan kadang bertambah, seolah krisis adalah peluang untuk memperluas kursi, bukan mempersempit beban.

Dan rakyat? Mereka kembali menjadi angka dalam statistik.

Hari ini, mencari kerja di dalam negeri terasa seperti memasuki lorong panjang tanpa ujung. Lowongan ada, tapi seringkali sudah “ada yang punya.” Fenomena “orang dalam” bukan lagi bisik-bisik, melainkan sistem yang dipahami tanpa perlu dijelaskan. Suap menjadi jalan pintas yang diam-diam dimaklumi. Meritokrasi hanya menjadi hiasan dalam dokumen kebijakan.

Yang tidak punya akses, dipaksa mencari jalan lain: ke luar negeri.

Namun, pergi ke luar negeri bukanlah solusi yang sederhana. Biaya mahal, proses panjang, dan risiko yang mengintai. Di sana, ada bayang-bayang perdagangan orang (TPPO) yang mengubah harapan menjadi tragedi. Dan ironisnya, ketika korban kembali, mereka tidak selalu dipeluk sebagai korban. Mereka seringkali dicurigai, distigma, bahkan diposisikan sebagai pelaku.

Di dalam negeri sempit. Di luar negeri berbahaya.

Sementara itu, di atas sana, praktik rangkap jabatan berjalan seperti rutinitas yang tak perlu dipertanyakan. Nepotisme tidak lagi eksklusif milik birokrasi; ia telah merambah ke sektor swasta, menjelma menjadi budaya yang sulit dibedakan antara relasi dan kolusi. Kursi-kursi penting diisi oleh nama-nama yang berulang, seolah negeri ini kekurangan orang pintar, padahal yang kurang hanyalah keadilan distribusi kesempatan.

Maka ketika muncul wacana: “Bagaimana jika gaji pejabat dipotong untuk membantu ekonomi?” pertanyaannya bukan sekadar soal angka.

Ia adalah soal keberanian moral.

Apakah kekuasaan siap merasakan sedikit saja dari apa yang setiap hari dirasakan rakyatnya? Apakah negara berani membalik logika lama bahwa rakyat adalah tameng pertama setiap krisis? Atau justru wacana itu hanya akan menjadi satu lagi ide yang mati sebelum sempat hidup, dikubur oleh mereka yang merasa tak tersentuh?

Sebab selama ini, setiap krisis di Indonesia memiliki pola yang hampir seragam: rakyat diminta memahami, rakyat diminta bersabar, rakyat diminta berkorban. Dan rakyat, dengan segala keterbatasannya, memang selalu melakukan itu. Mereka diam. Mereka bertahan. Mereka menyesuaikan diri.

Bukan karena mereka setuju.

Tetapi karena mereka tidak punya pilihan.

Dan di situlah ironi terbesar negeri ini: krisis seringkali bukan diselesaikan oleh kebijakan yang hebat, melainkan oleh daya tahan rakyat yang luar biasa. Bukan karena negara berhasil, tetapi karena masyarakatnya terbiasa gagal dilindungi.

Maka mungkin pertanyaan yang lebih jujur bukanlah: “Perlukah gaji pejabat dipotong?”

Melainkan: jika bahkan itu pun tidak bisa dilakukan, lalu sebenarnya siapa yang sedang dilindungi oleh negara ini?

The post Potong Gaji Pejabat atau Potong Akal Sehat? appeared first on suaramigrannusantara.org.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Bob Azam, mengungkapkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 3,5 juta tenaga kerja baru yang masuk ke pasar kerja. Namun, tidak semuanya mampu diserap oleh dunia industri.

Menurut Bob, kemampuan penyerapan tenaga kerja sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap sekitar 200.000 hingga 400.000 tenaga kerja. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5%, jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan hanya sekitar 2 juta orang, sehingga menyisakan sekitar 1,5 juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan.

“Kalau pertumbuhan ekonomi 5% dan seluruh investasi berbasis padat karya, yang terserap hanya sekitar 2 juta orang. Sisanya masih belum terserap,” ujarnya dalam rapat Panitia Kerja RUU Ketenagakerjaan bersama Komisi IX DPR RI.

Ia juga menyoroti dominasi sektor informal yang kini mencapai lebih dari 60% dari total tenaga kerja. Kondisi ini dinilai berdampak pada rendahnya kontribusi terhadap penerimaan negara, karena sebagian besar pekerja informal tidak membayar pajak penghasilan.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengakui bahwa tantangan di sektor ketenagakerjaan memang tidak sederhana. Ia menyebut adanya disrupsi dalam dunia kerja sebagai salah satu faktor utama.

Namun demikian, pemerintah mengklaim telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk memperluas kesempatan kerja. Salah satunya melalui pemberian insentif kepada industri padat karya yang dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Kami sudah menyiapkan berbagai skema insentif, terutama untuk industri padat karya dan sektor yang bisa menggerakkan kelas menengah,” kata Susiwijono saat ditemui di Jakarta.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program magang bagi lulusan baru atau fresh graduate dengan durasi enam bulan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan tenaga kerja muda dalam memasuki dunia kerja.

“Kemarin kita sudah jalankan program magang 6 bulan untuk fresh graduate, dan akan dilanjutkan lagi tahun ini,” tambahnya.

Meski berbagai kebijakan telah disiapkan, tantangan penyerapan tenaga kerja dinilai masih besar, terutama jika investasi lebih banyak mengarah pada sektor padat modal yang cenderung minim penyerapan tenaga kerja.

Dengan kondisi tersebut, peringatan “lampu kuning” dari kalangan pengusaha menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk mempercepat langkah strategis dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan yang kian kompleks.

The post Pengusaha Sebut Loker RI “Lampu Kuning”, Pemerintah Klaim Sudah Siapkan Solusi appeared first on suaramigrannusantara.org.