Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla mengakui pemerintah perlu mempersiapkan diri untuk berbagai skenario krisis. “Kami sudah mengembangkan prosedur standar operasi untuk berbagai jenis krisis, mulai dari evakuasi akibat konflik, bantuan bencana alam, hingga penanganan pandemi. Namun kita perlu terus memperbarui prosedur ini,” ujarnya. Krisis ekonomi global juga dapat memicu gelombang PHK massal terhadap PMI, seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19.

Profesor Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Dr. Arie Setiabudi, merekomendasikan Indonesia membangun protokol perlindungan PMI yang terintegrasi dengan sistem manajemen krisis nasional. Sistem ini harus mencakup dana darurat pemulangan, asuransi jiwa dan kesehatan yang aktif bahkan dalam kondisi konflik, serta jejaring komunikasi yang tahan terhadap gangguan infrastruktur akibat krisis. Investasi dalam kesiapsiagaan krisis untuk PMI adalah bentuk tanggung jawab negara yang tidak boleh ditunda.

The post Krisis Global Berpotensi Mengancam Keselamatan PMI di Luar Negeri appeared first on suaramigrannusantara.org.

Ketika jutaan orang Indonesia bergerak membelah jalan tol, berdesak di stasiun, dan mengantri di bandara untuk merayakan Idul Fitri 1447 H bersama keluarga, ada ribuan jiwa yang merayakan lebaran dalam sunyi dan kecemasan. Mereka adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di kawasan Timur Tengah, para pejuang devisa yang terperangkap di antara rindu kampung halaman dan gelegar konflik bersenjata yang tak kunjung padam. Tahun ini, bayangan perang menjadi penyekat yang lebih nyata dari sekadar jarak geografis.

1. Rindu yang Terhalang Deru Senjata
Idul Fitri adalah hari ketika manusia ingin pulang. Bagi orang Indonesia, mudik bukan sekadar perjalanan fisik, ia adalah ritual rekoneksi, pengikatan kembali tali batin antara perantau dengan akar leluhurnya. Namun bagi PMI yang tersebar di Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Irak, Iran, Oman, dan negara-negara Timur Tengah lainnya, perjalanan pulang itu kini dipersulit oleh sesuatu yang lebih besar dari biaya tiket atau izin majikan: perang.

Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, yang dipicu oleh serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, telah menciptakan ketidakpastian yang mencekam. Ruang udara di sejumlah wilayah dilaporkan ditutup atau terganggu. Rute penerbangan dipangkas. Jalur evakuasi menyempit. Di tengah situasi itu, ribuan PMI asal Indonesia hanya bisa menunggu dan berdoa.

Kondisi ini mendorong KP2MI memprediksi adanya lonjakan kepulangan PMI pada momen Idul Fitri 2026, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat sekitar 14 ribu pekerja migran kembali ke Indonesia. Namun ironinya, lonjakan itu bukan semata karena kerinduan, melainkan juga karena ketakutan. Tidak sedikit PMI yang ingin pulang bukan untuk merayakan lebaran, melainkan untuk menyelamatkan diri.

2. Suara Ledakan Itu Terdengar Keras

Kesaksian paling memilukan datang dari Hosniyah, perempuan asal Situbondo, Jawa Timur, yang harus memantau keselamatan adiknya, Sri Wahyuningsih dari kejauhan. Sri bekerja di salah satu negara Timur Tengah yang kini diliputi ketegangan. Dalam laporan yang disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Situbondo pada awal Maret 2026, Hosniyah mengungkapkan betapa komunikasi dengan adiknya nyaris terputus.

“Sekarang saya tidak bisa menghubungi langsung, harus menunggu dari sana yang menelpon. Kondisinya sudah sangat mencekam katanya. Ketika saya telepon, suara ledakan itu terdengar keras,” ungkapnya dengan suara bergetar.

Kalimat itu bukan metafora. Itu adalah kenyataan hidup jutaan keluarga di kampung-kampung Indonesia: menunggu telepon yang mungkin tak datang, atau datang dengan kabar buruk.

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, langsung memerintahkan pembukaan posko pengaduan PMI melalui Dinas Tenaga Kerja setelah menerima laporan tersebut, termasuk melalui siaran langsung TikTok-nya. Ia menegaskan bahwa persoalan ini adalah soal kemanusiaan, terlepas dari status prosedural para pekerja.

“Bagi saya ini kemanusiaan. Warga Situbondo ada di luar negeri dan terdampak perang, ini soal kemanusiaan,” tegasnya.

3. Terjebak di Negeri Orang, Tanpa Perlindungan Resmi

Ironi terbesar dalam kisah PMI di Timur Tengah adalah bahwa sebagian besar dari mereka berangkat tanpa dokumen resmi, mereka adalah PMI nonprosedural, yang diberangkatkan oleh jaringan sponsor dan perekrut ilegal yang menjanjikan kerja, namun meninggalkan mereka tanpa perlindungan hukum saat krisis tiba.

Kasus Adinda Destiana Amalia, warga Kabupaten Karawang berusia 32 tahun, adalah wajah dari ribuan kisah serupa. Ia diberangkatkan ke Kota Erbil, Irak, negara yang bukan termasuk tujuan penempatan resmi pemerintah Indonesia, untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Perekrutnya, yang dikenal sebagai “Kayah”, berjanji akan membantu kepulangannya setelah permasalahan terungkap. Namun janji itu tinggal janji. Hingga awal Maret 2026, Adinda masih terjebak di Erbil, tak bisa pulang, tak mampu bergerak sendiri.

Forum Perlindungan Migran Indonesia (FPMI) DPD Kabupaten Karawang akhirnya melaporkan perekrut tersebut ke BP3MI pada 2 Maret 2026. “Kasihan nasib para PMI yang diberangkatkan secara nonprosedural ke negara Timur Tengah. Jeritan dan tangisan pejuang devisa negara kita makin terdengar memilukan,” kata Nendi Wirasasmita, aktivis yang menangani kasus tersebut.

Kasus serupa sebelumnya juga melibatkan seorang PMI berinisial IK, yang diberangkatkan ke salah satu negara Timur Tengah tanpa ID rekomendasi dari Disnakertrans Karawang, oleh sponsor berinisial “E” pada Februari 2025. Setahun berlalu, IK masih belum dipulangkan. Laporan demi laporan telah diajukan ke BP3MI. Proses hukum berjalan lambat, sementara IK terus terjebak di negeri orang.

4. Ribuan PMI, Satu Ketakutan yang Sama

Angka-angka berbicara keras. Menurut data BP3MI Jawa Timur, terdapat sekitar 7.000 PMI asal Jawa Timur yang saat ini bekerja di kawasan Timur Tengah, dengan mayoritas berada di Arab Saudi. Angka ini belum mencakup seluruh provinsi pengirim tenaga kerja seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, dan NTT. Jika dijumlahkan secara nasional, puluhan ribu warga negara Indonesia berada di wilayah yang kini diselimuti ketidakpastian geopolitik.

Di Jawa Barat, ribuan PMI dilaporkan tersebar di sejumlah negara Timur Tengah. Konflik regional telah mengganggu akses transportasi, memangkas rute udara, dan menetapkan sebagian wilayah sebagai zona berbahaya, mempersempit peluang evakuasi cepat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri menyatakan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait mekanisme pemulangan. Di atas kertas, argumen itu bisa dipahami. Namun dari sudut pandang kemanusiaan, frasa “menunggu arahan” terasa menyakitkan bagi keluarga yang setiap malam tidur dengan waswas.

Sementara itu, di Iran, salah satu episentrum konflik, Menteri P2MI Mukhtarudin mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 100 PMI yang berada di sana, sebagian besar bekerja sebagai pekerja rumah tangga dengan penempatan mandiri (non-resmi). “Itu bukan penempatan kami. Itu penempatan secara mandiri karena memang Iran bukan salah satu tujuan negara penempatan,” ujarnya. Pernyataan itu, meski faktual secara administratif, juga mengandung paradoks yang mengganggu: negara seolah melepas tanggung jawab atas warganya sendiri karena mereka “tidak terdaftar.”

5. Negara Hadir, Tapi Seberapa Jauh?

Pemerintah tidak diam. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur telah menyiagakan Satuan Tugas 24 jam penuh untuk memantau kondisi PMI di kawasan Timur Tengah seiring meningkatnya eskalasi konflik. Personel disiapkan di Bandara Internasional Juanda, lengkap dengan tim medis, ambulans, lounge khusus, layanan telepon darurat, dan shelter transit bagi PMI yang tiba malam hari.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) juga memastikan bahwa petugas telah disiagakan di berbagai pintu masuk, bandara, pelabuhan internasional, hingga pos lintas batas negara. Terkait isu penutupan ruang udara di Timur Tengah,

Direktur Layanan Pengaduan KP2MI Mangiring Hasoloan Sinaga menyatakan bahwa hingga pertengahan Maret 2026, belum ada laporan PMI yang tertahan, bahkan dua penerbangan dari Ankara yang mengangkut PMI terdampak telah berhasil difasilitasi kepulangannya.

Ini kabar baik. Namun kabar baik ini hanya menjangkau mereka yang terdaftar secara resmi. Bagi PMI nonprosedural, yang jumlahnya diperkirakan jauh lebih besar dari yang terdata, kehadiran negara itu masih terasa samar. Mereka tidak terdaftar, tidak diasuransikan, dan dalam kondisi krisis, mereka kerap tidak terlacak.

6. Lebaran di Bawah Langit yang Terbakar

Idul Fitri seharusnya menjadi momen penyempurnaan ibadah Ramadan, merayakan kemenangan jiwa atas hawa nafsu, memperbaharui ikatan kasih dengan sesama, dan memeluk hangat orang-orang yang dirindukan. Namun bagi PMI yang terjebak di Timur Tengah, lebaran tahun ini mungkin dirayakan dalam sunyi kamar sempit, diiringi kabar ledakan dari jauh, dan diwarnai kerinduan yang tak bisa ditebus oleh sekadar panggilan video.

Mereka adalah bagian dari tulang punggung ekonomi nasional. Remitansi PMI setiap tahunnya menyumbang miliaran dolar ke kas negara. Mereka pergi dengan harapan memperbaiki nasib keluarga, membayar utang, menyekolahkan anak. Mereka berangkat dengan tekad, dan mereka berhak pulang dengan martabat.

Momentum lebaran 2026 seharusnya menjadi pengingat kolektif bahwa di balik setiap kiriman uang yang diterima keluarga di desa, ada tubuh yang lelah, ada jiwa yang rindu, ada nyawa yang berani bertaruh demi masa depan. Dan ketika negara tempat mereka bekerja terbakar konflik, hak untuk pulang, hak yang paling dasar sekalipun, bisa terampas begitu saja.

7. Refleksi: Mereka Bukan Sekadar Angka Remitansi

Ada pelajaran yang terus berulang namun tampaknya belum benar-benar diserap: sistem perlindungan PMI kita masih rapuh di bagian yang paling kritis, yakni saat krisis betul-betul terjadi. Modul pra-keberangkatan belum cukup memuat edukasi tentang risiko geopolitik. Banyak calon PMI berangkat hanya berbekal informasi kontrak kerja, tanpa peta konflik, tanpa skenario darurat, tanpa pemahaman tentang apa yang harus dilakukan jika pecah perang.

Lebih dari itu, selama jalur nonprosedural masih menjadi pilihan yang “lebih mudah” karena proses resmi yang berbelit, maka akan selalu ada ribuan Adinda, ribuan IK, ribuan Sri Wahyuningsih lainnya yang pergi tanpa perlindungan dan tersesat dalam krisis tanpa daya.

Negara tidak boleh hanya hadir dalam siaran pers. Negara harus hadir jauh sebelum krisis, dalam regulasi yang melindungi, dalam penegakan hukum terhadap sindikat perekrutan ilegal, dalam pembangunan kanal diplomatik yang kuat di negara-negara penempatan, dan dalam pemberdayaan ekonomi di dalam negeri agar kemiskinan tidak lagi menjadi satu-satunya alasan seseorang harus mencari nasib di tanah yang membara.

Penutup: Salam Lebaran dari Jauh

Di suatu sudut Timur Tengah, seorang perempuan Indonesia mungkin sedang duduk sendiri, menatap layar ponsel yang menampilkan foto anak-anaknya di kampung. Ia mengetik pesan pendek: “Ibu tidak bisa pulang lebaran ini. Maaf, Nak. Doakan Ibu selamat.”

Pesan itu melintasi batas-batas negara yang sedang bergolak. Sampai di tangan seorang anak yang mungkin belum cukup mengerti mengapa ibunya tidak bisa pulang, mengapa lebaran tahun ini lebih sepi dari biasanya.

Ketika kita menikmati ketupat dan opor di meja makan keluarga, ada baiknya kita ingat mereka: para pahlawan devisa yang lebaran ini hanya bisa pulang dalam doa, dan yang keselamatannya adalah tanggung jawab kita bersama, sebagai sesama warga bangsa, dan sebagai manusia.

Selamat Idul Fitri 1447 H. Semoga setiap PMI yang jauh dari kampung halaman selalu dalam lindungan-Nya, dan segera dapat kembali ke pelukan keluarga tercinta.

Sumber dan Referensi:
1. Serayu Nusantara, “Antisipasi Konflik Timur Tengah dan Arus Mudik, Satgas Perlindungan PMI Bertugas 24 Jam,” 19 Maret 2026.

2. ANTARA News, “KP2MI Siapkan Layanan Mudik Lebaran untuk Pekerja Migran,” 14 Maret 2026.

3. Disway.id, “Konflik Timur Tengah Effect, Pekerja Migran yang Pulang Kampung Tahun Ini Diprediksi Lebih Ramai,” 15 Maret 2026.

4. Liputan Satu, “Bupati Situbondo Buka Posko Pengaduan PMI di Tengah Konflik Iran–Israel,” 5 Maret 2026.

5. Duta Publik, “PMI Nonprosedural Dikirim ke Negara Irak, FPMI DPD Kabupaten Karawang Resmi Laporkan Ibu Kayah ke BP3MI,” 4 Maret 2026.

6. ANTARA Yogyakarta, “Menteri P2MI Sebut Kondisi Pekerja Migran Indonesia di Timur Tengah Aman,” 5 Maret 2026.

7. Papercutzinelibrary.org, “News PMI Jabar di Timur Tengah: Menunggu Jalan Pulang.”

8. Mata Nurani, “Indef: Konflik Iran–Israel dan Ketidakpastian Global Bayangi Mudik Lebaran 2026,” 17 Maret 2026.

The post Lebaran di Tanah Orang: Duka Pekerja Migran Indonesia di Bawah Langit Timur Tengah yang Membara appeared first on suaramigrannusantara.org.

Amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 Belum Sepenuhnya Dijalankan

Ali Nurdin mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara eksplisit mewajibkan negara untuk memastikan adanya perjanjian bilateral yang jelas dan mengikat dengan negara penempatan PMI. Pasal 30 Poin 1 dan Pasal 31 huruf b UU tersebut mengamanatkan jaminan kerja layak, kepastian upah sesuai jam kerja, perlindungan hukum, serta pembebasan biaya bagi calon PMI.

“Negara harus memastikan adanya perjanjian bilateral yang jelas dan mengikat dengan negara penempatan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya Pasal 30 Poin 1 dan Pasal 31 huruf b. Perjanjian ini penting untuk menjamin kerja layak, kepastian upah sesuai jam kerja, perlindungan hukum bagi PMI, serta tidak ada pembebanan biaya bagi Calon PMI,” tegas Ali Nurdin.

Potret Perjanjian Bilateral Indonesia dengan Negara Penempatan: Ada, Tapi Belum Cukup

Berdasarkan penelusuran data, Indonesia memang telah memiliki sejumlah (MoU) dengan beberapa negara penempatan utama PMI. Namun realitanya, banyak MoU tersebut yang masih jauh dari kata komprehensif, bahkan ada negara-negara penempatan utama yang sama sekali belum memiliki perjanjian bilateral formal dengan Indonesia.

• Malaysia: Indonesia dan Malaysia menandatangani pembaruan MoU Penempatan dan Perlindungan PMI pada 1 April 2022, setelah MoU sebelumnya habis masa berlaku sejak 2016, artinya ada kekosongan perlindungan selama enam tahun. MoU 2022 ini memuat sejumlah perbaikan signifikan, termasuk sistem one channel, larangan penahanan paspor, dan kenaikan upah minimum. Namun implementasinya di lapangan masih terus dipantau.

• Jepang: Indonesia memiliki beberapa perjanjian dengan Jepang, yakni di bawah skema Economic Partnership Agreement (EPA) sejak 2007, pembaruan MoU Technical Intern Training Program (TITP) pada 2019, serta perjanjian skema Specified Skilled Workers (SSW) juga pada 2019. Namun, kritik tajam masih diarahkan pada skema TITP yang secara hukum mendefinisikan PMI sebagai “pemagang”, bukan pekerja, meski beban kerjanya setara.

• Taiwan: MoU antara kantor perwakilan Indonesia dan Taiwan tentang rekrutmen, penempatan, dan perlindungan PMI ditandatangani pada 2018 dan masih berlaku. MoU ini secara khusus memuat komitmen bersama untuk melawan perdagangan orang.

• Korea Selatan: Indonesia dan Korea Selatan memiliki MoU di bawah skema Employment Permit System (EPS) yang ditandatangani sejak 2004 dan terus diperbarui. Ini termasuk perjanjian yang relatif lebih terstruktur karena melibatkan mekanisme government-to-government.

• Jerman: Indonesia dan Jerman memiliki perjanjian kerja sama di bawah program Triple Win untuk penempatan tenaga kesehatan, yang dijalankan bersama antara BP2MI dan Bundesagentur für Arbeit (BA) Jerman sejak 2021. Program ini dinilai salah satu yang paling terstruktur dan transparan.

• Hong Kong: Ini yang paling mengkhawatirkan. Meskipun Hong Kong merupakan negara penempatan nomor satu PMI sepanjang 2024 dengan lebih dari 53.000 pekerja yang dikirim, Indonesia hingga kini tidak memiliki perjanjian bilateral formal dengan Hong Kong untuk perlindungan dan penempatan PMI. Seluruh perlindungan PMI di Hong Kong hanya bergantung pada regulasi hukum setempat Hong Kong.

• Arab Saudi: Sejak 2015, pemerintah memberlakukan moratorium penghentian penempatan PMI sektor domestik ke Arab Saudi melalui Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015, justru karena absennya jaminan perlindungan yang memadai. Pada Maret 2025, Presiden Prabowo menyetujui rencana pencabutan moratorium dengan syarat MoU baru yang komprehensif. Namun hingga artikel ini ditulis, MoU antara Indonesia dan Arab Saudi belum resmi ditandatangani.

Kritik Tajam: Perjanjian Ada, Perlindungan Nyata Masih Dipertanyakan

Ali Nurdin menegaskan bahwa keberadaan MoU saja tidak otomatis menjamin perlindungan nyata bagi PMI. Yang dibutuhkan adalah perjanjian yang komprehensif, mengikat secara hukum, dan disertai mekanisme pengawasan dan penegakan yang efektif. “Kerja sama bilateral harus benar-benar memastikan standar kerja layak, perlindungan hukum, dan akses keadilan bagi PMI jika terjadi sengketa ketenagakerjaan,” kata Ali Nurdin.

Ia juga menyoroti ironi besar: data BP2MI (KP2MI) tahun 2024 mencatat 297.434 penempatan PMI, dengan Hong Kong dan Taiwan sebagai dua besar tujuan penempatan. Namun justru Hong Kong, negara penampung PMI terbanyak, tidak memiliki MoU bilateral formal dengan Indonesia. Fakta ini, menurut Ali Nurdin, merupakan bukti nyata kelemahan sistemik dalam diplomasi ketenagakerjaan Indonesia.

Desakan kepada DPR: Kawal Diplomasi, Jangan Biarkan PMI Tanpa Payung Hukum

Ali Nurdin secara khusus mendorong Komisi I DPR RI untuk mengambil peran aktif dalam mengawal proses negosiasi dan penandatanganan perjanjian bilateral dengan negara-negara penempatan PMI yang belum memiliki MoU formal, terutama Hong Kong dan negara-negara Timur Tengah.

Selain itu, ia meminta Kementerian Luar Negeri meningkatkan kualitas layanan konsuler, termasuk penyediaan bantuan hukum, pendampingan kasus, dan respons darurat bagi PMI yang menghadapi krisis di luar negeri, tanpa diskriminasi, baik bagi PMI berdokumen maupun non-dokumen.

Di sisi hulu, ia mendorong pengembangan platform digital nasional untuk memfasilitasi pencarian kerja resmi dan kampanye publik yang masif agar masyarakat memahami prosedur, risiko, serta hak-hak mereka sebelum berangkat.
“Perlindungan PMI tidak bisa hanya menjadi slogan. Dibutuhkan koordinasi lintas kementerian, penguatan diplomasi bilateral, serta edukasi publik yang serius agar pekerja migran Indonesia benar-benar terlindungi,” tegas Ali Nurdin.

Ali Nurdin menegaskan bahwa upaya perlindungan PMI bukan hanya urusan ketenagakerjaan semata, melainkan menyangkut martabat negara. Selama Indonesia belum mampu memastikan setiap warganya yang bekerja di luar negeri memiliki payung hukum yang kuat melalui perjanjian bilateral yang komprehensif, maka tanggung jawab negara belum terpenuhi.

The post Negara Belum Tuntas Penuhi Kewajiban Perjanjian Bilateral untuk PMI: Ali Nurdin Desak DPR Ambil Sikap Tegas appeared first on suaramigrannusantara.org.

Bengaluru/New Delhi/Jakarta/Manila – Jutaan warga Asia yang bekerja di kawasan Teluk kini terjebak di tengah serangan drone dan rudal yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Hingga saat ini, konflik tersebut telah menewaskan sedikitnya 10 pekerja migran Asia dan melukai puluhan lainnya.

Sebagian pekerja mengatakan mereka masih merasa relatif aman, namun tetap cemas dengan meningkatnya intensitas konflik. Sementara itu, banyak yang sebenarnya ingin pulang, tetapi ragu meninggalkan pekerjaan mereka, pekerjaan yang memungkinkan para pekerja ini mengirimkan miliaran dolar remitansi ke negara asal setiap tahun.

Lebih dari 24 juta warga dari Asia Selatan dan Asia Tenggara bekerja di kawasan Teluk dan sekitarnya sebagai tenaga medis, akuntan, insinyur, pekerja konstruksi, pekerja rumah tangga, hingga petugas keamanan. Berasal dari Indonesia, Filipina, Bangladesh, Sri Lanka, dan India, mereka kini berada di tengah konflik yang dipicu oleh serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Republik Islam tersebut beserta sejumlah pejabat tinggi lainnya, dan memicu serangan balasan dari Iran.

Para pekerja Asia ini tidak hanya bekerja di negara-negara Arab di Teluk Persia, Bahrain, Irak, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab,.tetapi juga di Israel, Iran, dan Lebanon. Pemerintah di berbagai negara Asia kini menerima ribuan panggilan darurat dari warganya yang meminta dipulangkan. Namun sebagian besar pekerja migran dilaporkan tetap bertahan, berlindung di ruang bawah tanah dan tetap bekerja agar tidak kehilangan pekerjaan.

Salah satu korban adalah Mary Anne Velasquez de Vera, seorang perawat asal Filipina yang tewas terkena pecahan proyektil saat membantu pasiennya menuju tempat perlindungan bom di Tel Aviv, Israel.

Filipina sendiri memiliki lebih dari 2,4 juta pekerja di kawasan Timur Tengah, terutama di negara-negara Teluk, yang bekerja di sektor domestik, konstruksi, kesehatan, hingga perhotelan. Pemerintah Filipina telah mulai berkoordinasi dengan kedutaan besar di kawasan tersebut untuk memulangkan pekerja migran yang berada di wilayah berbahaya. Departemen Pekerja Migran Filipina menyatakan pada 5 Maret bahwa 299 warga Filipina yang terdampak krisis telah kembali dengan selamat ke Manila dari Dubai, tempat banyak dari mereka sempat berlindung sementara.

Para pekerja yang kembali itu mendapatkan bantuan keuangan, tempat tinggal sementara, layanan medis, serta dukungan psikososial atas perintah Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Bertahan atau pulang?

Namun bagi banyak warga Filipina yang masih berada di kawasan tersebut, kecemasan semakin meningkat saat mereka mempertimbangkan apakah harus tetap tinggal atau meminta dipulangkan.

Anna Santos, 43 tahun, pekerja rumah tangga Filipina di Abu Dhabi yang menggunakan nama samaran demi keamanan, mengatakan kepada The Straits Times bahwa ia telah berusaha menghubungi otoritas Filipina untuk meminta bantuan sejak konflik meningkat. “Saya ingin pulang ke rumah. Saya punya tiga anak, dan saya sangat takut konflik ini akan semakin buruk. Dari jendela rumah saya bisa melihat drone dan rudal melintas,” katanya.

Pemerintah Filipina telah mempublikasikan hotline dan alamat email bagi warga Filipina di Timur Tengah yang ingin dipulangkan. Namun hal itu belum sepenuhnya meredakan kekhawatirannya. “Saya juga tidak yakin apakah majikan saya akan mengizinkan saya pulang,” tambahnya.

Tidur di tempat parkir

Bibin Lal, 47 tahun, seorang tukang pipa di kota Manama, Bahrain, yang berasal dari negara bagian Kerala di India, telah menghabiskan satu minggu tidur di tempat parkir bawah tanah gedung apartemen delapan lantai yang ia kelola, bersama para penghuni yang berlindung di sana setiap malam.

Gedung itu berada dekat pelabuhan dan beberapa instalasi militer Amerika Serikat yang dilaporkan menjadi target Iran. “Gedung ini bergetar setiap kali ada bom meledak di dekatnya,” kata Lal.

Setelah bekerja di berbagai negara Teluk selama 25 tahun dan enam tahun di Bahrain, ia mengatakan perang adalah kesulitan paling tak terduga yang pernah ia alami. Namun meski banyak keluarga ekspatriat di gedungnya sudah meninggalkan tempat itu, Lal memilih tetap bertahan. “Keluarga saya di rumah terus menonton berita dan panik. Mereka terus menelepon agar saya pulang. Awalnya saya juga takut, tapi sekarang saya merasa baik-baik saja. “Saya akan tetap bekerja, kalau tidak orang lain yang akan mengambil pekerjaan saya,” katanya.

Tempat perlindungan jauh dari rumah

Rhea Abraham, 37 tahun, peneliti keamanan asal Kerala yang tinggal di Bahrain bersama keluarganya, mengatakan pemerintah Bahrain telah mengarahkan warga untuk berlindung di sekolah, pusat perbelanjaan, atau ruang bawah tanah gedung. Namun ia mengatakan fasilitas perlindungan tersebut tidak selalu praktis. “Negara-negara Teluk tidak dibangun untuk perang, mereka dipasarkan sebagai tempat paling aman di dunia. Jadi bahkan tempat perlindungan yang disediakan tidak berada dekat rumah kami seperti di Israel atau Lebanon,” katanya.

“Tempat perlindungan bom terdekat bagi saya berjarak 15 menit dengan mobil, yang tidak realistis saat serangan terjadi.” Ia menambahkan bahwa sebagian besar pekerja migran tinggal di apartemen di dalam kota, berbeda dengan warga lokal yang tinggal di rumah di pinggiran. “Pekerja konstruksi dan pekerja rumah tangga yang hidup di asrama sempit bahkan tidak punya pilihan lain selain berlari menjauh dari lokasi serangan,” ujarnya.

Ribuan warga India terjebak

Jumlah warga India di luar negeri terbesar sekitar sembilan juta orang, berada di Timur Tengah. Kawasan Teluk juga merupakan tujuan utama perjalanan warga India. Sekitar 12.000 warga India yang terjebak di negara-negara Teluk, sebagian besar di Uni Emirat Arab, telah meminta bantuan pemerintah India untuk dipulangkan.

Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan bahwa kabinetnya telah menginstruksikan semua kementerian untuk mengambil langkah yang diperlukan guna membantu warga India yang terdampak situasi tersebut.

Harga tiket melonjak

Namun bagi pekerja migran dengan upah rendah, pulang bukanlah pilihan mudah. Harga tiket pesawat melonjak tajam sehingga hampir mustahil bagi pekerja rumah tangga atau pekerja migran berpenghasilan rendah untuk membelinya.

Eni Yuliana, 47 tahun, pekerja rumah tangga asal Indonesia di Abu Dhabi, mengatakan ia telah mendengar suara ledakan sejak 1 Maret. “Awalnya saya kira suara knalpot mobil, tapi majikan saya bilang itu bom,” katanya.

Eni telah bekerja untuk keluarga Indonesia di Abu Dhabi selama 13 tahun. Ia mengatakan pemerintah setempat telah meminta pekerja kantor dan pelajar untuk tetap di rumah. “Jalan di depan rumah sekarang sangat sepi, hampir seperti saat pandemi Covid,” katanya.

Menurut data Kementerian Luar Negeri Indonesia, hingga 28 Februari terdapat 519.042 warga Indonesia yang tinggal di Timur Tengah, belum termasuk wisatawan atau pelintas wilayah.

Pada 1 Maret, kementerian tersebut mengimbau warga Indonesia di kawasan itu untuk tetap waspada dan menjaga komunikasi dengan perwakilan Indonesia terdekat. Warga Indonesia yang berencana bepergian ke kawasan Teluk juga diminta menunda perjalanan mereka.

Pada 4 Maret, Kedutaan Besar Indonesia di Teheran mengumumkan rencana evakuasi bertahap bagi warga Indonesia di Iran, meskipun kedutaan tetap beroperasi normal.

Tetap bekerja

Sebagian pekerja migran Indonesia justru terlihat cukup tenang menghadapi situasi ini. Nuril Yuda Pratama, 28 tahun, yang bekerja di bagian housekeeping sebuah hotel di Doha, Qatar, mengatakan pemerintah Qatar mengirimkan peringatan agar warga tetap berada di dalam rumah pada 28 Februari. “Mereka juga meminta kami menjauh dari area pangkalan militer Amerika,” katanya.

Namun ia mengatakan sebagian pekerja migran justru keluar untuk merekam video ketika rudal melintas. “Kelihatannya seperti kembang api, jadi seperti menonton pertunjukan,” katanya.

Dampak terhadap remitansi

Konflik yang meluas di Timur Tengah juga berpotensi berdampak besar pada ekonomi negara-negara pengirim pekerja migran.Di Bangladesh, misalnya, sekitar 7–8 juta warga bekerja di enam negara Teluk dan mengirimkan US$15–17 miliar setiap tahun, sekitar setengah dari total remitansi negara tersebut. Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengonfirmasi bahwa dua warga Bangladesh tewas akibat serpihan rudal yang dicegat: Saleh Ahmed, sopir truk di Ajman, Uni Emirat Arab, dan S.M. Tareq, pekerja di kawasan industri Salman di Bahrain.

Bagi Anwar Hossain, 45 tahun, warga Bangladesh yang bekerja di Lebanon, kekhawatiran terbesar saat ini adalah apakah ia masih akan menerima gajinya sebesar US$600 per bulan. Setelah tinggal lebih dari 20 tahun di Lebanon, ia mulai mempertimbangkan untuk pulang secara permanen ke kampung halamannya di distrik Noakhali, Bangladesh.“Saya semakin tua, dan konflik ini membuat saya khawatir,” katanya.

sumber: https://asianews.network/ill-do-my-job-or-someone-else-will-take-it-why-many-asians-are-staying-put-in-the-gulf-amid-war/

The post “Saya akan tetap bekerja atau orang lain akan mengambil pekerjaan saya” : Mengapa banyak pekerja Asia tetap bertahan di Teluk di tengah perang appeared first on suaramigrannusantara.org.

Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla menjelaskan pemerintah telah menyebarkan nomor hotline darurat kepada PMI di kawasan Timur Tengah dan berkoordinasi aktif dengan KBRI di seluruh negara terdampak. “Sejauh ini dari komposisi yang kami pantau, situasi masih aman dan terkendali, namun kami terus meningkatkan kewaspadaan,” ujarnya di Semarang, Kamis (5/3/2026). Fraksi PDI-P DPRD Jatim mendesak langkah konkret untuk melindungi 7.000 PMI asal Jawa Timur di kawasan tersebut.

Analis geopolitik dari CSIS Indonesia, Rizal Sukma, menilai eskalasi konflik Timur Tengah berpotensi berlanjut dan memiliki dampak ekonomi signifikan bagi Indonesia, termasuk gangguan arus remitansi PMI. Para aktivis PMI mendesak pemerintah memprioritaskan keselamatan PMI di atas segalanya, termasuk mempertimbangkan moratorium sementara pengiriman PMI baru ke kawasan yang sedang berkonflik hingga situasi benar-benar aman.

The post Krisis Timur Tengah Picu Kekhawatiran bagi Pekerja Migran appeared first on suaramigrannusantara.org.

Dukungan tersebut disampaikan Ali Nurdin menyusul kebijakan siaga penuh yang diumumkan oleh Menteri KP2MI Mukhtarudin dalam menghadapi potensi dampak konflik militer antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang berpotensi mengancam keselamatan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di kawasan tersebut.

Menurut Ali Nurdin, langkah cepat yang diambil kementerian melalui pembentukan sistem pemantauan krisis serta koordinasi intensif dengan berbagai perwakilan diplomatik Indonesia merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan perlindungan terhadap warga negaranya di luar negeri.

“Buminu Sarbumusi memberikan apresiasi atas langkah sigap Menteri KP2MI Bapak Mukhtarudin dalam memastikan keselamatan para pekerja migran Indonesia di kawasan Timur Tengah. Dalam situasi geopolitik yang tidak menentu seperti sekarang, kecepatan respons negara sangat menentukan keselamatan para PMI,” ujar Ali Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Ia juga menyampaikan bahwa komunikasi antara organisasi buruh migran dengan kementerian terus berjalan secara konstruktif, termasuk melalui jajaran teknis kementerian.

Ali Nurdin menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima penjelasan melalui media mengenai langkah-langkah mitigasi dari Friman Yulianto, yang menjabat sebagai pejabat di Direktorat Layanan Penempatan Migran Antar (LPMA) PMI Perseorangan di lingkungan KP2MI.

Dalam penjelasan tersebut, pemerintah disebut telah menyiapkan sejumlah skenario mitigasi krisis, mulai dari pemantauan harian kondisi keamanan di negara penempatan, pendataan PMI secara real time, hingga kesiapan evakuasi apabila situasi konflik semakin memburuk.

“Kami membaca informasi dari Bapak Friman Yulianto Direktur LPMA PMI Perseorangan bahwa kementerian telah membuka akses layanan pengaduan hotline resmi 08118080141 untuk melakukan mitigasi krisis secara responsif 24 jam siaga, termasuk sistem monitoring serta kesiapsiagaan evakuasi jika kondisi darurat terjadi. Ini menunjukkan negara benar-benar hadir untuk melindungi pekerja migran,” kata Ali Nurdin.

Ia menegaskan bahwa Buminu Sarbumusi sebagai federasi yang selama ini aktif melakukan advokasi terhadap pekerja migran siap berkolaborasi dengan pemerintah apabila diperlukan dalam proses perlindungan maupun komunikasi dengan para PMI dan keluarganya.

Menurutnya, organisasi buruh migran memiliki jaringan sosial yang cukup kuat di berbagai daerah kantong PMI di Indonesia sehingga dapat membantu pemerintah dalam penyebaran informasi yang akurat serta penanganan dampak psikologis keluarga pekerja migran di tanah air.

“Buminu Sarbumusi siap apabila dibutuhkan atau diminta oleh pemerintah untuk ikut membantu proses komunikasi, advokasi, maupun penguatan informasi kepada keluarga PMI di daerah. Kami percaya perlindungan pekerja migran harus dilakukan secara kolaboratif antara negara dan organisasi masyarakat,” tegasnya.

Ali Nurdin juga mengingatkan bahwa konflik di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada keselamatan pekerja migran, tetapi juga berpotensi memengaruhi dinamika penempatan tenaga kerja Indonesia ke kawasan tersebut.

Karena itu, ia menilai langkah pemerintah yang menempatkan keselamatan pekerja migran sebagai prioritas utama merupakan keputusan yang tepat dan sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Keselamatan manusia harus selalu berada di atas target penempatan tenaga kerja. Apa yang dilakukan Menteri Mukhtarudin saat ini menunjukkan bahwa negara menempatkan kemanusiaan sebagai prioritas,” ujarnya.

Buminu Sarbumusi berharap koordinasi lintas kementerian, khususnya antara KP2MI dan Kementerian Luar Negeri, dapat terus diperkuat agar sistem perlindungan bagi PMI di kawasan konflik dapat berjalan secara cepat, efektif, dan terintegrasi.

Di tengah ketidakpastian situasi geopolitik global, Ali Nurdin menegaskan bahwa solidaritas nasional dalam melindungi pekerja migran Indonesia menjadi hal yang sangat penting.

“Para pekerja migran adalah pahlawan devisa yang telah memberikan kontribusi besar bagi negara. Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk memastikan mereka tetap aman dan terlindungi di mana pun mereka bekerja,” pungkasnya.

The post Buminu Sarbumusi Dukung Langkah Siaga Kementerian P2MI Hadapi Krisis Timur Tengah appeared first on suaramigrannusantara.org.