JAKARTA — PT Bank NTB Syariah menjalin kemitraan strategis dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk untuk memperkuat ekosistem layanan keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya PMI asal Nusa Tenggara Barat yang bekerja di luar negeri, termasuk Malaysia.

Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Jakarta pada Rabu, 9 September 2026. Penandatanganan dilakukan Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah Agus Suhendro bersama Head of Financial Institution Group Maybank Indonesia Golfina Kusmarningrum dan Head of Sharia Global Banking Maybank Indonesia R.B. Raditya Yudhanegara.

Kerja sama tersebut terutama diarahkan untuk meningkatkan layanan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat bagi Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI). Bank NTB Syariah berharap kolaborasi dengan Maybank Indonesia dapat membuat penyaluran pembiayaan bagi PMI menjadi lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat NTB.

Agus Suhendro mengatakan kemitraan tersebut merupakan bagian dari upaya Bank NTB Syariah memperluas akses layanan keuangan yang aman dan inklusif bagi masyarakat, khususnya pekerja migran. Dukungan tidak hanya diarahkan pada pembiayaan, tetapi juga pada kemudahan transaksi keuangan lintas negara.

Langkah tersebut memiliki relevansi kuat bagi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data penempatan PMI tahun 2024 yang dikutip Bank NTB Syariah, NTB berada di posisi keempat sebagai provinsi asal PMI terbanyak secara nasional, setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Besarnya jumlah PMI asal NTB membuat kebutuhan terhadap layanan keuangan lintas negara menjadi bagian penting dalam ekosistem migrasi tenaga kerja daerah tersebut.

Selain memperkuat KUR PMI, MoU tersebut membuka peluang pemanfaatan jaringan regional serta layanan correspondent banking Malayan Banking Berhad atau Maybank Group. Kapabilitas jaringan tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas transaksi antara PMI di negara penempatan dengan keluarga mereka di Indonesia.

Salah satu fokus penting kemitraan adalah layanan remitansi. Melalui dukungan konektivitas sistem pembayaran dan solusi digital yang terintegrasi, transaksi pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia (inward remittance) maupun dari Indonesia ke luar negeri (outward remittance) diharapkan menjadi lebih mudah diakses oleh PMI dan keluarganya.

Bagi pekerja migran, remitansi bukan sekadar transaksi perbankan. Penghasilan yang dikirim dari negara penempatan menjadi sumber ekonomi bagi keluarga di daerah asal dan dalam banyak kasus digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pendidikan, kesehatan, hingga modal usaha.

Karena itu, akses terhadap layanan keuangan formal memiliki posisi penting dalam perlindungan PMI. Pekerja yang memiliki akses rekening dan layanan perbankan formal memiliki jalur yang lebih jelas untuk menyimpan pendapatan, mengirim uang kepada keluarga, serta mengelola penghasilan selama bekerja di luar negeri.

Kemitraan Bank NTB Syariah dan Maybank Indonesia juga menarik dilihat dari hubungan antara migrasi tenaga kerja dan inklusi keuangan. Selama ini, persoalan PMI tidak hanya menyangkut keberangkatan, penempatan, dan perlindungan ketenagakerjaan. Pengelolaan pendapatan selama bekerja di luar negeri juga menjadi bagian dari keberhasilan migrasi.

Ketika penghasilan PMI dapat masuk melalui sistem keuangan formal dan dikirim secara aman kepada keluarga, manfaat ekonomi dari migrasi dapat menjadi lebih terukur. Sebaliknya, keterbatasan akses terhadap layanan keuangan dapat meningkatkan ketergantungan pekerja pada mekanisme informal yang berpotensi lebih mahal, kurang transparan, atau memiliki risiko keamanan lebih tinggi.

Kerja sama tersebut juga memiliki kaitan dengan upaya pemberdayaan ekonomi PMI. KUR PMI pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan, tetapi dapat menjadi instrumen untuk membantu pekerja migran mempersiapkan kehidupan ekonomi sebelum maupun setelah masa kerja di luar negeri.

Persoalan pembiayaan PMI sendiri tidak sederhana. Sebelumnya, Bank NTB Syariah telah mengidentifikasi tantangan mekanisme pembayaran angsuran KUR bagi PMI yang bekerja di luar negeri. Salah satu gagasan yang dikembangkan adalah penggunaan standing instruction yang dapat menghubungkan rekening payroll PMI di negara penempatan dengan mekanisme pembayaran pembiayaan di Indonesia.

Dalam konteks Malaysia, konektivitas dengan jaringan Maybank memiliki arti strategis karena Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama pekerja migran Indonesia. Integrasi layanan keuangan lintas negara berpotensi membuat hubungan antara rekening, pendapatan, remitansi, dan kewajiban pembiayaan PMI menjadi lebih terstruktur.

Namun, kemitraan tersebut tetap perlu diterjemahkan ke dalam produk dan layanan konkret agar manfaatnya benar-benar dirasakan pekerja. MoU merupakan landasan kerja sama dan bukan dengan sendirinya menjamin seluruh layanan baru langsung tersedia bagi setiap PMI.

Bank NTB Syariah menyatakan kerja sama tersebut juga membuka peluang untuk menjajaki produk dan layanan perbankan syariah lainnya pada masa mendatang. Artinya, ruang kolaborasi kedua institusi masih dapat berkembang melampaui KUR PMI dan remitansi.

Dari perspektif keluarga PMI, kemudahan remitansi juga dapat mengurangi jarak ekonomi antara pekerja di luar negeri dan keluarga di kampung halaman. Uang yang diperoleh di negara penempatan dapat ditransfer melalui saluran formal dengan sistem yang lebih terintegrasi.

Tetapi inklusi keuangan tidak boleh berhenti pada kemudahan transaksi. Pekerja migran juga membutuhkan literasi mengenai tabungan, pengelolaan pendapatan, pembiayaan, biaya remitansi, keamanan transaksi digital, serta perencanaan keuangan setelah kontrak kerja berakhir.

Di titik inilah kemitraan perbankan dengan ekosistem PMI memiliki tantangan yang lebih besar. Perbankan tidak hanya dituntut menyediakan kanal transaksi, tetapi juga memastikan produk yang ditawarkan sesuai dengan karakteristik pekerja migran dan keluarganya.

Bagi pemerintah daerah NTB, penguatan layanan keuangan PMI juga berpotensi memperbesar dampak ekonomi remitansi terhadap daerah. Penghasilan PMI yang dikelola secara produktif dapat menjadi modal untuk membangun usaha, meningkatkan pendidikan keluarga, dan mengurangi ketergantungan terhadap migrasi sebagai satu-satunya sumber penghidupan.

Pada akhirnya, kerja sama Bank NTB Syariah dan Maybank Indonesia memperlihatkan bahwa perlindungan PMI memiliki dimensi yang semakin luas. Perlindungan bukan hanya tentang memastikan pekerja aman di tempat kerja, tetapi juga memastikan penghasilan mereka dapat dikelola secara aman, ditransaksikan melalui sistem formal, dan memberikan manfaat bagi keluarga.

Kemitraan ini sekaligus menunjukkan bahwa ekosistem migrasi tenaga kerja membutuhkan keterlibatan banyak pihak—pemerintah, perbankan, perusahaan penempatan, negara tujuan, hingga keluarga PMI.

Jika implementasinya berjalan efektif, kerja sama tersebut dapat memperkuat hubungan antara migrasi tenaga kerja, inklusi keuangan, remitansi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga PMI. Namun, ukuran keberhasilannya pada akhirnya bukan terletak pada penandatanganan MoU, melainkan pada seberapa mudah, murah, aman, dan nyata layanan tersebut dapat digunakan oleh PMI di negara penempatan dan keluarganya di Indonesia.

The post Bank NTB Syariah Gandeng Maybank Indonesia Perkuat Layanan Keuangan PMI, Fokus KUR dan Remitansi appeared first on suaramigrannusantara.org.

\n\n

“Migrasi bukan lagi sekadar strategi ekonomi. Bagi banyak komunitas pesisir dan daerah rawan bencana, pindah adalah soal kelangsungan hidup,” kata peneliti Universitas Airlangga dalam kajian bertema migrasi internasional sebagai strategi adaptasi perubahan iklim (UNAIR, 2024).

\n\n

Riset empiris menunjukkan bahwa Zona Risiko Bencana (ZRPP) memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap keputusan emigrasi internasional. Artinya, semakin tinggi ancaman bencana iklim di suatu wilayah, semakin besar peluang penduduknya mencari nafkah di luar negeri. Pola ini terlihat jelas di NTT, Maluku, dan pesisir selatan Jawa, di mana migrasi internasional menjadi “paket adaptasi” bagi komunitas yang kehilangan mata pencaharian akibat gagal panen atau kerusakan infrastruktur akibat banjir.

\n\n

Suara Migran Nusantara melaporkan bahwa pemerintah mulai merespons tren ini dengan “memprioritaskan transmigran Papua dan Maluku serta warga perbatasan dalam program PMI terampil 2026 dengan dukungan KUR PMI” — sebuah langkah yang dipandang positif namun perlu dibarengi dengan program mitigasi bencana yang memadai agar migrasi tidak menjadi satu-satunya pilihan bagi masyarakat yang terdampak iklim.

\n\n

Sumber: Republika ESG Now (2024); UNAIR (2024); Suara Migran Nusantara (2026); BNPB (2024).

The post Perubahan Iklim Picu Migrasi dan Pengungsian di Indonesia, 3,5 Juta Orang Terdampak appeared first on suaramigrannusantara.org.

Achdiyanto menjelaskan bahwa surat terbuka tersebut ditempuh setelah berbagai saluran komunikasi, baik formal maupun informal, dinilai belum mampu menyampaikan secara optimal aspirasi para PMI yang selama ini dititipkan kepada organisasi yang dipimpinnya.

Menurutnya, di tengah berbagai perdebatan mengenai kondisi ekonomi nasional dan menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, terdapat peran besar para pekerja migran dan diaspora Indonesia yang kerap luput dari perhatian publik maupun pemerintah.

“Setiap hari para Pekerja Migran Indonesia mengirimkan uang ke tanah air. Dana tersebut mengalir melalui sistem perbankan, menggerakkan sektor keuangan, menopang ekonomi keluarga, dan menjaga daya beli masyarakat di daerah asal mereka. Namun kontribusi besar itu jarang mendapatkan pengakuan yang layak,” tulis Achdiyanto dalam suratnya.

Dalam surat tersebut, SPPI menginisiasi gagasan agar PMI mendapatkan penghormatan sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”, sebagaimana selama ini gelar tersebut kerap disematkan kepada para guru. Menurut organisasi tersebut, kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian nasional telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi sumber devisa yang penting bagi negara.

SPPI juga menyoroti adanya ketimpangan perlakuan antara sektor-sektor pembangunan yang mendapatkan dukungan besar dari negara dengan para pekerja migran yang berangkat bekerja ke luar negeri menggunakan biaya dan usaha sendiri.

Achdiyanto menilai berbagai proyek strategis nasional mendapatkan dukungan anggaran besar dari APBN serta sering diklaim mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sementara itu, PMI yang bekerja di luar negeri dan secara konsisten mengirimkan devisa ke Indonesia belum memperoleh kemudahan maupun insentif yang setara.

“Negara menerima manfaat ekonomi dari remitansi yang masuk tanpa membedakan status pekerja yang menghasilkannya. Namun dalam aspek perlindungan dan penghargaan, perlakuan yang diterima para pekerja migran masih jauh dari harapan,” ujarnya.

Lebih lanjut, SPPI mengaku sempat menyambut optimistis pembentukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo. Organisasi tersebut berharap kementerian baru itu mampu menghadirkan pelayanan yang terintegrasi, cepat, murah, dan berpihak kepada PMI.

Namun demikian, SPPI menilai sejumlah program yang digagas pemerintah masih menghadapi kendala dalam implementasi. Salah satu yang disorot adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi PMI.

Menurut Achdiyanto, meskipun program KUR PMI telah diperkenalkan sebagai bentuk dukungan pembiayaan bagi calon pekerja migran, banyak anggota SPPI yang bekerja di luar negeri mengaku belum dapat mengakses fasilitas tersebut.

Akibat keterbatasan akses itu, kata dia, tidak sedikit PMI yang akhirnya terpaksa meminjam dana dari lembaga keuangan non-bank, BPR, maupun koperasi perorangan dengan tingkat bunga yang relatif tinggi.

“Program yang baik di atas kertas harus dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh para pekerja migran. Jangan sampai kebijakan hanya berhenti pada level regulasi tanpa implementasi yang efektif,” tegasnya.

Dalam surat terbukanya, SPPI menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, pengakuan negara terhadap PMI sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional. Kedua, peningkatan kinerja pemerintah melalui kebijakan yang berdampak langsung terhadap pelayanan dan akses manfaat bagi PMI. Ketiga, pembukaan akses yang lebih luas terhadap program-program pemerintah, khususnya KUR PMI. Keempat, perlakuan yang setara dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pekerja migran Indonesia.

Menutup suratnya, Achdiyanto menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dapat menghadirkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada para pekerja migran yang selama ini berjuang di luar negeri dan berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.

“Negara harus hadir secara utuh bagi para pahlawan devisa yang selama ini berjuang dalam senyap,” tulisnya.

Surat terbuka tersebut menjadi salah satu bentuk aspirasi dari kalangan pekerja migran yang berharap agar kontribusi ekonomi mereka tidak hanya dihitung dalam angka devisa, tetapi juga diikuti dengan perlindungan, pelayanan, dan penghargaan yang setara dari negara.

The post SPPI Kirim Surat Terbuka kepada Presiden Prabowo: PMI Layak Diakui sebagai Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional appeared first on suaramigrannusantara.org.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan PMI yang resmi diluncurkan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada 12 Maret 2026 hadir sebagai jawaban atas masalah lama ini. Dengan total alokasi Rp393,5 miliar dan suku bunga terjangkau sebesar 6% per tahun, program ini bertujuan memutus ketergantungan calon PMI pada rentenir dan lembaga pembiayaan informal yang selama ini merampas keuntungan dari jerih payah para pekerja migran.

“Negara membuka jalan ke luar negeri tanpa jerat rentenir. Ini adalah komitmen nyata pemerintah untuk memastikan bahwa sejak langkah pertama — bahkan sebelum berangkat — PMI sudah dalam kondisi terlindungi secara finansial,” ujar pejabat KP2MI dalam peluncuran program.

Program KUR Penempatan PMI ini disalurkan melalui bank-bank pelaksana yang telah bekerja sama dengan KP2MI. Besaran kredit disesuaikan dengan kebutuhan aktual biaya penempatan PMI ke berbagai negara tujuan, dengan tenor yang fleksibel dan cicilan yang dirancang agar tidak memberatkan PMI bahkan ketika mereka baru mulai bekerja di luar negeri.

Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) menyambut positif program ini namun mengakui masih ada yang perlu disempurnakan. Menurut Aspataki, bunga 6% masih dirasa agak tinggi oleh sebagian calon PMI, dan persyaratan administrasi yang diperlukan perlu disederhanakan agar dapat diakses oleh calon PMI dari desa-desa terpencil yang tidak familiar dengan prosedur perbankan formal.

F-Buminu Sarbumusi mendukung program KUR ini namun mengingatkan agar pemerintah memastikan bahwa informasi mengenai program ini benar-benar sampai ke tingkat desa. “Banyak calon PMI di pelosok yang tidak tahu ada KUR PMI. Yang mereka tahu hanya rentenir yang datang ke rumah dan menawarkan pinjaman cepat. Edukasi dan sosialisasi harus diperkuat,” tegas F-Buminu Sarbumusi.

The post Bebas dari Rentenir: Pemerintah Luncurkan KUR Penempatan PMI Rp393,5 Miliar Bunga 6% appeared first on suaramigrannusantara.org.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta) Kemnaker, Agung Wicaksono, menegaskan bahwa masyarakat di wilayah terpencil berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja di luar negeri secara legal dan bermartabat. “Selama ini mereka sering jadi korban calo karena keterbatasan informasi. Kini kami hadir langsung ke mereka,” ungkapnya.

“Transmigran adalah pelopor ketangguhan. Mereka sudah terbiasa bekerja keras di kondisi sulit. Dengan sedikit pelatihan, mereka bisa menjadi PMI terbaik yang kita kirim ke Jepang atau Taiwan.”

— Agung Wicaksono, Dirjen Binapenta Kemnaker

Tim pelatihan mobile yang diprakarsai oleh BP3MI kini aktif mengunjungi sentra-sentra transmigrasi di Papua Selatan dan Maluku Tengah untuk memberikan sosialisasi dan seleksi awal calon PMI. Pelatih dari BBPVP diterbangkan langsung ke lokasi untuk menghemat biaya dan waktu peserta.

Skema KUR PMI senilai Rp331 miliar yang diluncurkan Maret 2026 menjadi penopang finansial utama bagi transmigran yang tidak memiliki simpanan cukup untuk biaya pra-keberangkatan. Bank BRI, dengan jaringannya hingga tingkat unit desa transmigran, ditunjuk sebagai bank utama penyalur di wilayah ini.

Konrad Manufandu (35), transmigran asal Jayapura yang kini menetap di sentra transmigrasi Merauke, menyatakan kegembiraannya atas program ini. “Saya tidak punya modal untuk daftar sendiri. Tapi dengan KUR PMI, semua jadi mungkin. Saya mau berangkat ke Jepang, bekerja dua tahun, lalu pulang bangun usaha di sini,” tuturnya.

The post Transmigran Papua dan Maluku Jadi Prioritas PMI, Pemerintah Buka Akses Kerja Luar Negeri bagi Warga Pelosok appeared first on suaramigrannusantara.org.

Program ini dirancang untuk menjawab hambatan klasik yang selama ini menghalangi calon PMI berkualitas berangkat ke luar negeri: keterbatasan biaya pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan administrasi pra-keberangkatan. Dengan plafon hingga Rp500 juta per debitur, calon PMI kini memiliki akses modal yang signifikan tanpa harus terjerat pinjaman dengan bunga tinggi.

“KUR PMI bukan sekadar kredit biasa. Ini adalah investasi negara agar warga kita bisa bersaing di pasar global tanpa harus meminjam ke rentenir atau agen nakal. Kami pastikan prosesnya bersih dan transparan.”

— Muhadjir Effendy, Menko PMK

Sasaran utama program ini adalah transmigran, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga sarjana strata satu (S1) yang ingin bekerja di luar negeri namun terbentur biaya. Selain itu, pekerja informal yang ingin naik kelas keterampilannya juga menjadi kelompok prioritas.

Direktur Bisnis BRI, Agus Sudiarto, mengungkapkan pihaknya siap menjadi motor penyaluran KUR PMI. “BRI memiliki jaringan hingga tingkat kecamatan. Kami akan pastikan calon PMI di desa pun bisa mengakses fasilitas ini dengan mudah dan cepat,” jelasnya.

BP3MI berkomitmen mendampingi setiap proses pengajuan KUR agar calon PMI tidak dimanfaatkan oleh oknum agen. Pendampingan meliputi verifikasi dokumen, seleksi lembaga pelatihan terakreditasi, dan monitoring penggunaan dana agar tepat sasaran.

The post KUR PMI Rp331 Miliar Resmi Bergulir, 14 Bank Siap Salurkan Modal Pelatihan Calon PMI appeared first on suaramigrannusantara.org.