Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan pekerja migran dalam mengelola penghasilan, merencanakan keuangan keluarga, memanfaatkan remitansi secara produktif, serta menggunakan produk dan layanan jasa keuangan formal yang legal dan sesuai kebutuhan. Literasi keuangan dinilai penting agar penghasilan dari pekerjaan di luar negeri tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dapat menjadi modal membangun kemandirian ekonomi setelah masa kerja berakhir.

Acara tersebut dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Aan Hendrajana yang mewakili Bupati Indramayu, serta sejumlah pimpinan lembaga jasa keuangan di wilayah kerja OJK Cirebon.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menekankan bahwa perluasan peluang kerja bagi PMI harus diiringi dengan kesiapan mengelola pendapatan dan merencanakan masa depan keuangan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan diperlukan agar pekerja migran memperoleh pemahaman yang memadai mengenai layanan keuangan formal, termasuk alternatif pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pengelolaan keuangan yang baik diharapkan membantu PMI memanfaatkan pendapatan secara bijak, menghindari risiko keuangan, dan mempersiapkan masa depan yang lebih mandiri bagi diri sendiri maupun keluarga. Dengan demikian, keberhasilan bekerja di luar negeri tidak hanya diukur dari besarnya penghasilan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuan mengelola hasil kerja tersebut untuk kebutuhan jangka panjang.

Besarnya kontribusi ekonomi pekerja migran menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan literasi keuangan. Data yang dikutip dalam pemberitaan kegiatan tersebut menyebutkan bahwa remitansi PMI pada 2025 mencapai sekitar Rp288 triliun, meningkat sekitar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Aliran dana tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung kesejahteraan keluarga dan perekonomian daerah apabila dikelola secara terencana.

Namun, remitansi yang besar tidak secara otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan keluarga pekerja migran. Tanpa perencanaan keuangan, pendapatan dapat habis untuk konsumsi, sementara kebutuhan pendidikan anak, kesehatan, kepemilikan aset, dan persiapan masa pensiun belum terpenuhi. Karena itu, edukasi keuangan perlu diarahkan pada kemampuan menyusun anggaran, membangun dana darurat, mengelola utang, menabung, serta menilai risiko sebelum mengambil keputusan investasi atau pembiayaan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh materi mengenai tugas dan fungsi OJK, pengelolaan penghasilan dan remitansi, perencanaan keuangan, serta pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan formal. Mereka juga mendapatkan pemahaman mengenai risiko pinjaman daring ilegal, judi daring, penipuan digital, dan berbagai modus kejahatan keuangan yang dapat merugikan pekerja migran maupun keluarganya.

Peningkatan kewaspadaan terhadap kejahatan keuangan menjadi penting karena pekerja migran dan keluarganya dapat menghadapi berbagai tawaran investasi, pinjaman, atau layanan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai legalitas penyedia jasa keuangan, keamanan data pribadi, dan prosedur pengaduan konsumen perlu menjadi bagian dari edukasi yang berkelanjutan.

Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika dalam sesi visionary talk menekankan pentingnya dukungan lintas sektor untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan PMI. Dukungan tersebut mencakup peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses terhadap layanan keuangan formal. Ia berharap penghasilan yang diperoleh pekerja migran selama bekerja di luar negeri dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga serta mendukung kemandirian ekonomi setelah mereka kembali ke daerah asal.

Selain edukasi, kegiatan tersebut memperkenalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan PMI sebagai salah satu alternatif pembiayaan biaya penempatan bagi calon pekerja migran yang memenuhi persyaratan. Bagi purna PMI, pembiayaan produktif juga dapat dimanfaatkan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Namun, penggunaan fasilitas pembiayaan harus mempertimbangkan kelayakan usaha, besaran cicilan, kemampuan membayar, dan risiko yang mungkin timbul agar tidak menimbulkan beban keuangan baru.

OJK Cirebon juga mendorong kerja sama antara lembaga jasa keuangan dan LPK untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan. Kemitraan tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses terhadap produk dan layanan keuangan formal sekaligus memperkuat perlindungan konsumen bagi calon pekerja migran. Dalam kegiatan itu, OJK turut menyerahkan secara simbolis Buku Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia sebagai bahan edukasi mengenai perencanaan keuangan, pengelolaan remitansi, layanan keuangan formal, dan mitigasi risiko.

Pelibatan calon PMI, pekerja migran aktif, dan purna PMI dalam kegiatan ini penting karena setiap kelompok menghadapi kebutuhan keuangan yang berbeda. Calon PMI membutuhkan informasi mengenai biaya penempatan dan pilihan pembiayaan yang aman. PMI aktif perlu memahami cara mengelola penghasilan, mengirim remitansi, menabung, serta melindungi keluarga dari risiko keuangan. Sementara itu, purna PMI membutuhkan dukungan perencanaan keuangan untuk mengelola tabungan, mengembangkan usaha, dan membangun sumber pendapatan setelah kembali ke Indonesia.

Karena itu, keberhasilan program literasi keuangan tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang hadir. Perlu ada evaluasi mengenai peningkatan pemahaman peserta, perubahan perilaku pengelolaan keuangan, kemampuan mengenali penipuan, dan pemanfaatan layanan keuangan formal secara tepat. Pendampingan lanjutan melalui LPK, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan juga diperlukan agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

OJK Cirebon bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu dan pemangku kepentingan terkait berkomitmen melanjutkan penguatan literasi dan inklusi keuangan bagi pekerja migran serta keluarganya. Melalui kolaborasi tersebut, pekerja migran diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan dari pekerjaan di luar negeri, tetapi juga mengelola hasil kerja secara produktif, membangun usaha, dan menciptakan sumber penghasilan berkelanjutan.

Pada akhirnya, perlindungan pekerja migran tidak hanya berkaitan dengan proses perekrutan, penempatan, dan penyelesaian masalah selama bekerja di luar negeri. Kemampuan mengelola pendapatan dan mempersiapkan kehidupan setelah kepulangan juga merupakan bagian penting dari pemberdayaan PMI. Dengan literasi keuangan yang memadai, remitansi diharapkan tidak sekadar menjadi kiriman untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga menjadi salah satu modal untuk memperkuat kesejahteraan rumah tangga dan perekonomian daerah.

The post OJK Cirebon Edukasi 300 Pekerja Migran di Indramayu, Dorong Kemandirian Keuangan appeared first on suaramigrannusantara.org.