Usaha yang dijalankannya selama hampir tiga tahun tersebut kini berkembang cukup pesat. Badarudin, yang akrab disapa Ndaru, telah memiliki 10 kolam budidaya, terdiri dari tujuh kolam ikan nila dan tiga kolam ikan lele. Produksinya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan rumah makan, restoran hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Lampung Timur.

Kisah Badarudin menjadi gambaran bahwa kepulangan PMI tidak selalu harus berakhir dengan kembali bekerja ke luar negeri. Dengan pengalaman, modal, keberanian dan pengelolaan usaha yang tepat, hasil bekerja di luar negeri dapat diarahkan menjadi modal ekonomi produktif di kampung halaman.

Puluhan Ribu Ikan Dibudidayakan

Saat ditemui di lokasi usahanya pada Kamis (20/8/2026), Badarudin menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 28 ribu ekor ikan nila dan 59 ribu ekor ikan lele yang dibudidayakan di kolam-kolam miliknya.

Ikan nila dipanen ketika memasuki usia sekitar 3,5 bulan, sedangkan lele dipanen pada usia sekitar 2,5 bulan.

“Ada sebanyak 10 kolam. Rinciannya tujuh kolam ikan nila dan tiga kolam ikan lele. Di sini ada sekitar 28 ribu ekor nila yang dipanen sekitar usia 3,5 bulan dan 59 ribu ekor lele yang dipanen pada usia 2,5 bulan,” jelas Badarudin.

Produksi tersebut menunjukkan bahwa usaha yang awalnya dirintis setelah kepulangan dari Malaysia telah berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang memiliki pasar.

Ketua Garda BMI Lampung Timur, Muhammad Amir, bahkan menyempatkan diri mengunjungi lokasi budidaya Badarudin dan melihat langsung kondisi kolam serta pertumbuhan ikan.

Menurut Amir, kualitas ikan yang dihasilkan cukup baik dan mampu bersaing dengan ikan yang beredar di pasar.

“Ikannya besar-besar dan siap untuk konsumsi. Teksturnya tebal dan gemuk, tidak kalah dengan ikan-ikan yang dijual di pasar tradisional,” ujar Amir.

Dari Malaysia Membangun Usaha di Kampung

Keberhasilan Badarudin memiliki arti lebih luas dari sekadar keberhasilan seorang pengusaha ikan. Kisah tersebut memperlihatkan bagaimana pengalaman menjadi PMI dapat dilanjutkan dengan membangun sumber penghasilan baru setelah kembali ke daerah asal.

Amir menilai Badarudin dapat menjadi contoh bagi purna PMI lainnya, terutama di Lampung Timur, agar tidak menjadikan migrasi sebagai satu-satunya pilihan ekonomi.

“Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi purna PMI lainnya, khususnya PMI asal Lampung Timur, untuk mengembangkan usaha dan membuka peluang ekonomi setelah kembali ke tanah air,” kata Amir.

Model seperti ini sejalan dengan gagasan pemberdayaan purna PMI: remitansi dan pengalaman yang diperoleh selama bekerja di luar negeri tidak berhenti pada konsumsi rumah tangga, tetapi diubah menjadi aset produktif yang mampu menghasilkan pendapatan berkelanjutan.

Sebuah penelitian mengenai pemberdayaan purna PMI di Lampung Timur juga mencatat bahwa Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, pernah berkembang sebagai salah satu contoh usaha produktif purna PMI. Sejumlah purna PMI mengembangkan usaha setelah bekerja di luar negeri, termasuk budidaya ikan lele dan peternakan ayam, dengan memanfaatkan tabungan hasil bekerja sebagai modal.

Artinya, usaha Badarudin bukan fenomena yang berdiri sendiri. Lampung Timur memiliki sejarah panjang dalam mendorong purna PMI mengembangkan aktivitas ekonomi di daerah asal.

Tantangan Air Saat Musim Kemarau

Di balik perkembangan usahanya, Badarudin masih menghadapi persoalan yang cukup serius, yakni ketersediaan air.

Memasuki musim kemarau, debit air di lokasi budidaya mengalami penurunan drastis. Kondisi tersebut membuat proses pemeliharaan ikan menjadi lebih sulit dan berpotensi mengganggu kesinambungan produksi.

Karena itu, Badarudin berharap Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat membantu menyediakan sumur bor di lokasi budidayanya.

“Kami berharap ada bantuan sumur bor agar usaha ini tetap bisa berjalan dan berkembang meskipun musim kemarau. Dengan begitu, kami juga tetap bisa menyuplai kebutuhan ikan untuk pasar-pasar di wilayah Lampung Timur,” ujarnya.

Permintaan tersebut menjadi penting karena keberlanjutan usaha budidaya sangat bergantung pada kepastian sumber air. Jika persoalan tersebut dapat diatasi, kapasitas produksi berpeluang terus dikembangkan.

Purna PMI Bukan Sekadar Mantan Pekerja Migran

Kisah Badarudin memberikan perspektif lain tentang purna PMI. Mereka bukan sekadar orang yang telah menyelesaikan kontrak kerja di luar negeri, melainkan dapat menjadi pelaku ekonomi baru di daerah asal.

Lampung Timur sendiri telah lama menjadi salah satu wilayah yang memiliki sejarah pemberdayaan purna PMI. Penelitian tentang pemberdayaan purna PMI di kabupaten tersebut menekankan pentingnya mengelola remitansi agar tidak habis untuk kebutuhan konsumtif, tetapi diarahkan menjadi modal usaha yang menciptakan pendapatan berkelanjutan dan bahkan membuka lapangan kerja.

Karena itu, keberhasilan Badarudin mengembangkan 10 kolam ikan menjadi contoh konkret bahwa kepulangan PMI dapat menjadi awal dari babak ekonomi baru.

Dari Malaysia ia membawa pengalaman. Di kampung halaman ia mengubahnya menjadi usaha. Dari seorang pekerja migran, ia kini berdiri sebagai pengusaha ikan yang memasok kebutuhan pasar lokal.

Pada titik inilah keberhasilan purna PMI seharusnya tidak hanya diukur dari berapa lama seseorang bekerja di luar negeri atau berapa besar remitansi yang dikirimkan ke keluarga, tetapi juga dari seberapa mampu hasil migrasi tersebut diubah menjadi modal produktif, menciptakan pekerjaan, memperkuat ekonomi desa dan membuat seseorang tidak perlu kembali bermigrasi hanya karena tidak memiliki pilihan ekonomi di tanah air.

The post Purna PMI di Lampung Timur Sukses Kembangkan Budidaya Nila dan Lele, Kini Miliki 10 Kolam appeared first on suaramigrannusantara.org.

Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo, menyatakan dalam lokakarya ILO bahwa organisasi masyarakat sipil telah berhasil mendorong sejumlah perubahan kebijakan penting, termasuk penerbitan UU Pelindungan PMI No. 18 Tahun 2017 yang merupakan hasil advokasi panjang selama lebih dari satu dekade. “Tanpa tekanan konsisten dari masyarakat sipil, reformasi kebijakan PMI tidak akan terjadi. Pemerintah perlu melihat kami bukan sebagai pengkritik, tetapi sebagai mitra yang memiliki data lapangan dan kepercayaan komunitas,” tegasnya.

Lokakarya Tripartit JBM-KP2MI-ILO pada Mei 2025 menjadi model kerja sama konstruktif antara masyarakat sipil dan pemerintah. Forum ini mempertemukan 76 peserta luring dan 130 peserta daring, menghasilkan rekomendasi yang kini sedang diproses menjadi regulasi. Para analis merekomendasikan pembentukan forum konsultasi permanen antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan PMI, memastikan perspektif komunitas selalu terintegrasi.

The post Peran Organisasi Masyarakat dalam Membela Hak PMI appeared first on suaramigrannusantara.org.

Peresmian ini dihadiri jajaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan dan Reintegrasi Keluarga Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dipimpin oleh Hadi Wahyuningrum, S.H., M.H. Kehadiran pemerintah pusat tersebut menjadi sinyal kuat bahwa inisiatif berbasis komunitas purna migran kini mulai mendapat tempat strategis dalam agenda pembangunan nasional.

Ketua Yayasan Mawar Bina Insani, Didi Kusnadi, purna PMI asal Korea Selatan, menjadi sosok di balik lahirnya SPPG ini. Ia dikenal aktif menggerakkan pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi para purna migran di wilayah Cirebon.

Dalam sambutannya, Hadi Wahyuningrum memberikan apresiasi atas konsistensi gerakan yang dibangun.

“Apa yang dilakukan di Karangreja ini bukan sekadar program, tetapi praktik baik yang bisa direplikasi secara nasional, khususnya dalam reintegrasi PMI berbasis pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.

SPPG Karangreja hadir dengan pendekatan yang berbeda. Tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga terintegrasi dengan penguatan UMKM, koperasi, serta melibatkan relawan dari kalangan purna migran.

Kepala Dinas UMKM Kabupaten Cirebon, Dr. Alex Suheriyawan, menilai model ini sebagai inovasi berbasis komunitas yang menjawab tantangan ekonomi lokal.

“Ini SPPG pertama di Cirebon yang terintegrasi dengan UMKM dan koperasi. Keterlibatan purna migran menjadi kekuatan utama dalam membangun ekonomi berbasis komunitas,” tegasnya.

Acara ini turut dihadiri unsur Forkopimcam, tokoh masyarakat, serta para kepala sekolah. Meski digelar secara sederhana, peresmian SPPG membawa pesan besar: purna migran bukan sekadar kelompok yang kembali ke tanah air, tetapi aktor pembangunan yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan jaringan global.

Didi Kusnadi menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk dukungan pemodalan dari para mitra.

“Ini bukan hanya soal bantuan finansial, tapi kepercayaan bahwa purna migran mampu mengelola program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa gerakan ini sejalan dengan visi Federasi Buminu Sarbumusi dalam mendorong fase baru bagi purna PMI dari sekadar pulang menjadi produktif.

“Purna migran harus naik kelas. Dari pekerja di luar negeri menjadi penggerak ekonomi dan sosial di dalam negeri. SPPG ini adalah bukti bahwa mereka bisa menjadi bagian dari solusi pembangunan,” tambahnya.

Peresmian ditutup dengan doa bersama dan jamuan prasmanan yang seluruhnya disiapkan oleh relawan SPPG, sebagian besar merupakan purna PMI. Hidangan yang tersaji bukan sekadar konsumsi, melainkan simbol perjalanan panjang para migran: dari bekerja di negeri orang hingga kembali membangun kampung halaman.

Kehadiran SPPG Mawar Bina Insani menjadi penegas bahwa pembangunan tidak selalu lahir dari kebijakan besar di pusat, tetapi juga dari gerakan kecil yang tumbuh dari akar rumput, dari mereka yang pernah pergi jauh, lalu pulang untuk memberi arti baru bagi negeri.

The post Dari Pahlawan Devisa ke Gizi Desa: SPPG Mawar Bina Insani Resmi Berdiri, Purna Migran Ambil Peran Strategis Dukung Program MBG appeared first on suaramigrannusantara.org.